Bahwa sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundangundangan yangberlaku, setiap pengalihan hak (jualbeli) atas benda tidak bergerak (tanahdan bangunan) tidak diperkenankan dengan menggunakan Surat KuasaHalaman 3 dari 13, Putusan Nomor 25/Pdt/2016/PT JAPMenjual yang dibuat dibawah tangan, melainkan harus dengan akta Autentikatau Notaril;10.Bahwa ketentuan tersebut antara lain ditegaskan dalam Pasal 1792 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap pemindahan hak atas benda tidakbergerak (tanah), harus

Utr.Bahwa, dengan demikian telah terjadi pembuktian secara sempurna akanpembatalan berasal dari Tergugat terhadap Perjanjian Sewa Menyewasecara notaril dibuat oleh Turut Tergugat dan ditanda tangani olehTergugat II selaku Direktur Utama Tergugat dan Penggugat;3Tidak terpenuji syarat sah Perjanjian Sewa Menyewa secara notaril olehturut tergugatBahwa, syarat Sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuanyang sah, perlu dipenuhi

Pembangunan Jaya Ancol Tbk;Bahwa, perjanjian dibawah tangan non notaril oleh BUMD denganTergugat selaku Direktur Utama Tergugat II merupakan pembuktianperbuatan melawan hukum yang sempurna sebagaimana sebelumnyaantara BUMD PT.

Pembangunan Jaya Ancol sebelumnya dibuatdidepan Notaris, dan oleh karena itu Tergugat dan Tergugat II yangakan dibebankan memberikan pembuktian mengenai perbuatan yangtidak notaril tersebut adalah sah sesuai ketentuan Pemerintah;Bahwa, mengenai pengalihan Akta Notaris Sutjipto SH nomor 208tanggal 26042007 menjadi perjanjian dibawah tangan antara PJAdengan WAI dan Tergugat merupakan perbuatan yang tidak pernahdapat terpenuhinya syarat perjanjian sebagaimana berikut ini:e Tergugat Il yang menjadi Direktur

Bahwa, PENGGUGAT adalah sebagai direktur CV.Farindo sebagai Konsumen /Nasabah dan Debitur dari TERGUGAT berdasarkan pada Akta Perjanjian KreditNomor 01 tanggal 01 April 2015 yang dibuat secara Notaril dihadapan SriWidyawati, SH Notaris di Bekasi, dan telah mengalami perubahan, yang terakhirdiubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor O01 tanggal 11 September2015 yang dibuat secara dibawah tangan, dengan total pinjaman kridit sejumlahRp 25.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah), dengan Fasilitas

Bahwa, PENGGUGAT adalah dalam kedudukan hukum sebagai Konsumen /nasabah dan debitur dari TERGUGAT berdasarkan pada Akta Perjanjian KreditNomor 01 tanggal 01 April 2015 yang dibuat secara notaril dihadapan SriWidyawati, SH Notaris di Bekasi, dan telah mengalami perubahan, yang terakhirdiubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor O01 tanggal 11 September2015 yang dibuat secara dibawah tangan, dengan total pinjaman kridit sejumlahRp 25.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) ;4.

Bahwa atas kehendak Tergugat yang menghendaki agar kesepakatansewamenyewa sebagaimana disebut dalam angka (1) dan (2) diatas dituangkan secara dan dalam bentuk formil dan notaril, makaTergugat mengajak Penggugat menghadap Made Winata, SH.,Notaris di Badung untuk pembuatan aktanya.

