Sikap batin jahat dari PejabatPemerintahan yang mewarnai kebijakan diskresioner yang dikeluarkannyadan mengakibatkan kerugian kKeuangan negara, merupakan indikator telahterpenuhinya unsur Tipikor sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat titik singgung antara hukumadministasi negara dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:a.

HATTAALI dalam Seminar tentang Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agungdan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan Badan Litbang Diklat Hukumdan Peradilan Mahkamah Agung RI, Kamis 13 November 20014menyampaikan bahwa Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnyamemiliki Kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap ketentuan dalamundangundang dalam rangka menemukan kaidah hukum yang terkandung didalamnya, terkait dengan perkara yang menjadi kKewenangannya.

Siratarata Alas Tonga;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata objekperkara seluas 44,63 Ha yang didalilkan oleh Para Penggugat dalamgugatannya tidak memiliki titik singgung dengan areal lahan dengan areal lahanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 tertanggal 8 Januari 2016 danSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 tertanggal 29 Februari 2016;"Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara seluas + 44,63 Ha yangdidalilkan oleh Para Penggugat tidak mempunyai titik singgung dengan areallahan

lahan Para Pembanding 64 Ha, danseluas 44,63 Ha dirampas Terbanding , maka terdapat sisa lahansekitar 13,37 Ha, ternyata Para Pembanding tidak dapatmembuktikan dimana lokasi dan batasbatas iahan seiuas 19,37Ha tersebut, dan apa yang ditanami Para Pembanding di ataslahan sisa tersebut;Bahwa kemudian sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factiyang didasarkan dari bukti surat dan bukti saksi yang diajukan ParaPembanding, maka telah diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1.Bahwa tidak terdapat titik singgung

pada halaman 25 27 memori bandingnya, Para Pembandingmengemukakan dalildalil yang terkesan sangat meyakinkan, sehinggaseolah olah tanah Para Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.1 s/d 32 (vide bukti surat bertanda P5 s/d P36) tumpang tindih dengantanah milik Terbanding dengan alas hak Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 03 dan 04, namun fakta persidangan justru membuktikan sebaliknya,dimana antara lahan Para Pembanding dengan lahan yang dikuasai dandiusahai Terbanding tidak terdapat titik singgung

Peradilan Tata Usaha Negara Jis.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UndangUndangPutusan No. 18/G/2013/PTUNTPI 4 dari63Peradilan Tata Usaha Negara), dan yang selebihnya termasuk jenis eksepsi lainsebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (3) UndangUndang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa Tergugat mengajukan alasan yang mendalilkan yangpada pokoknya: Bahwa secara subtansial, materi permasalahan hukum dalamgugatan Penggugat sangat menitikberatkan pada titik singgung

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 950 K/Pdt/1987 bertanggal28 Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkanHalaman 37 dari 40 Putusan Nomor: 575/Pdt/2020/PT MDNBahwa terlihat titik singgung antara alasan Neit OnvaldoendeGemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian,Pada kasus ini Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan Jjelasdan seksama bagian mana keterangan para saksi itu salingbersesuaian, maka Makamah Agung membatalkan putuan tersebut.g.

., yangmerupakan Hakim Agung Mahkamah Agung R.I dalam tulisannya yangberjudul Hubungan Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuanmenerangkan bahwa ada 2 (dua) titik singgung antara wanprestasidengan tindak pidana penipuan, yaitu ketika adanya unsur penipuandalam membuat persetujuan perjanjian dan ketika pelaksanaanperjanjian terdapat itikad buruk dari debitur untuk merugikan kreditur,maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penipuan, tetapisepanjang tidak ada unsur penipuan dan itikad buruk, makapelanggaran

Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 161/Tanjung Pasir;b) bahwa sebagaimana Pasal

konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan Penggugat semula;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara teliti surat gugatanPenggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dipersidangan, makaMajelis berpendapat bahwa yang menjadi sentral dan titik singgung

gugatanperlawanan dan banding atas putusan gugatan perlawanan tersebut; Penggugat mendalilkan perbuatan Para Tergugat yang mengajukangugatan baru dengan Register Perkara No. 302/Pdt.G/2015/PN.Bks yangdidaftarkan pada tanggal 24 Juni 2015 adalah perbuatan melawanhukum;Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalildalil yang dikemukan olehPenggugat sebagaimana tersebut di atas dengan dalil dan argumentasihukum yang akan diuraikan pada dalildalil berikutnya;Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat singgung

Nomor 3373 K/Pdt/2017C.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas karena gugatan Penggugatmenitik beratkan/nempermasalahkan pada titik singgung mengenai SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 519/102/IL.BP2T/2011tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberian ljin Lokasi Kepada PTBhandawibawa Asih Untuk Keperluan Perolehan Tanah Seluas + 6.000.000m?

