Ditemukan 2747 data
28 — 3
DEMIANUS OHOIULUN Als JIMI Bin YUSTINUSOHOIULUN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Januari 2015, sekira jam 03.30WITA di Divisi Blok D 2425 ditengah blok perkebunan kelapasawit PT. LMR Bebunga Estate Desa Binturung Rt. 11 KecamatanPamukan Utara Kabupaten Kotabaru, PT.
185 — 68
Bib Bahwa mengenai berita tentang Tergugat pernah dilaporkan Polisi karena maubunuh anaknya dan mau bunuh diri Itu tidak benar, katanya Tergugat pegangpisau, pada hari kejadian sekitar tanggal 2425 Oktober, mamanya Penggugattelpon saksi nyuruh supaya datang ke rumah Tergugat, katanya Tergugat maubunuh diri, lalu saksi lari, di tengah jalan ketemu saksi Dedi Juhaedi mau jemputsaksi pakai motor disusul besan saksi mau jemput saksi, lalu saksi ke rumahTergugat, dan lari keatas, saksi lihat Tergugat
601 — 476 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap SH dalambukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan padahalaman 2425, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:Surat Kuasa yang dibuat di Luar NegeriPersyaratan pokok kuasa khusus dibuat di luar negeri, sama denganyang dibuat dalam negeri (domestik).
40 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Reg.No.2425 K/Pid/1989, tanggal15 Juli 1993), dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau telahmelakukan kekeliruan yaitu : Tidak Menerapkan atau Menerapkan PeraturanHukum Tidak Sebagaimana Mestinya, sehingga kami Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi ini dengan alasan Majelis Hakim PengadilanNegeri Rantau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya,khususnya Pasal 185 ayat (6), Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP,sebagai berikut :e Bahwa selaku Anak Buah Kapal (ABK)
Terbanding/Tergugat II : ALBERT HAMONANGAN RUMAPEA
Terbanding/Tergugat V : EMINIATY SAPTARIA ARUAN
Terbanding/Tergugat III : TUTI SIAGIAN
Terbanding/Tergugat I : VIKTOR AP SIAGIAN
Terbanding/Tergugat IV : WULAN MANASAK ARUAN
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS dan PPAT LASMIATI SADIKIN
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG KAB BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS dan PPAT MUHAMMAD ADAM,SH atau YANTI SUDIYANTI,SH
Turut Terbanding/Penggugat II : YUNIAR POERNAMSARI
Turut Terbanding/Penggugat VII : ADI HARTAWAN
Turut Terbanding/Penggugat V : SANTOSA PANDU DEWANATA
Turut Terbanding/Penggugat III : NURITA SAHARA
Turut Terbanding/Penggugat VI : SANTISA RAHAYU GANDI W
Turut Terbanding/Penggugat IV : ANDI LAKSANA JAGATNATA
109 — 35
Karenanya kami menolak tegaspermohonan para Tergugat agar Majelis Hakim membatalkan aktaaktaHalaman 61 dari 78 Putusan Nomor 568/PDT/2017/PT BDG11.12.jual beli (AJB) tersebut dalam petitium angka 4, 5, 6 dan 7 halaman 2dan Petitum Primer angka 3 hal 2425 gugatan a quo mohon MajelisHakim untuk menyatakan bahwa GirikGirik yang disebutkan oleh paraPenggugat didalam Petitum Primer angka 3 hal 2425 menurut hukumtidak memiliki lagi dasar kekuatan hukum dan atau tidak memiliki laginilai pembuktian yuridis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN
Terbanding/Terdakwa : SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH
70 — 32
Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan sebagaimana didalamSurat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor K. 2620/V.2425/99 tanggal 10Desember 2001, sedangkan pengangkatan Terdakwa II sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh BaratDaya Nomor 910/327/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentangPenunjukan/Pengangaktan pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) pada RumahSakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat
pertimbanganPutusannya yang mengutip faktafakta persidangan hanya sepenggalsepenggal danmengabaikan alat bukti yang lain sebagaimana telah diajukan didalam persidangan.Memang benar pendapat ahli Tauchid Djatmiko, S.H, M.Si dari BadanKepagawaian Negara (BKN) Pusat yang telah didengar keterangannyadipersidangan, terhadap jabatan Pelaksana Tugas (Plt) tidak dibenarkanmenandatangani DP3 dan menandatangani surat Keputusan, sebagaimana diaturdidalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K. 2620/V.2425
