Ditemukan 3984 data
16 — 1
1089/Pdt.G/2018/PA.Rbg
18 — 7
1089/Pdt.G/2023/PA.Pwt
74 — 0
1089/Pdt.G/2023/PA.Bkn
15 — 0
1089/Pdt.P/2024/PA.Jr
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Telekomunikasi Pasal 2 ayat (3) Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah menyatakan di dalam sidang bahwa sejak semulaPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakuipenyerahan jasa yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)lakukan adalah termasuk penyerahan ekspor dan oleh karenanya Tidak termasukdalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Keputusan Menteri KeuanganNomor 302/KMK.04/1089
Bahwa atas kalimat Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajakdi dalam daerah pabean Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1089 tanggal 1 April 1989,dalam halaman 23 paragraf 6 Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengartikandengan tidak tepat sebagai penyerahan jasa yang tidak terutang Pajak PertambahanNilai.9.
7 — 1
Fotocopy / Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kabupaten Jakarta Barat Nomor 1089/76/XII/1987 tanggal 12Desember 1987 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup,selanjutnya diberi tanda P2;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugatjuga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:B. Bukti saksi :1.
339 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 31 Mei 2010 PT.Zona Sangangiti Grafika memberikan SuratPeringatan Il;10.Tanggal 3 Juni 2010 PT.Zona Sangangiti Grafika memberikan SuratPeringatan Terakhir (PHK);11.Bahwa Kantor Disnaker Pekanbaru telah mengeluarkan anjuranHal. 2 dari 8 hal.Put.No. 142 K/Pdt.Sus/2011No.Naker/C .41565/1089/09/2010 yang mana ditujukan kepada Tergugatdan Penggugat, hal mana perbuatan yang dilakukan para Penggugatadalah merupakan perbuatan PHK sepihak dan tak sah dan bertentangan dengan UndangUndang No. 13/2002
SURIYANI
Tergugat:
1.Ir. ISHAK
2.H. MAHDIUN
3.KHAIRANSYAH
4.SHALAHUDDIN
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
91 — 45
Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, ProvinsiKalimantan Selatan, sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor :733/Loktabat atas nama Suryani (PENGGUGAT), gambar situasi No.1089/1979, luas 637 M2, diterbitkan pada tanggal 13 November 1979 denganukuran dan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : 16 meter, berbatasan dengan JI. Jend.
Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru,dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 733/loktabat atas nama Suryani, gambarsituasi No. 1089/1979, dengan luas 637 Mz, diterbitkan pada tanggal13 November 1979) 222222222 nnn nnn nnn n nnn nnnMenyatakan Akta Hibah nomor 98/ AKTA/BB/1993 adalah Batal demihukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Nietig Van Recchtswege, NullandMenyatakan perjanjian jual beli antara TERGUGAT dengan TERGUGATIl, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV atas sebidang tanah terletak di JI. Jend.A.
294 — 81
Untuk Turut Tergugat XXXIX. datangmenghadapkuasanya Drs.LIHARDO SARAGIH,S.H.Msi dan DJOKOTAUFIK,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :621/1.8784 tertanggalNomor : 1089?
0He&3&8E titcfiigg*tl Tugas Nomor : 1089/&$te3 0e3eaigSpg3at Tugjin Insidei345iiMadetT208pe*$aRtlafiurat Ijin InsidentiQS flfetlua 2(ge%igaBdHf3fc*nSural :: 55/VI/2003JJSTi3&* WtangB;atat4 Nomor: 55/VI/2008/BJP.gRKKCkBJfertgafart nod Cergugat VIIJffuni/d20J18. yaHgtufcelSfcrut Tergugat VIII JMSOOyangUntttfcahTurut k datang atadipsaaijeujJuhssaafflg ptat tidak datang atau 3&kckiyOS&Il d*ag:al5Jiatut ti Inya ;u&feufcmenghadapeebagai wakilnya ;* &teT*teegl*a.qy. > y~ OruKDALAM POKOK PERKARA :Menimbang
Terbanding/Tergugat : Per.ANDI FARIDA
66 — 44
Bahwa pengadilan Negeri Watampone telah salah dan kelirumempertimbangkan pasal 49 serta pasal 50 ayat (2) Undangundang ReplikIndonesia Nomor.50 Tahun 2009 Temtamg Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor. 7 Tahun 1089 Tentang Peradilan Agama yang menerangkanbahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang subyek hukumnya antara orang yang beragama islam, obyek sengketatersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasama dengan perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
melampaui batas absolot pengadilan negeriuntuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.bahwa selama prosespersidangan tergugat telah membantah semua dalil penggugat kecuali yangdiakui penggugat secara jelas dalam proses Tanya Jawab.Bahwa terhadap dalil Pembanding poin ke 2 (dua), yang telah menyatakanbahwa keliru pertimbangan majelis hakim yang mempertimbangkan pasal 49serta pasal 50 ayat (2) Undangundang republic Indonesia Nomor 50 Tahun 2009Tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1089
VERNANDO AGUS HAKIM, SH
Terdakwa:
EKO ZUL RAMDHAN
53 — 14
- 1(satu) unit mobil Grand Livina warna hitam B.1089.PVK
- 1(satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 4 (empat) mata kunci T.
