Nomor 40 PK/Pdt/20186.10.17.12.Menghukum Tergugat dan Il untuk menghentikan pungutan danmengembalikan seluruh pungutan biaya atas pembayaran via ATMBCA berikut kompensasi bunga sebesar 64.600% (646 kalli)sebagaimana perhitungan bunga yang diterapkan dan dijalankanTergugat dan Il kepada Penggugat terkait pungutan Pajak Bea Materaidari nominal Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) menjadi Rp3.880.656,00(tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh enamrupiah) atau sama dengan 646 kali;Menghukum

Tergugat dan Il untuk menyampaikan permintaan maafsecara terbuka kepada Penggugat atas perbuatan melanggar hukumterkait pungutan dan pembebanan biaya tambahan atas pembayaranvia ATM BCA secara tidak sah dan melawan hukum, yang harusdiumumkan dalam 7 (tujuh) Koran harian nasional, yaitu: Harian bisnisIndonesia, Harian tempo, Harian Kontan, Harian Kompas, harian MediaIndonesia, Harian Suara Pembaharuan, harian Pikiran Rakyat selama7(tujuh) hari berturutturut pada halaman muka dengan ukuran %(setengah

Menyatakan menurut hukum pungutan dan pembebanan biayatambahan atas pembayaran via ATM BCA kepada Penggugat adalahtidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat dengan putusanini;7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Halaman 5 dari 10 hal. Put.

Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MDsebesar Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal21 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dihalamanparkir Bank NTB yang berlokasi di Kecamatan Gerung Kab.Lombok Barat.b. Total uang pungutan yang telah saksi serahkan dari tahun 2017sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp 21.000.000,(duapuluh satu juta rupiah).> Berdasarkan Keterangan Saksi HERI JUANDI(Selaku BendaharaDesa Sekotong Tengah) membenarkan bahwaa.

Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MDpada hari, tanggal yang Saksi lupa namun seingat Saksi, Saksimemberikan uang pungutan tersebut sebelum Rekomendasi Saksiterima dan uang pungutan tersebut selalu Saksi berikan kepadaSdr RAMANG di Ruang Kerjanya di Kantor Kecamatan Sekotong.b.

Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MDsebesar Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 21Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dihalamanparkirBank NTB yang berlokasi di Kecamatan Gerung Kab. LombokBarat.b. Total uang pungutan yang telah saksi serahkan dari tahun 2017sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp 21.000.000,(duapuluh satu juta rupiah).> Berdasarkan Keterangan Saksi HERI JUANDI(Selaku BendaharaDesa Sekotong Tengah) membenarkan bahwaa.

Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MDpada hari, tanggal yang Saksi lupa namun seingat Saksi, Saksimemberikan uang pungutan tersebut sebelum Rekomendasi Saksiterima dan uang pungutan tersebut selalu Saksi berikan kepada SdrRAMANG di Ruang Kerjanya di Kantor Kecamatan Sekotong.b.

Salem KabupatenBrebes;Bahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa ;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp. 44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

Pungutan kepada 288 orang penerima dana PSKS dengan besaranpungutan berfariasiantara Rp.160.000, s/d 175.000, per orang totalsebesar Rp.44.970.000, menjadi tanggung jawab terdakwa.

Salem KabupatenBrebes;Bahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000.,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa selaku kepala desa Indrajaya;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp.44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

Bahwa setahu saksi, dari pungutan sejumlah Rp.2.000, untuk setiapSPPT tersebut, untuk saat sekarang telah terkumpul Rp.831.000, dari415 SPPT, karena yang 185 SPPT tidak membayar pungutan. Dan dariuang hasil dari pungutan sejumlah Rp.831.000, tersebut saksi belummendapatkan bagian karena uangnya dipinjam oleh Kepala Desa."

UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Kepabeananmenyatakan bahwa Bea Masuk merupakan pungutan negaraberdasarkan UndangUndang;4.

'Dinamakan DinamakanPAJAK PUNGUTAN 1.2.2.PAJAK TERUTANG = PUNGUTAN TERUTANG, TETAPI PAJAK/PUNGUTAN YANG TERUTANG # UTANG PAJAK/TAGIHAN:DALAM KONTEKS PAJAK (DALAM PENGERTIAN LUAS) YANGDIPUNGUT OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP):" Bahwa penghitungan pajak yang terutang dihitung atas dasar: Jenis Pajak Pajak yang Terutang Dihitung atas Dasar PPh Tarif x Penghasilan Kena Pajak PPN Tarif x Dasar Pengenaan Pajak.

terutang ditambah dendaPengembangan sebesar 100% dariPulau Bintan pungutan negara yangDan Pulau terutang.Karimun 29 ayat (2) Berdasarkan hasil audit Sanksi = 100%sebagaimana dimaksud Xpada ayat (1) kedapatan Pungutan Negaraselisih kurang jumlahdan/atau jenis barangatau. ditemui adanyapenggunaan yang tidaksesuai denganperuntukannya,Pelaksana Proyekbertanggung jawab atasKeputusan 29 ayat (2) Berdasarkan hasil audit Sanksi = 100%Direktur sebagaimana dimaksud XxJenderal Bea dalam ayat (1) Pungutan NegaraDan

Pungutan impor ekspor (customs duties);2. Pajak (taxes);3. Sanksi (penalty),4.

