RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas)hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS, ayat (2) Pemanggilan RUPS dilakukan denganSurat Tercatat dan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar;Bahwa Penggugat juga tidak pernah diundang untuk Rapat Direksi mengenaiPerubahan Pengurus Perseroan PT.De Petroleum International, padahal Direksimerupakan satu kesatuan kolegial dalam menjalankan Perseroan sebagaimanayang diamanatkan dalam UUPT

No.40 Tahun 2007 serta belum pernah mendapatteguran atau peringatan tentang kesalahan yang diperbuat selama bertindak selakuDirektur PT.De Petroleum International;Hal 3 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel121314151617Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UUPT No.40 Tahun2007 telah diatur secara rinci mengenai pemberhentian anggota Direksi dalamPerseroan yaitu :ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkanKeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya

sekali tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS Perseroan yang didasarkan atas Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT De Petroleum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuangdalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris diJakarta;Bahwa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan terhadapPenggugat, juga tidak disertakan alasan yang patut dan berdasar hukum,sebagaimana yang disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT

menyampaikan Surat ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI(Kemenakertrans) dan telah dihimbau melalui Undangan Klarifikasi secara tertulis2 (dua) kali berturutturut dan 1 (satu) panggilan lisan melalui telefon olehKemenakertrans kepada Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugatuntuk menyelesaikan masalah ini;Bahwa tindakan memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai anggotaDireksi Perseroan secara sepihak melalui Keputusan RUPS tertanggal 30 Juni2011 yang bertentangan dengan UUPT

Penggugat tidak pernah menjalankan/melaksanakan tugas secara professional, tidak hadir selama 3 bulan berturutturut1819tanpa memberikan alasan yang jelas, tidak memiliki dedikasi, menggunakan uangperusahaan tidak sesuai realisasi anggaran Perusahaan adalah suatu pernyataanyang tidak berdasar hukum yang mengarah pada fitnah, menyesatkan sertamenyudutkan Penggugat;Bahwa Tergugat telah melakukan KESALAHAN (schuld) dengan melakukanPemberhentian Penggugat yang bertentangan serta mengabaikan Ketentuan UUPT

Dengan memperhatikan Pasal 78 ayat 4 UUno 40 tahun 2007 UUPT Jo pasal 9 ayat (6). Anggaran DasarPerseroan Akte No.11, tanggal Enam Februari Seribu SembilanRatus Delapan Puluh Enam (06021986), serta jo.

terjadi kekosonganKomisaris Utama dan Direktur pada Perseroan ini ;Seharusnya dalam keadaan seperti ini Direktur Utama harusmenyelenggarakan RUPSLB, namun ini tidak puladilakukannya ; Keadaan seperti ini telah melanggar pasal 10 ayat (5) AnggaranDasar No.16 tanggal 17 Juli 1998 Jo Pasal 78 ayat 4 ;Bahwa Pemohon secara lisan telah berulang kali mengingatkanDirektur Utama maupun Komisaris supaya menyelenggarakanRUPSLB, namun tidak pernah dilaksanakan ;Bahwa mengigat Pasal 79 ayat 2a, ayat 3 dan ayat 4 UUPT

Akan tetapi tidak adatanggapan dari kedua Pengurus Perseroan ini ; Dengan demikian Direksi telah melanggar UUPT No.40 tahun2007 Pasal 79 ayat 5 yang berbunyi : Direksi wajibmelakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Akhirnya Pemohon menuliskan surat tercatat kepada Komisaristanggal 4 Mei 2009 yang isinya meminta kepada Komisaris (IMADE SADU YULIADI) untuk mengundang para pemegangsaham untuk melaksanakan

Pxqp) yang telah Pemohon kirimkan dengan itikadBahwa dengan demikian terbukti secara nyata bahwaDirektur Utama dan Komisaris tidak beritikad baik padaperseroan sehingga menempatkan perseroan dalam keadaanmelanggar hukum dan menyebabkan kerugian padaperseroan maupun pada Pemohon sebagai ahli waris daripemegang saham mayoritas ; Sebagaimana telah diuraikan di atas, penyelenggaraan RUPSLBPerseroan wajib untuk segera dilakukan berdasarkan ketentuandalam UUPT No.40 tahun 2007 maupun Anggaran DasarPerseroan

Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat bahwa, apabila keadaan Perseroan saat ini tetap dibiarkanbegitu saja maka Perseroan maupun Pemohon sebagai ahli waris pemegangsaham mayoritas akan semakin dirugikan karena Perseroan tidakdiselenggarakan dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (GoodCorporate Governance) karena telah mengabaikan aturanaturan hukum yangberlaku di negeri ini dan terlihat adanya indikasi bahwa manajemenperseroan tidak dikelola dengan baik :Bahwa pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) UUPT

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO1.Bahwa sesuai dalildalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukangugatan pembubaran terhadap Tergugat selaku badan hukum perseroanterbatas dengan mendasarkan pada alasanalasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf C UU No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo Pasal 146 UUPT..

