Ditemukan 956 data
38 — 13
tersebut dalamperkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu majelishakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalildalilpermohonan Para Pemohon dan pembuktian Para Pemohon beralasan hukumatau tidak Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.TBKMenimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074
19 — 2
Perkawinan)beralasan secara hukum atau tidak;Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalamperkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu Hakimdalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalildalil permohonanPemohon dan pembuktian Pemohon beralasan hukum atau tidak Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074
13 — 1
Prob.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074/PUUXII/2014, tanggal 05 Januari2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangansebagai berikut : Menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang katapenyimpangan UU Perkawinan harus dimaknai penyimpangan denganalasan kehamilan di luar perkawinan.
33 — 6
Ttddalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalildalil permohonanPemohon dan pembuktian Pemohon beralasan hukum atau tidak Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074/PUUXII/2014, tanggal 05 Januari2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangansebagai berikut : Wenurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang katapenyimpangan UU Perkawinan harus dimaknai penyimpangan denganalasan
38 — 4
Prob.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074/PUUXII/2014, tanggal 05 Januari2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangansebagai berikut : Menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang katapenyimpangan UU Perkawinan harus dimaknai penyimpangan denganalasan kehamilan di luar perkawinan.
9 — 3
., Advokat, beralamat diJalan Raya Mojosari No.76 Desa Mojosari Kecamatan KepanjenKabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14Nopember 2018 yang didaftarkan di Pengadilan AgamaKabupaten Malang pada tanggal 13 Nopember 2018 denganNomor : 3074/Kuasa/11/2018/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebutsebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta,tempat kediaman di Kabuapaten Malang (Di Rumah Pak Kasero),sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang
17 — 10
tidak;Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalamperkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu majelishakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalildalilpermohonan Para Pemohon dan pembuktian Para Pemohon beralasan hukumatau tidak Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074
113 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.3074/2014/S.1155.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa diperintahkanuntuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18November 2014;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya karena didakwa :KESATU:PRIMAIR :Bahwa Terdakwa MURNIATI dan Terdakwa SUMIATI alias ATIK padabulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013bertempat di Desa Mantang
39 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.bKetua Kamar Pidana Nomor 3074/2017/S.110/Tah.Sus/PP/2017/MA.Tanggal 19 Juni 2017, ditetaokan untuk memperpanjang masa penahananTerdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Mei2017;13.
27 — 8
atau tidak;Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalamperkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu majelishakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalildalilpermohonan Pemohon dan pembuktian Pemohon beralasan hukum atau tidakMajelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074
19 — 12
atau tidak;Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebutdalam perkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,untuk itu majelis hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakahdalildalil permohonan Pemohon dan pembuktian Pemohon beralasan hukumatau tidak Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapatdengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074
45 — 16
Lamongan dengan dilampirkan Nota pembelian ; Bendel No. 06 yaitu : 3 (tiga) bendel yaitu Permohonan Pencairan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) TA 2008, SP2D dengan nomer : 3073/LS/2008 dan SP2D dengan Nomer : 3074/LS/2008 untuk pembayaran Belanja bahan pakan dan obat-obatan kepada CV.
Bendel No. 06 yaitu : 3 (tiga) bendel yaitu Permohonan Pencairan Ganti UangPersediaan (SPPGU) TA 2008, SP2D dengan nomer : 3073/LS/2008 dan SP2D dengannomer : 3074/LS/2008 untuk pembayaran Belanja bahan pakan dan obatobatan kepada CV.BUDIDAYA SAKTI (dengan dilampirkan kwitansi) ;10. Bendel No. 07 yaitu : 2 (dua) lembar bukti pembayaran tagihan listrik Kandang SapiMantup dalam Kegiatan Pembelian dan pendistribusian vaksin ternak (Sapronak) Tahun 2008 diKab.
