Ditemukan 6350 data
75 — 18
Dalam setiap ~=38melaksanakan tugas pelayanantersebut/penerbitan akta wakaf kami senantiasa melakukan langkah langkahsebagai berikut: Pertama: Masyarakat baik pihak wakif, nadzir maupun parasaksi terlebin dahulu dimohon agar melengkapi data berupa identitas diriberupa foto copy KTP, dan bukti kepemilikan harta yang hendak diwakafkanserta surat keterangan wakaf dari pemerintah Desa setempat.
berkas dinyatakan lengkap kemudian oleh staf kami diketik untukdituangkan ke berkas akta wakaf, jika sudah lengkap baru kemudian diketahuidan ditandatangani oleh kami atas nama PPAIMW dan kemudian akta yangrangkap tiga tersebut kemudian didistribusikan sebagaimanan peraturanperundang undangan yang berlakuPak Hakim yang muliaSetelah beberapa waktu kemudian muncul surat dari saudara lukmanmastur yang ditujukan kepada kami tertanggal 12 April 2016 yang padaprinsipnya berisi agar akta wakaf atas nama wakif
Dalam setiap melaksanakan tugaspelayanan tersebut/penerbitan akta wakaf kami senantiasa melakukan langkahHalaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 23/Padt.G/2016/PN.Idmlangkah sebagai berikut: Pertama: Masyarakat baik pihak wakif, nadzir maupunpara saksi terlebih dahulu dimohon agar melengkapi data berupa identitas diriberupa foto copy KTP, dan bukti kepemilikan harta yang hendak diwakafkanserta surat keterangan wakaf dari pemerintah Desa setempat.
Kedua: Setelahberkas berkas dinyatakan lengkap kemudian oleh staf kami diketik untukdituangkan ke berkas akta wakaf, jika sudah lengkap baru kemudian diketahuidan ditandatangani oleh kami atas nama PPAIMW dan kemudian akta yangrangkap tiga tersebut kemudian didistribusikan sebagaimanan peraturanperundang undangan yang berlaku;Setelah beberapa waktu kemudian muncul surat dari saudara lukmanmastur yang ditujukan kepada kami tertanggal 12 April 2016 yang padaprinsipnya berisi agar akta wakaf atas nama wakif
151 — 161
Buyung, namun siapa nazir dan kapan ijab kabul atau ikrar wakafdiucapkan Tergugat tidak mengetahuinya;Menimbang, bahwa syarat wakif dalam Pasal 3 ayat (1) Undang UndangNomor 28 Tahun 1977 adalah :BadanBadan hukum Indonesia dan orang atauorangorang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidakterhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpapaksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya denganmemperhatikan peraturanperaturan perundang undangan yang
Sehingga dengan demikian wakif dalam APAIW yang dikeluarkanTergugat tidak memenuhi syarat untuk disahkannya telah terjadi peristiwa wakaf,karena wakif tidak jelas atau tidak diketahui (nakirah);Menimbang, bahwa syarat mauguf (benda wakaf) juga telah diatur dalamPasal 4 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1977 : Tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, harus merupakan tanah hak milik atau tanah milikyang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara.
Kalau dalambahasa figh klasik tanah yang diwakafkan adalah milkul mutlak (milik sempurna)si wakif. Dalam Pasal 15 ayat (4) huruf (a) Peraturan Menteri Agama Nomor 1Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik APA harus berdasarkan SuratKeterangan tentang Tanah atau surat keterangan kepala desa tentangperwakafan tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan bahwaobjek wakaf dibeli oleh kaum muslimin dari Alm.
Sehingga unsur wakaf berupamauquf (benda wakaf) yang milkul mutlak (milik sempurna) si wakif tidak terbukti;Fakta ini dibuktikan Tergugat dengan Surat Pernyataan tertanggal 30Agustus 1997 (Bukti T.2) yang dibuat oleh 9 (sembilan) orang masyarakat yaitu:H. Muhammad llyas, H. Awaluddin Saragih, H. Abu Bakar, H. Muh. Thaib,Dahlan Siagian, Mukhtar Sinaga, Rukiyah M. Yus, H.M. Hutapea, dan AhmadDamanik.
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika ada pihak lain yangmerasa berkepentingan dalam perkara tersebut sedangkan merekatidak masuk sebagai Pihak dalam perkara, maka yang bersangkutanbisa masuk sebagai Pihak Intervensi;2) Dalam proses pengalihan hak dalam bentuk Wakaf, maka pemberiWakaf (Wakif) tidak menerima imbalan apapun dari Penerima Wakaf(Nadzir). Hal ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan nama*Perjanjian Sepihak.
