Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Putus : 05-04-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN-NIAGA SBY
Tanggal 5 April 2021 — Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) melawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
586 — 159
  • peraturan di bidang hukum Kepegawaian, bukan Pasal 22Undangundang Nomor5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopolidan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;Menimbang, bahwa permohonan atau petitum Pemohon Keberatanmohon agar putusan Nomor 05/KPPUI/2020, tanggal 15 Januari 2021dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim tidakdapat mengabulkan karena dalam perkara yang diputus dalam putusanNomor 05/KPPUI/2020 tanggal 15 Januari 2021 ada pelaku lain yangdinyatakan terbukti melangar
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-03-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 26-10-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat: 1.KARIM HI JAMALUDDIN 2.TAERAN ABUANA 3.UMAR ABBAS 4.SARAFU RAJAK 5.IRWAN SETIAWAN DJAFAR, A, KS 6.LINDA ARYANI PAKAYA 7.FATMAWATI ABDUL BAAR 8.NURMALA HUSEN 9.ISMAT A KARIM 10.NURJAYANTI 11.ZAKIA ABBAS 12.JAKA WIDADA 13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PDs 14.ABDU AMMARIE, BSC 15.FAJRI HATIM Tergugat: PT. PLN PERSERO
149 — 54
  • .> Pasal 44 : Ayat (1)Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajibmemenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dan Ayat(2)"Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:e Andaldan aman bagi instalasi;e Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya ;e Ramah lingkungan ;18.Bahwa Tergugat juga jelasjelas telah melangar peraturan perundangundangan yang mana berdasakan Pasal 33 PP 14/2012 menjelaskanbahwa : Penggunaan tanah
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 13-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020
Tanggal 16 April 2020 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
MUHAMAD CANDRA ARISTA YUDHA
1170 — 1853
  • Putusan Nomor 24K/PM III12/AD/II/2020Menimbanganggota agar tidak melakukan pelanggaran sekecilapapun, termasuk penekanan bahaya LGBT,kemudian pada tahun 2015 pada saat Saksimenjabat Pasi intel Yon Saksi selalu memberikansosialisasi berbagai macam pelanggaran termasuktindak pidana melangar kesusilaan LGBT bagiPrajurit dan akibatnya dan setiap pergantian Danyonselalu ada penekanan dan perintah agar anggotatidak melakukan pelanggaran sekecil apapuntermasuk tindak pidana.7.
Pengadilan PA WATES Perdata Agama Perceraian
Register : 17-09-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PA WATES Nomor 459/Pdt.G/2015/PA.Wt
Tanggal 15 Maret 2016 — PEMOHON - TERMOHON
21 — 1
  • Termohon tidak pernah menolak perintah Pemohonkecuali bila melangar perintah agama Islam. KadangkadangTermohon pas M dipaksa untuk melayani dan sebelumnyasering dimasukkan jari sampai Termohon kesakitan tapiTermohon tahan untuk menyenangkan Pemohon. Sering pulapunya Pemohon suruh masukkan ke mulut Termohon sampaimau muntah tetap Termohon tahan demi kesenanganPemohon.5.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 29-04-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Ny. VENSENSIA SIANA DEWI
Tergugat:
CV. DUNIA USAHA
Intervensi:
HERMAN AJANG
84 — 9
  • Bahwa perbuatan Penggugat d.K/Tergugat dalamRekonvensi menyatakan sepihak membatalkan perjanjian kerjasamaantara Tergugat d.K/Penggugat d.R dengan Penggugat d.K/Tergugatd.R tertanggal 12 April 2013 a quo telah melangar ketentuan Pasal1338 KUHPerdata, yang berbunyi;Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 24-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 187-K/PM.II-08/AD/IX/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — Oditur:
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Sudirman
156 — 339
  • Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, maka perlu adanyapenekanan dan pembinaan personil supaya kedepannya seluruhpersonel dapat melaksanakan tanggung jawab yang lebih baik lagi saatberdinas dan tidak mengulangi perbuatan melangar hukum sepertiyang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak akan mengakibatkankerugian baik personil itu Sendiri maupun Kesatuan.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi3Nama lengkap : Andi Ijo bin H.M SijayaPekerjaan : WiraswastaTempat, tanggal
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 23-10-2018 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Tanggal 23 Oktober 2018 — * Perdata MAINI, Dk X BUPATI BOGOR
136 — 94
  • Tentang tanggung jawab hukum Tergugat berdasarkan dari gugatan Penggugatbahwa tergugat telah melakukan suatu perbuatan melangar hukum dalampenertiban dan meratakan objek sengketa, sedangkan menurut Tergugattanggung jawab Hukum tidak dapat dibebankan kepada Tergugat karena semuasudah sesuai syarat dan prosedur dalam penertiban tamahtanah tersebut.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-05-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 —
83 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 126 K/TUN/2015berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat melangar ketentuan Pasal 53 ayat(2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa, karena Sertipikat Hak Milik tersebut melanggar Peraturan PerundangUndangan yang berlaku serta melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikmaka Penggugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batalatau tidak sah atas Setipikat Hak Milik
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Khusus
Register : 25-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KOTABARU Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ktb
Tanggal 24 Februari 2021 — Pemohon:
PUJI ASTUTIK Binti SUKARDI
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Resort Kotabaru
102 — 11
  • Termohon melangar asas geen straft zonder schuld/Nulla poenasine culpa;6.
