Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-11-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 548 K/TUN/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — I. SUDIANTO., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA VS DEVI DJUHARDI;
4722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu berdasarkan Pasal 55UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara;Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas424/BA.BPTS / SPP/10/2015 Tanggal 13 Oktober 2015, pada angka 6disebutkan:Bahwa para pihak mengetahui bahwa tanah tersebut oleh pihakpertama telah melakukan ploting terhadap hasil pengukuran tersebutternyata terindikasi tumpang tindin dengan tanah yang telah
    terbit : Hak Milik Nomor 02246 Surat Ukur No. 62/Sungai Ambangah/2011 Hak Milik Nomor 02247 Surat Ukur No. 63/Sungai Ambangah/201 1Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas 425/BA.BPTS/SPP/10/2015 tanggal 13 Oktober 2015, pada angka 6 disebutkan:Bahwa para pihak mengetahui bahwa tanah tersebut oleh pihakpertama telah melakukan ploting terhadap hasil pengukuran tersebutHalaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 548 K/TUN/2017ternyata terindikasi tumpang tindin dengan tanah yang telah terbit HakMilik
Register : 03-02-2015 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 96/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Nopember 2014 — RAJENDREN >< DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,Cs
6727
  • Akan tetapi apabila kerugian itu timbulkarena adanya masalah nonteknis seperti adanya tumpang tindin Kewenangan antara pusat dan daerah,dan/atau adanya inkonsistensi serta kesalahan dari pembuat kebijakan, maka tidaklah adil apabila kerugianitu ditimpakan kepada PENGGUGAT dan dikatakan sebagai resiko bisnis.Untuk menghindari masalah yang bersifat nonteknis tersebut, PENGGUGAT menunggu kejelasandari TERGUGAT berupa penetapan status Clear and Clean (CnC) terhadap IUP Eksplorasi yangtelah diterbitkan
    IUP Penggugat selama 6(enam) tahun, sejak Desember 2009 sampai dengan tahun 2015;Bahwa IUP milik Penggugat tersebut hanya ijin eksplorasi yaitu suatu proses persiapan berupapenyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dengan mengeluarkan dana (Bukti P20 s.d P23);e Bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi permasalahan hukum adalah dari serah terima data IUPpada bulan Mei 2011 antara Tergugat dengan Turut Tergugat Il, yang menyatakan 4 (empat) Ijin UsahaPertambangan Penggugat adalah tumpang tindin
    dengan wilayah perjanjian karya pengusahaanpertambangan batubara Turut Tergugat ;Hal 42 putusan perkara No. 96/Pdt.G/2014/PN.Jkt.PstBahwa Penggugat kemudian menyatakan keberatannya kepada Bupati Batanghari atas data tersebutdan Bupati Batanghari (melalui Turut Tergugat II) Kemudian menyatakan lokasi IUP eksplorasiPenggugat tidak tumpang tindin dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara(PK2PB) Turut Tergugat I;Bahwa Penggugal mendalilkan pada bulan Oktober 2013, Tergugat menyatakan
    Dengan adanya surat Tergugat tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih antaraIUP Penggugat dengan IUP Turut Tergugat ;Bahwa Tergugat menolak penilaian Penggugat yang telah menilai titik kordinat Turut Tergugat tumpang tindin dengan Penggugat, karena yang berwenang adalah Tergugat ataupun BupatiSorolangun Cq Turut Tergugat Il.
Register : 13-06-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN NUNUKAN Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk
Tanggal 12 Februari 2018 —
280201
  • Bahwa sekitar tahun 2005 Penggugat mengetahui ada kegiatanperkebunan di wilayah konsesi Penggugat yang terletak di KabupatenNunukan, dan setelah Penggugat melakukan overlay peta/tumpang susunserta turun ke lokasi untuk meneliti Kebenarannya, diketahui bahwa lokasiKonsesi HTl milik Penggugat ternyata tumpang tindin dengan konsesiperkebunan milik Tergugat.5.
    Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal12 Desember 2006 maka pada tanggal 14 Desember 2006 diadakan rapatantara TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I, dan perusahaan perusahaan lain yang arealnya tumpang tindin dengan areal HPHTIPENGGUGAT. Sesuai dengan Surat TURUT TERGUGAT No::500/337/EkProda/XIl/2006 Perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih ArealPerkebunan Dengan HPHTI PT.
    Surat tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Kehutanan dengan menerbitkanSuratMenteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUTVII/2006 PerihalPenyelesaian Tumpang Tindin Areal Perkebunan dengan HPHTII PT.Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal 12 Desember 2006yangpokoknyamenyatakan (i) terjadinya tumpang tindih areal adalah untukpenyediaan lapangan kerja bagi eks TKI deportasi Malaysia, (ii) tanamanPutusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 48 dari 100kelapas awit yang sudah ada tetap dipertahankan
    Seluruh areal tumpang tindin tetap menjadi milik TERGUGATREKONVENSI kecuali terhadap lahan yang sudah ditanami kelapasawit.b. Akan disediakan areal pengganti bagi TERGUGAT REKONVENSIatas areal yang telah ditanami kelapa sawit.c. Sesuai dengan laporan TURUT TERGUGAT Il, areal tumpang tindihseluas 21.300 Ha dan yang sudah ditanami kelapa sawit seluas7.010 Ha.d.
    Adindo Hutani Lestari yang ditujukan kepadaMenteri Kehutanan, Nomor AHO00/X/14/2005, tanggal 22 Juli 2005, perihaltumpang tindin usaha perkebunan kelapa sawit PT. Sebuku Inti Plantation diareal HTI PT. Adindo Hutani Lestari, dan bukti surat yang diberi tanda P23,berupa peta overlap lahan PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku IntPlantation pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman(IUPHHKHT) PT.
Register : 08-12-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 48/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 15 April 2015 — JAHJA KOMAR HIDAYAT MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG 2. PT. RUMANDA BUKIT JAYANTI
10880
  • yangtumpah tindin seluas + 2.640 m* dengan tanah milik Penggugat denganHalaman 9 dari 56 halaman, Putusan No. 48/G/2014/PTUNSRGSertipikat Hak Milik No. 00493/Desa Kutajaya telah menimbulkanketidakpastian dan ketiadaan perlindungan hukum kepada Penggugat.Maka telah jelas sekali penerbitan Sertipikat HGB No.571/Desa Kutajayatersebut dan perpanjangannya pada tanggal 06 Desember 2013 sampaidengan 11 Oktober 2033 dengan sisa luas tanah 29.043 m? di mana tanahseluas + 2.640 m?
Register : 01-04-2013 — Putus : 11-06-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 69/B/2013/PTTUN.SBY
Tanggal 11 Juni 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I vs 1. Jd. Lin Soeliati. dkk. dan LEO PAPATRA
5535
  • Juga apakah benar terjadi tumpang tindin hak atas tanah ? ;nonce nen ne ene nnnnnne 3. Siapa yang salah / lemah atas sengketa tanah ini dan siapayang benar/kuat ?
Register : 21-09-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SUMBER Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sbr
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AGUS RIDWAN. SH
Terdakwa:
ILHAM Bin AKUM
5330
  • Bahwa setelah Saksi dan terdakwa ILHAM berada dikamar Saksi kemudianSaksi dan terdakwa ILHAM mengobrol, kemudian sekitar jam 22.00 Wib padaHalaman 7 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sbrsaat itu Saksi dan terdakwa ILHAM sedikit berantem gara gara Saksi maumutuskan hubungan pacaran terdakwa ILHAM dengan Saksi dan pada saat ituSaksi berdiri kemudian langsung di dorong oleh terdakwa ILHAM di atas kasurdan setelah itu Saksi di tindin oleh terdakwa ILHAM sambil di ciumi di bibir danleher setelah
    NURJIHAN CHOIRUNISA sehingga jatuh di atas kasurdan kemudian terdakwa tindin dan kemudian terdakwa ILHAM langsungmelepas celana kolor warna kuning yang sdri. NURJIHAN CHOIRUNISA pakaibeserta celana dalam warna orange dan kemudian membuka kaos warna birudan BH warna hijau milik sdri.