Bendel No. 06 yaitu : 3 (tiga) bendel yaitu Permohonan Pencairan Ganti UangPersediaan (SPPGU) TA 2008, SP2D dengan nomer : 3073/LS/2008 dan SP2D dengannomer : 3074/LS/2008 untuk pembayaran Belanja bahan pakan dan obatobatan kepada CV.BUDIDAYA SAKTI (dengan dilampirkan kwitansi) ;6. Bendel No. 07 yaitu : 2 (dua) lembar bukti pembayaran tagihan listrik Kandang SapiMantup dalam Kegiatan Pembelian dan pendistribusian vaksin ternak (Sapronak) Tahun 2008 diKab.
Lamongan dengan dilampirkan Nota pembelian ; Bendel No. 06 yaitu : 3 (tiga) bendel yaitu Permohonan Pencairan Ganti UangPersediaan (SPPGU) TA 2008, SP2D dengan nomer : 3073/LS/2008 dan SP2D denganNomer : 3074/LS/2008 untuk pembayaran Belanja bahan pakan dan obatobatan kepadaCV.
37 — 29
Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikatPerjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah(Mega UKM) Nomor : 209/PKUKM/LPLM/12 tanggal 06062012(enamjuni tahun dua ribu dua belas) yang dilegalisasi oleh Budi Kristiyanto, SHselaku Notaris di Bandar Lampung pada tanggal 6 Juni 2012 Nomor :3074/VVLEG/NOT/2012 ;5.
42 — 30
Lamongan dengan dilampirkan Notapembelian ; Bendel No. 06 yaitu : 3 (tiga) bendel yaitu Permohonan Pencairan Ganti UangPersediaan (SPPGU) TA 2008, SP2D dengan nomer : 3073/LS/2008 danSP2D dengan Nomer : 3074/LS/2008 untuk pembayaran Belanja bahan pakandan obatobatan kepada CV.
Lamongan dengan dilampirkan Nota pembelian ;Bendel No. 06 yaitu : 3 (tiga) bendel yaitu Permohonan Pencairan Ganti UangPersediaan (SPPGU) TA 2008, SP2D dengan nomer : 3073/LS/2008 dan SP2Ddengan Nomer : 3074/LS/2008 untuk pembayaran Belanja bahan pakan dan obatobatan kepada CV.
13 — 4
5147525155) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 383.00 658.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 386.00 658.00 Tm/F12 1 Tf(56221621) 1(7) 1(11) 17(17) 2(Z2N1 445) 2(21) 1(11) 17(21) 1(2) 2(1417) 2(2) 2(262221) 1(11) 17(21) 1(2) 2(10) 1(5) 2(2311) 17(67) 1(262) 2(147) 1(11) TgETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 151.00 637.00 Tm/F12 1 TE(13) 12) 221) 12) 2((((145) 27) 111) 11774) 22216222011) 11765) 26L) LLY21) 1((((((((((5) 2(2ayL1y Lay(67) 1(74) 2(3074
19 — 20
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapatdengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074/PUUXII/2014,tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannyamenguraikan pertimbangan sebagai berikut :Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata penyimpanganUU Perkawinan harus dimaknai penyimpangan dengan alasankehamilan di luar perkawinan.
13 — 1
Prob.Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalamperkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu Hakimdalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalildalil permohonanPemohon dan pembuktian Pemohon beralasan hukum atau tidak Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074/PUUXII/2014, tanggal 05 Januari2015
13 — 1
Perkawinan)beralasan secara hukum atau tidak;Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalamperkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu Hakimdalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalildalil permohonanPemohon dan pembuktian Pemohon beralasan hukum atau tidak Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074
46 — 2
beralasan secara hukum atau tidak;18Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalamperkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu Hakimdalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalildalil permohonanPemohon dan pembuktian Pemohon beralasan hukum atau tidak Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074
32 — 28
tersebut dalamperkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu majelishakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalildalilpermohonan Para Pemohon dan pembuktian Para Pemohon beralasan hukumatau tidak Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.TBKMenimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074