Oleh karena itu ketika Pihak yang menerimabarang dalam bentuk Wakaf mengalami masalah dengan barangyang diterimanya, tidak bisa menarik Pemberi Wakaf (Wakif) sebagaiPihak Tergugat. Hal ini karena Pemberi Wakaf tidak menimbulkankerugian bagi Penerima Wakaf (Nadsir). Jadi bagaimana mungkinpihak yang tidak melakukan perbuatan yang merugikan Penggugatharus juga dimasukkan sebagai Tergugat...?
Sedangkan Ahmad TauziHasyim (Alm.) kedudukan hukumnya sama dengan PemohonKasasi (dulu Penggugat), sehingga sangat tidak logis jika PemberiWakaf ikut dimasukkan sebagai Tergugat;4) Bahwa saat gugatan diajukan ke Pengadilan Pemberi Wakaf (Wakif),yaitu Bapak Ahmad Tauzi Hasyim telah meninggal dunia, sehinggasangat tidak etis seseorang yang sudah meninggal dunia masihtetap diajukan sebagai Tergugat di Pengadilan (Surat KeteranganKematian Terlampir);4.
Namun dengan putusan Judex Facti dalam perkara aquo telah menimbulkan masalah ketidak pastian hukum terkait dengan objeksengketa sebagai Harta Wakaf;Bahwa buktibukti kepemilikan Bapak Ahmad Tauzi Hasyim (alm)selaku Pemberi Wakaf (Wakif) atas objek sengketa sebagaimana dijelaskanpada poin 6 di atas adalah sangat kuat dan sah.
Demikian pula prosespengalihan hak objek sengketa dari Wakif kepada Nadzir (Penerima Wakaf),yaitu Yayasan Pendidikan Islam Cabang Jayawijaya (Wamena) juga telahdilakukan secara benar dan sah menurut hukum sebagaimana ditunjukkanPenggugat dengan bukti P.2, yaitu Akta Ikrar Wakaf Nomor 10.W.2/001/071/35, tertanggal 10 Juli 2006.
10 — 1
darat miliknya Sertifikat / Persil Nomor : 348 BKelas Desa Nomor 088 seluas 4000 M2 yang terletak di xxxxx KabupatenCianjur, dengan batasbatas :Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Warsa/Atu/xxxxxSebelah Barat berbatasan dengan Jalan DesaSebelah Utara berbatasan dengan tanah darat milik xxxxxSebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;Berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : xxxxx , tanggal 26 Pebruari2018, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan SukanagaraKabupaten Cianjur dan sebagai Wakif
Agama Kecamatan Sukanagara KabupatenCianjur atas sebidang tanah Sertifikat / Persil Nomor : 348 B Kelas DesaNomor 088 seluas 4000 M2 yang terletak di Kampung Langkob Rt 001 Rw009 Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, denganbatasbatas :Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Warsa/Atu/TatangSebelah Barat berbatasan dengan Jalan DesaSebelah Utara berbatasan dengan tanah darat milik SobirinSebelah Selatan berbatasan dengan Jalan DesaYang dibuat antara Penggugat ( Penggugat ) selaku Wakif
343 — 139
. , KabupatenTulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut :Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 0946/Pdt.G/2016/PA.TA Bahwa saksi datang memenuhi panggilan dari Pengadilan Agamaberkaitan dengan sengketa wakaf antara Sukrisno dan Suparmi Cs ; Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapisaksi tahu dalam buku register ikrar wakaf Sukrisno pernahmewakafkan tanahnya untuk mushollah sebagai wakif sedangkanSuparmi sebagai nadzhir sekitar tahun
dibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dari camat bahwaantara Penggugat dan Tergugat pernah mendaftarkan tanahwakafnya untuk diukur ulang sekitar tanggal 03 februari 2016 ; Bahwa saksi tahu ketika itu tidak jadi diukur karena banyak massadisekitar masjid teroaksa pengukuran tidak jadi ; Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan data buku tanah di BPNpada waktu tahun 1995 Sukrisno telah mewakafkan tanahnya yangsaat itu berdiri mushollah dan yang menjadi wakif
