Ditemukan 6228 data
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
338 — 219
APBDesa maupun APBDesa Perubahan Tahun Anggaran2017 maupun pekerjaan pembangunan desa yang telah disusun dalamRencana Anggara Biaya (RAB) Desa Selamat Sudiarjo T.A.2017 tidakdilaksanakan oleh terdakwa yaitu :1) Terdapat pembayaran pekerjaan fisik namun kenyataannya pekerjaantersebut tidak dilaksanakan yaitu untuk pekerjaan Tembok PenahanTanah (TPT) sebesar Rp.29.265.350, (dua puluh sembilan juta duaratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah)2) Terdapat biaya operasional Tim pelaksana Tekhnis
Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) Desa Selamat Sudiarjo .Putusan Nomor : 23/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl Halaman 176 dari 232 Halamane Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Selamat Sudiarjo telah menerbitkanKeputusan Kepala Desa Selamat Sudiarjo No. 07 tahun 2017 tanggal 29 Mei2017 tentang Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)dengan susunan, yakni:1.
Anggota : Hendri (Kepala Seksi pemerintahan)Ratin Puspita (Kepala Seksi Kesejahteraan danPelayanan)Kusmita (Kadus 1)Buhari (Kadus II)e Bahwa tugas Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)tersebut adalah:1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;2. Menyusun rancangan peraturaan Desa tentang APBDesa danpertanggung jawabanan pelaksanaan APBDesa;3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;4.
O07 tahun 2017tanggal 29 Mei 2017 tentang Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) dengan susunan, yakni:1. Koordinator : Meta Susanti (Sekretaris Desa)2. Bendahara : Pahrul Rozi (Kaur Keuangan)3. Anggota : Hendri (Kepala Seksi pemerintahan)Ratin Puspita (Kepala Seksi Kesejahteraan danPelayanan)Kusmita (Kadus 1)Buhari (Kadus II)Bahwa tugas Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) tersebut adalah:1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;2.
AnggotaPutusan Nomor : 23/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl: Meta Susanti (Sekretaris Desa): Pahrul Rozi (Kaur Keuangan): Hendri (Kepala Seksi pemerintahan)Ratih Puspita (Kepala Seksi Kesejahteraan danPelayanan)Halaman 199 dari 232 HalamanKusmita (Kadus 1)Buhari (Kadus II)Bahwa tugas Tim Pelaksana Tekhnis Pengelolaan KeuanganDesa (PTPKD) tersebut adalah:1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;2.
68 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
tugas Karyawan/TiPDAM Kabupaten Bener Meriah atas nama Adrian,SE sebagai Ka.BagAdm dan Keuangan;Photo Copy Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor: 800/17/SK/2007tanggal 18 April 2007 tentang penunjukan tempat tugas Karyawan/TiPDAM Kabupaten Bener Meriah atas nama Junaidi sebagai PenanggungJawab IKK Janarata;Photo Copy Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor: 800/20/SK/2007tanggal 14 Juni 2007 tentang penunjukan tempat tugas Karyawan/TiPDAM Kabupaten Bener Meriah atas nama Mahmuddin, S.E. sebagaiKa.Bag Tekhnis
tugasKaryawan/Ti PDAM Kabupaten Bener Meriah atas nama Adrian,S.E. sebagai Ka.Bag Adm dan Keuangan;Photo Copy Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor: 800/17/SK/2007 tanggal 18 April 2007 tentang penunjukan tempat tugasKaryawan/Ti PDAM Kabupaten Bener Meriah atas nama Junaidisebagai Penanggung Jawab IKK Janarata;Photo Copy Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor:800/20/SK/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang penunjukan tempattugas Karyawan/Ti PDAM Kabupaten Bener Meriah atas namaMahmuddin, S.E. sebagai Ka.Bag Tekhnis
33 — 3
Bahwa selanjutnya adapun pidana yang dikenakan kepada terdakwaanak dalam perkara ini adalah Pidana Penjara olah Hakim denganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa bentuk pidana alternanitf sebagaimana dimaksud dalam UUNo. 11 Tahun 2012 seperti Pembinaan diluar lembaga, pelayananmasyarakat atau pengawasan, Pelatihan Kerja, Pembinaan dalamlembaga, oleh karena dilapanagan ditemui kendala tekhnis sepertibelum tersedianya sarana pendukung dan kendala tekhnis lainnyamaka pilahan jatuh pada bentuk pemidanaan