Bahwa denganmenghadap dan menyampaikan kehendak agar kesepakatan untukmengadakan perjanjian sewamenyewa sebagaimana disebut dalamangka (1) dan (2) di atas dituangkan secara notaril, halhal manaditerangkan dan disampaikan' sendiri oleh Tergugat, maka NotarisHalaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.yang bersangkutan kemudian menerbitkan Akta Nomor 46 tanggal 30Juli 2007 dengan titel perjanjian kerjasama, dimana dalam pasal 2dan pasal 4 pada pokoknya ditegaskan bahwa Pihak

perumahan (KPR) BTN atas nama BettyHarindah termasuk mengambil Sertifikat Hak Milik yang dimaksud berdasarkan AktaNotaris Nomor: 03 tanggal 6 Februari 2018 kepada NY Normawati Manggopa yangadalah istri Penggugat oleh karena Para Ahli Waris sendiri tidak pernah keberatandengan proses peralihan KPR BTN dari Almarhumah Betty Harindah kepadaPenggugat berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 19 Januari 2009;Menimbang, bahwa oleh karena Para Ahli Waris telah memberikan KuasaPengambilan Dokumen berdasarkan Akta Notaril

Prima TamaKarya Sentosa kepada Penggugat, meskipun bukti P5 merupakan akta notaril, namunoleh karena bukti P4, P4A, P4B, P4C dan P4D menjadi dasar dibuatnya bukti P5yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka bukti P5 jugaharus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum dan tidak mempunyai kekuatanpembuktian;Menimbang, bahwa demikian juga terhadap bukti P6 yang berupapemberitahuan pengalihan piutang (cessie) dari Penggugat kepada, para tergugat, olehkarena cessie yang diterima

Bahwa Turut Tergugat membuat Akta Notaril in casu berdasarkanpermohonan yang diajukan dan dihadiri oleh para pihak yang masingmasing dengan beritikad baik berlandaskan kesepakatan bersama dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT.

Oleh karena Turut Tergugat telahmembuat akta Notaril Ssesuai dengan peraturan perundangan tersebut diatas, dengan demikian sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugatuntuk di tolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ;5. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalamposita gugatannya pada angka 21, dimana dalil tersebutmemperlihatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian serta terdapatkontradiktif dengan dalil Penggugat pada posita angka 19.

Kasasimemohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung supaya dapat menelitikembali tentang hal keputusan yang telah ada tersebut di atas dan puladapat menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat diterima;Bahwa secara Lex Specialis Normatif dalam Pasal 9 ayat (3) PeraturanPresiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor : 3 Tahun 2007 dalam Pasal 46 ayat (2)memberi dasar secara yuridis bahwa pembayaran ganti rugi dapatdikuasakan kepada orang lain yang dibuat dalam bentuk notaril

Peraturan Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 2007 dalam Pasal 46 ayat (2) memberi dasar secarayuridis bahwa pembayaran ganti rugi dapat dikuasakan kepada orang lain yangdibuat dalam bentuk notaril yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi danpemahaman yuridis dalam Pasal 46 ayat (1) (2) (3) di atas haruslahdiinterpretasikan alternatif dan bukan bersifat komulatif sehingga surat kuasayang dibuat oleh Tergugat XIV (vide bukti T.1, Il5,6,7,8,9,10,11,12, T.IIl sampaidengan XIll 1,2,3,4,5,6,7, T.XIV

., hanya Akta Penyimpanan Dokumen (Depot), sehingga Akta No. 41 danAkta 42 tahun 1996, tidak dapat dijadikan dasar bahwapengalihan hak tersebut dibuat dengan akta notaril (aktaotentik).Pe Bahwa sesuai dengan PUTUSAN PENGADILAN telah jelasyang menjadi pihakpihak dalam PUTUSAN PENGADILAN, adalahPENGGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT Il, sehingga secara hukum, apabila quod non,TERGUGAT akan mengajukan Permohonan atas seluruh objekPUTUSAN PENGADILAN, maka PERMOHONAN hanya dapatdiajukan

Maka berdasarkan ketentuantersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta notaril sebagaiaktaotentikyangartinyaaktayang didalambentuk yang ditentukanundangundang yang dibuat atau dihadapanpegawai yang berkuasa(pegawai umum) untuk itu, ditempat dimanaaktanyadibuat (vide: Pasal1868 KUHPerdata).