pada waktu itu dariKantor Urusan Agama ......... yaitu Supami, Djumari, Supriyadi, Dukutdan Supiyan ;Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 0946/Pdt.G/2016/PA.TA Bahwa saksi tahu tanah Sukrisno diwakafkan sesuai dengan datadari permohonan akta ikrar wakaf kepada BPN pada waktu itu seluas600 M2 kemudian setelah diukur menjadi 480 M2 namun saksi tidakikut mengukur ; Bahwa saksi tahu mereka setuju saja antara wakif dengan .........sesuai dengan permohonan ikrar wakaf adalah 600 M2 ; Bahwa saksi tahu
Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal danmateriil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Sertifikat Wakaf) yangmerupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yangsempurna dan mengikat ;Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Surat Pencabutan Surat Pernyataanyang isinya wakif
tidak akan mengungkit dan mempermasalahkan tanah yangtelah diwakafkan yang dibuat tanggal 2 Desember 2015 telah dicabut olehpihak wakif dan dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat, dan pencabutantersebut dilakukan sepihak sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alatbukti ;Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 0946/Pdt.G/2016/PA.TAMenimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, tidak mempunyai hubungankeluarga dan pekerjaan hanya bertetangga dengan Penggugat, sudah dewasadan sudah disumpah, sehingga
171 — 133
Saat ini baik Wakif maupunNazhir tersebut sudah meninggal dunia;Bahwa tanah tersebut terletak di Lingk. Gerem Kelurahan GeremKecamatan Grogol Kota Cilegon, luas sekitar 6.500 M2 denganbatas batas: Sebelah barat : Jalan DesaPenetapan No. 281/Pdt.
Siti dan Kasim sebagai wakif mewakafkantanah tersebut, serta tidak ada halangan bagi Zaki bin Kesidinsebagai Nadzir mengelola tanah wakaf tersebut, tujuan danperuntukan wakaf tersebut adalah untuk kesejahteraan umum yangtidak bertentangan dengan hukum Islam dan perundang undangan,sehingga wakaf tersebut telah memenuhi syarat dan rukun wakaf;Menimbang bahwa perubahan tujuan wakaf dari yang semulauntuk makam kemudian digunakan juga untuk madrasah tidakbertetangan dengan hukum Islam dan peraturan perundangundangan
Selain telah disetujui oleh ahli warisWakif, penggunaan tanah wakaf untuk madrasah juga tidakmerubah peruntukan wakaf secara signifikan sebagaimanadimaksud oleh Wakif, tetapi justru lebih bernilai produktifdan masih dalam lingkup kesejahteraan umum;Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim berkesimpulan wakaf tersebut dapatdiisbatkan.
99 — 34
kayu/panggung tersebut berdua dengan Tergugatdanwaktu itu Pewakif sudah dalam keadaan pikun.Bahwa sepeninggalan Isteri Tergugat, keadaan Pewakif sudah pikundan sakisakitan, dimana yang merawat dan melayaninya adalahTergugat/La Sulo.Bahwa selama Tergugat merawat dan melayani Pewakif yaknikurang lebih 2 tahun lamanyan, dimana Tergugat tidak pernah ditemuiataupun didatangi oleh pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)yakni petugas pemerintah yang menerima tanah obyek sengketa 1, 2 dan 3dari Wakif
Sedang menurutSyariat Islam dan juga ketentuan pasal 1 angka (2),(3),(4) dan(5) UndangUndang tersebut, rukun wakaf terdiri dari :1) Wakif, adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.2) Maukuf bihi, adalah harta benda wakaf, adalah harta benda yangmemiliki manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomimenurutsyariah.3) Maukuf?
alaihi, adalah tujuan wakaf.4) Shigat, yakni ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak wakif yangdiucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakfkanharta benda miliknya.5) Nadzir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.Hal.38 dari 41 hal. Put.