    NURJIHAN CHOIRUNISA sehinggajatuh di atas kasur dan kemudian terdakwa tindin dan kemudianterdakwa ILHAM langsung melepas celana kolor warna kuning yangsdri. NURJIHAN CHOIRUNISA pakai beserta celana dalam warnaorange dan kemudian membuka kaos warna biru dan BH warna hijaumilik sdri.
Putus : 06-03-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — Hj. ADRIANA RIZAL, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, DKK
5844 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan berita acara Pengukuran/Pengembalian batastersebut diatas Para Penggugat mengetahui bahwa tanah ParaPenggugat telah tumpang tindin dengan kedua obyek sengketa sehinggaPara Penggugat merasa berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;IV. Dasar dan Alasan Gugatan :1.Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Almarhumah Hj. Ny.
    Bahwa berdasarkan lampiran ganbar Ukur di Berita Acara Pengukuran/Pengembalian Batas tanggal 09 Nopember 2015 tersebut diatas, ParaPenggugat mengetahui telah terjadi tumpang tindin dengan SertipikatObjek Sengketa.. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang Para Penggugat uraikan diatas,menurut Para Penggugat, Tergugat telah melanggar :a. Pasal 19 ayat 2 huruf adan hurufc UU No 5 Tahun 1960 :a. Pengukuran, Pemetaan dan Pembukuan Tanahc.
    Pejabat Tata Usaha Negara yangbertanggungjawab/ berwenang menandatangani dari produk sebagaimanadimaksud Para Penggugat, sehingga Para Penggugat masih bersifatpremature memutuskan terjadinya tumpang tindih dengan sertipikat objeksengketa karena tanpa bukti yang akurat dan atau tanpa bukti yang dapatdipertanggungjawabkan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dari bidang tanah yangdimohonkan oleh Para Penggugat (Sertipikat Hak Milik No. 1271/PondokKarya) belum dapat dinyatakan telah terjadi tumpang tindin
Putus : 11-07-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272 PK/Pdt/2017
Tanggal 11 Juli 2017 — GAMEL PURBA VS MATHIAS HUTAPEA, dk.
6824 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara yangberukuran Lebar + 3 meter, Panjang + 12 meter, yang berbatas kesebelahBarat tanah Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanyakepada Penggugat dalam keadaan kososng dan baik;10.Menghukum Tergugat Il untuk membatalkan, mencabut atau meninjauulang Sertifikat Hak Milik Nomor 90 atas nama GAMEL PURBA yangtumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 65 atas nama MATHIASHUTAPEA, tersebut;11.Menghukum Pihak Tergugat , karena telah
    Yang berbatas sebelah Barat tanah Penggugat dansebelah Utara tanah Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;10.Menghukum Tergugat II, untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor90 atas nama GAMEL PURBA yang tumpang tindin dengan TanahPenggugat atas nama MATHIAS HUTAPEA dan tanah tersebut jugamerupakan fasilitas jalan umum yang masuk dalam Sertifikat Hak MilikNomor 90 atas nama GAMEL PURBA;11.Menghukum Pihak Tergugat , karena telah
Register : 12-01-2022 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT MATARAM Nomor 5/PDT/2022/PT MTR
Tanggal 9 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat I : Abdul Hakim Alias H. Abdul Hakim
Pembanding/Penggugat II : Herlina
Terbanding/Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur
7951
  • sesuai surat No.028/1145/PKAD/2019, tanggal 01 November 2019 yang merupakan asetPemerintah Kabupaten Lombok Timur tercatat pada Kartu Inventaris Barang(KIB) Kantor Camat Sakra Timur;Bahwa untuk menghindari terjadinya tumpang tindin kepemilikan atas bidangtanah tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur telahmelaksanakan mediasi pertama antara Pihak Penggugat dengan PemerintahDaerah Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 15 Juni 2021 yang dihadirioleh Pihak Penggugat beserta kuasa hukum Penggugat
Register : 31-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bjb
Tanggal 7 Februari 2019 — Penggugat:
Ir. MUHAMMAD SYAMSUDDIN NOOR
Tergugat:
1.NASIB ALAMSYAH
2.HELDIAN NOOR,SH
3.Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
3820
  • memberikan hak kepemilikian yang sah menuruthukum sebidang tanah berupa Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 1907Halaman6 dari 11 halaman, Putusan perkara Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bjbtanggal 7 Agustus 2007 terdaftar atas nama Insinyur MUHAMMADSYAMSUDDIN NOOR, dan seharusnya melindungi dan menjaminkepastian hukum kepada Penggugat selaku pemiliksebidang tanahyang sah menurut hukum, namun ternyata dikemudian hari TANPABEBAN sedikitpun menyatakan bidang tanah hak milik Penggugattersebut telah terjadi tumpang tindin
Putus : 10-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1495 K/PDT/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — AKHMAL YUSUF Bin ALI YUSUF VS SUTRISNO, dkk.
