pada umumnya menggunakan kekerasan, premanisme, intimidasi,terror terhadap konsumen maupun keluarganya itu adalah perbuatan melawanhukum padahal kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha yang telahterwujud sebagaimana dikehendaki dalam Undangundang no. 8 tahun 1999tentang perlindungan konsumen, sanksinya adalah (pasal 62) undangundangperlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 pidana 5 (lima) tahun atau denda Rp2.000.000.000, (Dua millyar rupiah);10 Bahwa hutang piutang kebendaan bergerak wajib notaril

Yang Benarbahwa prosedurperolehan hak atas sebidang tanah dan bangunan tersebut diatas sudah berdasarkanperaturan hukum yang hingga diajukannya sebagai jaminan di Terlawan I, jugasudah melalui prosedur secara Notaril dan PPAT yang sampai cairnya pinjaman(kredit) tidak ada sengketa apaapa, karenanya jelas keadaan tersebut telah sesuaiaturan hukum yang ada dan tidak perlu dibatalkan, karena sebelum dijaminkankepada Terlawan I, sudah melalui tahapan pengecekan di Badan PertanahanNasional yang hingga

Tinggi Gorontalo telahmelakukan kekeliruan dan telah salah menerapkan hukum atau tidak diterapkansebagaimana mestinya; Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena tidakmempertimbangkan tentang kedudukan Tergugat dan Tergugat XII sebagaiPembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi menurut hukum, karenaperolehan dan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat dan TergugatXII telah memenuhi syarat formal dan tata cara perolehan hak atas tanahdengan cara pembelian yang sah dengan akte notaril

sah sesuai denganHukum Acara yang berlaku di Indonesia;(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakansah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undangundang ini;(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakuuntuk:a. surat yang menurut Undangundang harus dibuat dalambentuk tertulis; danb. surat beserta dokumennya yang menurut Undangundangharus dibuat dalam bentuk akta notaril

alat bukti hukum yang sah;Bahwa Surat Kuasa untuk menandatangani serta mengajukan SuratKeberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali bukanlah surat yangmenurut undangundang harus dibuat dalam bentuk tertulis (seperti suratberharga, surat yang berharga dan surat yang digunakan dalam prosespenegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara)sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE danPenjelasannya atau suatu dokumen yang menurut Undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril

Putusan No. 1651/Padt.G/2016/PA.JS.PeBahwa Tergugat dapat membuktikan dengan adanya Perjanjian SuamiIstri yang di buat antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 Mei2008 secara Notaril ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup rukunsebagai pasangan suami istri dimana dalam surat persetujuan tersebutPenggugat dan Tergugat telah menyetujui bersama untuk memberikanharta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan 12430 untuk di berikan kepada anak Penggugat dantergugat yang bernama ANAK

Bahwa Tergugat dapat membuktikan dengan adanya Perjanjian SuamiIstri yang di buat antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 Mei2008 secara Notaril ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup rukunsebagai pasangan suami istri dimana dalam surat persetujuan tersebutPenggugat dan Tergugat telah menyetujui bersama untuk memberikanharta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan 12430 untuk di berikan kepada anak Penggugat dantergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;.

Putusan No. 1651/Padt.G/2016/PA.JS.PERJANJIAN TERKAIT HARTA BERSAMA ANTARA PENGGUGATDAN TERGUGAT DAN PERJANJAN TERSEBUT ADALAH BATALDEMI HUKUM yang faktanya telah ada Perjanjian suami istri antaraPenggugat dan Tergugat secara Notaril tertanggal 16 Mei 2008..

padaumumnya menggunakan kekerasan, premanisme, intimidasi, teror, terhadapkonsumen maupun keluarganya itu adalah perbuatan melawan hukum padahalkedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha yang telah terwujudsebagaimana yang dikehendaki dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen, sanksinya adalah (Pasal 62) Undang UndangPerlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pidana 5 (lima) tahun ataudenda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);Bahwa hutang piutang kebendaan bergerak wajib notaril

Ahdi Jaenudin bin Sarun (Para Penggugat/ParaPelawan), telah menandatangani akta notaril masingmasing:Perjanjian Kredit Nomor 210 tanggal 30 Mei 2012 yang dibuatdihadapan Kasman Hadiwijaya, S.H. Notaris di Subang, dimana AdeCandra sebagai pihak Debitur, H. Ahdi Jaenudin bin Sarun sebagaiHalaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2640 K/Pdt/2017penjamin yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Hj.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undangundang No.35 tahun2014 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yangbelum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalamkandungan,Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Nomor 477/K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976, yang menyatakanbahwa usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah;Menimbang, bahwa dalam pembuatan aktaakta notaril

Bahwa untuk meningkatkan usaha Penggugat, maka Penggugat denganTergugat pada tanggal 31 Oktober 2008 secara Notaril.