Bahwa argumentasisebagaimana telah disebutkan di atas dapatdirangkum dalam bagan berikut ini: Bagan 6Pasal 11 GATT 1994 tentang Persyaratan Pengajuan Banding: Self Assessment Official: Pungutan Pungutan: (Customs (Customs: Duties) :: > Penetapan ++!

yang dibeli dari hasil pungutan yang tidak resmitersebut dari saksi Sudjono, ST selaku Ka.

haltersebut karena Terdakwa menerima setoran secara rutin, yaitu setiapminggu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setiap bulansebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan insidentil sertamenerima pemberian berupa barang yang dibeli dari hasil pungutan yangtidak resmi tersebut dari saksi Sudjono, ST selaku Ka.

UPTPKB Wiyung, tidak melakukan bentuk pengawasan danpencegahan serta tidak melarang adanya praktek pungutan tidak resmi danpercaloan yang terjadi pada UPTPKB Tandes ;Bahwa Terdakwa tidak melarang praktek percaloan dan pungutan yangtidak sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002 yang dilakukan oleh 13 (tigabelas) staf penguji UPTPKB Wiyung yang merupakan bawahannya danHal. 15 dari 27 hal. Put.

UPTPKB Wiyung, tidak melakukan bentuk pengawasan danpencegahan serta tidak melarang adanya praktek pungutan tidak resmi danpercaloan yang terjadi pada UPTPKB Tandes ;Bahwa Terdakwa tidak melarang praktek percaloan dan pungutan yangtidak sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002 yang dilakukan oleh 13 (tigabelas) staf penguji UPTPKB Wiyung yang merupakan bawahannya danmenjadi tanggung jawab Terdakwa, hal tersebut karena Terdakwamenerima dana taktis/setoran secara rutin, yaitu setiap minggu sebesarRp.5.000.000,00

liar mengingat Terdakwa sebagai KepalaDinas mengetahui bahwa adanya pungutan yang tidak benar diluar ketentuanyang ada, namun fakta yang terjadi bahwa membiarkan adanya praktekpercaloan, adanya pungutan illegal dan secara berkala meminta dan menerimasetoran dari Ka UPTD baik di Wiyung dan Tandes untuk keperluan dinasdengan alasan anggaran untuk dinas dari APBD tidak mencukupi ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Hal. 24 dari 27 hal.

Ibu tahu bahwa sekarang tidak boleh ada pungutan dariorang tua murid. dan lagi tiap tahun ibu telah mendapat bantuan dari DiknasKabupaten. Kemudian untuk tenaga honor sudah dibayar dari Pemda. Ibu akankami usut sampai tuntas sehubungan kasus ini. Tunggu tanggal mainnya.Kedua pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 Wibterdakwa mengirim kembali SMS kepada korban yang berisi : Bu Salute utkkamu ketahui Ibu Eva Rahayu.

SH.Bahwa SMS tersebut dikirim terdakwa dengan menggunakan nomor081349754015 dan saksi tidak mengetahui nomor siapa itu.Bahwa kemudian saksi mencari tahu kepemilikan nomor tersebut danmendapati nomor tersebut ternyata milik terdakwa.Bahwa benar ada pungutan sebesar Rp. 100.000, berdasarkan kesepakatandengan Komite sekolah dan penggunaannya diperuntukan sebagaiperbaikan gedung sekolah dan pertanggungjawabannya disampaikankepada ketua yayasan.

Pungutan tersebut diperbolehkan karena TK PGRImerupakan sekolah swasta.Bahwa benar saksi sempat melaporkan SMS tersebut kepada atasan saksidan atasan saksi menyuruh memantau dulu perkembangannya.Bahwa di dalam kedua SMS yang dikirim tersebut terdakwa mengakusebagai anggota LSM kasus Korupsi Kalteng dengan nama St. ManulangSH padahal terdakwa bukan merupakan anggota LSM dan bukan bernamaSt. Manulang SH.