ARDIAN JUNAEDI SH
Terdakwa:
GUNAWAN ADI SAPUTRA Bin MURYANTO
29 — 6
Saksi ke 1 atas nama Slamet AR dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Krs Bahwa tekhnis pemeriksaan terdakwa tidak ada paksaan ataupunancaman; Bahwa setelah pemeriksaan BAP terdakwa dibaca oleh terdakwasendiri kemudian ditandatangani oleh terdakwa sendiri; Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan diajukan pertanyaan kepadaterdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan saat ituterdakwa menjawab dalam keadaan sehat; Bahwa saat melakukan
Saksi ke 2 atas nama Febri W Yulistiono dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa tekhnis pemeriksaan terdakwa tidak ada paksaan ataupunancaman; Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada terdakwa adalah saksiSlamet R;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan danmembenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukanbarang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yag berisikan uang tunai Rp.300.000, ; 1(
selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MAMAT yangsaat itu yang melakukan pemeriksaan adalah saksi Verbalisan yaitu saksiFEBRY W yang mana pada intinya keterangan saksi MAMAT yang dibacakandalam persidangan menerangkan jika Pil tersebut memang disita dari saksiMAMAT dengan cara membeli dengan harga perpaketnya Rp. 10.000, dariTerdakwa dan keterangan tersebut juga sudah dibenarkan oleh Terdakwa,serta keterangan saksi Verbalisan yaitu saksi SLAMET R dan saksi FEBRY WYULISTIO yang menerangkan tekhnis
32 — 19
Dwi Putera Adiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan harga sertatelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi tekhnis/ biaya, oleh karena itu selakuketua panitia pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tahunanggaran 2011 terdakwa drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan suratpenetapan pemenang pengadaan langsung Nomor: 05.4/PPPLJK/DKPP/2011tanggal 11 April 2011 yakni CV.
Namira, perusahaan CV Sri Bilah dan panitia pengadaanjuga tidak melakukan konfirmasi mengenai keabsahan dan kebenaran isisurat jaminan penawaran tersebut.e Bahwaselanjutnya panitia pengadaan melaksanakan evaluasi tekhnis terhadapketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV.Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, panitia pengadaan menyimpulkan hasilevaluasi tekhnis sebagai berikut :1.
Namira, perusahaan CV Sri Bilah dan panitiapengadaan juga tidak melakukan konfirmasi mengenai keabsahan dankebenaran isi surat jaminan penawaran tersebut.e Bahwaselanjutnya panitia pengadaan melaksanakan evaluasi tekhnis terhadapketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV.Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, panitia pengadaan menyimpulkan hasilevaluasi tekhnis sebagai berikut :1.
Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji cobakapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan dokumenpengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dalampersyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataanuntuk uji coba kapal harusnya dipisah;2. Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. KaryaMas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah memenuhi syaratyang ditetapkan oleh LDP;3.
17 — 9
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.GMMenimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan olehPemohon II telah dinyatakan dapat dikabulkan, maka berdasarkan Surat Ketua KamarLingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADAAG/IX/2013tanggal 12 September 2013 Tentang Petunjuk Tekhnis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013versi Pdf.