EXEPTIOIN PERSONAIKELIRUPIHAK YANG DITARIKSEBAGAI TERGUGATBahwa PENGGUGAT keliru) menarik TERGUGAT sebagaiTERGUGAT dalam gugatannya, dalam dalil gugatannyaPENGGUGAT juga mendalilkan adanya jual beli lahan antaraPENGGUGAT dengan Pihak Lain (Tuan Aneng) sebagai Pembeli,dalam perjanjian jual beli tersebut, TERGUGAT hanyalah sebatasmembuatkan Akta Notaril sebagaimana tugas TERGUGAT sebagaiNOTARIS.

Trah Putra Utama adalah direktur yaitu TuanDedy, bahwa Exeptio in persona / keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat,karena Tergugat hanyalah sebatas membuatkan Akta Notaril sebagaimanatugas Tergugat sebagai notaris, sehingga Tergugat tidak mempunyaihubungan hukum dengan Penggugat, dan bahwa gugatan Penggugat kurangpihak / tidak lengkap (exceptio plurium litis consurtium), karena Penggugatseharusnya mengikutsertakan pihak lain sebagai Tergugat yaitu Tuan Anengsebagai pembeli dalam transaksi jual

Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, buktitersebut termasuk Informasi Elektronik, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1)sampai dengan ayat (4), Informasi Teknologi merupakan alat bukti hukum yangsah, sebagai perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yangberlaku di Indonesia, sepanjang Informasi Elektronik tersebut menggunakansistem elektronik yang sah menurut UU ITE dan bukan alat bukti yang menurutUndangUndang wajib dibuat di dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalambentuk akta notaril

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, No.39/DIR/LLDD/2011 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Administrasi DokumenKredit, dimana di dalam Pasal 4.2.3.7.1.1. dinyatakan bahwaPenyerahan Dokumen Pokok hanya dapat diserahkan apabila fasilitaskredit Debitur telah dilunasi selurunnya dan di serahkan kepada:a) Debiturb) Dalam hal sertipikat dimiliki oleh Pihak ketiga yang menjamin utangdebitur, maka sertipikat dimaksud diserahkan kepada pihak ketigadan debiturc) Pihak lain berdasarkan (i) Kuasa Notaril ; (ii) Surat

Tergugat II sampai dengan VII yang diberikan/ditujukan kepada Terbanding/Tergugat untuk melakukan perjanianpengikatan jual beli, akibat telah disepakatinya perjanjian, sehingga suratkuasa yang diberikan oleh Terbanding/Tergugat Il sampai dengan VIIbukan surat kuasa yang berdiri sendiri, surat Kuasa tersebut adalahkelanjutan dari perjanjian yang telah dilakukan oleh Terbanding/T ergugat dengan Terbanding/Tergugat Il sampai dengan VII, jadi surat kuasatersebut telah didahului oleh surat perjanjian yang notaril

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalarn putusannya telah memberikanpertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:voveee surat kuasa tersebut adalah kelanjutan dari perjanjian yang telahdilakukan oleh Terbanding/Tergugat dengan Terbanding/Tergugat Ilsampai dengan VII, jadi surat Kuasa tersebut telah didahului oleh suratuperjanjian yang notaril yang memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, olehkarena itu dalam perkara a quo Surat Kuasa Nomor 2 tanggal 17 Maret2010 yang dibuat oleh Turut Terbanding/Turut

berikan kuasa menjual saham yang telah mengajukan pembatalan Itu praktekself string trade masuk kategori itu ancamannya sama dengan 1468 KUHPerdatayaitu pembatalan, tetapi ahli katakan absolutnya adalah relatif hanya berlaku parapihak tolak ukurnya apakah pihak pemberi kuasa merasa dirugikan atau tidakkalau dia persoalkan ke Pengadilan berarti merasa dirugikan tapi ahli tidak tahumerugikan itu tentunya kewenangan hakim untuk menilainya ;Bahwa kekuatan kuasa menjual saham yang dituangkan dalam akta notaril

, Pasal1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata mengatur tentang last gevingtentang pemberian kuasa dalam artian last geving karena kalau induknya volmagmacammacam ini konteksnya last geving ;Bahwa terhadap perjanjian atau akta kuasa notaril ini terdapat pelanggaranterhadap suatu positif yang masih berlaku efek hukumnya terhadap kuasa tersebutdengan 1337 KUHPerdata dikaitkan dengan praktek self string trade itu 1337KUHPerdata lalu causanya menjadi terlarang 1337 KUHPerdata mengatakancausa yang terlarang

Nasiatul Badiah dan Tergugat mengadakan Addendum PerjanjianRestrukturisasi Kredit terhadap fasilitas Kredit Modal Kerja PinjamanRekening Koran secara notaril dibuat dihadapan dan oleh Notaris Rika BudiAntawati, SH, Mkn, Notaris di Semarang dengan Akta Addendum PerjanjianRestrukturisasi Kredit Nomor 50 tanggal 29 Juni 2016 dengan Nominal Kreditsebesar Rp 1.009.424.987, (Satu miliar sembilan juta empat ratus dua puluhempat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).11.

Seperti yang Tergugat jelaskan pada huruf A poin 7(tujuh) Sampai dengan 13 ( tiga belas) jawaban gugatan ini, bahwa padafaktanya Tergugat telah memberikan keringanan pembayaran kewajibanPenggugat dan penurunan suku~ bunga kredit dengan caraRESTRUKTURISASI KREDIT sebanyak 2 (dua) kali kesempatan denganmengadakan Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit terhadap fasilitasKredit Modal Kerja Pinjaman Rekening Koran secara notaril dibuatdihadapan dan oleh Notaris Rika Budi Antawati, SH, Mkn, Notaris

atasnya terbit sertipikat hak milik Nomor 3457/Lembar, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2009 Nomor : 03074/Lembar/2009, luas 237 meter persegi (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), atas nama Haji Muhammad Sulaiman adalah merupakan hak milik dari Haji Muhammad Sulaiman turun kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya;

dengan demikian saya tidak berhak untuk menjual,menyewakan, menjaminkan atau dengan cara apapun juga,mengalinkan ha katas tanah tersebut kepada siapapun jugatanpa persetujuan lebih dahulu dari tuan Lucciano Lazzarin ;> Bahwa pernyataan yang saya buat ini berlaku pula terhadapsemua ahli waris saya ;Bahwa pernyataan dari Frans Laung Sihombing tersebutdikuatkan pula dengan Pernyataan dari Penggugat yang telahmenghadap kehadapan Notaris Wayan Darma Winata (TergugatIl) dan membuat PERNYATAAN secara Notaril

oleh Penggugat sendiri untuk prosespelepasan tanah tersebut oleh Penggugat, sehingga keteranganPenggugat yang menyatakan tidak tahu menahu perihal aktaaktatersebut sangat diragukan kebenarannya ;10.Bahwa mengingat pembuatan aktaakta terkait Pelepasan Hak atastanah kepada Negara yang dibuat dan ditandatangani olehPenggugat dihadapan Tergugat II (dua) selaku Notaris/Pejabatberwenang adalah sudah sesuai prosedur hukum, maka sudahsepatutnya Yth, Majelis Hakim dalam perkara ini menentukan bahwaaktaakta Notaril

TERGUGAT Il DAN TERGUGAT Ill BERTINDAK SEBAGAI PENJAMINHUTANG TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT 52222==VIL.13.14.Bahwa guna menjamin pelaksanaan kewajiban TERGUGAT kepadaPENGGUGAT, maka TERGUGAT Il telah mengajukan diri sebagaiPenjamin sesuai bukti Akta Jaminan Penanggungan Hutang nomor 3tanggal 12 Januari 2005 yang dibuat secara Notaril di hadapan KunHidayat, SH., Notaris di Jakarta (bukti Pl 1) dan Surat Pernyataantanggal 28 Maret 2005 (bukti P12).

Dalam perkara a quo TermohonKeberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telahmenandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dantidak ada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidakperlu dibicarakan kembali mengenai syaratsyarat ketentuanyang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga TermohonKeberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isidan ketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnyaSPPK tersebut akan dibuatkan perjanjian kredit secara notaril;Di dalam surat peringatan Pemohon

Bahwa Pinjaman uang Penggugat dituangkan dalam perjanjian hutangpiutang yang merupakan perjanjian pokok dengan nama Perjanjian PembiayaanBersama Dengan penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No. 9211100068 tertanggal1 Februari 2011 dan kemudian dilakukan pembebanan fiducia yang merupakanperjanjianassesoir(ikutan) dariadanya perjanjianpokok, melalui Akta JaminanFiducia Notaril No. 24 tanggal 16 September 2011 yang dibuat oleh Notaris DellaKusuma Candra., S.H., M.H., M.Kn serta terdaftar di Kantor Pendaftaran