Bahwa, Pasal 146 ayat (1) UUPT menyatakan sebagai berikut: "(1)Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggarkepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yangmelanggar peraturan perundangundangan;Hal 7 Put.

Bahwa ketentuan hukum mengenai pembubaran suatu Perseroan Terbatastelah diatur secara jelas dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ("UUPT No. 40/2007"), yaitu antara lain:(iii)Pasal 142 avat (2) UUPT No. 40/2007:"Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1):a. wajib diikuti dengan /ikuidasivanadilakukan oleh likuidatoratau kurator; danb.

No. 40/2007, yaitu:(i) Pasal 142 avat (2) UUPT No. 40/2007:"Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),a. wWatib diikuti denaan likuidasi vana dilakukan oleh likuidator ataukurator; danb.

(i) Pasal 147 avatm UUPT No. 40/2007:"Dalam jangka waktu paling am bat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejaktanggal pembubaran Perseroan, /Iikuidator watib memberitahukan:a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengancara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat KabarHal 22 dari 44 hal Put No.326/PDT/2019/PT.DKIdan Berita Negara Republik Indonesia; danb. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftarPerseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

dan menyatakan pihak yang mengajukanpermohonan pembubaran a quo adalalah TURUT TERLAWAN dan TURUTTERLAWAN Il, namun bukannya menjadikan sebagai pihak Para Terlawanmelainkan hanya sebagai pihak Turut Terlawan;Bahwa lebih lanjut, TERLAWAN pun menoiak dengan tegas daiildalilPELAWAN pada halaman 9 nomor 16 18 yang pada intinya menyatakansudah benar dan betul Perlawanan ini diajkan oleh Tuan Norman dalamkapasitasnya selaku Direktur Utama PT Sunway Kreasi Bestindo karenaberdasarkan Pasal 142 ayat (6) UUPT

kecuali RUPS yangmemberhentikan;Bahwa dalil PELAWAN tersebut jelas keliru dan sengaja dibuat untukmenyesatkan Majelis Hakim dimana seolaholah selain Likuidator makaDireksi dan Dewan Komisaris tetap berwenang melaksanakan fungsinyawalaupun telah diangkat seorang Likuidator;Bahwa dalil PELAWAN tersebut justru menunjukkan bahwa PELAWAN samasekali tidak memahami ketentuan perundangundangan yang berlaku terkaitdengan ketentuan pembubaran suatu perseroan terbatas sebagaimana diaturdalam Pasal 142 152 UUPT

melalui gugatan ini menegaskan, bahwa tidakingin lagi menempati perumahan tersebut, dan meminta kepadakepada TERGUGAT (selaku Perseroan) bertanggung jawab untukmembayar kerugian secara materil maupun immaterial yang dideritaoleh Para PENGGUAT;Bahwa adapun kedudukan TERGUGAT II yang ditarik sebagai Pihakdalam perkara ini, tidak lain karena TERGUGAT Il adalah Organ yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas Perseroan (TERGUGAT) sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Vide Pasal 1 angka(5) UUPT

Anugrah Jaya Propertindo;Bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT No. 40 Tahun 2007 :Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabiladapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaianya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dankehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan, c. Dst....Bahwa selama ini Tergugat II tidak lalai dan salah serta beritikad baikdalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi;.

Bahwa dalam tuntutannya pada angkat 3 dan 7 pada pokoknya ParaPenggugat memohon agar tergugat II dinyatakan melakukan PerbuatanMelawan Hukum dan menghukum Tergugat II untuk turut bertanggungjawab mebayar kerugian;Bahwa oleh karena didalam hukum dikenal siapa yang mendalilkan diayang membuktikan maka beban Pembuktian Terbalik atas Pasal 97 ayat(5) UUPT No. 40 Tahun 2007 dibebankan kepada Para Penggugat;Bahwa para penggugat telah menggugat tergugat II selaku direktur padaPT Anugrah Jaya propertindo

Anugrah Jaya Propertindo;Bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT No. 40 Tahun 2007 :Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabiladapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaianya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dankehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan, c.

Dst....Bahwa selama ini Tergugat II tidak lalai dan salah serta beritikad baikdalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi;Bahwa dalam tuntutannya pada angkat 3 dan 7 pada pokoknya ParaPenggugat memohon agar tergugat II dinyatakan melakukan PerbuatanMelawan Hukum dan menghukum Tergugat II untuk turut bertanggungjawab mebayar kerugian;Bahwa oleh karena didalam hukum dikenal siapa yang mendalilkan diayang membuktikan maka beban Pembuktian Terbalik atas Pasal 97 ayat(5) UUPT No. 40 Tahun

Irja SehatiUtama diselenggarakan pada 31 Oktober 2018, PENGGUGATpandang sebagai surat panggilan yang tidak sah karena tidak sesualidengan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat

Irja Sehati Utama tertanggal 17 Oktober 2018melanggar ketentuan Pasal 82 UUPT;Pada tanggal yang ditentukan, PENGGUGAT tidak menghadiriRapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama tanggal 31Oktober 2018.

