Ditemukan 598 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : siek seuk sedek spek steek seke seok stek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 13-12-2007 — Upload : 03-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424PK/PDT/2007
Tanggal 13 Desember 2007 — PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ; PT. KALTIM PRIMA COAL ; RIO TINTO plc ; BP pIc ; PACIFIC RESOURCES INVESTMENTS LIMITED ; SANGATTA HOLDINGS LIMITED ; BP INTERNATIONAL LIMITED ; KALIMANTAN COAL LIMITED ; PT. BUMI RESOURCES TBK ; H. MAHYUDIN, ST, MM ; PURNOMO YUSGIANTORO ; DJOKO DARMONO ; SIMON F. SEMBIRING ; DOROJATUN KUNTJOROJAKTI ; ABURIZAL BAKRIE
230 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • It would be a simplematter for ICSID to seek confirmation from the Government of theRepublic of Indonesia of the two points mentioned. In relation to theKaltim Prima Coal Contract of Work, the Government of the Republicof Indonesia is formally represented by the Minister of Energy andMineral Resources.On that basis alone, the request is manifestly outside the jurisdictionof ICSID..
Pengadilan PA DEPOK
Register : 25-04-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 15-05-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 1597/Pdt.G/2019/PA.Dpk
Tanggal 14 Nopember 2019 —
49 — 37
  • Bahwa berdasarkan Blacks Law Dictionaryeight edition, yang dimaksud dengan Legal Standing atau Standing to Sue adalah apartys right to make a legal claim or seek judicial enforcement ofa duty or right.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2103 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANEKA INTIPERSADA
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anggota (catatan: untuk EU) barang dan jasayang serupa menanggung beban yang sama, terlepas daripanjangnya proses produksi dan mata rantai distribusi;(30) Untuk memelihara kenetralan dari PPN, tarif yangdikenakan oleh Negara Anggota harus sedemikian rupasehingga memungkinkan, sebagai aturan umum, untukmendapatkan pengkreditan dari PPN yang dikenakan padatahap sebelumnya;bahwa dalam Generally Accepted Principles of Tax Policy toVAT: the Ottawa Taxation Framework Conditions dinyatakan:Taxation should seek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-09-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 767 B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
62 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini juga didasari pada suatu pandangan hukum dibidang perpajakan yang berlaku dewasa ini di berbagai negara di antaranya(OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration).The concept of protection of taxpayers rights is a function of the broader notionof human rights Human rights seek to protectindividuals especially against theexercise of public power. Taxation, on the other hand, is arguably the mostvisible, persistent and almost universal interference with ownership.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-03-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/Pdt/2015
Tanggal 24 Maret 2015 — H. SYAMSURI AF VS MASRAN JASID, DKK
80 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (The concept ofstanding relates to the right of a party to make a legal claim or seek judicialenforcement of a duty or right);1.4..1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pelawan Sebagaimana DiuraikanDalam surat gugatan perlawanan Pelawan Tidak Jelas Atau KaburHalaman 13 dari 63 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-02-2012 — Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277 PK/PDT/2011
Tanggal 28 Februari 2012 — KAWIDJAJA HENRICUS ANG, VS PT. PERKEBUNAN CIKEMBANG RAYA, dkk
65 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • milik, dilakukan oleh seorang yang berhakberbuat bebas terhadap kebendaan itu";Bahwa selain dalam KUHPerdata, terminologi hukum dari "itikadbaik" (good faith) dapat dilihat di Blacks Law Dictionary, SeventhEdition, tahun 1999, dimana disebutkan :Good faith, a state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose,(2) faithfulness to ones'duty or obligation, (3) observance of reasonablecommercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4)absence of intent to defraud or to seek
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 19-08-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 370/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 26 April 2016 — SIEK YB TIRTO SOESENO GUNAWAN, Direktur PT. BINTANG SAMUDRA UTAMA
