Ditemukan 1377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peceren preferred preference preseden preferensi preheten
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 22-11-2012 — Upload : 27-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,yang diwakili oleh Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., 2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH terhadap MICHAEL MI POHAN, SH, KAIRIL POLOAN, SH.MH dan PUGUH WIRAWAN, SH.MHum, selaku TIM KURATOR PT. SKYCAMPING INDONESIA (dalam pailit) dan 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG, 2. YAYASAN BURUH MEMBANGUN INDONESIA
230 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/K/N/2007tertanggal 13 Juli 2007 pada halaman 5 alinea 2 dan 3 = yaitu:YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG KEDUDUKAN BURUH BERADADI BAWAH KREDITUR SEPARATIS Judex Facti Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkanhukum atau melanggar hukum yang berlaku sebab hak karyawankedudukannya sebagai Kreditur preferen yang berada di bawah KrediturSeparatis yaitu Kreditur yang mempunyai hak yang didahulukan sesuaidimaksud
    Dalam Pertimbangannya HakimKasasi menyatakan bahwa hak karyawan sebagai keditur preferen beradadibawah kreditur separatis, Untuk lebih jelasnya kami kutip dari alinea 2dan 3 halaman 5 Putusan Kasasi sebagai berikut:Judex facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukumyang berlaku sebab hak karyawan kedudukannya sebagai kreditur preferen yang berada di bawah kreditur separatis yaitu kreditur yang mempunyai hakyang didahulukan
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum
Register : 06-09-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 166/Pid.B/2019/PN Mkd
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Totok Alim Prawiro W., SH
Terdakwa:
SULISTIYONO Alias KECUT Bin TEGUH
100 — 22
  • Bahwa Penerima fidusia mempunyai hak preferen danberpindahnya kepemilikan benda dari pemberi fidusia kepenerima fidusiasetelah terbitnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU RINo. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka jika terjadipermasalahan hukum tidak bisa dilaksanakan eksekusi karenapengalihan kepemilikan hak dari pemberi fidusia ke penerima fidusiabelum terjadi dan untuk barang jaminan masih milik si pemberi fidusia.
    Bahwa Penerima fidusia mempunyai hak preferen dan berpindahnyakepemilikan benda dari pemberi fidusia kepenerima fidusia setelah terbitnyajaminan fidusia diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU RI No. 42 tahun 1999tentang Jaminan Fidusia, maka jika terjadi permasalahan hukum tidak bisadilaksanakan eksekusi karena pengalihan kepemilikan hak dari pemberifidusia ke penerima fidusia belum terjadi dan untuk barang jaminan masihmilik Si pemberi fidusia.
Pengadilan PN AMURANG Perdata
Putus : 06-03-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN AMURANG Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.AMG
Tanggal 6 Maret 2014 — SANTY M. ROBOT vs PT BANK DANAMON INDONESIA,Tbk Cq BANK DANAMON UNIT PS AMURANG
34 — 25
  • September 2011 oleh Notaris Kabupaten Minahasa SelatanGEIBY ANGRAWIDJAJA SH.M.Kn di Amurang ;Dengan kekuatan pembuktian berupa groses akta yang memiliki hakhak preferen atau hak yang didahulukan kepada Tergugat sebagaipihak yang beritikad baik te goeder trouw yang telah memberikanfasilitas kredit kepada Penggugat selaku debitur sehingga karenanyasecara hukum Tergugat harus dilindungi dan atau didahulukan hakhak dan kepentingannya ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 22-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/Pdt/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — 1. PUDJIYO, DK VS 1. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, DK
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 371 K/Pdt/2014telah dibebani hak tanggungan maka telah memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen kepada Tergugat I sebagai Kreditur yang beritikadbaik yang telah memberikan kredit kepada Penggugat I selaku Debitur dengansepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat II selaku istrinya sehingga karenasecara hukum Tergugat I harus dilindungi dan atau didahulukan hakhak dankepentingannya;2.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 64/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 31 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : GUSNIATI
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk KCP Marelan
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
34 — 23