- 1(satu) gagang kunci T
- Obeng dan tang
Dipergunakan dalam berkas perkara Oma Sumantri Als Oma
- Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
196 — 46
2021;Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal19 April 2021, dan Terbanding tidak melakukan inzage tersebut sebagaimana SuratKeterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika Nomor53/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 3 Mei 2021;Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 11 Juni 2021 dengan Nomor8/Pdt.G/2021/PTA.Jpr dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan AgamaMimika dengan surat Nomor W25A/1089
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MISNO Bin KARYOREJO Diwakili Oleh : H. AKSAR BONE, SH., MH.,
240 — 94
Duta Swakarya Indah;
- 1 lembar foto copi yang dilegalisir suart dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 100/17/1089/2000 tanggal 4 Agustus 2000 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan di Desa Sengkemang;
- 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 050/Bappeda-V/08/157 tanggal 26 Februari 2008 perihal Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk
Duta Swakarya Indah;8) Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Riau Nomor :IV/849/SD.01/10.95 tanggal 23 Oktober 1995 perihal Dukungan PerubahanKomoditas Karet Menjadi Kelapa Sawit;9) Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak Nomor100/17/1089/2000 tanggal 4 Agustus 2000 perihal Persetujuan PencadanganLahan untuk Usaha Perkebunan di Desa Sengkemang;10) Surat Keputusan Bupati Siak, Nomor: 57/HK/KPTS/2009 tentangPemberian Ijin Usaha Perkebunan PT.
DutaSwakarya Indah;1 lembar foto copi yang dilegalisir suart dari Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Siak Nomor : 100/17/1089/2000 tanggal 4Agustus 2000 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk UsahaPerkebunan di Desa Sengkemang;1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan PerencanaanPembangunan Daerah Nomor : 050/BappedaV/08/157 tanggal 26Februari 2008 perihal Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan denganRencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan KelapaSawit a.n.
Duta SwakaryaIndah;38.1 lembar foto copi yang dilegalisir suart dari Sekretariat Daerah PemerintahKabupaten Siak Nomor : 100/17/1089/2000 tanggal 4 Agustus 2000 perihalPersetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan di DesaSengkemang;39.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan PerencanaanPembangunan Daerah Nomor : 050/BappedaV/08/157 tanggal 26 Februari2008 perihal Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan dengan Rencana TataRuang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n
DutaSwakarya Indah;1 lembar foto copi yang dilegalisir suart dari Sekretariat Daerah PemerintahKabupaten Siak Nomor : 100/17/1089/2000 tanggal 4 Agustus 2000 perihalPersetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan di DesaSengkemang;1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan PerencanaanPembangunan Daerah Nomor : 050/BappedaV/08/157 tanggal 26 Februari2008 perihal Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan dengan RencanaTata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n.
11 — 1
1089/Pdt.G/2023/PA.Ckr
26 — 0
1089/Pdt.P/2020/PA.Bdw
9 — 2
1089/Pdt.G/2019/PA.Dmk
17 — 1
1089/Pdt.G/2022/PA.Pbg
11 — 2
1089/Pdt.G/2020/PA.PO
11 — 0
1089/Pdt.G/2023/PA.TA
54 — 0
1089/Pdt.G/2023/PA.JS