4714 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Tanah tersebut aman, tidak adasengketa dan tumpang tindin dengan pihak manapun;Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah menjual, menghibahkan danatau memindah tangankan Tanah yang dimilikinya kepada pihak lain;Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1495 K/Pdt/20179.
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK VS Drg. EKO PRIYONO. S,
7516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugattetap meminta kepada keponakan Penggugat untuk menunjukkan batasbatas tanah seperti pengukuran / balik batas sebelumnya pada tahun 2010dan dilapangan tidak ada patokpatok dari pihak lain selain patok atautanda batas yang dipunyai Penggugat;Bahwa Penggugat sangat terkejut dan sangat keberatan terhadap BeritaAcara Pengembalian Batas No 118/PBTS/2015 , tanggal 28 Februari2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana pada point 5 disebutkan: Di sebelah Selatan bidang tanah ini terdapat tumpah tindin
Register : 13-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 92/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : YeniYunita
Terbanding/Tergugat I : Phang Nopenlie Nasution
Terbanding/Tergugat II : Roni Effendi
9949
  • ./2020/PTTJK.dilaksanakan terlebin dahulu) Penetapan Ketua Pengadilan NegeriTanjungkarang Nomor 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk sebagai pemenuhan isiputusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk (putusan wanprestasi Terlawan II), tidakmenimbulkan tumpang tindin karena segala kewajiban yang timbul pada saatperkawinan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta bersama dibagj;Sehingga telah layak dan patut secara hukum apabila terhadap harta bersamatersebut digunakan terlebin dahulu untuk memenuhi isi putusan
Register : 06-06-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 265/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 25 Juli 2018 — Penggugat:
1.Nyonya Onnie Suryati
2.Nyonya Winarnie Tedjawisastra
3.Tuan Kurnia Tedjawisastra
4.Tuan Hendie Tedjawisastra
5.Tuan Hendra Tedjawisastra
6.Tuan Henky Tedjawisastra
Tergugat:
Konstanci Waruwu, S.IP
24453
  • 15 November2010, yang terletak di Desa Cibiru Hilir Persil Nomor : 153S.IIl Blok Bagja Kohir Nomor : 422/1309 seluas 1.498 m2(seribu empat ratus sembilan puluh delapan) ; dan Akta Jual Beli Nomor : 451/2010 tanggal 15 November2010, yang terletak di Desa Cibiru Hilir Persil Nomor : 153S.II Blok Bagja Kohir Nomor : 1731 seluas 2.562 m2 (dua ribulima ratus enam puluh dua meter perseg)) ;yang menurut Pihak Kedua objek tanah sebagaimana 3 (tiga) AktaJual Beli tersebut diatas terletak diatas/tumpang tindin
Register : 04-11-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 133/B/2019/PT.TUN.MKS
Tanggal 10 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : YANY BAHARUDIN, dkk.
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO
Terbanding/Tergugat II : HANI MOLANGGA, dkk.