Dan lainlain;Bahwa pengaturan mengenai penghentian anggota DewanKomisaris diatur dalam Pasal 119 UUPT yang menyatakan:Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagipemberhentian anggota Dewan Komisaris;Pasal 105 UUPT menyatakan:(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktuberdasarkan keputusan RUPS = dengan menyebutkanalasannya;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah

Irja Sehati Utama tertanggal 17Oktober 2018, PARA TERGUGAT memanfaatkan agenda: dan lainlain untuk berkonspirasi mendepak PENGGUGAT dari jabatannyasebagai Komisaris Utama ;Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (3) dan(4) UUPT, bahwa agenda: dan lainlain tidak dapat diambilkeputusan apabila seluruh pemegang saham tidak hadir danmenyetujui adanya agenda: dan lainlain tersebut. BerikutPENGGUGAT kutip lengkap Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT:(3).

PARATERGUGAT ~~ melakukan tindakan/perbuatan secara sepihakmenyalahgunakan kekuasaan/keadaan (misbruik van omstandigheden)sebagai Pemegang Saham Mayoritas (pemegang saham 1750 (seributujuh ratus lima puluh) lembar saham, dari total 2000 (dua ribu) saham),yang mengakibatkan PARA TERGUGAT ada dalam posisi yang kuat dankeadaan yang menguntungkan, sedangkan PENGGUGAT berada dalamposisi lemah dan tak berdaya;Perbuatan PARA TERGUGAT selain melanggar banyak pasalpasaldalam UUPT, namun PENGGUGAT juga memandang

badan dari perusahaan tersebut, danmembebankan tanggung jawab kepada pihak organizers dan managersdari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawabterbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmatioleh mereka.Bahwa sebagaimana diketahul secara bersama doktrin Piercing thecorporate veil secara tegas juga diakui dan diadopsi oleh sistem hukum diIndonesia yang terdapat pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ("Selanjutnya disebut UUPT

Dengan demikian seluruh perbuatanhukum Tergugat 1 yang mana merupakan bentukan alter ego dariTergugat 2 dan Tergugat 3 dalam melakukan Perjanjian KSO denganPenggugat jelas dapat diterapkan doktrin Piercing the corporate veilyang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT. Terbukti Tergugat 2 danTergugat 3 melakukan kerjasama dengan Penggugat dengan itikadburuk dan tidak memenuhi kewajibannya dalam pemenuhantanggung jawab kepada Penggugat.b.

Dengan demikian dapat terbuktidengan jelas dan terang jika Tergugat 2 dan Tergugat 3 secarabersamasama selaku pemegang saham Tergugat 1 baik langsungmaupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Tergugat1 untuk kepentingan pribadi, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat(2) huruf b UUPT Oleh karenanya, sangat layak jika Tergugat 2 danTergugat 3 dapat dimintakan pertanggung jawaban sampai hartakekayaan pribadinya karena telah menyebabkan Tergugat 1 tidakdapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat

Dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 selaku Direktur danKomisaris yang telah lalai dalam menjalankan tugasnya dalammengelola pinjaman dana operasional dari Penggugat dan dengantidak beritikad baik yaitu dengan menipu Penggugat selaku kreditor(defrauding creditor) dengan tidak mampu mengembalikankewajibannya kepada Penggugat dimaksud, maka hal tersebut telahmelanggar Pasal 97 ayat (2) dan (3) UUPT dan Pasal 114 ayat (2)dan (3) UUPT.

kewajibannya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 kepadaPenggugat faktanya Para Tergugat berulang kali menggunakanrekening atas nama pribadi khususnya atas nama Tergugat 3.Dengan demikian maka sangat layak dan sudah sepantasnya dapatdibuktikan dengan jelas dan terang jika terdapat indikasi yangsangat kuat telah terjadi pencampuran harta kekayaan diantaraTergugat 1 dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 sehingga Tergugat 1tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugatsebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d UUPT

PUTERA SINGGALANG PRIMABERKEDUDUKAN DI PADANG;Bahwa PT PUTERA SINGGALANG PRIMA (Tergugat 1) saat ini dikuasaisepenuhnya olen Tergugat 2, sehingga Penggugat 1 dan 2, tidak melakukantindakan apapun terhadap Tergugat 1;Bahwa Kewajiban Direksi Memegang Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus,berdasarkan Pasal 50 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT) mengatur mengenai kewajiban direksi untuk memegang DaftarPemegang Saham (DPS), yaitu:1) Direksi Perseroan wayjib mengadakan dan

ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahankepemilikan saham.4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroanagar dapat dilihat oleh para pemegang saham.5) Dalam hal peraturan perundangundangan di bidang pasar modal tidakmengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3),dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.Bahwa sudah seharusnya kewajiban Tergugat 2 untuk melaksanakan Pasal 50 UUPT

kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalamRUPS. (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikanapabila Perseroan mempunyail saldo laba yang positif.Bahwa Pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 UU PT, tidak pernah dilakukan oleh Tergugat1 dan 2, termasuk melibatkan Penggugat 1, sehingga perbuatan Tergugat 1 dan 2yang tidak melaksanakan UU PT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum,maka Tergugat 1 dan 2 harus melaksanakan Pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 UUPT

Yang terpenting dalampendirian PT adalah PT tersebut didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan aktanotaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) UUPT). Yang dimaksuddengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupunasing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Ketentuan dalam ayat ini menegaskanprinsip yang berlaku berdasarkan UUPT ini bahwa pada dasarnya sebagai badanhukum, PT didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (Satu)orang pemegang saham;Halaman 19 dari 23 Putusan No.168/PDT/2019/PT PDG Bahwa Kemudian, setiap pendiri PT tersebut wajidb mengambil bagian saham pada saatPT didirikan (Pasal 7 ayat (2) UUPT). Akan tetapi, dalam UUPT tidak diatur berapamaksimal bagian saham yang dapat diambil oleh setiap pemegang saham.

Pasal 1 ayat 5 UUPT No. 40/2007:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar.

Anggaran DasarPerseroan TERGUGAT dan UUPT No. 40/2007.Hal.7 dari 64 hal. Putusan No.34/Pdt.SusPHI/2018/PN/Ptk4.

Pasal 1 ayat 5 UUPT No.40/2007;2.

92 s/d Pasal 107 UUPT No. 40/20073.

Bahwa tindakantindakan yang dilakukan oleh TERGUGATtersebut jelas telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamAnggaran Dasar dan juga UUPT No. 40/2007 karenaPENGGUGAT sebagai anggota Direksi TERGUGAT terikat dantunduk pada aturanaturan atau ketentuanketentuan hukumperseroan terbatas (UUPT No. 40/2007), BUKAN TUNDUK DANTERIKAT pada aturanaturan atau ketentuanketentuan hukumHal.25 dari 64 hal.

jelasjelas juga Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanmelawan hukum dalam hal mengelola Perseroan ;Bahwa pada tanggal 31 Januari 2002, Tergugat Rekonvensi telahmelakukan RUPS perubahan anggaran dasar sebagaimana disebutkan dalambutir 2 Gugatan, rapat mana dilaksanakan tanpa pernah memberitahukan danmengundang Penggugat Rekonvensi, hal mana juga jelas merupakanperbuatan melawan hukum ;Pasal 68 ayat (1) UUPT menentukan bahwa untuk penyelenggaraanRUPS, semua pemegang saham harus diberitahu.

Selanjutnya, Pasal 69 ayat(6) UUPT menentukan bahwa apabila pemberitahuan tidak dilakukan, makakeputusan RUPS hanya sah apabila dihadiri oleh seluruh pemegang sahamnya.Dengan demikian, karena Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah diundangdan tidak pernah menghadiri RUPS Perseroan pada tanggal 31 Januari 2002,maka keputusan RUPS Perseroan pada tanggal 31 Januari 2002 sebagaimanatertuang dalam Akta No. 26 tanggal 31 Januari 2002 yang dibuat dihadapanMohamad Rifat Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta

Pasal 69 ayat (2) UUPT ;Bahwa perbuatanperbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian kepada Para PenggugatRekonvensi sebagaimana terbukti dari adanya tagihan terhadap Perseroansebesar Rp.24.803.000.000 (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga jutarupiah) sebagaimana diakui Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya ;Bahwa sejak tahun 1995 sampai tahun 2004, Tergugat Rekonvensi telahmenerima uang jasa pengolahan kayu senilai Rp.21.600.000.000 (dua puluhsatu

Apabila dinilai dengan uang, perasaan tidaktenang/kecewa tersebut sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UUPT, Para PenggugatRekonvensi berhak meminta Tergugat Rekonvensi untuk membeli kembalisahamsahamnya, harga mana dianggap wajar adalah Rp.2.500.000.000, (duamilyar lima ratus juta rupiah) ;Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi ini tidak illusoir danmenghindarkan itikad buruk Tergugat Rekonvensi, maka Para PenggugatRekonvensi mohon kepada

No.1943 K/Pdt/2007melakukan pengurusan PIRU tidak pernah menyelenggarakan RUPStahunan untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan Perseroansebagaimana diwajibkan UndangUndang No.1 tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UUPT).

