Bahwa rangkaian proses perkawinan yang dimulai daripeminangan harus dimaknai sebagai perbuatan hukum yang dilakukanoleh kedua mempelai, yang karena terkait dengan ketentuanketentuanhukum lain serta adat kebiasaan serta tata krama pergaulan dalammasyarakat setempat, maka tekhnis pelaksaannya dilakukan olehkeluarga calon mempelai lakilaki dengan keluarga calon mempelaiperempuan. Meskipun demikian, pada hakikatnya, pihak prinsipal dariperbuatan hukum tersebut adalah kedua calon mempelai.

Bahwa demikian halnya dengan serah terima uang belanja,meskipun tekhnis penyerahan, penerimaan, penyimpanan, pengelolaanserta pemanfaatannya tidak langsung dilakukan oleh kedua mempelai,namun demikian perbuatanperbuatan tersebut pada dasarnya adalahperbuatan kedua mempelai. Pihak keluarga hanya bertindak sebagaiwakil karena secara tekhnis kedua mempelai tidak memungkinkan untukdilibatkan menangani secara langsung.Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan nomor 497/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Bahwa selanjutnya dalam Buku Il tentang Pedoman Tekhnis AdministrasiHal. 7 dari 27 hal. Put.

Nomor 2155 K/Pdt/201417.18.19.20.21.dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RepublikIndonesia, halaman 101 AL angka 1 disebutkan:Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukanatas dasar hakhak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan,Hak Sewa dan lainlain;Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang melaksanakan eksekusi (pasal 195 ayat (6) dan ayat (7));Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor

hukum adalah suatu tindakan yangsedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaanyang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, danpada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil daripemiliknya;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda ituseluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atauarti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis

permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA Adl. tanggal 24 Maret 2021, joSurat Keputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama AndooloNomor W21A6/481/KU.01/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, hal mana telahsesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PedomanLayanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat EdaranNomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2021/PA Una.Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 259/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 06 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat.

Benhar Jaya Mandiri tidak lolos karena hanya memasukkan suratpenawaran namun tidak melengkapi persyaratan sehingga perusahaantersebut gugur disebabkan tidak memenuhi syarat kualifikasi administrasi.Bahwa untuk tahapan evaluasi tekhnis Kelompok Kerja (Pokja) PengadaanBarang/Jasa juga tidak turut melakukan evaluasi secara kolektif tetapiHalaman 14 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUSTPK/2017/PT MDNevaluasi tekhnis hanya dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) sajayaitu saksi Suhadiwinata,

S.Sos yang kemudian memutuskan sesuai hasilevaluasi tekhnis yang lulus kwalifikasi yaitu 4 perusahaan yaitu:1.

Benhar Jaya Mandiri tidak lolos karena hanya memasukkansurat penawaran namun tidak melengkapi persyaratan sehinggaperusahaan tersebut gugur disebabkan tidak memenuhi syarat kualifikasiadministrasi.Bahwa untuk tahapan tahapan evaluasi tekhnis Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa juga tidak turut melakukan evaluasi secara kolektiftetapi evaluasi tekhnis hanya dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja)saja yaitu saksi Suhadiwinata, S.Sos yang kemudian memutuskan sesuaihasil evaluasi tekhnis

GUNTUR, S.Pd BIN ALBERT AMIT, yang telah memberikan keterangan padapokoknya adalah sebagai berikut: bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenPulang Pisau dengan jabatan Kasie Pemeriksaan dan Penyidikan dan berdasarkanSK Bupati Pulang Pisau Nomor : 45/HUK.2011 tanggal 18 Januari 2011 jugamenjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan yangmempunyai Tugas dan Tanggungjawab:* Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :berupa PemelihraanRutin/

MUHAMMAD RIZALI,SE BIN AMDJAD SYUKUR (alm), yang telah memberikanketerangan pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenPulang Pisau yang bertugas sebagai Pelaksana Sub.Bagian Tata Usaha danberdasarkan SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 45/HUK.2011 tanggal 18 Januari2011 juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dansebagai PPTK pada Kantor Satpol PP saksi tidak mengetahui tugas dantanggungjawab karena saksi tidak pernah

Kegiatan (PPTK Kegiatan);* MOH.RAZALT selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK Rutin);133134 bahwa setahu saksi pada Kantor Satpol PP ada Dana berupa Anggaran untukKegiatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan pada TahunAnggaran 2011 Belanja Langsung adalah Rp. 889.389.000,(Delapan ratusdelapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)sedangkan Belanja Tidak Langsung adalah Rp. 1.360.532.942,43 (satu milyar tigaratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh

Kegiatan (PPTK);* GUNTUR,S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK);SK Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 61 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK), Bendaharawan Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu BendaharaPenerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Tahun 20011, yaitu :*H.RUSAIDI ZULKIFLILSP.MBA selaku Pengguna Anggaran / PejabatPenandatangan SPM* KURNI D.