/otentik yakni Akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang diatur dalamketentuan pasal 1 ayat (6) UndangUndang Nomor 41 tahun 2004 tentangwakaf, yang berbunyi Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah bukti pernyataankehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola olehNadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkandalam bentuk Akta.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugatdipersidangan, tidak ada satupun yang menyaksikan langsung pelaksanaanwakaf yang dilakukan oleh
No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.Beddu (anak dari saudarasaudaranya Beddu) termasuk Tergugat, danselain itu tanah dan rumah yang telah diwakafkan oleh Pewakif terikut pulaharta bersama Tergugat (Tergugat) dengan Isteri Tergugat (anak Pewakif).Sehingga dengan demikian pelaksanaan wakaf yang telah dilakukan olehPewakif tidak memenuhi pasal 1 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang wakaf, karena tidak memenuhi rukun wakaf angka (1) yakniseorang Wakif, adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
114 — 49
Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM,dan Tergugat bertindak selaku Wakif sekaligusNadzir, tidak didasarkan alas (milkuttam) yang benarPutusan Nomor:116/Pdt.G/2010/PTA.SmgHal. 3 dari 9 halamankarenanya cacat dan batal demihukum; ccc rrr reeMenyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor :W.00001/desaSokanegara, Surat ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, tidakberkekuatanhukum; +c rrr crc cc rrr rrr eee eee eee eeMenolak atau tidak
eee ee ee ote ee ee eo otDalamPerkata@ f4 seas sues eee seme eee Bee one oH Bee 8Mengabulkan gugatan para Penggugatsebagaian; untukMenyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf(PPAIW)Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan AktaIkrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 #=NomorW2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraanMasjid(BKM) Kabupaten Banyumas, dalam kedudukannya paraTergugat sebagai Ketua, Sekretaris dan BendaharaBKM, dan Tergugat bertindak selaku Wakif
330 — 278
yang menerima harta benda wakaf dari Wakifuntuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya,berdasarkan Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (4) UndangundangNomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Jo Bab Ketentuan Umum, Pasal 1ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 42 tahun 2006 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf;Bahwa berdasarkan Akta lkrar Wakaf PPAIW Kecamatan Denpasar Barattanggal: 6 Syawal 1411 H/ 20 Mei 1991 Nomer: W2/009/K4 Tahun 1991,yang bertindak sebagai wakif
miliknyauntuk dimanfaatkan selamanya sesuai dengan kepentingannya (dalam hal iniTempat lbadah/Masjid)maka Tanah Milik berubah status kepemilikannya,yaitu menjadi berhenti tidak ada lagi pemilik sebagaimana dimaksud dalamBab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor: 41 tahun2004 tentang Wakaf, Jo Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor: 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa wakafadalah perbuatan hukum Wakif
WIDODO);Bahwa berdasarkan Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (8) Undangundang Nomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf, JoBab Ketentuan Umum,Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 42 tahun 2006 tentangPelaksanaan Undangundang Nomor: 41 tahun 2004 tentang Wakafdisebutkan bahwa Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif (dalamHim 3 dari 16 hlm Put.No.292/Padt.G/2018/PA.Dpshal ini Almarhum MUHAMAD TAMHID WIDODO alias M.T.
Bahwa pada tahun 1991 terjadi ikrar wakaf dari Bapak Widodo (Wakif),kemudian Pak Purwo ketika itu sebagai ketua nazir mengusahakan untukmembuat sertifikat wakaf.. Bahwa setelah ketua nazir lama meninggal dunia, sertifikat tanah wakafdipegang oleh putra beliau yang bernama Arief Purwan. Pada tahun 2008saksi pernah diperlinatkan sertifikat tersebut oleh Pak Arif Purwan. Danbrangkas ada di Masjid di lantai dua.. Bahwa sesungguhnya tidak ada uang untuk membeli tanah.
382 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan bahwa Yayasan Persatuan Warga Kewedanaan Suliki(PWKS) adalah subjek hukum yang berhak atas mandat yang telah digariskan oleh para pendahulunya yang berjumlah 6 (enam) orang yangdisebut sebagai wakif, dan objek perkara jelas tujuannya adalah untukkegiatan sosial bagi regenerasi masyarakat PWKS, sebagai pewaris danahli warisnya adalah warga Kewedanaan Suliki;3.