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Utara
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Barat
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH RI cq BPN DI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Tergugat VI : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat VII : BPN RI c.q KANWIL BPN KALTIM c.q BPN KOTA BONTANG
Terbanding/Tergugat VIII : Titiek Febriyanti Utami Marwan, SH
Terbanding/Tergugat IX : Julius Purnawan, SH.MSi
Terbanding/Tergugat X : Gubernur Bank Indonesia
Terbanding/Tergugat XI : Otoritas Jasa Keuangan
68 — 35
Halaman 11 angka 14 Jo.Halaman 2425 angka 30);Bahwa permasalahan pemberian fasilitas kreditdan tata cara pembayaran angsuran / pelunasankreditmerupakan permasalahan keperdataan diantara Penggugat danTergugat yang penyelesaiannya tidak perlu melibatkan pihaklain;Bahwa berdasarkan pokok perkara gugatan aquo jelas bahwa permasalahan a quo adalah permasalahanperdata antara bank i.c. Tergugat dengan debiturnya i.c.Penggugat, sehingga tidak ada hubungan apapun dengan BankIndonesia i.c.
Halaman 11 angka 14 Jo.Halaman 2425 angka 30);Bahwa Bank Indonesia ditarik sebagalpihak dalam perkara a quo karena didalilkan terkait dengankedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yangmengeluarkan peraturan yang tidak dijalankan oleh Tergugat I.Namun dalam gugatan Penggugat kedudukan Bank Indonesiayang pada awalnya disebut sebagai Tergugat X, dalam dalil dihalaman 28 angka 48 justru disebutkan sebagai Tergugat XI,dimana Tergugat XI dalam perkara a quo adalah OJK (videgugatan halaman 28 angka
131 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hlm. 2425.
;(Lihat P3. hlm. 2425, angka 10.2. 10.3 garis bawah dan huruf tebal ditambahkan untuk menegaskan; lihat juga bukti surat bertanda T.I2, TT.II1);.
113 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 41 K/Pdt.SusPHI/201530.ingin melihat langsung dari handphone Pemohon Kasasi, maka PemohonKasasi akan menunjukkannya;Bahwa terhadap fakta bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan semuainstruksi Suyatmo pada 2425 Oktober 2013 yang benar disampaikankepada Pemohon Kasasi, yakni instruksi pembebasan tugas untuk tidakmenghadiri meeting dimaksud yang nama sebenarnya adalah MCD StaffMeeting, bukan weekly meeting, dan instruksi penempelan tersebut di atas,terbukti oleh alatalat bukti/fakta hukum berikut
MIRZAN IKBAL
Tergugat:
1.GUMARI
2.MAHKAMAH PARTAl DEMOKRAT
Turut Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAl DEMOKRAT
260 — 92
Putusan Perkara No.96/Pdt.GParpol/2017/PN.JKT.PST Hal. 2425.Dengan demikian dalil PENGGUGAT mengenai TERGUGAT , TERGUGATIl dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum danTERGUGAT harus mengganti kerugian adalah dalil yang keliru dan tidakberdasarkan hukum.26.Bahwa mengingat PENGGUGAT tidak mempunyai Dasar hukum dalammengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan atasPutusan Mahkamah Partai dianggap Cacat Hukum karena telah menerimaPermohonan TERGUGAT, maka patut dan cukup
90 — 33
,MH)Panitera Pengganti :(DANIEL SIKKY, SH)2425
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Dalam Rekonvensi : Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ; Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji/wanprestasi; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada PenggugatRekonvensi sanksi pelanggaran Pasal 10 Akta Perjanjian No. 18, tanggal 22Oktober 2002 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) ; Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;Dalam Konvensi dan Rekonvensi :2425
Terbanding/Tergugat : DEWI THEREMSIA
65 — 25