PT. BRI Cabang Liwa
Tergugat:
1.Hendri Alamsyah
2.Neta Budiyanti
94 — 34
selanjutnya pada persidangan tanggal 21 Oktober2020, sebelum Putusan dibacakan oleh Hakim, Penggugat menyatakanmencabut gugatan berdasarkan suratnya tertanggal 21 Oktober 2020 denganalasan telah tercapai perdamaian di luar persidangan antara Penggugat denganPara Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pencabutan gugatanoleh Penggugat dilakukan setelah Para Tergugat mengajukan jawaban, makadengan mendasarkan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Buku II, PedomanTeknis Administrasi dan Tekhnis
86 — 14
saksi adalah sebagai penilik sekolah ;Bahwa benar dinas pendidikan Kabupaten Indramayu mendapat lokasidana kegiatan penyelenggara kejar paket A Keaksaraan Fungsional ;Bahwa yang dimaksud adalah Proses kegiatan belajar mengajar padakeaksaraan agar mereka yang tidak bisa baca tulis hitung menghitungbisa baca tulis dan hitung menghitung yang dilaksanakan selama 6(enam) bulan;Bahwa saksi bertugas di Cantigi Kabupaten Indramayu;kepengurusan dalam program Kejar Paket A tersebut adalah Penilik /Pembina Tekhnis
mengajar pada keaksaraan agar merekayang tidak bisa baca tulis hitung menghitung bisa baca tulis dan hitungmenghitung yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan;Bahwa benar saksi adalah sebagai penilik Bahwa benar saksi pada tahun 2006 Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayumendapat alokasi dana kegiatan penyelenggaraan Kejar Paket A KeaksaraanFungsional ;Bahwa sakasi bertugas di Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;Bahwa yang menjadi pengurus dalam program Kejar Paket A tersebut adalahPenilik / Pembina Tekhnis
mengajar pada keaksaraan agar merekayang tidak bisa baca tulis hitung menghitung bisa baca tulis dan hitungmenghitung yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan;Bahwa benar saksi adalah sebagai penilik Bahwa benar saksi pada tahun 2006 Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayumendapat alokasi dana kegiatan penyelenggaraan Kejar Paket A KeaksaraanFungsional ;Bahwa sakasi bertugas di Kecamatan patrol Kabupaten Indramayu;Bahwa yang menjadi pengurus dalam program Kejar Paket A tersebut adalahPenilik / Pembina Tekhnis
belajar mengajar pada keaksaraan agar merekayang tidak bisa baca tulis hitung menghitung bisa baca tulis dan hitungmenghitung yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan;e Bahwa benar saksi adalah sebagai penilik Bahwa benar saksi pada tahun 2006 Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayumendapat alokasi dana kegiatan penyelenggaraan Kejar Paket A KeaksaraanFungsional ;e Penilik di Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayue Bahwa yang menjadi pengurus dalam program Kejar Paket A tersebut adalahPenilik / Pembina Tekhnis
mendapat dana PPK IPM daripropinsi, kemudian saya ditunjuk sebagai penanggungjawab keuangan;Bahwa Semua Kabupaten / Kota di Jawa Barat membuat proposal evaluasi dirikemudian di cek ke tingkat kabupaten masingmasing dan terseleksi 17Kabupaten / Kota;Membuat proposal komprehensif dan proposal implementasi ke 17 KabupatenKota yang lolos seleksi tahap pertama dan terseleksi lah 12 Kabupaten / kotayang dianggap terbaik dan layak menerima bantuan;Dari 12 Kabupaten / Kota tersebut melaksanakan bimbingan tekhnis
145 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/201812.13.14.15.16.17.18.12,20.21.22.Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1 (Satu) rangkap Fotokopi DPA Dinas Kesehatan Kab. EnrekangTA. 2015 yang telah dilegalisir.1 (Satu) rangkap Fotokopi Dokumen penawaran PT. HAKAUTAMA.1 (Satu) rangkap Fotokopi Shop Drawing Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TahunAnggaran 2015 yang telah dilegalisir.1 (Satu) rangkap Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.
Enrekang TahunAnggaran 2015 yang telah dilegalisir.1 (Satu) rangkap Fotokopi Dokumen spesifikasi tekhnis Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TahunAnggaran 2015.1 (Satu) rangkap Fotokopi Laporan Bulanan (IIl) Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TahunAnggaran 2015.1 (Satu) rangkap Fotokopi Laporan Mingguan (18) Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.