Hal ini telah jelas dinyatakan pada Undang Undang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pemberhentian Direksioleh pemegang saham melalui RUPS yang mana diatur dalam Pasal 105ayat (1) serta Pasal 106 ayat (1) dan (4);Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhipersyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam UndangUndang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroanatau karena alasan lain

(UUPT Pasal 105ayat (1)5. Bahwa Para Tergugat sudah melakukan RUPS sedangkan PT.Scuba Proggi Indonesia belum melakukan RUPS Tahunan/ AnnualRUPS dan PT. Scuba Proggi Indonesia juga belum melakukan AnnualReport/ Laporan tahunan atau pertangunggjawaban tahunan;6. Bahwa Para Penggugat telah sewenangwenang melakukanPemberhentian kepada Penggugat satu dan Penggugat dua darijabatannya di PT. Scuba Proggi Indonesia tanpa menunggu laporanpertanggungjawaban tahunan dan RUPS Tahunan;7.

Namun, kKeduanya memiliki kuasadan wewenang yang berbeda meski samasama berperan sebagai bagian dariOrgan Perseroan.Menimbang, bahwa tentang Pemberhentian Direksi oleh pemegangsaham melalui RUPS diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) Pasal 105 ayat (1) serta Pasal 106 ayat (1) dan (4) Pasal105 pada undangundang ini menjadi landasan hukum yang menyatakanbahwa RUPS dapat melakukan pemberhentian jika Direksi tidak lagi memenuhipersyaratan yang telah ditetapkan, melakukan

(UUPT Pasal 105 ayat (1));Menimbang, bahwa meski demikian, pemberhentian Direksi olehpemegang saham tidak dapat dilakukan begitu saja. Diperlukan proses yangterperinci serta dilakukan dalam waktu yang tidak sebentar. Dalam kasus ini,Dewan Komisaris yang berperan sebagai pengawas diberikan wewenang untukmemberhentikan Direksi secara sementara agar kepentingan perusahaan tidakterabaikan selama masa pemberhentian Direksi.

Hal ini Sesuai dengan poinyang disampaikan dalam Pasal 106 ayat (1) dan (4) UUPT Tahun 2007. BahwaProsedur pemberhentian DireksiJika dalam masa jabatannya seorang Direksilalai menjalankan tugas hingga dinyatakan bersalah dan harus diberhentikan,Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtrproses pemberhentian tersebut harus sesuai dengan prosedur pemberhentianDireksi yang diatur dalam UUPT Tahun 2007.

2007 berbeda dengan ketentuan dalam UndangUndangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995) yangberlaku sebelum tahun 2007.b.

Hal ini sesuai dengan ketentuandalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang berlaku ketika Penggugat menjadipemegang saham Tergugat sebagai berikut:Pasal 60 (1) UUPT 1995:Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.

Padahal, tidak adasatupunketentuan di dalam UUPT 1995, UUPT 2007, maupun Anggaran Dasar Tergugat yang menyatakan bahwa dalam setiap keadaan dan tanpa syarat Tergugat wajib memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya.71.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995 dan Pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT2007, pembagian suatudividen hanyalah dapat dilakukanapabilasuatuperseroan memiliki laba bersih dan setelah laba bersih tersebut dikurangi danacadangan maka perlu dahulu disepakati di dalam RUPS untuk dibagikan sebagaidividen.Berikut kutipan pasalpasal di dalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang jelasmenyatakan hal tersebut di atas.Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995:(2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelahdikurangi

Dengan demikian unsurperbuatan yang melawan hukum tidak terpenuhi.2) Unsur Kesalahan3)4)Dari keseluruhan rujukan peraturan perundangundangan yang ada di atas,khususnya UUPT 1995 dan UUPT 2007, tidak ada kesengajaanmaupunkelalaian dari Tergugat Il, Tergugat Ill, dan Tergugat IV untuk melakukanperbuatan yang merugikan Penggugat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), pengertian Direksi adalah: Direksadalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakiliPerseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaidengan ketentuan anggaran dasar. Direksi juga berwenangmewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan(Pasal 98 ayat 1 UUPT).

Dan dalam hal anggota Direksi terdirilebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroanadalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalamanggaran dasar (Pasal 98 ayat 2 UUPT,d.

Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabayadengan register perkara Nomor 83/Pdt.G.2016/PN.Sby., tertanggal 27Januari 2016 yang pada intinya merupakan gugatan perbuatan melawanhukum yang diajukan oleh para pemegang saham sebuah perseroanterhadap anggota direksi dari perseroan tersebut berdasarkan Pasal 97ayat (6) UUPT (gugatan derivatif pemegang saham).

Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasindengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Bjm., tertanggal 13 April2018 yang pada intinya merupakan gugatan perbuatan melawan hukumyang diajukan oleh para pemegang saham sebuah perseroan terhadapanggota direksi dari perseroan tersebut berdasarkan Pasal 97 ayat (6)UUPT (gugatan derivatif pemegang saham).