Gatot SubrotoKav.2425 Jakarta Selatan 12950, sebagai Kuasa Pembanding semula Pelawan,Halaman 11 dari 38 halaman Put.No.159/PDT/2019/PT MNDtelah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor:469/Pdt.Bth/2018/PN.Mnd., tanggal 28 Mei 2019, oleh karena Permohonanbanding aquo diajukan menurut tata cara dan tenggang waktu yang ditentukanoleh Undang Undang, maka permohonan banding aquo secara formal harusdinyatakan diterima;Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan didalam Memoribandingnya
65 — 29
Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan sebagaimana didalamSurat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor K. 2620/V.2425/99 tanggal 10Desember 2001, sedangkan pengangkatan Terdakwa II sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh BaratDaya Nomor 910/327/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentangPenunjukan/Pengangaktan pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) pada RumahSakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat
sepenggalsepenggal danmengabaikan alat bukti yang lain sebagaimana telah diajukan didalam persidangan.Memang benar pendapat ahli Tauchid Djatmiko, S.H, M.Si dari BadanKepagawaian Negara (BKN) Pusat yang telah didengar keterangannyahalaman 54 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PTBNAdipersidangan, terhadap jabatan Pelaksana Tugas (Plt) tidak dibenarkanmenandatangani DP3 dan menandatangani surat Keputusan, sebagaimana diaturdidalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K. 2620/V.2425
170 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Gubernur Jawa Barat dengan suratnya No. 593.2/2425/Pem.Um.tanggal 14 September 1999, No. 593/1433/Pem.Um. tanggal 27 Mei 2000dan No. 593/2305/Pem.Umum/2000 tanggal 8 Agustus 2000, telah memintaWali Kota untuk menangani dan menyelesaikan tanah milik almarhum OeheHal. 7 dari 38 hal. Put.
39 — 23
tanah keseluruhan milik Penggugatdan mana yang menjadi tanah obyek sengketa masingmasing denganluas dan batasbatasnya, vide dalil posita gugatan angka 1 tentang tanahkeseluruhan milik Penggugat beserta luas dan batasbatasnya yangkebenaranya masih harus dibuktikan lebih lanjut dalam perkara a quo,dan vide dalil posita gugatan angka 6 tentang tanah yang menjadi obyeksengketa dalam perkara a quo beserta luas dan batasbatasnya,sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pertama a quo dalam putusanaquo halaman 2425
200 — 144
T 2425. T 2526. T 26tertanggal 6 Maret 2008 dan lampiran (Fotokopi sesuai denganKeputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor:39/P/2008 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil UniversitasNegeri Semarang atas nama Dra. Udi Ciptini, M.Pd tertanggal10 Maret 2008 (Fotokopi sesuai dengan Asili);Surat dari Direktur Ketenagaan Nomor: 678/D4.5/2008, Perihal:Pegawai UNES a/n Dra.
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, Bandingmaupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);Menyatakan dalam hukum bahwa segala suratsurat yang diterbitkan TergugatRekonvensi maupun Pihak lain sepanjang atas tanah adat marga Sipahutar yangdimiliki oleh Manahan Sipahutar (Ompu Heldiun Sipahutar) beserta keturunannyaadalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum (null and void);Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini;Subsidair:2425
70 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagai dasar dalam dakwaanPrimair telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;(Putusan PTMdn Hal. 2425, alinea ke7) Tanggapan/keberatan :e Bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan telah secara runtut dan terperinci memberipeitimbangan hukumnya mengenai penilaian atas fakta hukum dankeadaaan yang diperoleh berdasarkan
294 — 106
ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.18 17 19 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.1920 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.2021 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.2122 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.2223 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.2324 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.2425