Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan, Tergugatperlu mengklarifikasi halhal sebagai berikut :Bahwa tanah tersebut dibeli dari HAERUDIN, tanah tersebut seluas2273 m2 sertifikan an. M. Saleh Habali, Tergugat megurusi tanah tersebutsejak dibeli hingga sekarang namun Semenjak dibeli Penggugat tidakpernah mengurusi tanah tersebut, apalagi sekedarmenyapu/membersihkan tanah tidak pernah Penggugat lakukan, akantetapi sekarang Penggugat mengurusi Tanah tersebut dengan mengajukanGugatan.

Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan, Tergugatperlu mengklarifikasi halhal sebagai berikut :Bahwa tanah kebun tersebut seluas 975 m2 sertifikan an. M.

e.f.Tergugat dalam kompetisi Caleg DPRD Provinsi NTB dapil 8 LombokTengah, dalam oretoretan tersebut Tergugat juga memasukkan hartamilik Orang Tua Tergugat, hartaharta yang ditulis dalam oretoretantersebut belum tentu milik Tergugat.Atas penjelasan tersebut maka harta berupa tanah tersebut tidaktermasuk harta bersama.Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan tapi Tergugatperlu mengklarifikasi halhal sebagai berikut :Bahwa tanah tersebut dibeli dari HAERUDIN, tanah tersebut seluas2273 m2 sertifikan

MAEZUN dilunasi dari harta bersama dan harus didahulukanpelunasannya sebelum pembagian harta bersama.Bahwa benar lokasi tanah seperti disebut dalam gugatan tapi Tergugatperlu mengklarifikasi halhal sebagai berikut :bahwa tanah kebun tersebut seluas 975 m2 sertifikan an. M.

tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh meterpersegi);Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat Il tersebut didasarkan padadan sesuai dengan Lampiran Hak Guna Bangunan Nomor 5263 tahun 1989tersebut (vide Lembar Tambahan Buku Tanah Hak Milik/Hak GunaBangunan 5263 Bukti T.II1);Menimbang, bahwa cara perhitungan tersebut tertera dalam LembarTambahan Buku Tanah Hak Milik/Hak Guna Bangunan 5263 yangHalaman 125 dari 144 Putusan Perdata Gugatan Nomor 285/Pat.G/2016/PN Bksmerupakan tambahan dan dilekatkan pada Sertifikan

tersebut maka secara otomatis batas tanah menjadibergeser atau berpindah atau meluas melampaui luas tanahnya danmemasuki tanah yang berbatasan langsung dengan Hak Guna Bangunannyasehingga luas tanah menjadi lebih dari luas yang tertera dalam Sertifikat HakGuna Bangunan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas,maka cara penghitungan sisa luas tanah dalam Lembar Tambahan BukuTanah Hak Milik/Hak Guna Bangunan Nomor 5263 tahun 1989 yangmerupakan tambahan dan dilekatkan pada Sertifikan

Timur dan Barat adalah berbatas dengan Tanah Negara, sebelahSelatan berbatas dengan Hak Guna Bangunan Nomor 968 milik Tergugt Il;Menimbang, bahwa cara penghitungan sisa luas tanah sebagaimanadalam pertimbangan Bukti T.ll1a dan 1b tersebut diatas telah puladipergunakan oleh Tergugat Il dalam menghitung sisa luas tanah Hak GunaBangunan miliknya;Menimbang, bahwa cara perhitungan tersebut tertera dalam LembarTambahan Buku Tanah Hak Milik/Hak Guna Bangunan 5262 yang merupakantambahan dan dilekatkan pada Sertifikan

milikTergugat Il tidak akan mengenai, memasuki atau) meluas hinggamenggunakan Tanah Sengketa sebagai obyeknya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan samatentang cara perolehan sisa luas tanah sebagaimana dalam pertimbanganBukti T.ll1a dan 1b tersebut diatas, dengan mengambil alin pertimbangantersebut maka cara penghitungan sisa luas tanah sebagaimanatertera dalamLembar Tambahan Buku Tanah Hak Milik/Hak Guna Bangunan Nomor 5262tahun 1989 yang merupakan tambahan dan dilekatkan pada Sertifikan

Peninjauan Kembali yang diajukan olehAbdul Wahid Malakewi yang lebih dikenal dengan PerkaraPerdata No. 55 PK/PDT/2014, dimana Mahkamah AgungRepublik Indonesia telah memutusS yang amarnya berbunyimenolak Permohonan Peninjauan Kembali dari pemohonpeninjauan kembali Adbul Wahid Malakewi tersebut;Bahwa berdasarkan Putusan terakhir tersebut dan Objek perkaramasih tetap dikuasai oleh Kaum Tergugat 1 Zainal Abidin SyoeibRajo Mangkuto maka Tergugat 1 secara berkaum berjumlah 28orang telah memohonkan penerbitan Sertifikan

setuju bahkanPenggugat bilang jangan 20 hari pak, kasih cukup 1 bulan supaya dia kuatbetul, Tergugat bilang lya Bu, nanti saya kasih tahu Ibu Mia (Tergugat II) kalauIbu (Penggugat) kasih waktu 1 bulan, ini kemanusian lagi kata Tergugat ;Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Penggugat telepon Tergugat minta ditemaniurus balik nama sertifikat,Tergugat setuju dan langsung ke Notaris YaniKamaluddin, SH, Penggugat datang bersama suami, Tergugat sudahmenunggu dikantor Notaris, selanjutnya Penggugat serahkan sertifikan

