Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
182 — 797 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RONNY BUDIMAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) menetapkan spesifikasi tekhnis barang dan Harga Perkiraan Sendiri(HPS) yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan pada RSUD M WMaramis dengan nilai HPS sebesar Rp8.910.893.000,00 (delapan miliarsembilan ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)yang didasarkan pada data dan informasi berupa spesifikasi tekhnis, gambarserta harga alatalat kesehatan dari hasil kerja tahap penyusunanperencanaan anggaran di bulan Maret 2013
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-10-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
RADITYO, SH
Terdakwa:
FIFIN LESTARI
188 — 102
  • Manggeasi, Dompu, 22-8-2016 yang menerima Muhammad Adam;
  • 1 ( satu ) lembar kwitansi terima dari bendahara, uang sejumlah Rp. 10.050.000, untuk pembayaran pembelian pasir hodo 9m3 x 320.000, batu klai / alam 12m3 x 170.000 dan untuk pelunasan hak pekerjaan SPAL 41 M Dusun Manggeasi, Dompu 13-8-2016 yang menerima uang MUHAMMAD ADAM;
  • Keputusan kepala Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Nomor : 015/Pem/213/IX/2016, Tentang Pengurus Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 92/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 25 Nopember 2013 — PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO
59 — 11
  • tanggal 22 Mei 2013.61wonn Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 JoPasal 18 Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA Bahwa ia Terdakwa PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO selaku PegawaiNegeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis
    menyalahgunakankekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut := Bahwa Terdakwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa TengahNomor : 821.2 / 21161 / 1986 tanggal 31 Januari 1986, yang kemudian sejaktahun 2009 ditugaskan sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum
Putus : 16-12-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 34 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 16 Desember 2015 — Drs.H.FAHMI SABERI, M.AP Bin SABERI.
113 — 13
  • Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatan dan3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban Pengeluaran PelaksanaanKegiatan. Bahwa tugas pokok saksi selaku Pejabat Tekhnis Kegiatan sesuai dengan sesuaidengan Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten TapinNo.175/17/SK/set.DPRDTPN/2012/ Tentang Penunjukan Pelaksana TekhisKegiatan Penyediaan barang dan Jasa pada tahun anggaran 2012, dalam bidangperjalanan dinas adalah sebagai berikut :a.
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 12-08-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn
Tanggal 12 Agustus 2015 —
67 — 129
  • Nias Selatan tahunanggaran 2012, kemudian BPK (badan Pengelolah Keuangan) dankekayaan daerah Kabupaten Nias Selatan, Perubahan APBD NiasSelatan tahun anggaran 2012, ada surat permohonan Kepala DinasPertanian dan Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten NiasSelatan ada surat perintah tugas No. 16 tahun 2012;Bahwa semua dokumen ahli terima dari penyidik ;Bahwa untuk melakukan audit kami ada tim ahli sebagai ketua panitia,kemudian ada anggota tim namanya Andre Pradikto, kemudian adapengendali tekhnis
    pihak ketiga ;Bahwa memang suatu keharusan menurut peraturan perundangundangan memang harus ada SK itu tadi, kapasitas kepala daerah ituPutusan No. 116/Pid.SusTPK/2014/PNMdn, hal. 105 dari 172 hal.tadi sekedar hanya membantu setelah di limpahkan wewenang itumaka tanggung jawabnya hanya sekedar menerbitkan SK itu tadi,kecuali wakil kepala daerah itu atas inisiatif sendiri meng SK kansendiri itu salah ;Bahwa bergeser pelimpahan tanggung jawab itu sesuai yangdisebutkan didalam SK itu tadi, secara tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/ Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bdg
Tanggal 30 Maret 2015 — TATA SUPARTA Bin ENDANG SUKRIYADI
68 — 13