mempermasalahkantentang status wakaf menurut hukum Islam, sengketa tentang pengelolaanharta wakaf yang menyimpang atau pengalihan harta wakaf, dan bukan pulamempermasalahkan sengketa kewenangan nadzirnadzir mana yang berhakmengelola harta wakaf, akan tetapi sengketa kepemilikan tanah wakaf yangdiklaim telah dikuasai oleh Yayasan Islam Amanah kepada Persatuan WargaKewedanaan Suliki (PWKS) Payakumbuh karena yayasan telah melakukanperbuatan melawan hukum;Bahwa dalam gugatan wakaf harus jelas siapa wakif
389 — 78
Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat I dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 Nomor : W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas, dalam kedudukannya para Tergugat sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat I bertindak selaku Wakif sekaligus Nadzir, tidak didasarkan alas hak yang sempurna (milkuttam) dan tidak sah menurut hukum;---------------
nnnDALAM POKOK PERKARA :2nnenneneneeceneecenenceceneeceeenee1.Mengabulkan gugatan para Penggugat untuksebagaian ;Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat dinadapanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan AgamaPurwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005Nomor : W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM)Kabupaten Banyumas, dimana para Tergugat berkedudukan sebagaipengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat bertindak selaku Wakif
Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat dihadapanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan AgamaPurwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005Nomor : W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM)Kabupaten Banyumas, dalam kedudukannya para Tergugat sebagaiKetua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat bertindakselaku Wakif sekaligus Nadzir, tidak didasarkan alas hak yangsempurna (milkuttam) dan tidak sah menurut hukum;3.
430 — 314
Nomor 6 tanggal 15 Desember 2003 yang didirikan olehsebagian ahliwaris Pemberi wakaf;Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah melakukan usahapeninjauan kembali sertifikat tanah wakaf Nomor 001/Kelurahan Tanah MatiHal 5 dari 12 hal putusan Nomor 6/Padt.G/2019/PTA.Pdgtanggal 05 Februari 2009, Akta Ikrar Wakaf tanggal 15 Desember 2006 No.112/01/03/12/6 tahun 2006 nama Wakif Dra. Hj.
Rosnelly Azmal (wakil Wakif),Surat Ukur No. 51/Tanah Mati/2009 tanggal 28 Januari 2009 dengan luas tanah1.709 (seriou tujuh ratus sembilan) meter persegi tertanggal 28012009, kepadaKepala Kantor Badan Pertanahan Kota Payakumbuh dengan suratsurat sebagaiberikut :a. Nomor 3/Pwks/V2017 tanggal 2 Mei 2017;b. Nomor 4/Pwks/IX2017 tanggal 6 September 2017;c.
eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tentangKurang Pihak (plurium litis consortium) dalam perkara a quo, hal inidipertimbangkan bahwa badan pelaksana wakaf terdiri dari beberapa unsuryang kesemuanya itu adalah sebagai penanggung jawab dari terlaksananyaperbuatan hukum wakaf, dan dengan tidak dimasukkannya badan pengelolawakaf di dalam perkara, jelas gugatan perkara a quo kurang pihak yangmengakibatkan gugatan menjadi cacat formil;Menimbang, bahwa para unsur dari pelaksana wakaf yang dimaksudadalah Wakif
90 — 50
Bahwa untuk menindaklanjuti keinginan Almarhum tersebut, atas namakeluarga, isteri Almarhum Po memberikankuasa penuh kepada Penggugat untuk bertindak sebagai Wakif berdasarkanSurat Kuasa tanggal 10 Juli 2008 ;.
oleh Tergugat II selaku Pejabat Pembuat IkrarWakaf (PPIW) , ataupun oleh Tergugat I selaku Nadzir ;Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang kedua akta wakaf tersebut setelahPengurus Yayasan AlMadina Nabire datang menghadap ke Kantor UrusanAgama (KUA) Distrik Nabire untuk meminta ijin mengurus operasionalmendirikan lembaga, namun pihak Kantor Urusan Agama (KUA) DistrikNabire tidak memberikan ijin dikarenakan obyek tanah wakaf tersebutmasih bermasalah ;Bahwa atas dasar tersebut, Penggugat sebagai Wakif
merasa dirugikan ataukeberatan, atas terbitnya Akta Ikrar Wakaf sebagaimana tersebut pada positaangka 8 (delapan), hal ini dikarenakan bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam perwakafan tanah, di mana salah satusyaratnya menyatakan : Wakif harus datang di hadapan Pejabat Pembuat AktaTkrar Wakaf (PPAIW) bersama Nadzir dan dua orang saksi untuk melakukanikrar wakaf (Vide Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1927 jo.