14246
  • yang berperkara terutama bukti T.2 = T.ll5 yaitu Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiGorontalo,tanggal 3 Juni 2009, Tentang Pencabutan Dan Pembatalan Hak MilikNomor 307/Padebuolo,tanggal 6 April 1994 Tercatat atas nama Suntje Nteseo,Terletak di Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur (Dahulu Kota Selatan)Kota Gorontal Provinsi Gorontalo, Dahulu Provinsi Daerah Tingkat SulawesiUtara) terbukti Fakta hukum bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalamgugatannya tumpang tindin
Register : 25-04-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 12-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/TUN/2017
Tanggal 27 September 2017 — BUDI KURNIAWAN VS I. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUBURAYA., II. EWALDUS, MS., A.Ma.Pd., DK;
8536 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan pengukuran dan pengembalian bats, Tergugat padatanggal 12 Juni 2013 menerbitkan Berita Acara Pengukuran PengembalianBatas, yang pada point 3 dinyatakan setelah diplotkan dengan data yangada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, ternyata bidang tanahyang dimaksud tumpang tindin sebagian dengan bidang tanah hasilPengukuran Ajudikasi atas nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd dengan NIB 04040dan Gandut dengan NIB 04041;.
Putus : 04-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 K/TUN/2015
Tanggal 4 Juni 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, DK VS AMRI
7656 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (dua ribu seratusenam belas meter persegi), dengan batasbatas:Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bahasan ......... 30 Meter;Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan..................... 30 Meter;Sebelah Barat berbatasan dengan Nabaho..................... 73 Meter;Sebelah Timur berbatasan dengan Hafakis .................... 73 Meter:Bahwa tanah Tergugat Il Intervensi berdasarkan Sertifikat Nomor 9006(Objek Sengketa) tersebut tidak tumpang tindin dengan tanah milikHalaman 18 dari 56 halaman.
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3186 yang telah dirubahmenjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 10481/ Desa Rimbo Panjang,Kecamatan Tambang sebagaimana fakta di lapangan yang dirincikansebagai berikut:a).Perbedaan BatasBatas Sempadan Tanah;Bahwa dari batasbatas sempadan tanah Penggugat dan Tergugat IlIntervensi, tidak ada batasbatas sempadan yang sama, dengan katalain tidak ada keberadaan tanah yang tumpang tindin pada keduaSertifikat tersebut;.
    terletak di Desa RimboPanjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yangmenjadi objek Sengketa (Vide bukti P1, T1 dan T.II Intv1A);Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian faktafakta danpertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objeksengketa diterbitkan secara tumpang tindin dengan tanah yang terlebihdahulu telah didaftarkan hak miliknya atas nama Penggugat tahun 1991;Bahwa penilaian Judex Facti tersebut di atas adalah penilaian yangsangat keliru, dan tidak cermat,
    Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan mengandungunsur kesimpulan yang kontradiktif dan keliru dan berkeyakinan bahwaobjek sengketa diterbitkan secara tumpang tindin dengan tanah yangterlebin dahulu telah didaftarkan hak miliknya atas nama TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat tahun 1991 (pertimbangan putusanhalaman 93), dan Judex Facti Tingkat Pertama mengabaikan faktafaktapersidangan baik berupa keterangan saksisaksi serta buktibukti suratyang Pemohon KasasiII/Pembanding/Tergugat II Intervensi
Register : 16-01-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 30-05-2018
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 2/G/2017/PTUN.PTK
Tanggal 20 Juni 2017 — PT. MULIA INDAH diwakili oleh SURJA M E L A W A N I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS, II. PT. KARYA BOGA MITRA
254510
  • Karya Boga Mitra tanggal 20 Oktober 2016sesual dengan Notulen Pertemuan, diperoleh adanya faktatumpang tindin lahan seluas 477,14 Ha, dimana tanahtersebut telah dibebaskan oleh PT. Mulia Indah darimasyarakat pemilik tanah dan selanjutnya melakukanpenanaman kelapa sawit diatas tanah tersebut atas dasarIzin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diperolehdari Pemerintah Kabupaten Sambas sedangkan PT. KaryaBoga Mitra menyatakan tanah tersebut berada dalam arealSertipikat Hak Guna Usaha PT.
    Mulia Indah masih didapati/ditemukan adanya indikasitumpang tindin dengan HGU PT.