22 — 4
Desember 2013;Bahwa pada tanggal 08 Maret 2013 DUDUNG ABDUL KODIR Bin KASPI sebagaiMandor tebang di petak 45 RPH Cibeureum BJPH Cibingbin KPH Kuninganmelakukan tebangan dan menyuruh UDIN PERMANA Alias BODIN sebagai orangyang menebang dengan menggunakan 1 (satu) unit Chain Saw milik DUDUNGABDUL KODIR Bin KASPI dengan cara disewa sampai dengan tanggal 26 Mei2013 dengan sewa perharinya Rp50.000,00;Bahwa, kemudian DUDUNG ABDUL KODIR Bin KASPI ada perintah dariPimpinan melakukan Diklat Kepemimpinan Tekhnis
Desember 2013;e Bahwa pada tanggal 08 Maret 2013 DUDUNG ABDUL KODIR Bin KASPI sebagaiMandor tebang di petak 45 RPH Cibeureum BJPH Cibingbin KPH Kuninganmelakukan tebangan dan menyuruh UDIN PERMANA Alias BODIN sebagai orangyang menebang dengan menggunakan 1 (satu) unit Chain Saw milik DUDUNGABDUL KODIR Bin KASPI dengan cara disewa sampai dengan tanggal 26 Mei2013 dengan sewa perharinya Rp50.000,00;e Bahwa, kemudian DUDUNG ABDUL KODIR Bin KASPI ada perintah dariPimpinan melakukan Diklat Kepemimpinan Tekhnis
Saksi Dudung Abdul Kodir Bin KaspiBahwa Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluargadan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;Bahwa Saksi adalah Mandor tebang pada petak 45C KPH Kuningan;Bahwa Saksi menjadi Mandor sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 26 Mei2013;Bahwa posisi saksi sebagai Mandor digantikan oleh saksi Yudi karena Saksiditugaskan untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tekhnis Kehutanan di Madiun;Bahwa penebangan di Petak 45C adalah sah oleh karena
yang sampai dengan sekarang saksiYudi masih bekerja pada Perum Perhutani Kabupaten Kuningan sebagai Polter(Polisi Teritorial);Bahwa pada tanggal 01 Juni 2013, saksi Yudi menggantikan posisi Saksi DudungAbdul Kodir bin Kaspi sebagai Mandor Tebang pada Petak 45 C yang terletak diRPH Cibeureum BPKH Cibingbin KPH Kuningan;Bahwa saksi Yudi menggantikan posisi Saksi Dudung Abdul Kodir bin Kaspisebagai Mandor Tebang karena sejak tanggal 01 Januari 2013 s/d 23 September2013 mengikuti Diklat Kepemimpinan Tekhnis
23 — 9
diperhitungkan.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untukdiberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasan biaya perkara danpermohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh Ketua PengadilanAgama Unaaha sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama UnaahaNomor 229/Pdt.G/2021/PA.Una. tanggal 02 Juni 2021, hal mana telah sesuaidengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis
PT BRI KANCA LIWA
Tergugat:
1.AMIR HAKIM
2.MASLINA
90 — 25
selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Oktober2020, sebelum Putusan dibacakan oleh Hakim, Penggugat menyatakanmencabut gugatan berdasarkan suratnya tertanggal 21 Oktober 2020 denganalasan telah tercapai perdamaian di luar persidangan antara Penggugat denganPara Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pencabutan gugatanoleh Penggugat dilakukan setelah Para Tergugat mengajukan jawaban, makadengan mendasarkan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Buku II, PedomanTeknis Administrasi dan Tekhnis
61 — 17
Bahwa saksi juga sebagai Ketua Team Tekhnis dalam pelaksanaan bantuan dana UnitPengolahan Pupuk Organik (UPPO) tahun 2012 di Desa Karanggayam Kec.Srengat Kab.Blitarkhususnya pada kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam Kec.Srengat Kab.Blitar.Bahwa tupoksin saksi selaku Kabid Sarpras pada Dinas Pertanian Kab.Blitar antara laine Membantu Kepala Dinas dalam menyusun program pengembangan sarana , prasarana,a.
Pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.Bahwa saksi pernah ke lapangan melihat kegiatan kelompok tani Bina Sejahtera tersebutsebanyak 3 kali bersama dengan anggota Team Tekhnis, katanya terdakwa sapi masih akandibelikan ke Ponorogo.
Bahwa saksi sebagai Team Tekhnis pernah melakukan monitoring ke lapangan sebanyak 2 kalibersama dengan Team, untuk saksi monitoring yang pertama dan yang terakhir.Bahwa sewaktu monitoring yang pertama saksi melihat bangunan rumahkompos,pengadaan alat pengolah pupuk pengadaan kendaraan roda 3 , sedangkan yangmonitoring terakhir saksi melihat kandang ada tetapi untuk Sapi tidak ada.Bahwa jadi semua kegiatan sudah terealisasi , akan tetapi hanya sapi saja yang belum ada.Bahwa katanya terdakwa sapinya
Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;SUNARTAA =n anna ennDibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai Sekretaris Team Tekhnis dalam pelaksanaan bantuan dana Unit PengolahanPupuk Organik (UPPO) tahun 2012 di Desa Karanggayam Kec.Srengat Kab.Blitar khususnyapada kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam Kec.Srengat Kab.Blitar.