MELANGGAR KEWAJIBAN, TUGAS SERTA TANGGUNG JAWABNYASEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PASAL 92 AYAT (1) SERTA PASAL97 AYAT (1) dan (2) UUPT Keseluruhan rangkaian tindakantindakan pelanggaran Tergugat sebagaimana diuraikan dalam angka 2235 merupakan bentukbentuk tindakan yangbertentangan dengan kewajiban, tugas serta tanggung jawab yang diaturdalam Pasal 92 Ayat (1) serta Pasal 97 Ayat (1) dan (2) UUPT, sebagaiberikut:Pasal 92 Ayat (1) UUPT:Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan

Setiawan, S.H., PokokPokok Hukum Perikatan, halaman 84,Binacipta, Bandung, Cetakan Kelima, 1994);Tindakantindakan pelanggaran Tergugat yang pada intinya telah dengansengaja melakukan kesalahankesalahan dan pelanggaran terhadapKode Etik Perseroan serta UUPT untuk merugikan perseroan jelasjelasmerupakan suatu kesalahan sebagaimana diuraikan di atas;.

Melanggar kewajiban, tugas serta tanggung jawabnya sebagaimana diaturdi dalam Pasal 92 ayat (1) serta Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT;Sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PT. Yamakawa RattanIndustry;3.

Bahwa Obyek Sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat secara bertentangan19,dengan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya Pasal 56ayat (1), (2) dan (8) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT) dan peraturan pelaksanaanyadengan penjelasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;Bahwa prosedur dan tata cara pemindahan hak atas saham diatur dalamPasal 56 ayat (1), (2) dan (3) UUPT sebagai aturan pokok mengenaipemindahan hak atas saham atau perubahan pemegang

Bahwa berdasarkan Pasal 56 UUPT tersebut, untuk pemindahan hak atassaham terdapat 3 (tiga) langkah yang harus dipenuhi yaitu:(a)(b)Pertama: Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak. Menurut penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT, yangdimaksud dengan akta adalah baik akta yang dibuat di hadapannotaris maupun akta bawah tangan.

Sumber Kencana Indo Palmayaitu berupa:(1) Pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumenperubahan data Perseroan yang telah lengkap;(2) Akta perubahan data perseroan; dan(3) Neraca serta laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan bagiPerseroan yang wajib diaudit;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT, PT.

Pelanggaranatas AUPB tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dengan Tergugat tidakmemperhatikan tata cara perubahan pemegang saham sebagaimana diaturdalam Pasal 56 ayat (1), (2) dan (8) UUPT juncto Pasal 27 s/d Pasal 30Permenkumham No. 4/2015 sebagaimana diubah dengan PermenkumhamNo. 1/2016 maka jelas bahwa Tergugat telah tidak cermat dan melanggarasas profesionalitas serta asas kepastian hukum.

Sumber KencanaIndo Palma, telah dicatat di dalam Administrasi Badan Hukum, olehkarenanya objek sengketa dalam perkara aquo bukan termasuk objeksengketa yang dimaksudkan dalam Undangundang Pengadilan TataHalaman 42 dari 63 halaman putusan Nomor 135/G/2017/PTUNJKTmelakukan tuntutan atas pemindahan hak atas saham yang tidak sesuaidengan UUPT tersebut melalui Peradilan Umum, bukan melaui PeradilanTata Usaha Negara;19.

Pasal 1 Angka 1 PP 135/2000tersebut di atas, maka dihubungkan dengan wajib pajak perseroanterbatas berlaku ketentuan dalam UndangUndang Nomor: 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT)terkait dengan siapa pihak yang bertindak sebagai penanggung jawabsuatu perseroan terbatas, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 1Angka 5 UUPT, yaitu sebagai berikut:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan

Pasal 97 ayat (4) UUPTmengatur sebagai berikut:Pasal 97 ayat (1) UUPT: Direksi bertanggung jawab atas' pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).Pasal 97 ayat (4) UUPT: Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlakusecara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 5 jo. Pasal 97 ayat(1) jo.

Pasal 97 ayat (4) UUPT, yang manaternyata PENGGUGAT mengetahui dan dapat membuktikanpada saatditerbitkannya Keputusan TUN,Sdr. Andianto Setiabudi bukan lagi sebagai penanggung jawab pajakatas wajidD pajak perseroan dalam hal ini PT CMNC (d/hPT Cipaganti Citra Graha, Tbk), dikarenakan jabatan Direktur Utamasudah tidak melekat lagi pada pribadi Sdr.

Pasal 97 ayat (4) UUPT, yang manaKeputusan TUN tersebut hanya ditujukan kepada Sdr. AndiantoSetiabudi seorang diri, padahal dalam Pasal 97 ayat (1) jo.