  • melaluilelang umum oleh pejabat yang berwewenang yang ditunjukNegara RI, namun karena Penggugat yang telah melakukanperbuatan Wanprestasi/ingkarjanji dengan dibuktikan denganSurat peringatansuratperingatan yang ditujukan kepadaPenggugat, namun tidak ditangapi dengan itikad yang baik sertatidak membantahnya maka patut Penggugat telah melakukanWanprestasi;Berdasarkan Undangundang nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitandengan tanah, maka Tergugat diberikan hak preferen
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 10-09-2015 — Putus : 23-10-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 23 Oktober 2015 — PT. Bahana Selaras Alam >< PT. Dharma Rosadi International
674 — 495
  • duaatau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatun waktu dan dapatditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun ataspermohonan satu atau lebih krediturnya;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan : "Yang dimaksudKreditur dalam ayat ini adalah baik Kreditur Konkuren, Kreditur Separatis maupun Kreditur Preferen
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 06-02-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 09-06-2020
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sidrap
Tanggal 8 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 7
  • Sidrappada tahun 2016 bahwa pemegang hak tanggungan sebagai kreditur,Preferen adalah Bank, maka gugatan harta bersama tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelsi Hakim berpendapat gugatan Penggugat terkait dengan pada positaangka 4 dan petitum angka VI berupa pengembalian gelang emas 9 gramyang dijaminkan di Pegadaian Dongi, Desa Dongi dinyatakan tidak dapatditerima Niet onvankljjke (NO);2.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 21-03-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 165/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 15 April 2019 — Pembanding/Penggugat I : SANTOSO SUGENG RAHARJO,DRS Diwakili Oleh : Endra SH MH
Pembanding/Penggugat II : AGUSTRI HIDAYATI,SE Diwakili Oleh : Endra SH MH
Terbanding/Tergugat I : P.T. Bank Mayapada International, Tbk, MMU Ps. Induk Sukoharjo
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kantor Wilayah IX Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Sukoharjo
72 — 54
  • Bahwa berdasarkan posita gugatan angka 5 dan 6 tersebut di atas didalam kenyataan perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat yangdilakukan pada tanggal 12 April 2016 dan Para Penggugat tidak pernahdatang kedua kalinya menghadap kepada Tergugat I, dengan demikianPengikatan Hak Tanggungan cacat hukum, sehingga pinjaman ParaPenggugat menjadi pinjaman konkuren bukan preferen lagi;8.
Pengadilan PN BATANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-03-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN BATANG Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Btg
Tanggal 20 September 2017 — CAHYONO AB, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M e l a w a n : Direksi PT Bank BTPN Tbk di Jakarta Cq Pimpinan PT Bank BTPN Tbk – MUR Cabang Batang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
99 — 7
  • Hakim berpendapat bahwapelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan tahapan dan syarat19syarat yang ditentukan dalam peraturan menteri keuangan tersebut, oleh karenanyapelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasar dansah menurut hukum ;Menimbang, bahwa dengan diterbitnya Sertifikat Hak Tanggungan (vide bukti T11, T12 dan T15) terhadap jaminan sumber perkara a quo, maka jaminan tersebut telahmempunyai kekuatan pembuktian karena groses akta memiliki hak hak preferen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Permohonan
Putus : 19-10-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2277 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — FERI HARIANTO VS LINA HARJONO, dkk.
137 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2277 K/Pdt/2017secara yuridis adalah pemegang hak preferen atas objek hak jaminan;Dengan demikian dapat diperkenankan secara yuridis sita persamaan, danhal ini telah jelas Judex Facti telah terdapat kekhilafan ataupun kesalahandalam penerapan hukumnya;11.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 03-01-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 1/Pdt.Plw/2017/PN.Sit
Tanggal 7 September 2017 — - ADI RACHMAN - PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL
82 — 23