Menyatakan pembuatan akta notaril yang menggunakan surat kuasadalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibelldengan angsuran bertentangan dengan hukum.8. Menyatakan perbutan Tergugat yang memesang alat pelacak di kendaraanmilik Terugat adalah Perbuatan Melawan HUkum;9.

Surat beserta dokumennya yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat olehpejabat pembuat akta;Selanjutnya, Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE menyatakan:Surat yang menurut undangundang harus dibuat tertulis meliputi tetapitidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yangdigunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, danadministrasi negara;Halaman 16 dari 33 halaman.

alat bukti hukum yang sah;Bahwa Surat Kuasa untuk menandatangani serta mengajukan suratkeberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali bukanlah surat yangmenurut undangundang harus dibuat dalam bentuk tertulis (seperti suratberharga, surat yang berharga dan surat yang digunakan dalam prosespenegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara)sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE danPenjelasannya atau suatu dokumen yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril

denganPerseroan yang lainnya demikian pula halnya dengan Hakuntuk mengikuti atau menjadi peserta Tender karena haltersebut berkaitan dengan hak asasi manusia dalam bidangekonomi dan kesejahteraan ;Bahwa penilaian, pertimbangan dan kesimpulan Termohonyang menyatakan Pemohon (Terlapor Iii ) dan Terlapor (PT.HANRO) serta Terlapor Il (PT:Karya Dharma JambiPersada) berada dalam satu kendali adalah pertimbangandan kesimpulan yang bersifat prejudice dan tidak beralasanhukum sertabertentangan dengan bukti surat Akta Notaril

satu denganPerseroan yang lainnya demikian pula halnya dengan Hakuntuk mengikuti atau menjadi peserta Tender karena haltersebut berkaitan dengan hak asasi manusia dalam bidangekonomi dan kesejahteraan ;Bahwa penilaian, pertimbangan dan kesimpulan Termohonyang menyatakan Pemohon (Terlapor ) dan Terlapor Il(PT.HANRO) serta Terlapor Ill (PT.Bina Uli) berada dalamsatu kendali adalah pertimbangan dan kesimpulan yangbersifat prejudice dan tidak beralasan hukum serta bertentangandengan bukti surat Akta Notaril

denganPerseroan yang lainnya demikian pula halnya dengan Hakuntuk mengikuti atau menjadi peserta Tender karena haltersebut berkaitan dengan hak asasi manusia dalam bidangekonomi dan kesejahteraan ;Bahwa penilaian, pertimbangan dan kesimpulan Termohonyang menyatakan Pemohon (Terlapor ) dan Terlapor Il(PT.Karya Dharma ) serta Terlapor Ill (PT.Bina Uli) beradadalam satu kendali adalah pertimbangan dan kesimpulanyang bersifat prejudice dan tidak beralasan hukum sertabertentangan dengan bukti surat Akta Notaril

Aequo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel), karena paraPenggugat dan kuasanya tidak memenuhi syarat formil sebagai subyekhukum ;Bahwa setelah diteliti secara seksama di dalam isi gugatannya, kuasa paraPenggugat yang menyatakan Federasi Serikat Buruh Independen tidak bisamenunjukkan secara otentik notaril keberadaannya secara hukum

M E N G A D I L IDALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;- Menyatakan sah menurut hukum, akta-akta Notaril antara Penggugat dan tergugat atas bidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kramat V/4 Rt.002 Rw.009 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat,yang berdiri diatas tanah bekas

Noes Soediono alias Trisnaningsih tersebut telah membuat suratkuasa untuk menjual Notaril kepada suaminya yaitu Ir. Soediono tertanggal 15 Maret2006 dihadapan Notaris Gunawan Wibisono, namun tidak diakuinya;Dengan demikian akibat dari salah satu dalil yang ada dalam surat gugatanterdakwa tersebut gugatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dikabulkan olehPengadilan Negeri Surakarta Nomor : 151/Pdt.G/2010/PN.Ska tanggal 23 Mei 2011dengan menyatakan bahwa :e Penggugat Dra. Ny.

