Ditemukan 740 data
243 — 118
Karena jika tidak dinyatakanbatal, maka akan terjadi kontradiksi antara produk hukum danperbuatan hukum yang melingkupinya ;Bahwa selain itu dengan telahadanya keabsahan dan kebenaran obyek lelang / obyek sengketa a quo,maka obyek lelang yang sudah menjadi milik pihak lain / Bapak/lbuAchmat Zurozim sebagai pemenang lelang yang dibelinya melaluipelelangan telah sesuai dengan dokumen / produk hukum yang ada,sehingga apabila sekarang Para Penggugat mempermasalahkan adanyaketidak absahan proses pelelangan
84 — 11
Bahwa penjual / pemohon in casu Tergugat Lelang bertanggungjawab terhadap keabsahan barang, dokumen persyaratan lelang,penyerahan barang, dokumen, kepemilikan, gugatan perdata maupunpidana dan tuntutan ganti rugi jika terjadi ketidak absahan barangserta dokumen persyaratan lelang ( pasal 16 ayat (10), (2) dan (3)Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan8.Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang yang dilaksanakan melaluiperantara Tergugat II atas
110 — 39
Dan patut jugadiperiksa ke absahan Surat Keterangan Hak Usaha No. 7/TU/TK/1960 tanggal 10November 1960, dikarenakan penerbitan surat tersebut melanggar hukumdikarenakan dibuatkan untuk Penggugat belum cakap bertindak hukum, dimana saatitu Penggugat masih bocah berumur 10 (sepuluh) tahun.
1.Dahlius bin Zubir
2.Aryanto bin Kamir
Tergugat:
1.Basri B bin Bakar
2.Bakri B bin Bakar
3.Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Payakumbuh
4.Pemerintah RI cq. Gubernur Sumatera Barat cq. Walikota Payakumbuh
5.Lurah Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
72 — 20
GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAKNYA.Bahwa Pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini tidaklengkap karena seharusnya Penggugat juga menggugat MamakKepala Kaum Penggugat serta Ketua Kerapatan Adat Nagari KotoNao IV, Bahwa Mamak Kepala Kaum suku Sipisang Kenagarian Koto NanIV Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, karena objekperkara dalam pengurusan Sertifikat dan ke Absahan suratsuratnyaMamak Kepala Kaum dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan IVsangatlah penting sama juga halnya dengan
167 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 940 K/Pdt/2014Jadi cacat hukum dan ketidak absahan bukan hanya sekedar dalampembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 04 Juli2008 yang dibuat PPAT Ramdah, S.H., yang merupakandasar/proses awal tindakan hukum penjaminan atas objek jaminanSHM Nomor 292, SHM Nomor 294 dan SHM Nomor 322 (yangmerupakan perjanjian accessoir) yang dinyatakan cacat hukum dantidak sah (karena prosedur pembuatannya tidak sesuai ketentuanPasal 138 UUHT Nomor 4 Tahun 1996), sebagaimanadipertimbangkan
38 — 18
Lihat pertimbangan hukum putusan halaman 61angka 7.kenyataan ini membawa kepada realita pembuktiannyadan pertimbangan hukum putusan sangatmemprihatinkan dalam tatapan hukum, terutama dalamke absahan kualitas pembuktian barang bukti.Keberatan ketiga .Bahwa putusan Pengadilan Militer IIl14 Denpasar telah keliru dantidak cermat didalam pertimbangan hukum putusannya dalammenanggapi Pledoi penasehat hukum, sebagai berikut :a.Pemahaman yang keliru oleh Majelis dalam berpendapat bahwapenasehat hukum terlalu
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROSDIANA. Diwakili Oleh : T Fakhrial Dani SH
97 — 36
Untuk kredit pegawai, analisa kredit harus memastikan ke aslian danke absahan suratsurat dari instansi pemohon kredit;f. Data pemohon kredit yang harus dilakukan verifikasi adalah: umur,pangkat/ jabatan, rekening (mutasi dan saldo ratarata), gaji danpenghasilan lain, dan agunan.. Penelitian umur;. Verifikasi riwayat jabatan atau pekerjaan;. Verifikasi atas rekening fasilitas pinjaman;. Melakukan verifikasi terhadap kemampuan debitur untuk membayarfasilitas membayar.