159 — 147
  • Surat Panggilan Nomor:S.Pgl/3994/II/2014/Ditreskrimum tertanggal 3 Maret2014 yang ditujukan pada SEEK YB TIRTOSOESENO;. Surat Ketetapan Nomor:Him. 38 Pts.Perk. No.370/Pdt.G/2015/PN.Jkt.PstBukti P13aBukti P13bBukti P14aBukti P14bBukti P14cBukti P14dBukti P14eBukti P14fBukti P15aBukti P15bBukti P16Bukti P17aBukti P17bS.Tap/951/X1V/2014/Ditreskrimum tanggal 5Desember 2014 tentang Penghentian Penyidikanoleh Polda Metro jaya; dan3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 12-12-2008 — Putus : 11-08-2009 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1500/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Agustus 2009 —
155 — 68
  • halal, 7 mengenai kata sepakat dan kecakapan disebut syarat subjektif sedangkan :hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan artinya 2sebelum ada pembatalan perjanjian itu tetap sah, apabila syarat objektive atidak terpenuhi maka peljaniian tersebut sejak semula tidak melahirkanperikatan atau: batal demi hukum. sehingga tidak eee dituntut pelaksanaannya dimuka hakim ; Bahwa batal. demi hukum artinya . seek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 266/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PREMIER DISTRIBUTION
112 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • This price(the resale price) is then reduced by an appropriate grossmargin on this price (the "resale price margin') representingthe amount out of which the reseller would seek to cover itsselling and other operating expenses and, in the light of thefunctions performed (taking into account assets used andrisks assumed), make an appropriate profit What is left aftersubtracting the gross margin can be regarded, afteradjustment for other costs associated with the purchase ofthe product (e.g. customs
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-07-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 218/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 24 Juli 2018 — PT. JASA MARGA PERSERO Tbk lawan KASAN BASRI bin H. IRSAD
291 — 158
  • terhormatagar dapat mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat denganmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietonvankelijke verklaard) karena telah lewat waktu pengajuangugatan/daluwarsa ;PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUKMENGAJUKAN GUGATAN (PERSONA STANDI IN JUDICIO)KARENA TANAH OBJEK SENGKETA BUKAN MILIK PENGGUGAT(EXCEPTIO DOMINI)1Bahwa berdasarkan Black's Law Dictionaryeight edition, yangdimaksud dengan Legal Standing atau Standing to Sue adalah aparty's nght to make a legal claim or seek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 01-09-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 1 September 2016 — PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
382 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 42 PK/Pdt.SusKPPU/2016tujuan untuk meningkatkan kuntungan;Dalam EC Competition Law Ch II Cartels and Oligopoly, hal.771 dijelaskan sebagai berikut:"Firms operating in an industry where there is not one but anumber of producers may seek to achieve the economic effectof monopoly, realizing that this may increase their profitability.At one end of the spectrum, undertakings may decide tomerge their business.
    Oleh karena itu, satusatunyaalasan yang masuk akal (rational motive) untukmelakukan praktek antipersaingan, termasukpersekongkolan tender, adalah dengan tujuan untukmeningkatkan keuntungan;Dalam EC Competition Law Ch 11 Cartels andOligopoly, hal. 771 dijelaskan sebagai berikut:Firms operating in an industry where there is not onebut a number of producers may seek to achieve theeconomic effect of monopoly, realizing that this mayincrease their profitability.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 15-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
400 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini juga didasari pada suatupandangan hukum di bidang perpajakan yang berlaku dewasa ini diberbagai negara di antaranya (OECD Committee of Fiscal Affairs Forumon Tax Administration).The concept of protection of taxpayers rights is a function of the broadernotion of human rights Human rights seek to protectindividuals especiallyagainst the exercise of public power. Taxation, on the other hand, isarguably the most visible, persistent and almost universal interference withownership.