  • APHT No. 2298/PJ/APHT/X/201 1tanggal 13 Oktober 2011Bahwa dengan telah dilekatkan hak tanggungan pada objek jaminan, makaTERLAWAN memiliki hak preferen untuk memperoleh pelunasan hutangPELAWAN, jika PELAWAN dikemudian hari teroukti wanpestasi;Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata PELAWAN selaku debitur tidakmelaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran sesuaitanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian kredit;Bahwa upaya persuatif/ kunjungan petugas TERLAWAN kepadaPELAWAN tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3246 K/Pdt/2013
Tanggal 26 Maret 2014 — DWI BIJANTO, dk VS AMINUDIN
51 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ZulfikarSyahputra, karena obyek dijadikan sengketa dibebani Hak Tanggunganyang seharusnya memiliki hak preferen apalagi obyek tersebut telah terjualmelalui lelang yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 6 Undangundang Hak TanggunganNomor 4 tahun 1996;Hal. 13 dari 22 hal.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-08-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 469/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 23 September 2019 — Pembanding/Tergugat : PT DAMAI INDAH KACATIPIS Diwakili Oleh : PARULIAN SITUMORANG AND PARTNERS
Terbanding/Penggugat : PT GAGAS ENERGI INDONESIA
115 — 62
  • Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 2428, Jakarta Pusat, dengan hasil sebagai berikut: Piutang Kreditor Konkuren sejumlah Rp. 445.105.729.906,37 (empatratus empat puluh lima milyar seratus lima juta tujuh ratus dua puluhsembilan ribu sembilan ratus enam koma tiga puluh tujuh sen); Piutang Kreditor Separatis sejumlah Rp. 211.705,080.206,48 (duaratus sebelas milyar tujuh ratus lima juta delapan puluh ribu dua ratusenam koma empat puluh delapan sen); Piutang Kreditor Preferen
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 26-09-2019 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 06-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 963/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 9 Juni 2021 — Penggugat:
I Wayan Darmawan
Tergugat:
1.Pimpinan PT Bank QNB Indonesia Tbk Cabang Bali
2.Ni Luh Sukriningsih
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
97 — 71
  • Penanggungan merupakan suatu persetujuan di mana pihakketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhiperikatan debitur, apabila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.Demikian juga didalam Pasal 1 Angka 1 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas TanahBeserta BendaBenda yang bBerkaitan dengan Tanah HakTanggungan menyatakan, kreditur preferen akan diutamakan ketimbangkreditur lain (konkuren).
    tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal6 UUHT belum dapat dilaksanakan oleh karena belum ada putusanpengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan debituratau Tergugat Il dan Penggugat telah ingkar janji atau wanprestasi danbelum ada peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang terkaitpelaksanaan parate executie obyek hak tanggungan.Bahwa UndangUndang Hak Tanggungan merupakan undangundangkhusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama (Kreditur Preferen
Pengadilan PN MAGELANG Perdata
Register : 29-12-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN MAGELANG Nomor 57/Pdt.Plw/2016/PN Mgg
Tanggal 24 Mei 2017 — ANDI SETIANTO sebagai PELAWAN ; dan P.T. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO ) TBK. PUSAT JAKARTA, CQ. PT. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO ) TBK. SENTRA KREDIT KECIL MAGELANG sebagai TERLAWAN 1 ; Pemerindah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta,Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, Cq. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Sukoharjo sebagai TERLAWAN 2 ; H. MULYADI sebagai TURUT TERLAWAN ;
91 — 8
  • peringkat Il sebesar Rp.175.000.000,(seratus tujuh puluhlima juta rupiah).Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tangungan sebagai mana dimaksud pada JAWABAN angka 4 di atas telah sesuai dengan proseduryang benar berlaku, terbukti dengan tidak adanya blokir atas Sertifikatsehingga dapat di ikat hak Tangungan secara sempurna dan di buktikandengan munculnya sertifikat Hak Tanggungan.Bahwa dengan di bebaninya Hak Tangungan terhadap jaminantersebut pada JAWABAN angka 4 di atas Maka TERLAWAN ;smempunyai Hak Preferen
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 29-10-2012 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 13-08-2013
Putusan PN BREBES Nomor 32/Pdt.G.Vz./2012/PN.Bbs
Tanggal 9 Juli 2013 — SOLIKHIN Bin KANAD (Sebagai Pelawan 1) DAN SAIRAH Binti Almarhum RASTAM ( Pelawan 2)
262 — 96