114 — 40
menyatakan bertetap padagugatannya dan tidak ada perubahan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IItelah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 21 Pebruari 2013 sebagai berikut :I DALAM EKSEPSI :A Tentang Kompetensi Absolut :1 Bahwa Penggugat telah secara keliru mengajukan perkara a quo ke PengadilanNegeri Tobelo dan atau Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang mengadiliperkara ini, karena tanah/obyek sengketa adalah tanah wakaf dari Hafifa Madu(selaku WAKIF
) yang adalah orang tua kandung Penggugat, dimana tanahobyek sengketa telah diwakafkan kepada Organisasi Muhammadiyah yangdiwakilkan kepada Tergugat I sebagai NAZHIR, vide Sertifikat Hak Milik1314Nomor : 382 Tahun 1993 terbaca atas nama HAFIFA MADU selaku Wakif(bukti T.1II1);Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa ini merupakan Tanah Wakaf, makaperkara a quo tunduk pada kewenangan mutlak pengadilan Agama untukmemeriksa dan mengadilinya;Bahwa kecuali itu, Pasal 3 UndangUndang Nomor : 41 Tahun 2004
Makadengan demikian Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat, sebabselaku pemberi wakaf (wakif) dan penerima wakaf (Nazir) telah memenuhiketentuan Pasal 8 ayat (1) jo.
ataukah gugatan ditujukan kepada Pimpinan DaerahMuhammadiyah, artinya bahwa Penggugat telah mencampur adukan antarakepentingan badan hukum di satu sisi dan kepentingan pribadi di sisi yang lain.Gugatan seperti ini sangat bertentangan dengan tertib hukum acara;Keberatan Tentang Kurang Pihak dan Eror In Persona (salah orang) :Bahwa berdasarkan bukti SHM Nomor : 382 Tahun 1993, yang ditertibkan olehBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Utara, tercatat atas namaHAFIFA MADU sebagai Pemberi Wakaf (Wakif
Ishak Jamluddin, M.Pd) tidak pernahmemiliki dan atau menguasai tanah objek sengketa, melainkan hanya sekedarbertindak untuk dan atas nama Organisasi Muhammadiyah sebagai Penerimawakaf (NAZHIR) dari HAFIFA MADU (WAKIF) yang sah;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka mohon Pengadilan Negeri Tobelo diTobelo berkenan menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :161Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;2 Menyatakan Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini
MUHAMMAD SABIL bin SABIL
Tergugat:
1.KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, cq DEPARTEMEN AGAMA WILAYAH ACEH di BANDA ACEH cq DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
2.KEPALA MTSN II TAKENGON
3.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEBAYAKAN
4.MASDI.spd
5.REJE KAMPUNG PINANGAN
6.BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN ACEH TENGAH
140 — 19
Tknpembangunan bangunan sekolah tersebut karena belum ada konvensasi gantikerugian kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah ;Bahwa selanjutnya Penggugat baru mengetahui tanah objek perkara yangmerupakan milik Penggugat tanpa alas hak jelas telah diwakafkan oleh TergugatIV dan bertindak sebagai wakif pemilik tanah yang sah untuk diserahkan kepadaNadzir Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah,yang tertuang dalam ikrar wakaf Nomor : W2/19/6 Tahun 2009 ;Bahwa untuk mendukung
untuk menjadiasset Tergugat I, oleh Tergugat V mengeluarkan surat keterangan TentangPerwakafan Tanah Milik No:36/VI/PN2009 dan demikian juga halnya denganTergugat VI pada tanggal 2 Juni 2009 telah membuat surat pernyataan Nomor :591.1/1027/2009 yang untuk menegaskan surat keterangan Tanah Nomor :47/SK/1981 seluas + 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi) dijadikanbangunan MTSN 2 Takengon untuk diserahkan sepenuhnya untuk menjadi aseetTergugat ;Bahwa Tergugat IV yang telah bertindak sebagai wakif
Menghukum Penggugat untuk mematuhi putusan ini.SUBSIDAIR: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilanya(Ex aequo et bono)Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut juga Tergugat, IV telahmengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakansebagai berikut :1.Bahwa Penggugat mendalilkan penggugat baru mengetahui tanah objekperkara yang merupakan milik penggugat tanpa alas hak jelas telahdiwakafkan oleh tergugat IV dan bertindak sebagai wakif pemilik tanah yangHalaman
TknMenimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya bahwa tanah objek terperkara(tanah lokasi Komplek MTs.N 2 Takengon) milik Penggugat sudah menjadi milikNegara karena kepemilikannya sudah melalui procedure, dan Penggugat telahmelepaskan haknya dan telah menerima konvensasi ganti rugi , maka Penggugatdipandang bukan orang yang mempunyai hubungan hukum (/egal standing) dalamgugatan pembatalan wakaf ini, karena dari kKenyataan yang terungkap dipersidanganbahwa Penggugat bukanlah Wakif (orang yang mewakafkan
Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Menimbang, bahwa Wakaf dalam Islam adalah perbuatan mulia yangdilakukan oleh wakif untuk menyisihkan sebagian harta miliknya untuk kepentingandan kemaslahatan ummat dengan tujuan ibadah, dan tidak dapat ditarik kembali.Kepada wakif akan selalu mengalir manfaat (kebaikan) terhadap apa yang telahdiwakafkannya.