Noes Soediono alias Trisnaningsih tersebut telah membuat suratkuasa untuk menjual Notaril kepada suaminya yaitu Ir.

dijawab oleh suami Terdakwa bahwa jual belinyadisepakati dengan harga sebesar Rp.500.000.000, ( lima ratus juta rupiah);e Bahwa ketika menghadap saksi, Terdakwa tidak ada dan hanya surat kuasasaja;e Bahwa perikatan jual beli itu ditandatangani pada hari Sabtu tanggal 18Maret 2006;e Bahwa jual beli boleh dilaksanakan walaupun hanya melampirkan KTPtanpa ada orangnya asalkan ada surat kuasa;Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 135/Pid.B/2013/PN.Skae Bahwa legalisaisi surat kuasa tidak sama dengan Akta Notaril

Penggugat, bahkan Tergugat I maupun Tergugat IImengetahui adanya penjualan saham tersebut kepada Para Penggugat dengan menerimasejumlah uang dengan membubuhkan tanda tangan diatas kwitansi yang dibuatdihadapan Notaris Muchlis Sibarani, SH dan isinya telah disepakati oleh kedua belahpihak ;Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I maupun Tergugat II telah memberikanSurat Kuasa kepada Para Penggugat untuk antara lain membuat dan menandatanganiakta transaksi jual beli saham baik dibawah tangan maupun Notaril

Begitu pula dalam pembuatan aktaakta notaril yangbersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengandiundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentangjabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usiadewasa yaitu menjadi 18 tahun.

Pasal 12 dan Pasal 13 PPNo.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang No.1 Tahun 1974Tentang Perkawnan ; Bahwa pengertian harta bersama ialah semua harta yang didapat setelahperkawnan, dimana setelah berlangsungnya perkawnan makahartatersebut menjadi harta bersama, sebagimana dijelaskan dalam Pasal 35Undangundang Perkawnan ; Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata tidak bisa dikaitkan dengan perjanjiankawn, karena perjanjian perkawnan merupakan lex specialis ; Bahwa perjanjian kawn tidak perlu dibuat secara Notaril

, asalkan dibuatsecara tertulis dan tercatat dalam catatan sipil ;= Bahwa tidak ada ketentuan secara tegas yang mengatakan perjanjian kawnharus dibuat secara notaril ;Menimbang, bahwa Tergugat selain bukti surat juga telah mengajukan 1(satu) orang saksi ahli yaitu : Prof.

Tergugat I kepada Penggugat,pinjaman mana telah mendapat persetujuan dari Tergugat II sebagai AnakKandung dari Tergugat I, sebagai mana Surat Pernyataan Hutang yang dibuatoleh Tergugat I dan Tergugat II;Bahwa untuk menjamin pembayaran pinjaman/hutang Tergugat I dan Tergugat IIkepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kepadaPenggugat Jaminan Hutang Sertifikat Hak Milik Nomor 417, Terdaftar atasnama Tergugat I (Mahmud Usman) berikut Akta Surat Kuasa untuk menjual danmembeli kembali Notaril

Para Penggugat, bahkan Tergugat maupun Tergugat II mengetahui adanya penjualan saham tersebut kepada ParaPenggugat dengan menerima sejumlah uang dengan membubuhkan tandatangan diatas kwitansi yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Sibarani, SH danisinya telah disepakati oleh kedua belah pihak ;Menimbang, bahwa selain itu Tergugat maupun Tergugat II telahmemberikan Surat Kuasa kepada Para Penggugat untuk antara lain membuatdan menandatangani akta transaksi jual beli saham baik dibawah tanganmaupun Notaril