Bahwa saksi sebagai Team Tekhnis pernah melakukan monitoring ke lapangan sebanyak 3 kalibersama dengan Team.Bahwa sewaktu monitoring saksi melihat bangunan rumah kompos, mesin alat pengolahpupuk, pengadaan kendaraan roda 3 sedangkan yang monitoring terakhir saksi melihatkandang ada tetapi untuk Sapi tidak ada.
Romyadi
Tergugat:
M.Khafidz
46 — 32
Bintan Karya Gemilang denganPihak lain dan ternyata pengawas lapangan PT Batam Steel Indonesiajuga melarang kami menimbun Blok 8 terlebin dahulu yang mendahuluitimbunan di Blok 7 dikarenakan alasan tekhnis otomatis kegiatandilapangan berhenti, sambil menunggu penyelesian, Tergugat dimintaoleh Pihak PT. Bintan Karya Gemilang (Tono)bersamaRomyadi(Penggugat). sebagai wakil dari PT. Batam SteelIndonesia untuk mengeijakan tanggung jawab PT.
Batam Steel Indonesia sesuai SPKyang dikerjakan adalah Blok 8, ternyata blok 8 tersebut bermasalah antara PT.Bintan Karya Gemilang dengan Pihak lain dan ternyata pengawas lapangan PTBatam Steel Indonesia juga melarang kami menimbun Blok 8 terlebih dahuluyang mendahului timbun di Blok 7 dikarenakan alasan tekhnis otomatis kegiatandilapangan berhenti, sambil menunggu penyelesian, Tergugat diminta olehPihak PT. Bintan Karya Gemilang (Tono) bersama Romyadi (Pengguga);Bahwa sebagai wakil dari PT.
34 — 30
permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0074/Pdt.P/2020/PA Adl. tanggal 01 Juli 2020, jo SuratKeputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama Andoolo NomorW21A6/386/KU.O1/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020, hal mana telah sesuaidengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis
48 — 17
Tapanuli Tengah Nomor :251/KANPORA/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang PenetapanPejabat Pengelola Tekhnis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah(PPTKSKPD) Kanpora Kab.
Tengah Nomor : 9.1/DPPKKD/2011 tanggal 10Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa PenggunaAnggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2011 danterdakwa (Il) IMAM MAHADI PANGGABEAN selaku Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 251/KANPORA/2011 tanggal 16Februari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Tekhnis
Ayat (9) Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telahdiubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : Setiap SKPD dilarangmelakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dariyang telah ditetapkan dalam APBD.Setelah dokumen tersebut ditanda tangani terdakwa (I) OSLO HABEAHAN,selanjutnya dokumen pertanggungjawaban tersebut dibawa terdakwa (I) OSLOHABEAHAN kepada terdakwa (Il) IMAM MAHADI PANGGABEAN selakuPejabat Pelaksana Tekhnis
106 — 93
Sahroni,MH.Kes melakukan peneguran secara tertulis sesuai surat Nomor445/625.11/ RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013, dan pada tanggal 30Desember 2013 terdakwa dr.Sahroni,MH.Kes memerintahkan PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Jajang, SKM, MSi selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk hadir pada pertemuan di Rumahmakan Talaga Saefood Cikarang Kabupaten Bekasi, dan didalampertemuan tersebut terdakwa dr. Sahroni SH.