Pengadilan PN MUARO Pidana Umum Pencurian
Register : 21-09-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN MUARO Nomor 92/Pid.B/2015/PN Mrj
Tanggal 5 Nopember 2015 — I. REPI CANDRA pgl REPI II. BUDIMAN pgl MAN
78 — 6
  • MAN belum pernah dijatuhi pidanaMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Terdakwa didakwa melangar pasal :AtauKesatu : Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP;Kedua : 363 Ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 04-02-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 06/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 18 Juni 2014 — PT. CILEDUG LESTARI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG DAN 1. PUJI RAHAYU 2. SRIATI ARIBIN 3. H. KARNADI, S.E. 4. H. E. ZULKARNAEN THAHIR, S.E 5. AGUS SETIAWAN
94 — 48
  • Gambar Ukur Sementara baru bisa disesuaikan bila ada kesepakatanatau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;Bahwa, dengan demikan terbukti Tergugat telah melangar pasal 18 danpasal 19 diatas, sehingga Tergugat seharusnya tidak boleh melakukantahapan berikutnya seperti melakukan pengumuman (pasal 26) apalagimenerbitkan objek sengketa, karena tidak ada kesepakatan dan tidakada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Halaman 15 dari 120 halaman Putusan Nomor :
Pengadilan PA TASIKMALAYA KOTA Perdata Agama
Register : 07-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1603/Pdt.G/2019/PA.Tmk
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Dede Ishaq alias Dede Ishaq Ilyas
Tergugat:
PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya
146 — 99
  • Karena jelas hal ini telah melangar pasal 2 UU nomor 8 tahan 1999tentang Perlindungan konsumen dan juga melanggar Peraturan OtoritasJasa keuangan nomor 01/POJK.7/13;Halaman 30 dari 70 halaman, Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2019/PA. Tmk3. Bahwa sakit stroke yang menyebabkan Penggugat tidak dapatmembayar angsuran/kewajiban kepada Tergugat bukan merupakankesengajaan dari Penggugat, karena tentunya tidak ada satu orang punyang menginkan sakit.
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 17-03-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.Dpk
Tanggal 6 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 38
  • Dengandemikian, sangatlan beralasan hukum apabila dinyatakan bahwaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telan melangar ketentuanpasal 92 Kompilasi Hukum Islam;14. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan Janda atau duda cerai masingmasing berhak seperdua dariharta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjianperkawinan.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 30-04-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 30 April 2015 — SUMIRAH als KADISIH Ny LEGIMIN
Melawan
YANTO Bin KARYO MARIDIN (Alm) Dkk.