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).....MOH.RIZALI,SE3. Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) .....GUNTUR,S.Pd;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Mohamad Rizali,SE, saksiGUNTUR,S.Pd, saksi ELITA,A.Md dan keterangan Terdakwa bahwa Belanja Langsungpada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2011sebesar Rp. 899.389.000,( Delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus delapanpuluh Sembilan ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan : No.

NAMOHALU tanpa persetujuan /SETUJU BAYAR dari SEPTIANUS GEA dan SAROZATULO GEA selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan tanpa sepengetahuan PejabatPenerima Barang sehingga pengadaan barang ATK tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan barangnya sama sekali (FIKTIF) yangtidak didukungmengakibatkan dokumen pertanggungjawaban dana tersebut13dengan bukti yang LENGKAP dan SAH.

NAMOHALU TANPA terlebih dahulu MENGUJI KEBENARANMATERIL dan MENELITI KEBENARAN dokumen pertanggungjawaban dana14ATK PADAHAL pemesanan, pembayaran dan penerimaan barang tanpapersetujuan / SETUJU BAYAR dari SEPTIANUS GEA dan SAROZATULOGEA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan tanpa sepengetahuanPejabat Penerima Barang sehingga pengadaan barang ATK tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan barangnya sama sekali (FIKTIF) yangmengakibatkan dokumen pertanggungjawaban dana tersebut

LOTUS TANPA terlebih dahulu MENGUJI KEBENARANMATERIL dan MENELITI KEBENARAN dokumen pertanggungjawaban danatersebut PADAHAL pemesanan, pembayaran dan penerimaan barang tanpapersetujuan / SETUJU BAYAR dari SEPTIANUS GEA dan SAROZATULOGEA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan tanpa sepengetahuanPejabat Penerima Barang sehingga pengadaan barang berupa belanja PesananFotocopy / Penggandaan Surat Menyurat tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan barangnya sama sekali (FIKTIF

Bendahara Pengeluaran karena kewenangan untuk MENYIAPKANDOKUMEN ANGGARAN) dan MENGENDALIKAN PELAKSANAANKEGIATAN adalah kewenangan SEPTIANUS GEA dan SAROZATULO GEAselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan ketentuan Pasal12 Ayat (5) huruf a dan c PermendagriNo. 13 Tahun 2006sebagaimana telahdiubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPermendagri No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerahyang berbunyi : PPTK mempunyai tugas mencakup :a.

Bendahara Pengeluaran karena kewenangan untuk MENYIAPKANDOKUMEN ANGGARAN dan MENGENDALIKAN PELAKSANAANKEGIATAN adalah kewenangan SEPTIANUS GEA dan SAROZATULO GEAselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan ketentuan Pasal12 Ayat (5) huruf a dan c PermendagriNo. 13 Tahun 2006sebagaimana telahdiubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPermendagri No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerahyang berbunyi : PPTK mempunyai tugas mencakup :a.

dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Unaaha Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Una. tanggal 19 Februari 2021, halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

KantorBBWS hanya memfasilitasi pembentukan TimSosialisasi, TimKoordinasi dan Tim Tekhnis Penanganan SungaiJuwana, Tim Pengukuran dan Penentuan GarisSempadan Sungai Juwana Kab. Pati denganKeputusan Bupati Pati.

Sikap masingmasing pihak yang menahan diri untuk berkomunikasi dengan pasangannyaserta tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkan hambatangeografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baik penggugatmaupun tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang relatifterjangkau sekalipun dengan alat tranportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugatdalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton.

O06 Kecamatan AjibarangKabupaten Banyumas atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasukwilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi,mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industry yang tidakmemenuhi SWI, spesifikasi tekhnis, dan/atau pedoman tata cara yangdiberlakukan secara wajib di bidang industri, perobuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada waktu

Bahwa terdakwa mengemas gula rafinasi campuran molase tersebutmenjadi gula konsumsi dengan tujuan mendapat nilai tambah/keuntunganmeskipun terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpamemperhatikan standar SNI spesifikasi tekhnis, dan/atau pedoman tatacara yang diberlakukan secara wajib di bidang industry karena mengemassendiri menggunakan kantong kandi bekas merk pihak lain yang sudahterkenal dan beredar di pasaran lalu ditimbang menggunakan timbangandigital dengan berat 50 kg dan

tanah yang digunakan sebagai pembangunan Ring Road akan dikajidan diteliti kKepemilikannya baik pemilik secara adat maupun yang punyasertipikat oleh panitia tanah yang dibentuk oleh Gubernur Papua dan setelahitu penetapan ganti rugi diajukan kepada Gubernur Papua untuk diajukandalam anggaran APBD Propinsi Papua, jadi yang membayar ganti rugi tanahRing Road adalah Pemerintah Propinsi Papua bukan Dinas Pekerjaan UmumPropinsi Papua, karena Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua hanyasebagai pelaksana tekhnis

Bantaeng dengan Kelompok Tani Binamungan;1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran2011;311 (Satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan KegiatanDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TahunAnggaran 2011;1 (Satu) bundel SK Tim Tekhnis Pertanian Tahun 2011;1 (Satu) rangkap Pedoman Pengelolaan Dana Bantauan Sosial;1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman PembayaranDalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pertanggung Jawaban KegiatanPercetakan Sawah Tahap II Kelompok Tani Binamungan;Dokumentasi perluasan areal sawah tahun 2011;381 (Satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama Nomor : 02CS/SPK/ PPK/VII/2011 antara PPK PLA Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Bantaeng dengan Kelompok Tani Binamungan;1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran2011;1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan KegiatanDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TahunAnggaran 2011;1 (Satu) bundel SK Tim Tekhnis

Tata CaraPembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana DesaSetiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang TahunAnggaran 2016;+ Petunjuk Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17.a Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian danPenggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup KabupatenSidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016;** Keputusan Kepala Desa Padangloang Alau Nomor: 06 Tahun2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pembentukan TimPelaksana Tekhnis

Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS+ Petunjuk Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17.a Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian danPenggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup KabupatenSidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016;* Keputusan Kepala Desa Padangloang Alau Nomor: 06 Tahun2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pembentukan TimPelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa TahunAnggaran 2016 Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue

PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan;. SOP (Standart Operasional dan Prosedur Perguliran);. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Cokelat (G1)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Jambu Mente(G1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;.

bulan sesudah putusan iniberkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanyadisita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebutdengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yangmencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu)bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;Menetapkan barang bukti berupa:PTO (Petunjuk Tekhnis

Penyidik Pembantu sejak tahun2010 sampai dengan sekarang;Bahwa sesuai KUHAP, didalam surat Panggilan tidak perludicantumkan tentang adanya SPDP dan surat Perintah Penyidikan,arena sesuai Perkap Kapolri Nomer 14 Tahun 2012 juga tidakmenyebutkan dalam panggilan untuk mencantumkan Laporan,SPDP, Penyidikan dan dalam Pasal 27 UUD 1945 hanyamenyebutkan pemanggilan dilakukan secara tertulis denganmenerbutkan surat panggilan dengan dasar laporan polisi dan dalamJuklak Juknis (petunjuk pelaksanaan Petunjuk Tekhnis

Laporan Polisi; Bahwa SPDP tidak wajib dicantumkan, karena sesuai pasal 109KUHAP tidak mewajibkan dicantumkan SPDP, sedang dalamPetunjuk Pelaksana Petunjuk Tekhnis tidak ada pencantuman SPDP,hanya isi dasar surat panggilan antara lain tentang : Pasal 112 KUHP,Undang Undang Kepolisian dan Laporan Polisi; Bahwa dalam Surat Pemanggilan dicantumkan : identitas, kapandipanggil dan dipanggil sebagai apa, kalau sudah ditetapkan sebagaitersangka, lalu dipanggil sebagai tersangka, kemudian perkara yangdisangkakan

PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan;b. SOP (Standart Operasional dan Prosedur Perguliran);c. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Cokelat (G1)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;d.

sesudah putusan iniberkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disitadan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut denganketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupimaka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;Menetapkan barang bukti berupa:1) PTO (Petunjuk Tekhnis

Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang Cipta Karya tahun anggaran 2011;56. Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09 /PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum ( SPAM ) Sungai Imus Kec. Buay Pemaca;57.

TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan BidangCipta Karya tahun anggaran 2011;Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal O7 April 2011 untukpengawasan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa AirMinum ( SPAM ) Sungai Imus Kec.

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang/jasa; Namun untuk menetapkan Spesifikasi tekhnis barang/jasa,kemudian menetapkan HPS dan membuat rancangan kontrakbukan saksi yang melakukan.Bahwa yang ditunjuk sebagai penyedia/kontraktor dalam kegiatanpembangunan SPAM Sungai Imus Tahun Anggaran 2011 pada DinasPU Kabupaten OKU Selatan, adalah PT.

Citra SalimSerasi yang bernama Anton sebagai Staf Teknik yang bertugasmemonitor pekerjaan secara keseluruhan baik pengadaan pipa,pekerjaan pembangunan dan melaporkannya kepada Terdakwa, danNiko untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat adiministrasi dantagihan pembayaran, sedangkan Terdakwa sendiri hanya memonitordan menunggu laporan saja dari tim tekhnis tersebut;Bahwa berdasarkan laporan yang diterima terdakwa dari tim teknisperusahaan yang ada di lapangan, untuk kesepuluh sectionpemasangan pipa

TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang CiptaKarya tahun anggaran 2011;56) Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasanpelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum (SPAM)Sungai Imus Kec.

TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang CiptaKarya tahun anggaran 2011;Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasanpelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum ( SPAM) Sungai Imus Kec.