SOGIANOR M.Pd Bin MURSIDI :Bahwa saksi adalah atasan korban.Bahwa korban pernah memberitahukan kepada saksi mengenai SMS yangditerima oleh korbanBahwa isi SMS tersebut meminta agar uang pungutan siswa barudikembalikan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.Bahwa SMS tersebut diduga dari terdakwa.Bahwa benar ada dilakukan pungutan berdasarkan hasil kesepakatan orangtua wali murid dan penggunaannya diperuntukan perawaran, operasionaldan belanja pegawai sesuai dengan kesepakatan.Bahwa saksi tidak mengetahui

Pulau Petak.Bahwa korban pernah menemui saksi dan Bahwa korban pernahmemberitahukan kepada saksi mengenai SMS yang diterima oleh korbanBahwa isi SMS tersebut meminta agar uang pungutan siswa barudikembalikan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.Bahwa SMS tersebut diduga dari terdakwa.Bahwa benar ada dilakukan pungutan berdasarkan hasil kesepakatan orangtua wali murid dan penggunaannya diperuntukan perawaran, operasionaldan belanja pegawai sesuai dengan kesepakatan.Bahwa saksi tidak mengetahui

Hasnur untukmelakukan pungutan liar. Pada saat yang bersamaan, saksi YOSUA A. ABISILONG dansaksi SUWANDI (keduanya anggota Polsek Binuang) sedang melakukan patroli rutinyang kemudian langsung membubarkan pungutan liar tersebut. Selanjutnya saksiYOSUA A.

liar;Bahwa saksi bersama rekannya langsung turun dari mobil patroli danmembubarkan pungutan liar tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang, danyang 1 (satu) orang melarikan diri dan yang tertinggal masih 3 (tiga) orang;Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada terdakwa, ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggang sebelah kiri;Bahwa kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Binuang untuk di proses lebih lanjut;Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa sedang

duduk bersama temannya danmenemani kedua rekannya yang sedang melakukan pungutan liar pada sopirtruk dum PS; Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa parang yangterbuat dari besi tempaan dengan hulu pegang terbuat dari kayu warna putihserta terdapat rantai dari besi dengan warna coklat dengan panjang kurang lebih 52 (lima puluh dua) cm; a=.Bahwa pekerjaan terdakwa sehariharinya adalah berkebun karet;Bahwa terdakwa terbiasa membawa senjata tajam sehariharinya;Bahwa terdakwa tidak

liar; Bahwa saksi bersama rekannya langsung turun dari mobil patroli danmembubarkan pungutan liar tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang, danyang 1 (satu) orang melarikan diri dan yang tertinggal masih 3 (tiga) orang;Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada terdakwa, ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggang sebelah kiri;Bahwa kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Binuang untuk diproses lebih lanjut; Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa

sedang duduk bersama temannya danmenemani kedua rekannya yang sedang melakukan pungutan liar pada sopirtruk dum PS; Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa parang yangterbuat dari besi tempaan dengan hulu pegang terbuat dari kayu warna putihserta terdapat rantai dari besi dengan warna coklat dengan panjang kuranglebih 52 (lima puluh dua) cm; Bahwa pekerjaan terdakwa sehariharinya adalah berkebun karet;Bahwa terdakwa terbiasa membawa senjata tajam sehariharinya;6 Bahwa terdakwa

Bahwa setahu saksi untuk kelas X dan XI satu orang murid dimintauang pungutan sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupih).

ditetapkan dari pihaksekolah.Bahwa pungutan tersebut di terima dari para peserta didik / wali murid.Bahwa setahu saksi sekolah SMK Negeri 1 Bintan Timur ada mendapatbantuan dana BOSS.Bahwa terhadap adanya pungutan dengan ditentukan jumlah besarannominalnya atau ditetapkan dari pihak sekolah.Bahwa pungutan tersebut di terima dari para peserta didik / wali muridtidak diperbolehkan karena yang saksi tahu sekolah SMK Negeri 1Bintan Timur ada mendapat bantuan dana BOS.Bahwa terhadap adanya iuran biaya

RAMA ILMUPENYALUR BUKU PELAJARAN) pada tanggal 6 Desember 2016Bahwa pengunaan dana iuran/pungutan tidak sesuai peruntukansebesar Rp. 8.416.000, dengan rincian diambil untuk keperluan pribadian.

Bahwa pengunaan dana iuran/pungutan tidak sesuai peruntukansebesar Rp. 8.416.000, dengan rincian diambil untuk keperluan pribadian. MUNGIN PRIBADI sebesar Rp. 2.000.000, ; (dua juta rupiah).

(Ssatu juta rupiah).Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menggunakan dana pungutan yangdiambil dari Siswa / Siswi untuk kepentingan pribadi yakni sebesar Rp.1000.000, ( satu juta rupiah).Bahwa dari hasil pungutan uang yang dimintakan tersebut yaknisebesar Rp.10.400.000.

pungutan, pajakpajak, pembebananpembebanandan beabea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telahdisetujui oleh Pemerintah Pusat;Halaman 3 dari 28 halaman.

PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan olehTerbanding, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak aquo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan UndangUndang;Bahwa tahun Pajak Daerah yang disengketakan (Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor) oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pungutan PajakPertamina berkenaan dengan masa berlakunya UndangUndang Nomor

itu Kontrak Karya masuk dalam golonganhukum privat yang hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian;Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalahtergolong hukum publik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflikHalaman 9 dari 28 halaman.

Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudahsesuai dengan UndangUndang yang berlaku;Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali.Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis diatasdengan alasan sebagai berikut:A Majelis Hakim Keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 35paragraf ke6 dan ke7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KontrakKarya antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah adalahmerupakan ranah hukum privat sedangkan pungutan

Sehingga, kalaupun terdapatpajak atau pungutan atau retribusi daerah guadnon, maka besarnyaretribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerah tersebut harusberdasarkan Undangundang Darurat No.11 Tahun 1957, Perpu No.8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanyapula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidakbertentangan dengan Undangundang No. 34 Tahun 2000.

Khoirul Musholla:bahwa Saksi adalah Pedagang pakaian yang menyewa kios seharga Rp. 2 juta per tahun diPasar Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar sejak tahun 2008 sampaisekarang;bahwa selain membayar harga sewa kios, Saksi juga membayar pungutan uang sewa kiossebesar Rp. 21.000,00 per bulan dan membayar uang kebersihan dan keamanan;bahwa yang melakukan pungutan uang sewa kios, uang kebersihan dan keamanan adalahPemerintah Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;Saksi Saiful Hadi

Saksi Nuryantobahwa Saksi sudah sekitar 17 tahun berjualan di Pasar Desa Wonodadi, KecamatanWonodadi, Kabupaten Blitar;bahwa selain membayar uang Rp. 10.000,00, Saksi juga membayar uang kebersihansebesar Rp. 500,00 setiap 5 hari sekali dan uang keamanan setiap bulannya sebesar Rp.3.000,00;bahwa yang menarik pungutan sebesar Rp. 500,00 adalah pihak Pemerintah DesaWonodadi, namun pungutan yang Rp. 3.000,00 tidak ada bukti pembayarannya;. Saksi Moh.

atau penarikan adalah dengan mengeluarkankwitansi atau karcis sebesar Rp.500,00;e bahwa Terdakwa hanya melanjutkan saja karena pungutan sebesar Rp.500,00 jugadilakukan oleh Kepala Desa sebelum Terdakwa yaitu almarhum pak Mujib;e bahwa tindakan Terdakwa mengeluarkan karcis sebesar Rp.500,00 tidak didukung denganPeraturan Desa atau peraturan lainnya;e bahwa karcis sebesar Rp.500,00 yang dikeluarkan Terdakwa tidak diperporasi;e bahwa hasil keseluruhan dari pungutan atau penarikan sebesar Rp.500,00

tersebutpembagiannya adalah 25% untuk kas desa, 25% untuk gaji karyawan pasar, 45% untukbiaya operasional;e bahwa sebagai Kepala Desa dan Kepala Pasar Wonodadi Terdakwa mendapat jatah sebesar5% dari penerimaan atau pungutan sebesar Rp.500,00;e bahwa yang mengelola uang hasil pungutan atau penarikan sebesar Rp.500,00 tersebutadalah Bendahara Pasar Desa Wonodadi yaitu Sulistiyorini;e bahwa jumlah keseluruhan yang telah diterima Terdakwa selama menjabat sebagai KepalaPasar Desa Wonodadi adalah sebesar

Asep Deni Rudiaman antara Rp. 150.000, s/d Rp. 175.000, Bahwa kemudian paraterdakwamelakukan pungutan terhadap para pedagang dan sopir angkutan bongkar muat barang di PasarCikurubuk dengan memberikan karcis pungutan dimana dalam karcis tersebut tertera tulisan Karciskeamanan barang dan dengan adanya istilah tersebut baik para pedagang maupun para sopir angkutanyang bongkar muat barang dipasar Cikurubuk merasa bahwa dirinya amaupun barangnya tidak akanaman apabila tidak memberikan uang sebagaimanatertera

AYAT bin SIRAJ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi membenarkan BAP Polisi ;e Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap terdakwa Yaya Sunaryabersama dengan rekan saksi bernama BRIPKA Ateng Jelani setelah sebelumnya menerimalaporan masyarakat bahwa ada yang melakukan pungutan uang di dalam pasar CikurubukTasikmalaya ; Bahwa kemudian dari pengembangan diketahui terdakwa Yaya Sunaryabekerjasama dengan Terdakwa Rohman dan sdr.