Sertifikan Hak pakai No.11/Desa Purwakerthi, Surat Ukur tanggal 16052012,No. 415/PURWAKERTHIV2012, Luas 1040 M2 yang terletak di DesaPurwakerthi, Kecamatan Abang, kabupaten Karangasem, Propinsi Bali atasnama Sandrine Hollebeke, diberitanda P8;9. Surat Peringatan /Somasi, tertanggal 09 Juni 2016, diberi tanda P 9;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat tersebut, PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi juga mengajukan dua orang saksi sebagaiberikut:1. Ir.

Minggu kedua Bulan Juli 2015 HajiSuhermanto ( Tergugat II Intervensi 2 ) bertemu Gufran di Polsek Sueladiperlihatkan copy sertifikat ObyekSengketa.12) Bahwa fakta penerbitan Obyek Sengketa tahun 2008 adalah sbb :Sekitar 2008 ada program nasional/Prona pendaftaran tanah sehingga pihakDesa Perigi mengumumkan kepada masyarakat Dusun Puncak Jeringo agarmembuat sertifikan secara bersamasama secara gratis atas program tersebutyang disetujui oleh pihak Tergugat adalah 233 pendaftar baru dengan hakkonversi

tidakHal. 29 dari 31 hal Putusan Nomor 1150 K/PID/2016mengetahui Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijadikan agunan oleh SaksiYuniarti yang menjadi isteri Terdakwa adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) palsutidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan faktafakta persidangan.Terdakwa telah diberitahukan oleh saksi Ginda Martua Siringoringo sebagaiPengurus PT Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda cabang Sinaksak mengenaiagunan/jaminan pinjaman Yuniarti kepada PT Bank Perkreditan Rakyat tersebutyaitu Sertifikan

Bahwa kemudian Penggugat Bersama Turut Tergugat dan Tergugat IIImendatangi Kantor Turut Tergugat II selaku Badan Pertanahan NasionalBPN Kabupaten Manggarai Barat untuk menggantikan / balik namaSertifikat Hak Milik No, 1472 tanggal 4 Juli 2006 atas nama Tergugat (Muhammad Yusuf Ambur) menjadi Sertifikan Hak Guna Bangunan (HGB)No. 00023 tanggal 10 Desember 2013 atas nama Tergugat III tanpa seizindan sepengetahuan Tergugat sebagai pemilik sah terhadap tanah keringObyek Sangketa.4.

Bahwa pada tahun 2013 tiba tiba Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi,Turut Tergugat Konvensi dan Tergugat III Konvensi mendatangi kantor TurutTergugat Il Konvensi selaku Badan Petanahan Nasional (BPN) KabupatenManggarai Barat untuk menggantikan / balik nama Sertifikat Hak Milik No. 1472tanggal 4 Juli 2006 atas nama Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi,menjadi sertifikan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00023 tanggal 10 Desember2013 atas nama Tergugat Ill Konvensi (PT.

No. 127/Pdt.G/2013/PA.LBH.sedangkan sertifikan nomor 00000 Penggugat mengambil kredit, jadi setiapbulan Tergugat maupun Penggugat masingmasing menyetor ke Bank, iniatas kesepakatan bersama. Menyangkut permintaan masingmasingPenggugat dan Tergugat mendapat seperdua bagianbagian dari hartaperkawinan, mohon untuk di tolak atau tidak menerima, karena menurutPutusan Mahkamah Agung RI.

bangunan, selanjutnya dilakukanpengecoran slop diatas pondasi denganmempergunakan semen dan batubatu besar dankemudian dilakukan pekerjaan pemasangan batu batadan dilakukan pengecoran kolom sampai dengan;Bahwa bangunan yang dibangun oleh terdakwaberbatasan dengan pagar tanah saksi BALI yangmerupakan Ahli waris berdasarkan berdasarkan suratpernyataan Waris tanggal 15 April 2014 dan SuratKuasa Waris tertanggal 15 April 2014 yang dibuatberdasarkan Akta Notaris MUHAMMAD UKASYAH,.SH.MH atas sebidang tanah sertifikan

Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Hakim TingkatPertama pada halaman 52 alenia pertama dengan alasan sebagai berikut :Bahwa pada halaman 52 alenia pertama dalam pertimbangannya telahdijelaskan bahwa Pembanding Il mewakili Pembanding untuk melakukanpinjaman dengan menjaminkan Sertifikan Hak guna Bangunan atas namaPembanding I, menurut pasal 102 angka 1 huruf b UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, Direktur dalam melakukan Jaminan assetkekayaan perseroaan dalam hal ini adalah

Alteri PondokPinang Rt.006/07 No. 100C, Kelurahan kebayoran Lama Utara, KecamatanKebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diatas lokasi tanah tersebut ada bangunanruko sebanyak 3 (tiga) lantai;Bahwa PELAWAN telah memberikan persetujuan jaminan ( jaminan personalguarantee ) atas tanah dan bangunan sesuai sertifikan hak milik No. 334/Kebayoran Lama Utara tersebut sebagai jaminan yang telah diikat dengan haktanggungan dengan sertifikat hak tanggungan Nomor. 2279/2007 tanggal 15 Juni2007, dimana pemberian

Bahwa untuk menjamin dan kepastian peralihnan kepemilikan tanahtersebut dan pengurusan sertifikan hak milik (Sesuai Akta PPJB No. : 1,tanggal 5 Januari 2004 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 2,Hal. 3 dari 31 hal. Put No. 1217 K/Padt/2013tanggal 6 Januari 2004), maka pihak Penggugat bermaksud untukmelakukan pembuatan Akta Jual Beli (disingkat AJB) dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah di wilayah hukum tanah a quo;7.

memberikan jaminan berupa Sertifikat Tanah serta BPKB Mobilmiliknya Terdakwa kepada Saksi Korban Mutia Sumanding;Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan10% tidak pernah Saksi Korban terima sampai dengan saat ini bahkan uangpokok pinjamanpun hanya Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima jutarupiah) saja yang dikembalikan kekurangannya masih sejumlahRp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) yang belum dikembalikan danjuga berjanji akan memberikan jaminan berupa Sertifikan

Rekonvensi telah bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya bermaterai cukup sama dengan bukti P.2 yang telahdipertimbangkan dalam konvensi, dapat dipertimbangkan oleh majelis telahmemenuhi syarat formil dan materiil alat bukti;Menimbang bahwa bukti T.3 berupa foto copy sertifikat Hak MilikNomor 2662 yang dibuat tahun 2011, diambilkan dari Notaris EndangWidyastuti, bermaterai cukup, dikaitkan dengan pengakuan TergugatRekonvensi bahwa sertifikat asli di savety boxkan di bank, majelis hakim nilaibahwa sertifikan

, Dengan dengan demikian dalil gugatan ParaPenggugat tersebut haruslah ditolakBahwa Tergugat I, menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugatpada posita angka 11 karena tidak berdasarkan hukum dan terlalumengadaadaBahwa Tergugat III dalam menerbitkan sertifikan atas objek sengketayaitu sertifikat hak milik No 993/Kelurahan Pasar III Muara EnimKeamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim tanggal 1 September2010 surat Ukur No. 672/Pasar II Muara Enim/2010, dengan luas 67m?

dan TurutTergugat, yang mana selengkapnya sebagai berikut :Jawaban Tergugat VII :DALAM EKSEPSIBahwa tergugat VII menolak dan membantah dengan tegas seluruh daliyang di kemukakan oleh Penggugat.Bahwa Tergugat VII sependapat dengan dalil sangkalan Tergugat atasGugatan Penggugat dan menambah halhal yang belum dikemukakan olehTergugat.Bahwa pada dasarnya Gugatan Penggugat adalah mempermasalahkansurat Keputusan dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianaksekarang Kabupaten Kubu Raya mengenai sertifikan

YOTAM HENDRIk MARABI DJALA yaitu: Almh.DELINA MARABI DJALA ketika waktu itu masih hidup, oleh karenabidangbidang tanah yang telah memiliki sertifikan hak milik tersebutadalah murni hasil usaha sendiri dari alm. YOTAM HENDRIK MARABIDJALA dan bukanmerupakantanahmilikdari al. Simon Marabi Djalasepertiyang didalilkan oleh Penggugat.5.

Bahkan sampai pernah hutang/ menggadaikan sertifikaftanah rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anakanak dan sekarang sertifikan sudah saksi tebus (dilunasi); Bahwa sebelum pisah, Pemohon masih membiayai sekolah anaknya yang ketiga bernama Andika, namun setelah pisah Pemohon tidakpernah ada lagi membiayai, sementara untk biaya sekolah dan lain lainanak bernama Andika adalah sakai dan kak saksi; Bahwa kendaraan yang semula dipakai sekolah Andika sudahdiambil oleh Pemohon untuk perempuan

Sebab sahatau tidak sahnya suratsurat pengalihan atau Sertifikan yang dimiliki TergugatIl Nomor : 321 tahun 2009 tanggal 8 9 2009 atas nama Tergugat Il yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Kolaka bukanlah wewenangHal. 18 dari 36 hal.