27 — 20
Menetapkan sah wakaf sebidang tanah sawah seluas 13.600 M2 yang terletak diDesa Hegarmanah, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur denganbatasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : tanah Ibu Kenti;Sebelah Timur : Solokan;Sebelah Selatan : Solokan/ Pak Yatna;Sebelah Barat : Tanah H.Dadang;Sesuai dengan sertifikat hak milik tanah Desa Hegarmanah No.841 KecamatanBojong Picung, Kabupaten Cianjur yang diikrarkan pada tanggal 5 Mei 1998 dariHj.ROHAENI binti H.AKIB selaku wakif kepada Hj.NARTI binti
Wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan saksi;b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf);c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf:Menimbang, bahwa sebagai perbandingan dapat dilihat pula ketentuanHukum Acara yang berlaku di Luar Jawa dan Madura sebagaimana diatur dalamPasal 142 ayat (5) RBg.
73 — 40
kayu/panggung tersebut berdua dengan Tergugatdanwaktu itu Pewakif sudah dalam keadaan pikun.Bahwa sepeninggalan Isteri Tergugat, keadaan Pewakif sudah pikundan sakisakitan, dimana yang merawat dan melayaninya adalahTergugat/La Sulo.Bahwa selama Tergugat merawat dan melayani Pewakif yaknikurang lebih 2 tahun lamanyan, dimana Tergugat tidak pernah ditemuiataupun didatangi oleh pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)yakni petugas pemerintah yang menerima tanah obyek sengketa 1, 2 dan 3dari Wakif
Sedang menurutSyariat Islam dan juga ketentuan pasal 1 angka (2),(3),(4) dan(5) UndangUndang tersebut, rukun wakaf terdiri dari :1) Wakif, adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.2) Maukuf bihi, adalah harta benda wakaf, adalah harta benda yangmemiliki manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomimenurutsyariah.3) Maukuf?
alaihi, adalah tujuan wakaf.4) Shigat, yakni ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak wakif yangdiucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakfkanharta benda miliknya.5) Nadzir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.Hal.38 dari 41 hal. Put.
/otentik yakni Akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang diatur dalamketentuan pasal 1 ayat (6) UndangUndang Nomor 41 tahun 2004 tentangwakaf, yang berbunyi Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah bukti pernyataankehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola olehNadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkandalam bentuk Akta.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugatdipersidangan, tidak ada satupun yang menyaksikan langsung pelaksanaanwakaf yang dilakukan oleh
No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.Beddu (anak dari saudarasaudaranya Beddu) termasuk Tergugat, danselain itu tanah dan rumah yang telah diwakafkan oleh Pewakif terikut pulaharta bersama Tergugat (Tergugat) dengan Isteri Tergugat (anak Pewakif).Sehingga dengan demikian pelaksanaan wakaf yang telah dilakukan olehPewakif tidak memenuhi pasal 1 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang wakaf, karena tidak memenuhi rukun wakaf angka (1) yakniseorang Wakif, adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
106 — 67
Objek sengketa berlokasi di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram.Menimbang, bahwa penggugat tidak dapat menjelaskan secara tegasmengenai posisinya, sebagai Penggugat, Wakif, Nadzir, Pengurus MasjidBaeturrahim atau sebagai pengelola tanah objek sengketa, sebagaimanadimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 TentangPerwakafan Tanah Milik, Pasal 1 sampai dengan Pasal 12; Kompilasi HukumIslam, Buku III mengenai Hukum perwakafan, terutama Pasal 215 sampaidengan Pasal 220 Jo.
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menegaskan mengenai posisi wakif yangtidak boleh merangkap sebagai nadzir.Menimbang, bahwa penggugat yang mengaku sebagai pengelola tanahobjek sengketa sejak tanah tersebut diwakafkan, tibatiba penggugatmenyatakan bahwa tanah objek sengketa dikelola oleh para tergugat, sehinggaHal 6 dari Hal 8 Put.