    Karya Boga Mitra masuk wilayah Desa Semangau; Bahwa setahu saksi dilokasi tumpang tindin sudah di tanam Kelapa Sawitsejak tahun 2012 dan sekarang sudah ada yang panen;Bahwa setahu saksi yang menguasai lokasi lahan HGU PT. Karya BogaMitrakhususnya di Desa Semangau adalah masyarakat;Bahwa setahu Saksi PT. Karya Boga Mitra pernah membuat surat Somasikepada PT.
    Karya Boga mitra untuk bermusyawarah dan menyelesaikan sendiri;Bahwa setahu saksi lahan yang tumpang tindin 500 hektar sebagaianadalah milik Kelompok Tani Kencana yang yang bersertipikat 7/8 sertipikatyang luasnya 1 sampai 2 hektar per SHM; Bahwa setahu saksi pada bulan Pebruari 2017 dari BPN ikut turun keLapangan bersama Penanaman Modal dan PEMDA dari BPN di ajak olehBadan Penanaman Modal Kab, Sambas, jadi tidak ada surat resminya; Hal. 31 dari 51 Hal.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2278 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PENG HOCK VS TEK HI alias AHI
4314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengeluarkan surat keterangan yang isinya menyatakandengan sesungguhnya bahwa setelah dilakukan pemeriksaaan danpenelitian terhadap persil tanah milik saudara Indah yang terletak di DesaGunung Kijang sejak tahun 1983 hingga sekarang berdasarkan SuratKeterangan Wajib Daftar Tanah Milik/Usaha Nomor 0130/G7/1983 danpeta global bahwa persil tanah yang bersangkutan dinyatakan lahantersebut adalah benar milik saudara Indah dan tidak mengambil hak milikorang lain dan tidak sengketa serta tidak overlap/tumpang tindin
    Indah yang tidak mengambil hak milik orang lain dantidak bersengketa serta tidak tumpang tindin dengan lahan milik pihaklain, sehingga pertinmbangan Bahwa Judex Facti tingkat pertama adalahkeliru besar, sehingga pertimbangan yang demikian sepatutnyadinyatakan dibatalkan karena tidak berdasar dan bertentangan denganhukum;Ill. Judex Facti tingkat pertama telah salah karena tidakmempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semulaHalaman 19 dari 23 hal. Put.
Putus : 12-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1918 K/Pdt/2017
Tanggal 12 September 2017 — H. ISKANDAR VS H. ARIFIN DKK
4014 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebelum itu pada tanggal 13 Agustus 2015, seseorangbernama Jamayani, dan kawankawan melalui kuasa hukumnya justrumelayangkan somasi kepada Penggugat meminta untukmengembalikan tanah Penggugat tersebut diakui sebagai milikTergugat IV.1 sampai dengan Tergugat IV.5 maka Penggugatkeberatan karena sertifikat tersebut tumpang tindin dengan tanahkepunyaan Penggugat adalah akibat kesalahan para Tergugatyang asal usul proses perolehan haknya tidak jelas dan letaktanahnya seharusnya tidak masuk dalam
    Termohon Kasasi(pemegang hak sertifikat) yang letak Tanahnya menurut Peta wilayahDesa yang sah (P.7 C, P.8 A,B,C) seharusnya terletak di desaTembawang Panjang, akan tetapi ditentukan oleh Termohon Kasasi Vberdasarkan sket/Denah wilayan Desa Tanjung Lay yang tidakmemenuhi syarat kewilayahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 PasalPasal 20 ayat 2 dan 3 maka mengakibatkan Sertifikat Yang diterbitkanoleh Termohon Kasasi V tersebut menjadi tumpang tindin
    Nomor 1918 K/Pdt/2017Kasasi V menjadi tumpang tindin dengan Letak tanah dalam surat tanahPemohon Kasasi maka mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasibaik kerugian Materiel maupun immateriel sebagaimana yang telah dirincidalam gugatan yang seluruhnya dinilai sebesar Rp5.000.000,00 (limamiliar rupiah) karena Pemohon Kasasi sudah menami karet yangbeberapa tahun lagi akan panen, Pemohon Kasasi menguasai/memilikitanah tersebut secara fisik, asal usulnya juga membeli dengan benarbahkan sudah melakukan