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-11-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN SELONG Nomor 103 /Pdt.G/2018 /PN Sel
Tanggal 15 Mei 2019 — - SARAPUDIN, dk melawan KAMARUDDIN, dkk
102 — 64
  • Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagaipemenang;Dalam Black Law Dictionary yang dimaksud dengan Good Faith adalah: Astate of mind consisting in (1) honeystay in believe or purposes. (2) faithfulnessto ones duty or obligation (3) observance of reasonable commercial standardsof fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud orto seek unconscionable advantangeSelanjutnya Pasal 548 KUHperdata menyatakan:tlaptiap kedudukan berkuasa yang beriktikad
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-04-2016 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
83 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Human rights seek to protect individualsespecially against the exercise of public power. Taxation, on the otherhand, is arguably the most visible, persistent and almost universalinterference with ownership.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-01-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 B/PK/PJK/2016
Tanggal 3 Mei 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
69 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 90/B/PK/PJK/2016meletakkan kepastian hukum yang pada suatu pandangan hukum di bidangperpajakan yang berlaku dewasa ini di berbagai negara di antaranya (OECDCommittee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration).The concept of protection of taxpayers rights is a function of the broadernotion of human rights Human rights seek to protectindividuals especiallyagainst the exercise of public power.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-01-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 B/PK/PJK/2016
Tanggal 3 Mei 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
75 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini juga didasari pada suatupandangan hukum di bidang perpajakan yang berlaku dewasa ini diberbagai negara di antaranya (OECD Committee of Fiscal Affairs Forumon Tax Administration).The concept of protection of taxpayers'rights is a function of the broadernotion of human rights Human rights seek to protectindividuals especiallyagainst the exercise of public power. Taxation, on the other hand, isarguably the most visible, persistent and almost universal interference withownership.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 02-09-2013 — Putus : 22-07-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 153/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 22 Juli 2014 — PT. GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA >< PT. PERTAMINA HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI,
270 — 137
  • PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN LEGALITASSEBAGAI PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN(PERSONA STANDI IN JUDICIO);Penvebutan Subiek Penggugat Yang Salah Secara Hukum DalamMengaiukan GugatanBahwa berdasarkan Blacks Law Dictionaryeight edition, yangdimaksud dengan Legal Standing atau Standing to Sue adalaha partys right to make a legal claim or seek judicialenforcement of a duty or right.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-04-2013 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 Oktober 2014 — S U N O T O,dk lawan ZUKRIANSYAH, dkk
134 — 77
  • Karena itu Tergugat Ill menurutketentuan hukum perikatan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.Dalam Blacks Law Dictionary yang dimaksud itikad baik atau good faithadalah: A state of mind consisting in (1). honesty in belief or purposes(2). faithfulness to ones duty or obligation (3). observance of reasonablecommercial standards of fair dealing in agiven trade or business, or (4).absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.43Prof. R.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-07-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 218/PID.SUS/2019/PT SMG
Tanggal 26 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Eko Hertanto S.H
Terbanding/Terdakwa : ROHMAN Alias KOMENG Bin SAIDI
46 — 58
  • terhormatagar dapat mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat denganmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietonvankelijke verklaard) karena telah lewat waktu pengajuangugatan/daluwarsa ;PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUKMENGAJUKAN GUGATAN (PERSONA STANDI IN JUDICIO)KARENA TANAH OBJEK SENGKETA BUKAN MILIK PENGGUGAT(EXCEPTIO DOMINI1.Bahwa berdasarkan Blacks Law Dictionaryeight edition, yangdimaksud dengan Legal Standing atau Standing to Sue adalah apartys right to make a legal claim or seek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SN it JL Pasal 26 ayat (4) UU KUP: eeeKP Non ae Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Te Seek ; ee ersurat ketetapan pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, aoer Jabatan WAJIB PAJAK yang bersangkutan harus dapat Pembuktian MEMBURKTIKAN KETIDAKBENARANKETETAPAN PAJAK tersebut DIP Halaman 9 dari 100 Halaman Putusan Nomor 434 /B/PK/PJK/2015 bahwa berdasarkan penjelasan di atas, salah satu penyebab diterbitkannyaSKP Jabatan yang beban pembuktian atas SKP tersebut