Asep ; Bahwa bahwa pungutan yang dilakukan para terdakwa tersebut antara lainpungutan uang iuran anggota HPKDPC sebesar Rp. 500, perlapak perhari dan uang keamananbarang sebesar Rp. 1.000, setiap mobil yang bongkar muat didalam pasar Cikurubuk ;e Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pungutan tersebut tidakdengankekerasan ; Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu apakah organisasi HPKDPC tersebut resmiatau tidak ;e Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti berupa karcis iuran anggota yang dihadapkankepersidangan

Bin HIRMAN ABDULAH, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi membenarkan BAP Polisi ;e Bahwa saksi adalah mantan Kepala UPTD Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, yang bertugasmengkoordinir pungutan retribusi pasar Cikurubuk Tasikmalaya ; Bahwa saksi tahu adanya pungutan yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu pungutan uang iuranangota HPKDPC sebesar Rp. 500, peranggota perhari yang sebelumnya telah disepakati dalam rapatanggota ;e Bahwa saksi juga tahu adanya pungutan lainnya

Jeparamenerima penghasilan dari pengelolaan tanah bengkok yang merupakanaset pemerintah desa.Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa Zaenal Arifinkemudian membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada wargapenerima ganti rugi SUTET dan isi Surat Pernyataan tersebut adalahPenyelesaian Pembayaran berisi pilihan persenen pungutan uang Pologoroyang seolaholah warga penerima uang ganti rugi SUTET tidak keberatanatas pungutan/penarikan uang untuk pologoro.

Bangsri Kab, Jepara, saksi Wariyono dan saksiNor Hadi menghadap terdakwa Zaenal Arifin untuk menyerahkan uang hasilpenarikan/pungutan Pologoro ganti rugi tanah dan tanaman programkegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500 KV PLTUTanjung Jati TX di Desa Papasan Kec. Bangsri Kab.

Bangsri Kab.Jepara menerima penghasilan dari pengelolaan tanah bengkok yangmerupakan aset pemerintah desa.Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa Zaenal Arifinkemudian membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada wargapenerima ganti rugi SUTET dan isi Surat Pernyataan tersebut adalahPenyelesaian Pembayaran berisi pilihan persenen pungutan uang Pologoroyang seolaholah warga penerima uang ganti rugi SUTET tidak keberatanatas pungutan/penarikan uang untuk pologoro.

SusTPK/2018/PT.SMGadanya penarikan/pungutan Pologoro terhadap warga penerima ganti rugitanah program kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500KV PLTU Tanjung Jati TX tahun 2016 di Kab. Jepara untuk wilayah DesaPapasan Kec. Bangsri Kab.

yang dilakukan diBanjar Sudihati Desa Kintamani dimana pungutan tersebut tidak dapatdibenarkan karena tidak ada aturan secara adat (Perarem Adat) yangmemperbolehkan adanya pungutan tersebut ; Bahwa berdasarkan Perdes Kintamani Nomor 2 tahun 2015, tanggal 8 Mei2015 tentang pungutan Desa pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bentukPungutan Desa adalah iuran yang dipungut atas dasar musyawarahmufakat sesuai dengan tingkat kemampuan anggota masyarakat ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dan Pak Husein mengatakan sudah diganti.Bahwa sebelumnya tahun 2013 memang masih ada pungutan masalah Kipemkepada penduduk pendatang.Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN BIi.

(tigapuluh ribu rupiah) ;Bahwa saksi telah melakukan pungutan terhadap 17 orang warga dan uang hasilpungutan tersebut sudah masuk sejumlah Rp 1.300.000,00.

(satu juta tiga ratusribu rupiah);Bahwa pungutan tersebut tidak resmi ;Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pungutan kepada wargapendatang adalah Pak Dahlan / terdakwa ;Bahwa saksi mendapat blanko dari terdakwa;Bahwa jumlah penduduk di kKampung Sudihati sekitar 250 orang ;Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2015 sudah tidak melakukan pungutanlagi.Bahwa yang menyuruh mengadakan formulir atas perintah terdakwa ;Bahwa saksi baru pertama kali melakukan pungutan kepada warga ;Bahwa saksi belum

yang dilakukan diBanjar Sudihati Desa Kintamani dimana pungutan tersebut tidak dapatdibenarkan karena tidak ada aturan secara adat (Perarem Adat) yangmemperbolehkan adanya pungutan tersebut ; Bahwa berdasarkan Perdes Kintamani Nomor 2 tahun 2015, tanggal 8 Mei2015 tentang pungutan Desa pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bentukPungutan Desa adalah iuran yang dipungut atas dasar musyawarah mufakatsesuai dengan tingkat kemampuan anggota masyarakat ; Bahwa tidak diperlukan rekomendasi Kelian Banjar Dinas

dana Acc 68.208 kbm xRp. 50.000, sebesar Rp. 3.410.400 000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Dadakan 22.178 kbm xRp. 10.500, sebesar Rp. 288.379.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Cat 22.178 kbm xRp. 9.000, Rp. 720.117.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Taxi 5738 kbm xRp. 20.000, Rp. 114.760.000, ;Karena dapat menimbulkan biaya tinggi yang berdampak pada produksidunia usaha, yaitu daya beli masyarakat menjadi rendah ;Sedangkan Jumlah uang setoran/dana taktis yang diterima oleh terdakwa dari

Bahwa terdakwa membiarkan dan berhak menerima uang pungutan dari parapenguji yang ada dalam tanggungjawabnya meliputi :1.

dana Acc 68.208 kbm xRp. 50.000, sebesar Rp. 3.410.400 000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Dadakan 22.178 kbm xRp. 10.500, sebesar Rp. 288.379.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Cat 22.178 kbm xRp. 9.000, Rp. 720.117.000, ;Jumlah penerimaan pungutan dana Taxi 5738 kbm xRp. 20.000, Rp. 114.760.000.