  • Bumi Indah dengan nilai penawaran Rp. 455.969.000,00Bahwa namanama peserta lelang yang memenuhi syaratsyaratadministrasi, syarat tekhnis, dan berapaharga penawaran yang diajukanpara peserta lelang adalah :Kecamatan Bale Endah :e CV. Cipta Mandiri.e CV. Karya Trista Asri.e Bugel Aktifa jaya.Kecamatan Soreang :e CV. Cipta Mandiri.e CV. Karya Trista Asri.e CV. Harta Jaya.Kecamatan Pangalengan :e CV.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 12-11-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 2 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ANDI HERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos
137 — 75
  • Konawe Utara serta beberapaKepala SKPD pada instansi tekhnis yang terkait;Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah anggaran pengadaan tanahtahun 2015 terlaksana sesuai dengan jumlah anggaran atau tidak;Bahwa saksi mengatakan tidak benar keterangan dari terdakwa pada berita acarapemeriksaan penyidik pada point 15, yang mengatakan bahwa Terdakwa padatanggal 3 Februari 2015 pernah menyerahkan dana kepada saksi sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Bahwa pada tahun 2015 ketika kegiatan pengadaan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 26 Oktober 2015 — BUDHI SETYAWAN;
109 — 37
  • Pos Indonesia(PERSERO), dan juga berdasarkan Surat Nomor : 346/Teknologi/0712tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Budhi Setyawan selaku SVPTeknologi Informasi Terdakwa ditunjuk sebagai Penanggungjawab SatuanTugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tahun2013.Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2013, diadakan lelang ke IV denganmengundang enam perusahaan yang LULUS evaluasi Tekhnis pada proseslelang ke III dan melakukan aanwijzing, dengan perusahaan yang diundanghadir
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 2/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II SULAWESI TENGGARA
Terbanding/Penggugat I : SONNY JIE
Terbanding/Penggugat II : EDDY CHANDRA
Terbanding/Penggugat V : Silvia Chandra
Terbanding/Penggugat VI : Katrina Maito
Turut Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Turut Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK SIH Wiryadi dan Rekan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Turut Terbanding/Tergugat V : Kantor Jasa Penilai Publik SIH Wiryadi & Rekan
114 — 54
  • memperhitungkan dan mendeskripsikan kerugian Non Fisik meliputibiaya transaksi yang terdiri dari biaya pindah, biaya pengosongan, biayaBPHTB dana biaya PPAT, masa tunggu, solatium, kerusakan fisik lainnya danfactor lainnya, kerugian/premi lainnya dikarenakan atribut knusus, meskipunnilai yang muncul bersifat Tunggal include dengan nilai fisik tanah danbangunan milik Para Penggugat.Dengan tidak dirinci nilai ganti kerugian non fisik bukan berarti non fisik tidakdinilai, tetapi hal tersebut hanya masalah tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2015 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
317 — 210
  • ., M.Hdipersidangan menyatakan bahwa benar keputusan objek sengketa termasukdalam ketentuan pasal 2 hurup d Undangundang Peradilan Tata Usaha Negaraakan tetapi ketentuan tersebut secara tekhnis drafting dirumus secara tidak telitidan tidak tegas dan menimbulkan banyak penafsiran dalam implementasinyakarena yang termasuk dalam sistim peradilan pidana adalah proses penegakanhukum dari saat ditetapbkan sebagai tersangka sampai dengan penjatuhan vonispidana yang berkekuatan hukum tetap sedangkan setelah
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata Tanah
Register : 15-03-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 91/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : ANDI TJORA
Pembanding/Penggugat II : Hj. SITTI DARNA
Pembanding/Penggugat III : MUH. ARMI, SH, M.Si
Terbanding/Tergugat I : YUSUF MUKHTAR
Terbanding/Tergugat II : TANGSA
Terbanding/Tergugat III : MAIMUNAH
Terbanding/Tergugat IV : AMIRUDDIN
Terbanding/Tergugat V : BABA Alias ROSDIANA
Terbanding/Tergugat VI : LISA
Terbanding/Tergugat VII : SARA
Terbanding/Tergugat VIII : SUMARNI
Terbanding/Tergugat IX : BORAK
Terbanding/Tergugat X : Dra. RAHMINI
46 — 31
