Ditemukan 754 data
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;bahwa atas 1 (satu) keputusan yang dibanding diajukan 1 (satu) SuratBanding dengan dilampiri Salinan Keputusan yang dibanding, yang dalamhal ini Surat Banding diajukan oleh
Hijran Safar, SH.
Terdakwa:
La Ode Muhammad Idrus Alias Idrus Bin La Ode Pamoro
59 — 34
tersebut;Telah membaca berkas perkara,Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa,Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umurn,Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa dan PenasehalHukumnyaMenimbang, banwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Unum tertanggal 11 April2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:KESATU ;Primair ;Bahwa terdakwa LA ODE MUHAMMAD IDRUS alias IDRUS Bin LA
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa atas 1 (satu) keputusan yang dibanding diajukan 1 (satu) SuratBanding dengan dilampiri Salinan Keputusan yang dibanding, yang dalamhal ini Surat Banding diajukan oleh
32 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding Nomor KEP1014/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 22Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Terbanding yang Pemohon Banding terimapada tanggal 24 Agustus 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;Landasan Formal1.Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak,Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding Nomor KEP1015/WPuJ.32/BD.06/2011 tanggal 22Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Terbanding yang Pemohon Banding terimapada tanggal 24 Agustus 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;Landasan Formal;1.Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak;Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn
124 — 32
dalam jangka waktu yang paling singkat sesuai denganketentuan Pasal 3 huruf g Undangundang a quo dan harus dilakukan denganmemperhatikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak selama ia menjalanipidananya tersebut;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana pada sistem peradilanpidana Anak pada Pasal 71 ayat (3) digariskan bahwa apabila dalam hukummaterill diancam pidana komulatif berupa penjara dan denda, pidana dendadiganti dengan pidana pelatihan kera, sehingga apa yang rumuskan olehPenuntut Umurn
215 — 96
usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;Melaporkan kepada penyidik umurn
72 — 9
unsur ini tidaklahterpenuhi secara sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ini maka majelis hakim tidakperlu lagi mempertimbangkan unsur selebihnya yang terdapat dalam pasal 378 jo pasal 56ke2 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan kepada terdakwaharas dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Dakwaan tersebut.Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaanPenuntut Umurn
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaiberikut :bahwa Pemohon Banding telah mengungkapkan adanyaketidakbenaran dalam pengisian Surat PemberitahuanPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4)Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun2009;bahwa Majelis berpendapat, pengungkapanketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam PasalPasal 8 ayat (4) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umurn
30 — 9
,MH masingmasing sebagai Hak im Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umurn pada hariitu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi HakimHakimanggota tersebut, IYYUS SAEPUDIN, SH sebagai Panitera Pengganti dandihadiri oleh AGATHA C WANGGE, SH Penuntut Umum dan terdakwa;HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA,1. INGGIH WAHON H. MATE KUSNAjl, SH,MHum 2. SUGENG SUDRAJAT, SH., MHPANITERA PENGGANTIIYUS SAEPUDIN , SH 26
LAWIYAH BINTI HAMMADO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
Intervensi:
ANDI SARMAN
84 — 24
Bertentangan dengan AsasAsas Umurn Pemerintahan Yang Baik.Di mana setiap pejabat Tata Usaha Negara harus bersikap hatihatidi dalam memutuskan suatu kebijakan. Selain itu juga dituntutuntuk profesional di dalam menjalankan tugas kewenangannya.Adapun asas yang dimaksud yaitu Asas Profesionalitas sebagaimana yang diatur pada Pasal 53 ayat 2 huruf b UndangUndangNomor 9 Tahun 2004.
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;bahwa atas 1 (satu) keputusan yang dibanding diajukan 1 (satu) SuratBanding dengan dilampiri Salinan Keputusan yang dibanding, yang dalamhal ini Surat Banding diajukan oleh
73 — 40
Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta kekayaannya sebagaimanatersebut pada dictum 2 diatas kepada Para Penggugat secara sukarela dan tanpa syaratapapun, untuk selanjutnya dilakukan penjualan melalui lelang di muka umurn denganbantuan instansi yang berwenang.8.
Usman Sahubawa, SH.
Terdakwa:
SITTI HUSPIA ALIAS MAMANYA FITRI BINTI LA URU
32 — 8
pinggang sebelah kanannya lalumengeluarkan parangnya tersebut dari sarungnya dan langsung mengayunkanParangnya tersebut kearah kepala saksi Korban:Bahwa benar akibat pemarangan yang dilakukan oleh saksi Syahril tersebut Sakasikorban mengalami luka dengan 9 jahitan dan sampai sekarang ini masih lerasa nyeridan aktifitas saksi korban terhalang selama sekitar dua bulan lamanya:Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukanpertuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umurn
Pembanding/Terdakwa : HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU
Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD SOMPE Alias SOMPE Bin HASBULLAH
Terbanding/Penuntut Umum : ABDUL SALAM NT, SE, SH
105 — 44
Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,tanggal 16 Januari 2019, Nomor: 26/PID/2019/PT MKS ;Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Hal. 4 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKSMembaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umurn Reg.Perk.No.PDM77/Euh.1/SIDRAP/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang berbunyi sebagaiberikut :PRIMAIR : Bahwa Terdakwa . HABIBI Bin HASBULLAH bersama sama dengaTerdakwa II.
31 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;bahwa atas 1 (satu) keputusan yang dibanding diajukan 1 (satu) SuratBanding dengan dilampiri Salinan Keputusan yang dibanding, yang dalamhal ini Surat Banding diajukan oleh
PT. BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA
Termohon:
1.PT. RADIANCE
2.SOENARIO HARJANTO ONGKOWIDJAJA
382 — 128
Bahwa hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agungyang menyatakan Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkanklausul Arbitrase adalah bersifat Absolut, atas alasan, dengan adanyaklausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umurn, tidakberwenang mengadili sengketa yang timbul dari periantian."
perselisinan di Pengadilan Negerimerupakan kesepakatan Para Pihak, dimana sesuai ketentuan pasal 1338KUHPerdata disebutkan "Semua Peranjian yang dibuat secara sah berlakusebagai UndangUndang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakandengan iktikat haik.Bahwa hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yangmenyatakan Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul Arbitraseadalah bersifat Absolut, atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secaratotal lingkungan peradilan umurn
114 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
"Bahwa Majelis Hakim, terlinat jelas sama sekali tidak mempelajari seluruhberkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umurn,Surat Tuntutan, buktibukti yang diajukan di depan persidangan, sertaMemori Banding yang diajukan TerdakwaHal. 22 dari 36 hal. Put.
248 — 64
Direksi atau Direktur Utama adalahorgan Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh ataspengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan;Bahwa oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legitimapersona standy in judicio) selaku Direktur SDM dan Umurn untuk mewakiliPT.
57 — 69
Penyidik, sejak tanggal15 Agustus 2014 s/d tanggal 03 September 2014; Perpanjangan Penuntut Umurn pada Kejaksaan Negeri Majalengka, sejak tanggal 04September 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014 ; Penuntut Umurn sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Oktober 2014 ; Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 18Nopember 2014; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 19 Nopember2014 sid tanggal 17 Januari 2015 ; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan