Ditemukan 2030 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : soedargo soeparto soewarto soekarno soekamto
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-08-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 107/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg.
Tanggal 30 Agustus 2012 — Ir. H. SARYONO Bin SUPARMO (TERDAKWA)
142 — 92
  • Bin SOEDARTO, di bawah sumpah padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan didepanpenyidik dan saksi telah bertandatangan adalah benar adanya;Bahwa saksi sebagai Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra tugas dan tanggungjawabnya adalah Melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan penyusunanpetunjuk penyelenggaraan perekonomian, pembangunan, sosial serta evaluasi danlaporan pelaksanaan tugas bagian;Bahwa selain menjabat sebagai
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-12-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
175 — 46
  • Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan Terdakwa.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
312 — 431
  • Adanyaunsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segalakeadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangkan (vide : Soedarto, S.H.
    ,Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT.Alumni, Bandung, Tahun 1977,him.142).Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto, S.H., tersebut,Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 JuniHal 370 Putusan No. 04/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST1989 Nomor : 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakanantara lain bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatubadan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan denganperilaku Terdakwa sesuai dengan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — I MADE SUPRAPTA, SP
53 — 27
  • ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya,tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasanpasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 43 tahun 1999, adalahkedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang danhak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara.Sedangkan kedudukan menurut Soedarto
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. TRIYANTO S. BIALANGI, M.Kes
99 — 25
  • Menimbang, bahwa sedangkan kedudukan menurut Soedarto Kedudukan ini diartikanfungsi pada umumnya, maka seorang direktur Bank swasta juga mempunyai kedudukan.Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk UndangUndang membandingkan jenis tindakpidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan Pidana bagi pejabat(Pegawai Negeriambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajibankhusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan,kesempatan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL, ST
225 — 570
  • Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan Terdakwa.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
349 — 214
  • SOEDARTO 538 HGB 2359 TAWANGSARI 360 M? DANIEL BUDISETIAWAN DAHULULITEM GIE AY 539 HGB 2360 TAWANGSARI 360 M2 HOO TITIK SETIAWATI 540 HGB 2361 TAWANGSARI 380 M? SETIJAWATI WAHJUDI 541 HGB 2362 TAWANGSARI 457 M2? IHSAN WIJONO 542 HGB 2363 TAWANGSARI 525 M? PT. INDO PERKASAUSAHATAMA 543 HGB 2364 TAWANGSARI 360 M2 1. LILI ; 2. MICHELLELEE ; 3. KENNETH LEE 544 HGB 2365 TAWANGSARI 501 M2 SONIE WIGANATAWIJAYA DAHULU TanGwan Siong 545 HGB 2366 TAWANGSARI 288 M? 1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ELLY SUPAINI
Terdakwa:
1.Sirajudin alias Saldin
2.Usman Abdullah
161 — 68
  • Bahwa yang perlu mendapat perhatian mengenai katakedudukan menurut Soedarto adalah bahwa kedudukan, disamping dapatdipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapatjuga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeriatau orang perseorangan swasta.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
392 — 1336
  • Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan Terdakwa.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — Ir. YACOBUS BULU, MMA
62 — 30
  • Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawainegeri sebagai pelakutindakpidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelakutindak pidana korupsiyang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.Wiyonomenjelaskanbahwa kata kedudukan dalam rumusanpasal 3dipergunakan untuk pelakutindak pidana korupsiyaitubagi pegawainegeriyang tidak memangku suatujabatan tertentuatauperseorangan swasta yangmempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Menyalahgunakan kesempatan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 3 Oktober 2016 — BUDI SEPRIANSON, S.E., Bin HANDURAN.
89 — 38
  • Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
226 — 68
  • Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan Terdakwa.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 05-03-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.E.E.F RAJAGUKGUK,SH
2.ARIANTI MAYA PUSPA DEWI, SH
Terdakwa:
MUJARAB, SE BinLUKMAN AR
174 — 49
  • Soedarto menyebutkan bahwamemperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga si pembuatbertambah kekayaannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukanpencairan dan penarikan anggaran belanja Sekretariat DPRD antara bulanJanuari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017, dimana sebagian besar uangdari hasil pencairan tersebut tidak dapat dipertangungjawabkan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-07-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 73/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 22 Nopember 2016 — - Ir. H. ABDUL AZIS, M.M
76 — 36
  • Jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tidak tegasHalaman 431Putusan TIPIKOR No. 73/Pid.SusTPK/2016/PNMdndisebutkan dalam struktur organisasi tetapi dari sudut fungsinya diperlukan olehorganisasi (vide pasal 1 angka 2, penjelasan pasal 17 ayat 1 UU No. 43 tahun 1999);Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kedudukan menurut Soedarto dalambukunya Hukum dan Hukum Pidana, Bandung; Alumni, 1977 hal. 142 menegaskanistlah Kedudukan disamping perkataan Jabatan adalah meragukan.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 23 / Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — I Made Dwi Swanendra, SP
69 — 27
  • Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegqawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
297 — 105
  • 31 Tahun 1999 jo.UndangUndang Nomor 20Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahterletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukanseseorang dimana dalam Pasal 3 ini pelaku tindak pidana korupsihanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan ataukedudukan, dengan demikian unsur setiap orang yang terdapat dalamPasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan tersendiri(Spesifikasi);Menimbang, bahwa menurut SOEDARTO
    Menimbang, bahwa menurut R.WIYONO, SH dalam BukunyaPembahasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Penerbit SinarGrafika, Cet. tahun 2005 hal.40 menyatakan dari pendapat Pakar danPenjelasan peraturan perundangundangan tersebut, jelaslah apayang dimaksud dengan Jabatan dalam Pasal 3, sehingga dengandemikian kata jabatan tersebut hanya dipergunakan untuk PegawaiNegeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatujabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;Menimbang, bahwa menurut SOEDARTO
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
778 — 339
  • Soedarto, SH. dalam bukunya Hukum Pidana yang antara lainmenyatakan : "Bahwa ketentuan Pasal 3 yaitu unsur menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindakpidana korupsi. Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dariperbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
Dra. ENDANG KRISTINAWATI, MM Binti ARSAD
281 — 642
  • Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapatdipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapatjuga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUWANDI, A.KS Bin ATET MUHAMAD
127 — 34
  • Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapatdipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapatjuga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - EFFENDY HUTAGALUNG
120 — 25
  • Adanya unsur iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahiryang menyertai perbuatan tersangka (vide : Soedarto, S.H., Hukum dan HukumPidana, Penerbit PT.