Pasal 97 ayat (4) UUPT. yang manaKeputusan TUN tersebut hanya ditujukan kepada Sdr AndiantoSetiabudi seorang diri, padahal dalam Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 97ayat (4) UUPT, mengatur bahwa apabila terdapat lebih dari (satu)orang Direksi, maka pertanggungjawabannya secara tanggungrenteng, yang mana dalam PT CMNC (d/h PT Cipaganti Ciha Graha,Tbk) terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi sebagaimana telahdiuraikan di atas.b. Faktanya Sdr.

Perjanjian Jual Beli Batubara jelas dapat diterapkandoktrin Piercing the corporate veil yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2)UUPT. Terbukti Tergugat 2 melakukan kerjasama dengan Penggugatdengan itikad buruk dan tidak memenuhi kewajibannya dalampemenuhan tanggung jawab kepada Penggugat.b.

Dengandemikian dapat terbukti dengan jelas dan terang jika Tergugat 2 selakupemegang saham Tergugat 1 baik langsung maupun tidak langsungdengan itikad buruk memanfaatkan Tergugat 1 untuk kepentinganpribadi, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b UUPT Olehkarenanya, sangat layak jika Tergugat 2 dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai harta kekayaan pribadinya karena telah menyebabkanTergugat 1 tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat..

merupakan bentuk alter egonya.Dengan Tergugat 2 selaku Direktur yang telah lalai dalam menjalankantugasnya dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalamPerjanjian Jual Beli Batubara dan dengan tidak beritikad baik yaitudengan menipu Penggugat selaku kreditor (defrauding creditor) dengantidak mampu menyerahkan batubara sebagaimana diperjanjian kepadaPenggugat dimaksud maupun mengembalikan uang muka yang telahditerima dari Penggugat, maka hal tersebut telah melanggar Pasal 97ayat (2) dan (3) UUPT

Dengan demikian maka sangat layak dan sudah sepantasnyadapat dibuktikan dengan jelas dan terang jika terdapat indikasi yangsangat kuat telah terjadi pencampuran harta kekayaan diantara Tergugat1 dengan Tergugat 2 sehingga Tergugat 1 tidak dapat melaksanakankewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat(2) huruf d UUPT, dan oleh karenanya sudah selayaknya dapatdimintakan pertanggung jawaban hingga harta pribadi kepada Tergugat2.Halaman 7 Putusan No. 179/PDT/2018/PT. DKIe.

Oleh karena itu perbuatanTergugat 2 selaku pemegang saham dan pengurus dari Tergugat 1 yangmerupakan alter egonya telah terbukti menyalahi ketentuan Pasal 3 ayat(2) huruf c UUPT sehingga layak dimintakan pertanggung jawabanhingga kepada harta pribadinya.Bahwa, berdasarkan uraian fakta di atas maka sudah sangat tepat apabilaTergugat 2 didudukkan sebagai pihak tergugat dalam perkara inisehubungan peranan dan kedudukannya dalam perseroan.13.Prof.

) (lexspecialis derogate legi generalis) dimana sepanjang tidak ditentukan laindalam UUFM maka ketentuan yang berlaku bagi Pelawan adalah UUPT ;Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuanketentuan pasal modal yangberlaku kepada Pelawan selaku Perseroan Terbuka, sahamsaham PelawanHal. 6 dari 31 hal.

Bahwa kedudukan sebagai Emiten Pasar Modal telah menjadikanPEMOHON berstatus sebagai Perseroan Terbuka yang terhadapnyaberlaku ketentuan UU Pasar Modal sebagai lex Specialis terhadapUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang mana hal tersebut tidak berlaku bagi TERMOHONmaupun pada TURUT TERMOHON disebabkan kedudukannya yangbukan merupakan Perseroan Terbuka (perseroan berstatus tertutup) ;6.

Bagi perseroan dengan status perseroan terbuka, sebagaimanadinyatakan di ayat (4) pasal dimaksud, ketentuan juga berlakusepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan UU Pasar Modal (asas Lexspecialis derogate lex generalis) ;Pasal 50 UUPT(1). Direksi perseroan wajidb mengadakan dan menyimpan daftarpemegang saham, memuat sekurangkurangnya;a. Nama dan alamat pemegang saham;b.

Bahwa disamping itu, dalam UUPT juga terdapat ketentuan mengenaiperlindungan modal dan kekayaan perseroan sebagaimana termuatHal. 28 dari 31 hal. Put.