22 — 2
  • Legimin merasa sangat dirugikan, baik secaramateriil maupun immateriil.Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah jelas jelas merupakan PerbuatanMelawan Hukum karena Tergugat dengan sengaja rekayasa, bahkan dengan itikatburuk dengan cara seolah olah membeli tanah milik Kadisih (Sumirah) Ny Legimintersebut, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdata yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 1365 KUHPerdata :"Tiap perbuatan melangar
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-06-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 127/Pdt.G/2018
Tanggal 6 Desember 2017 — IDA FARIDA Melawan DIREKTUR UTAMA PT PAKUAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK,
195 — 791
  • Bandung 2002)28.Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan atas dasar perbuatan melawanhukum ( onrechtmatigedaad ) yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat, sedangkan dalam fundamentum petendi Penggugat tidakmampu menjelaskan/menguraikan perbuatanperbuatan apakah yangtelah dilakukan para Tergugat, yang melanggar hukum, melangar haksubjektif Penggugat, yang bertentangan dengan kepatutan dankesusilaan yang hidup dalam nilainilai bermasyarakat, yangmenimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga didalilkan
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 23-08-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PN MALANG Nomor 161/Pdt.G/2019/PN Mlg
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
1.YULIANTO
2.Drs. H. SUROSO
3.KATEMAN
4.A. LUCAS WITANTO W
5.ANDRI SUSILO
6.SABUARI
7.NOVIDA SETIYANINGSIH
8.MOH. TAUCHID
9.Hj. LILEK MASLIKHAH, S.Ag
10.AMRIZAL
11.SABARUDIN BASO, SH
12.FARLY RIRICHANA
13.TAN HADIYANTO
14.MULYONO, S.AB
15.DWI HERI SETIYONO
16.HADI KRISIANTO
17.HERMAWAN YUDHA SAPUTRA
Tergugat:
1.Primer Koperasi Darma Putra MAWWAT alias Yon Bekang dua MWJ Koperasi
2.Pemerintah RI Cq Kepala Staf Angkatan Darat Cq Kodam V Brawijaya Cq Kepala Devisi Infantri dua Kostrad Cq Komandan Batalyon Bekang II MWJ Kostrad
141 — 36
  • Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakanapabila Perbuatan Melawan Hukum menurut Wirjono Prodjodikoro,perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang langsungmelanggar hukum, melainkan juga merupkan perbuatan yang secaralangsung melanggar kesusilaan , Keagamaan dan sopan santun secaratidak langsung juga melangar hukum;b. Berdasarkan rumusan pasal tersebut suatu perbuatan dikatakanmelawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu :1.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 09-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 364/PID/2020/PT BDG
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUGENG K. A
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MAYLANY WUWUNG, SH., MM., MH
208 — 363
  • dari 51 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan pada adanya faktafakta hukum yang terbuktidipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam putusannya padapokoknya menyatakan bahwa Terdakwa SUGENG KA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Memakai Surat Palsu YangDilakukan Secara Berlanjut , sebagaimana didakwakan kepadanya dalam DakwaanAlternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, yaitu melangar
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus
Putus : 01-10-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb
Tanggal 1 Oktober 2015 — - AGUSTINUS LETMAI - ANTONIUS LETMAI
52 — 28
  • sekelompok orang tidak bisa melakukanpenebangan atau pengambilan satwa dalam kawasan tersebut baik ituuntuk kepentingan pribadi mapun untuk kepentingan umum dan tidak adaijin untuk itu semua hanya saja ijin yang ada adalah ijin melakukanpenelitian ataupun ijin rekreasi yang dikeluarkan oleh Balai BesarKonservasi Sumber Daya Alam pada masingmasing daerah ;Bahwa para terdakwa melakukan penebangan pohon jati dalam kawasanHutan Konservasi Tuti Adagae itu adalah tidak memiliki ijin dari KSDA NTTdan telah melangar
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 16-03-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BATAM Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 21 Januari 2019 — Penggugat:
1.HUSNAN
2.SUATINA
Tergugat:
1.AI SIM
2.A PENG
3.Notaris PPAT VIVIN SH M Kn
78 — 62
  • Bahwa ketidakjelasan terlihat pada posita No. 15 yangmana ParaPenggugat menyatakan tindakan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III yangtidak mau menyerahkan rumah tersebut merupakan tindakan melanggarKesepakatan Bersama, bagaimana dapat Tergugat II dan Tergugat Illdikatakan melangar kesepakatan bersama mengingat Tergugat II danTergugat III tidak pernah diikut sertakan selama proses tukar guling dan ataujual beli sebagaimana yang didalilkan olen Para Penggugat.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 13-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 716 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 13 Juni 2017 — PURWADI VS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK, KANTOR CABANG PEMBANTU AEK KANOPAN
74 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 716 K/Pat.SusBPSK/2016Keuangan adalah bukan perundangundangan adalah penafsiran yangsangat keliru;58.Disamping hal tersebut di atas, bahwa proses lelang Eksekusi Haktanggungan oleh Pemohon Keberatan/Penggugat sudah memenuhisemua persyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku sehingga Lelang dapatdilaksanakan oleh KPKNL walalupun tidak ada peminat sah secarahukum dan tidak melangar hukum.