  • .; Keberatan /Alasan Banding Kelima beeeeeaeeeees Bahwa Judex Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.2/Pdt.G/2018/Pn.Enr tertanggal 6 september 2018 telah amat salah dan kelirudalam menilai, memahami, dan memaknai pedoman tekhnis Administrasi danTekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Knusus Mahkamah Agung RepublikIndonesia seperti yang tertuang pada Halaman lima puluh Ill huruf F tentangKuasa / Wakil Kuasa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 September 2016 — Agustinus Yudi Riberu
86 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melalui Surat Nomor046/CV.TB/VIIV2014 untuk melakukan penyesuaian/perubahan volumepekerjaan tambah/kurang (CCO) dalam Pembangunan Gedung TerminalReo yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan, kemudian saksiKanisius Jani, S.lo selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakonuntuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KonsultanPengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CVDesakon dan Kontraktor Pelaksana, dan dituangkan dalam Berita AcaraPembahasan Kajian Tekhnis
    melalui Surat Nomor046/CV.TB/VIIV2014 untuk melakukan penyesuaian/Perubahan VolumePekerjaan tambah/kurang (CCO) dalam Pembangunan Gedung TerminalReo yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan, kemudian saksiKanisius Jani, S.lp selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakonuntuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KonsultanPengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CVDesakon dan Kontraktor pelaksana, dan dituangkan dalam Berita AcaraPembahasan Kajian Tekhnis
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 41/PID.SUS-TPK/2015/PN.Pal
Tanggal 1 September 2015 — HAMKA, S.Pd
50 — 14
  • ANWAR, ST sebagai Tim Perencana.Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pengawas atau tenaga tekhnis untukkegiatan pelaksanaan program pengembangan daerah 3T di SMA Negeri Paleleh.Bahwa benar tugas saksi dan lelaki MOH.
    negosiasi penawaran harga karenasetelahmengajukan penawaran dan Rencana Anggaran Biaya yang saksi masukan melalui emailkemudian muncul surat perintah kerja (SPK)/Surat Permtah Mulai Kerja yang tertandatanganlangsung oleh terdakwa HAMKA, S.Pd selaku kepala sekolah.Bahwa benar saksi melakukan penawaran langsung kepada terdakwa HAMKA, S.Pd selakukepala sekolah, karena sepengetahuan saksi bahwa terdakwa HAMKA, S.Pd yang merupakankepala sekolah selaku penanggungjawab kegiatan.Bahwa benar spesifikasi tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — SYARIF HIDAYAT, SE Alias SYARIF HIDAYAT Alias SYARIF KENTUNG
91 — 67
  • . = Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). = Buku J, Buku II dan Buku HI Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatanJalan Badami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku I DPA SKPD). = Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan DaerahKabupaten
    Karawang Tahun Anggaran2010 tanggal 28 Januari 2010.SK Bupati Karawang No. : 903/Kep.661Huk/2010 tentang Penetapan Kembali Pejabat KuasaPengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Bina Marga dan Pengairan KabupatenKarawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 18 Oktober 2010.Surat Keputusan Bupati Karawang No. : 910/ Kep.608Huk/2009 tentang Standar Satuan HargaBarang dan Jasa dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2010.Harga Perkiraan Sendiri Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang Tahun 2010.Buku Bimbingan Tekhnis
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2013 — Putus : 30-06-2009 — Upload : 13-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 132/Pid.B/2009/PN.BLT
Tanggal 30 Juni 2009 — IR. H. MOCH. IQBAL bin SLAMET KURDI ;
131 — 101
  • peran serta perempuan) ;24Serta Pimpro ( Suparman, S.Sos. ) yang ditunjuk dengan SK Bupati Blitar No.281/2003 tanggal 20 Mei 2003 untuk proyek P2MPD dan No. 174/2003 tanggal 4 April2003 untuk proyek P3DK mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Melakukan tugas administrasi proyek dan bertanggung jawab ataspenggunaannya dikeluarkan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedumP2MPD dan peraturan lain yang relevan ;e Dengan bantuan Konsultan Management Daerah melakukan verifikasi terhadaprencana tekhnis
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 18-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 14/PID.TPK/2017/PT SMR
Tanggal 10 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : FATONI HATAM, SH, MH.