Pungutan uang Taxi sebesar Rp. 20.000, /kbm ; Yang dilakukan olah SaudaraYUNI, selama bulan Pebruari 2008 sampai dengan Januari 2009 sebanyak5738 Taxi dengan jumlah 5738 kom x dengan Rp. 20.000, =Rp.114.760.000, (seratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh riburupiah) ;Bahwa hasil dari pungutan uang ACC sejak bulan Pebruari 2008 sampaidengan bulan Januari 2009 yang telah dilakukan oleh para penguji sebanyak13 orang atas nama saudara AZIS PURNOMO, SH.

yang dilakukan dalam satu hari sebesar Rp.18.800.000, ;e Bahwa apabila jumlah pungutan satu hari Rp. 18.800.000, tersebut dikalikan denganjumlah hari dalam satu tahun dikurangi dengan hari libur Sabtu Minggu dan Libur Nasionaldalam satu tahun sebanyak 14 hari kemudian dikalikan 3, maka jumlah pungutan daritahun 2006 s/d 2008 adalah sebesar Rp. 14.382.000.000,, sedangkan untukbulan Januari 2009, jumlah hari kerja dikalikan dengan jumlah pungutan satuhari adalah sebesar Rp. 169.200.000, ;2.

Pungutan liar terhadap rekrutmen CPNS tahun 2011 pungutan ini dilakukan oleh WalikotaGorontalo terhadap 200 orang masingmasing 20.000.000,/orang setelah kebijakan moratoriumpada tahun 2011 mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat masalah ini mencuat ke publik karena200 orang tersebut yang sudah dijanjikan untuk menjadi CPNS ternyata tidak ada total dugaanpendapatan walikota atas tindakan tersebut kurang lebih Rp. 4.000.000.000.Padahal mereka terdakwa sama sekali tidak memiliki bukti apapun tentang

Masalah kasus pungutan liar itu H.

Pungutan liar terhadap rekrutmen CPNS tahun 2011 pungutan ini dilakukan oleh WalikotaGorontalo terhadap 200 orang masingmasing 20.000.000,/orang setelah kebijakanmoratorium pada tahun 2011 mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat masalah ini mencuatke publik karena 200 orang tersebut yang sudah dijanjikan untuk menjadi CPNS ternyatatidak ada total dugaan pendapatan walikota atas tindakan tersebut kurang lebih Rp.4.000.000.000.Padahal mereka terdakwa sama sekali tidak memiliki bukti apapun tentang

Masalah kasus pungutan liar itu H. Adhan Dambea, S.Sos, MA sendiri yang melaporkan kePolres Gorontalo kota dan yang melakukan pungutan liat tersebut adalah Adam Dumbi.Bahwa oleh karena halhal yang di tuduhkan oleh mereka terdakwa kepada H. AdhanDambea, S.Sos, MA sebagai 10 Dosa pemerintahan Mantan Walikota Gorontalo tersebutkhuhusnya pada tuduhan ke 3 yang menuduhkan bahwa H. Adhan Dambea, S.Sos, MA telahmenggunakan ijazah palsu ; dan tuduhan ke 9 yang menuduhkan bahwa Penyerobotan tanahdi kel.

Dusun Talun yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TahunAnggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi M. ROJIN (KasunTalun). Dusun Parerejo yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TahunHal. 5 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/201 1SUKANDAR(Pembantu Kasun Parerejo), saksi MUJIANTO (Kaur Pembangunan) danM.

No. 2382 K /Pid.Sus/201 1 Bahwa hasil pungutan yang dihimpun Panitia Pelaksana AJUDIKASI TahunAnggaran 2007 dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik padaPemerintahan Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediridengan hasil pungutan senilai Rp 403.230.000, (empat ratus tiga juta jutadua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut oleh Panitia PelaksanaAJUDIKASI Desa Gedangsewu diserahkan kepada saksi IR.

Dusun Talun yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TahunAnggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi M. ROJIN (KasunTalun). Dusun Parerejo yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TahunAnggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi SUKANDAR(Pembantu Kasun Parerejo), saksi MUJIANTO (Kaur Pembangunan)dan M. DAI (Pembantu Pencatat Nikah).