Oleh sebab itu Turut Tergugat memohon agar gugatan yangdiajukan oleh Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas karena posita maupun PetitumPenggugat mempermasalahkan/menitikberatkan pada titik singgung dariperbuatan tata administrasi negara yang merupakan kewenangan dariPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan Penggugat diajukan

diketahui bahwaObjek sengketa dan Objek sengketa II merupakan Penetapantertulis yang bersifat konkrit dalam arti memiliki bentuk keputusan,bersifat individual yaitu ditujukan kepada individu secara khusus,dan bersifat final yaitu keputusan tersebut tidak lagi memerlukanpersetujuan atasan Tergugat;Menimbang, bahwa selain itu terhadap objek sengketa yangmerupakan Sertipikat Hak atas tanah yang mengandung bahwasengketa tata usaha negara tersebut termasuk dalam ruang lingkuppertanahan yang memiliki titik singgung

Kembali Tariff dan/atau Nilai Pabean terhadap barang imporTermohon Kasasi yang dikeluarkan oleh atasan Pemohon Kasasi (in casuDirektur Jenderal Bea dan Cukai);Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara karena memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa terdapat titik singgung

BTposita selanjutnya maupun dalam pelitum gugatan tidak adadisinggung singgung nama Beng Susanto, karenanya sebagaiapa status dan kedudukan Beng Susanto dalam perkara initidak jelas, menurut hukum status dan kedudukan pihakharus jelas ( Legitima Person Stand in yudicio )sehinggapara Tergugat dapat membela hak hak yang digugat olahPenggugat.Maka dengan demikian gugatan diskualifikasi in persona,yakni Beng Susanto orang yang mengajukan gugatan bukanorng yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum

2002, dijelaskan bahwa kewenangan Pemberian Izin UsahaPerkebunan (IUP) tersebut telah menjadi kewenangan Bupati / Walikota,bila wilayah perkebunannya berada dalam wilayah Kabupaten / Kota;Bahwa dalam posita angka (7) dimana secara de jure, Penggugat justrumengakui sendiri bahwasanya areal yang diklaim Penggugat merupakanKawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), sehingga seyogyanya justrutidakmemerlukan izin dari Menteri Kehutanan RI sebagaimana yangdilakukan Penggugat;Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung

Bahwa sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat Il tidak adaperselisihan hukum karena faktanya tidak ada titik singgung atauhubungan hukum secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat IIsehingga tidak ada perselisihan/persengketaan hukum. Hal ini telahdipertegas di dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal09 Juni 1973 Nomor:18 K/SIP/1971, yang menyatakan:syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalahadanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak2.

menjelaskan siapa yang menguasai obyek sengketa poin 5 huruf atersebut sebagaimana Penggugat telah menjelaskan obyek sengketa yanglain yaitu yang menguasai obyek 5 huruf b dan obyek poin huruf c tersebut; Bahwa meskipun Penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa paraTergugat telah menjelaskan mengenai obyek sengketa poin huruf a tersebutdalam proses mediasi dalam perkara aquo, namun tetap juga obyeksengketa poin 5 huruf a tidak jelas dan kabur,oleh karena dalam laporanmediasi oleh mediator tidak di singgung

., berdasarkan informasi lisan yang masihberupa dugaan semata, pernah Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPelawan singgung pada perlawanan Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPelawan sebagaimana ternyata pada halaman 18 Putusan Nomor391/Pdt.Plw./2010/PN Jkt.Pst., yaitu mengenai keterangan yangmenyebutkan Pemohon Peninjauan Kembali telah pindah, namun padasaat ini Pemohon Peninjauan Kembali tidak menemukan bukti re/aaspanggilan tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali merasa perluuntuk melakukan pencarian

Menyatakan fungsi, tugas dan wewenang Panitia Khusus tentangPengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Tata Tertib Bahwa perkara a quo ada titik singgung antara Pengadilan TUNdengan pengadilan Negeri, bahwa berdasarkan Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il, Edisi2007, Mahkamah Agung RI, bahwa PENGADILAN TUN TIDAKBERWENANG MENGADILI SENGKETA yang suatu obyek sengketanyamasih diuji di Pengadilan Negeri.

Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 161/Tanjung Pasir;b) bahwa sebagaimana Pasal

Putusan Nomor 71/G/2020/PTUN.SRGa. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang bemak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 61/Tanjung Pasir;b. bahwa sebagaimana Pasal

banding dari Kuasa Pembandingsemula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata caraserta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang telah terpenuhi olehkarenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telahmengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :Bahwa Judex Facti telah keliru melinat formulasi gugatan Pembandingdahulu Penggugat, secara garis besar terdapat titik singgung