;Bahwa proses pemberian kredit pada instansi tersebut dapat Saksijelaskan bahwa AO (Account Officer) menerima formulir penerimaan kreditdari calon debitur selanjutnya memastikan dan meneliti kelengkapanpengisian formulir permohonan kredit keterang pemohonkredit,selanjutnya melakukan verifikasi seluruh dokumen/ data pendukung,mencocokkan nama, alamat dan tempat tanggal lahir antara formulirdengan KTP calon debitur, selanjutnya untuk kredit pegawai, analisa kreditharus memastikan ke aslian dan ke absahan
1.SITI SUTAMI
2.DWI SUMINI
3.UMI KHORIYAH
4.SUPRIYONO
Tergugat:
1.SUKINI
2.KADIMIN
72 — 8
SOS sebagaimana tersebutdalam AKTA JUAL BELI No.315/2009/PPAT NUGROHO S, SOS.Berdasar AKTA JUAL BELI tersebut dilakukan perubahan nama padaSHM(Sertifikat Hak Milik ) No.1520 atas nama Muyek menjadi SHM(Sertifikat Hak Milik) No. 3852 Atas nama Sukini.Dengan demikian tidak benar apa yang disampaikan penggugatpada point 12 dan 13 yaitu terjadi perubahan dari SHM No.1519 keSHM No.3852. dan tentang ketidak absahan proses jual bellitersebut.
49 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 514 dan Nomor 515 adalah bukan milik Termohon Peninjauan Kembali I;Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti maupun Judex Jurisyang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali dkk menempati objekterperkara berdasarkan Putusan Nomor 57/1975/Perd.PN.Grt dan PutusanNomor 51G/1998/PTUN BDG dalam putusan perkara a quo telah dapatdipatahkan/diruntuhkan dan tidak dapat dipertahankan lagi;Keberatan Kedua:Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah salah menafsirkan mengenaikepemilikan dan ketidak absahan
166 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangakan mengenai keharusan menarik penjual sebagaiTergugat tidak bersifat mutlak atas alasan dasar dalil gugatan yangdiajukan oleh Penggugat ditujukan kepada ketidak absahan Sk MendagriNomor 550/DJA/1986.
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal mana akta jual beli tersebut terdapatkejanggalan sehingga bukti ini adalah petunjuk bahwa akta tersebut tidak benarsehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;Bahwa selain surat pernyataan Jan Engelhart Willan dan nyonya MerrySungkana, dikawinkan dengan fakta hukum ketidak absahan Akta Jual BeliNomor 28/PNK/1987, tanggal 7 januari 1987, yang dibuat dihadapan J.Dumanauw, S.H.
115 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 334 K/Pdt/2015bahwa RUPS ke2 yang dilakukan oleh Tergugat sah demikian pulahasil keputusannya sah dan mengikat menurut hukum, sebabpemohon kasasi samasekali tidak turut serta dalam pelaksanaanRUPS ke2 tersebut, sehingga sangat tidak adil jika permasalahanhukum/ ketidak absahan RUPS ke2 Tergugat itu disangkutpautkan dan dibebankan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat VII/Turut Terbanding Il.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan Kasasi dari Pemohon
1.HADIR GINTING
2.HERNAWATI GINTING,S.E
3.JHON HARIFIN UTAMA GINTING.S.St
4.YENI FEBRINAWATI GINTING,S.H
Tergugat:
4.BERI TUMBUK RIA BR SINULINGGA
5.ARIFIN
75 — 32
Bahwa saya Tergugat II menyatakan sesuai dengan pernyataantergugat ( Beri Tumbuk Ria Sinulingga ) yaitu tanah yang saya beliadalah tanahnya yang berdasarkan Alas hak tahun 2005No.592/1001KB/05 dan sah secara hukum dan tidak dapat di batalkan.Tolong Hakim teliti, cermati dan lihat apaapa saja yang menjadi buktidari si penggugat mengenai ke absahan surat hibahnya di tahun 2004dan 2005.