Dusun Gedangsewu Kulon yang bertugas melakukan pungutan /menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam ProgramAjudikasi Tahun Anggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksiSUPRIADI (Kaur Keuangan), saksi SUYAJI (Kasun GedangsewuKulon).Bahwa pungutan biaya persertifikatan tanah dalam persertifikatan tanahsecara missal melalui AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 yang dihimpunPanitia Pelaksana AJUDIKASI dalam rangka pendaftaran tanah secaraHal. 15 dari 42 hal. Put.

, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediridengan hasil pungutan senilai Rp 403.230.000, (empat ratus tiga juta jutadua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut oleh Panitia PelaksanaAJUDIKASI Desa Gedangsewu diserahkan kepada. saksi IR.

pajak sejak bulan Januari sampai dengan Desember2008 kepada terdakwa, padahal seharusnya uang potongan atau pungutan pajak tersebutdisetorkan oleh YANUAR sebagai bendahara pengeluaran ke bank penerima atau Kantor Pos,namun karena terdakwa memintanya sehingga bendaharabendahara pembantu ada yangmenyerahkan uang potongan atau pungutan pajak kepada YANUAR sebagai bendaharapengeluaran dan ada yang diserahkan kepada terdakwa, kemudian YANUAR sebagai bendaharapengeluaran juga menyerahkan sebagian uang

potongan atau pungutan pajak kepada terdakwadan sebagian ada yang disetorkan ke bank penerima atau Kantor Pos, namun ternyata uangpotongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan kekas negara melalui bank penerima atau Kantor Pos dan pada bulan Desember 2008,terdakwa bersamasama dengan YANUAR telah menyerahkan uang potongan ataupungutan pajak kepada EMY FALUPI (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagaipegawai bagian keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah

potongan atau pungutan pajak kepada terdakwadan sebagian ada yang disetorkan ke bank penerima atau Kantor Pos, namun ternyata uangpotongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan ke kasnegara melalui bank penerima atau Kantor Pos dan pada bulan Desember 2008, terdakwabersamasama dengan YANUAR telah menyerahkan uang potongan atau pungutan pajak kepadaEMY FALUPI (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagai pegawai bagian keuanganSekretariat Daerah Pemerintah

uang potongan atau pungutan pajak kepada terdakwa dan sebagian lagidisetorkan ke bank penerima atau kantor Pos.Bahwa, ternyata uang potongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tidakdisetorkan ke kas Negara melalui Bank penerima atau kantor Pos dan pada bulanDesember 2008, terdakwa bersamasama dengan Yanuar Pribadi Bin Asmawi Umar telahmenyerahkan kepada Emy Palupi (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagaipegawai bagian keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palembang

Desa Karya Bhakti Periode tahun 20202026; Bahwa Saksi adalah warga yang lahir dan tumbuh besar di Desa KaryaBhakti; Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya proses mediasi antara YonoSelan dan Petrus Utok tentang masalah batas tanah di Kantor DesaKarya Bhakti dimana Saksi pada saat itu berada di luar ruang mediasidengan jarak sekira 48 meter, Kemudian Saksi melihat sebelum mediasidimulai ada pungutan uang alas meja yang diminta oleh Terdakwakepada Yono Selan dan Petrus Utok; Bahwa Saksi melihat dan

liar; Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa adalah Kepala DesaKarya Bhakti untuk periode Tahun 20202026; Bahwa Saksi pernah meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha(SKU) yang mana untuk pembuatan surat tersebut dikenakan pungutanHalaman 14 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bekuang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (Satu) SKU; Bahwa yang menyampaikan kepada Saksi perihal pungutan sejumlahuang tersebut adalah Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes selaku SekretarisDesa

Natalia Fransiska anak Prankamsul, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayangdan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalampemeriksaan tersebut adalah benar;Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarketerangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwaterkait dugaan pungutan liar;Bahwa awalnya pada tanggal 1 September 2021 Saksi datang keKantor Desa Karya Bhakti untuk membuat Surat

Desa, pungutan desa dapat dilakukan dengan dasarpembentukan peraturan desa pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati nomor84 tahun 2018 tentang tentang pedoman kewenangan berdasarkan hakasal usul dan wewenang lokal bersakala desa.

dalampembuatan SKU di Kantor Desa Karya Bhakti dan Saksi tidak tahu uangdari pungutan tersebut digunakan untuk apa; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya keberatan dari beberapawarga mengenai pungutan dalam pembuatan SKU karenasepengetahuan Saksi pembuatan SKU di Desa Karya Bhakti tidakdikenakan biaya;Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan pertanggunjawabanpengelolaan uang biaya pembuatan SKU;Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek Bahwa sepengetahuan Saksi uang alas meja tersebut

Solok;Bahwa yang membayarkan bukan saksi tapi bendahara sdrAulia Afrinol PglUI;Bahwa Saksi mengetahui adanya pungutan setelah pembayaran resmisetelah saksi mendengar adanya keributan di tempat pengecatan, setelahsaksi keluar rungan, saksi linat ada penangkapan oleh Polisi;Bahwa yang dibawa Polisi pada saat itu, saksi, Terdakwa Pak Azradi,Sutrisdianto dan Nyan Narwityono;Bahwa Saksi mengetahui adanya pungutan diluar biaya resmi setelahpenangakapan;Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2017