187 — 66
Putusan Nomor 6211/Pat.G/2018/PA.SbyMenyatakan Wakaf yang dilakukan Almarhum Sukemi/Soekemi bersamaahli warisnya (Wakif) kepada Penggugat II (Wauguf alaih) terhadap obyeksengketa adalah Sah atau mempunyai kekuatan hukum mengikat dengansegala akibat hukum yang timbul setelah wakaf tersebut dibuat,ditandatangani dan diserahkan ;Menyatakan Para Penggugat yang diwakili Penggugat berhak untukmengelola, mengurus dan memanfaatkan obyek sengketa untuk lembagapendidikan sebagai sumber dana untuk merawat dan
Sukemi/Soekemi bersama abhiwarisnya (Wakif) kepada Penggugat II (Mauquf alaih) sebagaimanaangka 12 Posita Gugatan Para Penggugat.
Putusan Nomor 6211/Pat.G/2018/PA.Sbyantara Wakif dengan Mauquf alaih tidak pernah mempermasalahkantanah kosong seluas + 336 m2 tersebut di atas untuk dibangunbangunan sekolahan, yang nyata dan jelas atas setelah Penggugat IImenerima Wakaf tersebut pada tanggal 10 Oktober 1977 membentukpanitia pembangunan sekolahan adapun disepakati dan disetujui namasekolahannya adalah SD. Mustajaabah / SD.
Mustajabah, sebagaimana pembangunanbangunan sekolahan tersebut adalah nyata dan jelas atas swadayaPenggugat II (Mauquf alaih) dan atas swadaya warga sekitar, yang manaasal perolehan tanah di atas obyek sengketa adalah dari pemberian Wakafdari semasa hidupnya Almarhum Sukemi/Soekemi beserta ahli warisnya(Wakif) berupa tanah kosong seluas + 336 m2 milik AlmarhumHim. 28 dari 71 hlm.
3) PP No. 42 tahun 2006, yang layak dan patut mohon Kepada Yth, MajelisHakim pemeriksa perkara a quo Menyatakan Wakaf yang dilakukanAlmarhum Sukemi/Soekemi bersama ahli warisnya (Wakif) kepadaPenggugat II (Mauquf alaih) terhadap obyek sengketa adalah Sah ataumempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum yangtimbul setelah wakaf tersebut dibuat, ditandatangani dan diserahkan ;22.
426 — 262
Mukti selaku Wakif memiliki empat orang anak yaitu Tafsir (kakek dariPENGGUGAT II), Mobin (kakek buyut dari PENGGUGAT I!) , Masringah(tidak memiliki kKeturunan) dan Masbitah (Nenek dari PENGGUGAT III danTERGUGAT Il).Il.
Mukti, Mobin sebagai anak kedua wakif menjadi takmirpertama Mushalla As Shabawi tanpa mengubah status tanah wakaf darattersebut dan tetap berupa tanah kosong.V. Bahwa sepeninggal Mobin, Rosidi sebagai suami Masbitah (anak terakhir wakif)menjadi takmir kedua Mushalla As Shabawi tanpa mengubah status tanahwakaf darat tersebut dan tetap berupa tanah kosong.Vi.
Muktiseluas sekitar 342 meter persegi adalah miliknya beserta keluarganyapadahal hampir seluruh keluarga besar wakif mengetahui bahwa tanahtersebut adalah tanah wakaf H. Mukti.XII. Bahwa upayaupaya persuasif telah ditempuh oleh pihak pihak keluarga namuntidak pernah dihiraukan oleh PARA TERGUGAT bahkan TERGUGAT memasang pagar di sebelah selatan tanah wakaf dan tetap mengakuibahwa tanah tersebut adalah hak milik TERGUGAT I beserta keluarganya.Xill.
Mukti (wakif) dan masih sanggup untukmemberikan keterangan di depan sidang.Bahwa Badrun (19262003) sebagai cucu tertua H.
;Bahwa tanah wakaf tersebut tidak ikut dibagi menjadi harta warisan untukkeempat anak wakif;Bahwa bangunan musholla wakaf masih tertulis di atas tanah hak Masbitahsesuai leter C dengan nomor kohir 104 nomor persil 2 dan kelas d Il,sedangkan tanah wakaf darat yang kosong seluas sekitar 342 m2 masihtertulis di atas tanah hak Mobin sesuai dengan leter C dengan nomor kohir234, nomor persil 2 dan kelas Desa II;Bahwa sepeninggal H.