No.409 K/Pdt/2011dalam bagian kedua UUPT yang mencakup pasal 37 s/d Pasal 40 yangpada pokoknya menegaskan bahwasanya guna kepentinganperseroan, maka perseroan dapat memiliki saham yang telahditerbitkannya sendiri, yang dalam hat ini membuktikan bahwasanyamasih terdapat hak penerbit saham terhadap sahamsaham yang telahditerbitkannya ;Bila ketentuanketentuan sebagaimana diuraikan di atas dilengkapidengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 92 ayat (1)UUPT yang menegaskan bahwasanya Direksi menjalankanpengurusan

Pasal 105 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") (BuktiP13), dimana bunyi dari Pasal 119 UUPT menyatakan :Ketentuan mengenaipemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 mutatismutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris", dan Pasal 105 ayat(1) dan (2) UUPT menyatakan :"(1L)Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu waktu berdasarkan keputusan RUPSdengan menyebut alasannya ;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota

tidak menjawab dan meninggalkan ruangrapat, Pemohon sudah tidak aktif di Perseroan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, selakuKomisaris Utama telah mengundurkan diri didepan karyawan Perusahaan, inimembuktikan bahwa antara Pemohon dengan Terlapor ada masalah yang belumterselesaikan, seharusnya dalam menyelesaikan masalah tersebut ada keduanyaPemohon dan Terlapor, namun yang dilakukan Terlapor mengabaikan Pemohon dantidak memberikan hakhak Pemohon sesuai yang diatur dalam Anggaran DasarPerseroan dan UUPT

, terhadap keteranganahli tersebut Hakim tidak sependapat, karena keterangan Ahli tersebut tidak berpijakpada UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, berdasarkan pada seluruh pertimbangandiatas bahwa telah jelas dan nyata RUPSLB dan keputusannya dijalankan tidak sesuaiUUPT dan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dalam undangan RUPSLB tercantumpengunduran diri dari Pemohon selaku Komisaris Utama Perseroan padahal sesuai faktaPemohon tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis, kemudianacara

pangkalnyaadalah bukan pada aktanya, tetapi benarkah Pemohon selaku Komisaris UtamaPerseroan telah mengundurkan diri, apakah ada pernyataan tertulis dari Pemohontentang pengunduran diri tersebut, inilah yang perlu digali dan didalami baik oleh ahlimaupun oleh Termohon ;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupunoleh Termohon tidak ada satupun yang menunjukkan ada bukti pernyataan pengundurandiri secara tertulis dari Pemohon selaku Komisaris Utama Perseroan sesuai yangdisyaratkan UUPT

hanya membatasi diri pada penyelenggaraanRUPSLB, kuorum kehadiran dan hak suara yangbukan fokus atas Laporan Polisi a quo, selain ituTermohon tidak menilai keabsahan UndanganRUPSLB, sehingga kurang cermat dalam menilaiadanya keterangan yang tidak benar yangdimasukkan ke dalam Akta Otentik/AktaPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.OPTIK TUNGGAL SEMPURNA NO. 14, tanggal23 September 2011 tersebut ;Bahwa Termohon juga tidak mendalami Bukti P2berupa Anggaran Dasar Perseroan maupun BuktiP13 berupa UUPT

AndiNurmadianthie S.H., M.kn., Turut Tergugat ;Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) UUPT, tempat penyelenggaraanHalaman 3 dari 62 Hal. Put.

Tan Wie Siong)yang telah di selenggarakan tersebut tidak memenuhi kuorum, sebagaimanayang di tentukan dalam UUPT, sehingga penyelengaraan RUPS tidak sah,tidak mengikat dan batal demi hukum dengan dasar pertimbanganhukumnya, yaitu Pasal 89 Ayat (1) UUPT, yang menentukan bahwa:"Mata acara RUPS yang memerlukan kuorum kehadiran dan pengambilankeputusan tertentu. Maka acara dimaksud terdiri atas;a.

Tan Wie Siong) yangtelah di selenggarakan tersebut tidak memenuhi kuorum, sebagaimanayang di tentukan dalam UUPT, sehingga penyelengaraan RUPS tidak sah,tidak mengikat dan batal demi hukum dengan dasar pertimbanganhukumnya, yaitu Pasal 89 Ayat (1) UUPT, yang menentukan bahwa:"Mata acara RUPS yang memerlukan kuorum kehadiran dan pengambilankeputusan tertentu.

Tan Wie Siong) Pasal 19 Perubahan AnggaranDasar, sebagaimana yang di tentukan dalam UUPT, sehinggapenyelengaraan RUPS TIDAK SAH, TIDAK MENGIKAT dan BATAL DEMIHalaman 11 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015HUKUM dengan dasar pertimbangan hukumnya, yaitu Pasal 89 Ayat (1)UUPT, yang menentukan bahwa:"Mata acara RUPS yang memerlukan kuorum kehadiran dan pengambilankeputusan tertentu.

dan Kuasa Direkturlainnya adalah menyalahi dan melanggar sebagaimana ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku yaitu UUPT Nomor 1 tahun 1995 jo. UUPTNomor 40 tahun 2007 dimana terdapat ketentuan peraturan administratifsebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) yang mewajibkan Direksi PerseroanHalaman 25 dari 62 Hal. Put.