  • Penetapan KetuaPengadilan Negeri Brebes tersebut cacathukum adalah hal yang tidak berdasar samasekali mengingat Penetapan tersebut masihberupa teguran/Anmaning terhadap ParaPelawan untuk melaksanakan kewajibannyalmembayar hutang kepada Terlawansebagaimana kesepakatan dalam perjanjianperjanjian kredit yang telah disepakatibersama.e Dapat Terlawan sampaikan bahwasanyaadanya upaya hukum kasasi tidak sertamerta menghentikan pelaksanaan FiatSO Sh eccccrcseresesmemaessEksekusi mengingat Terlawan memiliki hak preferen
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-09-2011 — Upload : 11-10-2012
Putusan PN SEMARANG Nomor 77/PDT.G/2011/PN.SMG
Tanggal 20 September 2011 — SRI ENDANG SAYEKTI;AGUNG KUNTARJO LAWAN PT.BANK DANAMON INDONESIA,TBK DSP UNIT PASAR GAYAMSARI SEMARANG
135 — 7
  • .131.250.000, (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh riburupiah) Nomor 692 tertanggal 12 Februari 2009 yang dibuat berdasarkanAkta Pemberian Hak Tanggungan No.530/2008 tertanggal 26 Nopember2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Damar Susilowati Sarjana Hukum,PPAT di Semarang ;sehingga oleh karenanya merupakan suatukebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri atas agunan kreditsenyatanya telah dibebani hak tanggungan yang terhadapnyamemberikan hak didahulukan atau diutamakan "hak preferen
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 25-07-2008 — Putus : 22-04-2009 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
Tanggal 22 April 2009 — PT.INSIGHT INVESMENTS, Dkk >< PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL Tbk, (Dalam Likuidasi), Dkk
686 — 300
  • Perjanjian Perwaliamanatan menentukan C.Dalam proses Likuidasi:Halaman 49.Putusan No.255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.() Sebelum para pemegang Obligasi Subordinasi berhakmenerima pembayaran Jumlah terhutang berdasarkanObligasi Subordinasi maka:C.i. 1 Para Kreditur Preferen pertama tama berhakmenerima pembayaran penuh atas seluruh tagihanpiutangnya sesuai dengan ketentuan undangan yangberlaku;C.i.2. setelah para Kreditur Preferen menerimapembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka parapemegang Hutang
    Dalam hal terjadi Penutupan Usaha, pembagianharta kekayaan Perseroan hasil likuidasi untuk PembayaranJumlah Terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang ObligasiSubordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana tersebutdalam butir c. diobawah ini dan hanya akan dibayarkan setelahHalaman 51.Putusan NO.255/PDT.G/2008/PNJKT.PST.DALAM POKOKdipenuhinya seluruh kewajiban Pembayaran Perseroanterhadap Hutang Senior...4) ' Bahwa selama kreditur preferen dan hutang senior belumdilunasi, maka pemegang hutang junior
    Selama kreditur preferen dan utang senior belumLUNAS, tuntutan utang junior ( Obligasi Subordinasi) masihtertunda.
    tama berhak menerima pembayaran penuh seluruh tagihanutang adalah para pemegang hutang preferen baru kemudian hutangsenior.
    Setelah utang preferen dan utangsenior dilunasi baru muncul hak dari Pemegang Obligasi Subordinasisebagai pemegang hutang junior.
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 04-05-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Jmb
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
PT MANDIRI UTAMA FINANCE CQ. PT MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG JAMBI
Tergugat:
KEJAKSAAN NEGERI JAMBI
Turut Tergugat:
REZA RAHMADI
109 — 26
  • Lebihlanjut parate executie diberikan oleh undangundang kepada PenerimaFidusia untuk melindungi hak Penerima Fidusia sebagai Kreditur yangdidahulukan terhadap Kreditur lainnya (preferen), meskipun Debiturdalam keadaan pailit maupun likuidasi, sebagaimana diatur dalam Pasal27 UU Jaminan Fidusia;Bahwa Penggugat seharusnya tidak menanggung konsekuensi darisegala tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh Pemberi Fidusiadalam kaitan penggunaan Obyek Jaminan Fidusia, termasuk perbuatanmelanggar hukum
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 15-09-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 261/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 15 September 2016 — EKO WINARNO melawan 1. PT. BANK DANAMON Tbk berkedudukan di Jakarta, Cq. BANK DANAMON SIMPAN PINJAM (DSP) Unit Pasar Sidareja, dkk
30 — 22
  • sengketaditetapkan sitajaminan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap ;Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.4008/Bantarsari secara hukum pemegang hak miliknya adalah MarjoSuwiryo, dengan adanya pengikatan penjaminan sebagai obyekjaminan oleh Pelawan terhadap Perjanjian Kredit Nomor000017/PK/03705/0610 tanggal 30 Juni 2010 berikut perubahannyasebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02047/2010 tanggal26 Juli 2010 maka pemegang Hak Tanggungan peringkat adalahTerlawan yang mempunyai hak preferen