Terbanding/Terdakwa : AIDIL FITRI, SH.
135 — 66
  • SelakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Koni berdasarkan Keputusan Ketua UmumKoni Kota Samarinda Nomor : SKEP011/KONISMD/VII/2014 tentang PenetapanHal.62dari 83 hal. Put. No. 14/PID.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 28-02-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
HARIMANSYAH
Tergugat:
1.PERSEROAN TERBATAS TRUBAINDO COAL MINING
2.ANDREAS SUAN.D.
3.NEDI
4.ALMANTO, S.H
5.PEMERINTAH KAMPUNG BESIQ
122 — 63
  • positapositatersebut diatas, PENGGUGAT sungguh yakin dan memiliki alasan yang kuatberdasarkan fakta dan pristwa hukum yang tidak dapat dibatahkebenarannya untuk meminta pertanggungjawaban TERGUGAT yangdengan melawan hukum telah melakukan serangkaian perbuatan dan/atautindakan yang dengan sengaja bermaksud untuk menghilangkan hakkeperdataan PENGGUGAT atas lahan kelola seluas 100 ha yang olehTERGUGAT dilakukan pembayaran kepada pihak lain (TERGUGAT 11,TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) yang dibantu secara tekhnis
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 20 Maret 2014 — Ir. RAHANSI Bin Suludin
59 — 11
  • Paiman karena kelompoktani mereka yang layak untuk mendapat proyek tersebut;Bahwa untuk lahan tersebut tidak mesti ada sertipikat, asal adapengelola lahan tersebut;Bahwa untuk pengelolaan lahan tersebut ada Tim Pendamping,yaitu Tim Tekhnis;Bahwa saksi tidak tahu lagi untuk pengajuan tahap keduapencairan yang 100%;Bahwa menurut peraturan menteri kehutanan untuk proyek inibersifat swakelola;Bahwa sebelum proyek dilaksanakan ada dilakukan survey olehUniversitas Jambi;Bahwa saksi tahu ada tandatangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-10-2015 — Upload : 02-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1272 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 5 Oktober 2015 — TONGGUNG NAPITUPULU
103 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • effisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*.b) Pasal 12 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut, Hemat, Tidak mewah, Effisien, dan sesuai dengan kebutuhan tekhnis
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-09-2011 — Upload : 05-03-2012
Putusan PN KETAPANG Nomor 48/Pid.B/2011/PN. KTP
Tanggal 12 September 2011 — HERRY SUHARDIANSYAH, AMd Bin A.R SAMSUDIN
149 — 35
  • Tekhnik, namunterdakwa mengatakan bahwa dana Tahap I = (pertama)tersebut sudah habis dibagikan untuk desa desalainnya, kemudian terdakwa meminta kepada saksi untukmenunda pencairan dana Tahap I (pertama) di DesaLegong tersebut ;Bahwa pencairan dana yang dilakukan~ oleh terdakwatersebut sudah diketahui UPK Kecamatan, sedangkanpencairan dana PNPM.MP untuk Pembangunan PenampunganAir Bersih di Dusun Kreka Desa Legong yang dilakukanoleh terdakwa selaku Fasilitator Tekhnik tidak sesuaidengan Petunjuk Tekhnis