Mohon kepada yang terhormat MajelisHakim yang Mulia, memeriksa mengadili dan memberikan putusan yangberbunyi sebagai berikut :Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tidakberdasarkan fakta yang jelas (kabur)Saya tergugat Il memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta kepadapenggugat surat Asli Hibah dan Khusus yang dijadikan si penggugat sebagaidasar gugatannya untuk diperiksa dan teliti ke absahan nya surat
26 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya sepanjang pihak lain dapatmembuktikan ketidak absahan akta otentik tersebut maka sifat dari aktatersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian keluar yang otomatiskesempurnaan akta tersebut menjadi tidak sempurna.
531 — 412 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal initerutama karena Pemohon Peninjauankembali kehilangan hak atas uangpembayaran pengembalian deposito sebesar Rp.45.000.000.000, yang telahdilakukan, dan ketidak absahan akta notariil (otentik) sebagai bukti palinghakiki dalam sistem hukum (acara di Negara Republik Indonesia ;ALASAN KETIGA :1.Bahwa majelis hakim tingkat kasasi juga telah melakukan kekhilafan dan ataukekeliruan yang nyata karena menarik kesimpulan sematamata hanyaberdasarkan dalildalil kasasi dari Termohon Peninjauankembali, tanpa
201 — 75
pariwisata hotelShangriLa tidak ada nama dan tanda tangan ketua serikatpekerja ;36e Saksi pernah dengar tentang surat pencatatan serikat pekerja pariwisatahotel ShangriLa telahe Saksi pernah mendengar bahwa Perjanjian Kerja Bersama pernahdisepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja tetapi saksi tidak tahupointpoint mana yang sudah disepakatiTEIS@DUT j=22 nese ne nnseeeeeesnnnsemeeneee Sedangkan yang masih belum disepakati adalah tentang jaminan kesehatane Saksi pernah mendengar tentang ketidak absahan
145 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila ternyataAkta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih dipertanyakankeaslian, ke absahan serta keakuratannya, maka kepada siapa lagi pihakyang memiliki itikad baik dalam hal ini pembeli dapat mempercayakanproses peralihan hak serta pembuatan akta otentik...!!!Bahwa Unsurunsur dari Perbuatan yang Melawan Hukum :1. Perbuatan yang Melawan Hukum;2. Harus ada Kesalahan;3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;4.
Terbanding/Penggugat : PT. Sinergi Mitra Investama Diwakili Oleh : Dr. H. Moh. Ma ruf, S.H., M. H., dkk
Turut Terbanding/Tergugat III : PT Batubara Indonesia Persada PT BIP
Turut Terbanding/Tergugat II : David Ivan Sidharta
180 — 38
Bahwa suratkuasa adalah menjadi pintu utama untuk memasuki proses beracara dipengadilan maka ketidak absahan surat kuasa khusus mempunyaiimplikasi hukum yaitu tidak dapatnya dilanjutkan pemeriksaan padapokok perkara di pengadilan.Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT.BJMg.
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.5 Tahun 2004, maka bolehlah TergugatKasasimendalihkan ketidak absahan dalildalil Memori Kasasi dari PenggugatPenggugat Kasasiin casu ;o Bahwa dengan demikian jelaslah terbukti ( bewezen ) dalihdalihTergugatKasasi tidak cukup beralasan (ongegrond) untuk membantahkeabsahan dalildalil PenggugatPenggugat Kasasi yang mengutip(citeren) pasalpasal dari kedua undangundang tersebut diatas dalamMemori Kasasi in casu, dalin mana secara hukum tidak berharga (nietrechtsgeldig) dan perquod, patut dikesampingkan
53 — 14
Tidak ada sangkut pautnya apabilagugatan didalilkan tentang keterangan tidak absahan turut tergugat II yang berstatus TNI,lalu dikemudian hari terbit SK Panglima TNI bahwa yang bersangkutan menerima hakpensiun dan dinyatakan tidak sah SK Panglima yang berlaku suruttersebut ; ;e Bahwa sepengetahuan saksi apabila ada sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh MenteriDalam Negeri dan bersangkut paut dengan pasal 1365 KUH Pdt.