/PN Pdg..Bahwa sebelum kejadian itu, ada juga dilakukan pungutan tanpasepengetahuan saksi, tapi jumlahnya saksi kuarng tahu;akti Kurang tahu,apakah sebelum kejadian itu juga ada terjadi pungutan yang tidak resmi;Bahwa pungutan yang tidak resmi itu sudah lama terjadi, saat saksi masukkerja pungutan itu Sudah ada;Bahwa dasar Sutrisdianto dan Nyan Narwityono meminta pungutan karenacat tidak ada;Bahwa Sutrisdianto dan Nyan Narwityono melakukan pungutan tanpasetahu saksi dan Terdakwa;Bahwa awal tahun

2017, pernah ada pertemuan dengan Terdakwatermasuk juga saksi yang hadir;Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2017, dalam suatu pertemuanmengatakan kepada Sutrisdianto, anggaran tidak ada, pandaipandaisajolah mancari pitih;Bahwa setelah pertemuan, Terdakwa tahu Sutrisdianto dan NyanNarwityono melakukan pungutan kepada pemilk kendaraan;Bahwa Saksi melakukan pungutan resmi itu dasarnya adalah PeraturanBupati No.15 Tahun 2015 tentang tarif Restribusi PKB;Bahwa uang restribusi tersebut saksi setorkan kepada

Bahwa Uang pembelian cat itu tidak pernah diusul kan oleh Kepala PKB;Bahwa yang mengusulkan anggaran itu adalah Bagian Perencanaan;Menimbang, bahwa Tedakwa tidak membantah keterangan Saksi.6.Agus Hendra, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa jabatan saksi tahun 2017 adalah sebagai bendahara penerima;Bahwa uang restribusi yang dikumpulkan oleh sdr Susi Erlinda disetorkankepada saksi;Bahwa pungutan yang dilakukan diluar pungutan resmi tidak ada disetorkankepada saksi;Bahwa Sdri Susi setor

resmi adalah pungutan yang telah mempunya aturan ataudasar hukmnya sedangkan restribusi daerah adalah pungutan yangdilakukan berdasarkan aturanaturan yang dikeluarkan oleh pemerintahdaerah;Bahwa dalam perkara ini Sutrisdianto melakukan pemungutan kepadapengendara mobil yang melakukan pengecatan dalam uji keur di luarketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;Bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Jadi jumlah keseluruhan uang tersebut akan disetorkanolehnya kepada saksi kemudian terhadap uang setoran tersebut akansaksi hitung kembali dan saksi buatkan tanda terima penyerahan sesualnominal yang tertera ;Penggelapan yang dilakukan oleh KOMANG SWASTIKA adalahmelakukan pungutan terhadap nasabah, namun uang pungutan tersebuttidak diinput ke data koperasi dan uangnya tidak disetorkan ke kasir.Hal 6 dari 21 halaman Putusan Perk.No 1066/Pid.B/2018/PN DpsDisamping itu ada juga uang yang disetorkan

Dari sanalah awal diketahuinya penggelapan dana dimaksud.Setelah itu kami langsung melakukan investigasi terhadap KOMANGSWASTIKA dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya ;Bahwa Sistem pada koperasi ataupun tata cara pemungutan uangnasabah adalah 1 (satu) orang petugas melakukan pemungutan padanasabah dan memberikan satu buku yang telah ditentukan, kemudianterhadap uang hasil pungutan tersebut petugas koperasi akan langsungmemasukkan data (melakukan input hasil pungutan di lapangan ke sistemkoperasi

Jadi setiap petugas koperasi diberikanwewenang untuk memungut dan langsung melakukan input data, yangmana bertanggung jawab pada nasabah yang dipegang olehnya ;Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa : KOMANGSWASTIKA adalah melakukan pungutan terhadap nasabah, namun uangpungutan tersebut tidak diinput ke data koperasi dan uangnya tidakdisetorkan ke kasir.

Namun dalam hal penggelapan yang terjadiseluruhnya dijemput oleh KOMANG SWASTIKA ke rumah nasabah ;Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa: KOMANG SWASTIKAadalah melakukan pungutan terhadap nasabah, namun uang pungutantersebut tidak diinput ke data koperasi dan uangnya tidak disetorkan kekasir.

Sesuai dengan surat Keputusan tertanggal 24 Juli2014 Nomor : 09/SKPeng/Khama/VII/2014 yang ditandatangani oleh ketuakoperasi dan sekretaris ;Penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah melakukan pungutan terhadapnasabah, namun uang pungutan tersebut tidak Terdakwa input ke datakoperasi dan uangnya tidak Terdakwa setorkan ke kasir.