Powernusa Elektrindo untuk Klarifikasi tehnik,membicarakan tekhnis serta jadwal pengiriman Genset serta masalah hargaapakah bisa dinegoisasi, dan pertemuan tersebut dihadiri oleh terdakwa,saudara Nimrod Esau Sihombing dan staf di dari Powernusa Elektrindosaudara Ahmad Riyadi, kemudian setelah selesai membicarakan masalahklarifikasi tehnik, membicarakan tekhnis serta jadwal pengiriman dan jugamasalah harga kemudian saksi dan teman saksi yang bernama AhmadRiyadi pulang, beberapa minggu kemudian sekitar
,harga terhadap penawaran = yangmasukMelakukan evaluasi administrasi,tekhnis, harga terhadap penawaran yangmasuk.bahwa benar saksi selain sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa juga ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatanberdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUDKabupaten Bekasi Nomor 445/466.5/RSUD/2013 tentangPenunjukan Pejabat Penatausahaan keuangan, Pejabat PembuatKomitmen dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan sesuaiPengesahan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kab.
Siwa Huring Jaya tidakpernah dilakukan pengecekan atas kebenaran dokumen tersebut;Bahwa benar setelah dilakukan tahapan evaluasi penilaianadministrasi, evaluasi tekhnis, evaluasi penilaian harga dan evaluasipenilaian kualifikasi, maka saksi selaku Ketua Panitia PengadaanBarang/Jasa menetapkan PT.
Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 terdakwadr.Sahroni,SH.MH.Kes memerintahkan Panitia Penerima HasilPekerjaan (PPHP) dan Jajang, SKM, MSi selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk hadir padapertemuan di Rumah makan Talaga Saefood CikarangKabupaten Bekasi, dan didalam pertemuan tersebut terdakwadr.Sahroni SH.
RAMLI
Termohon:
Kejaksaan Negeri Buol Cq. Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Lokodidi
158 — 81
LajuSedayung melibatkan keluarganya bernama Oda untuk membantu dalamhal mengurusi persoalan tekhnis pelaksanaan dilapangan seperti mencariorang yang bersedia untuk mengerjakan angkutan barang material,penyedia kendaraan pengangukatan bahan, pembuatan bak penampungair, pemasangan mesin dan pengboran air, pemasangan pipa,pemasangan Panel surya dan lain sebagainya yang bukan berkaitanHalaman 3 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul10.11.12.13.dengan administrasi kegiatan maupun pengelolaan dana
kegiatan.Selanjutnya Firmansyah alias Oda kemudian mempercayakan kepadaPemohon untuk melaksanakan pekerjaan tekhnis dilapangan berdasarkandokumen petunjuk.Bahwa dalam hal pelaksanaan tekhnis pekerjaan dilapangan, oleh karenayang Pemohon ketahui bahwa Firmansyah alias Oda adalah pemilik danatau direktur dari CV.
Selanjutnya oleh karena Pemohon yang melakukanpelaksanaan tekhnis dilapangan, sehingga Pemohon juga mengambilbeberapa orang pekerja/tukang untuk membantu penyelesaian pekerjaan.Bahwa selama masa pekerjaan berlangsung, oleh karena antara Pemohondan Firmansyah alias Oda tidak tidak ada kontrak dan atau perjanjian ataspelaksanaan pekerjaan, sehingga dalam hal penggajian dan atau upahPemohon serta pekerja/tukang lainnya, dibayarkan sesuai dengan progrespekerjaan yang sifatnya kondisional.
Olehnya kapasitas dan ataukedudukan Pemohon sebatas Pekerja pelaksana tekhnis dilapangan tidakmempunyai hubungan hukum secara langsung terhadap pekerjaanberdasarkan kontrak. Sehingga apabila terjadi resiko hukum baik perdatamaupun pidana, mengikat terhadap pihak yang ada pada kontrak.Bahwa dalam hal perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatukorporasi dan atau badan hukum atas suatu perkerjaan yang sumberdananya dari negara, maka yang bertanggungjawab penuh adalahseorang Direktur.
Namun anehnya dan sangatmengganjal, kuasa pengguna anggaran dan Sasliani selaku Direktur CV.Laju Sedayung (kontraktor pelaksana) tidak ditetapkan sebagai Tersangka,Justru Pemohon yang kapasitasnya sebagai pekerja (buruh) yang hanyadiberi upah kemudian ditetapkan sebagai Tersangka.Bahwa pekerjaan tekhnis dilapangan yang dikerjakan oleh Pemohon,sudah sesuai dengan dokumen petunjuk.
72 — 37
dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB); Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KSOPKabupaten Alor dengan jabatan sebagai ................. proce een c eee c cena aneBahwa dokumen kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB)tersebut diterbitkan oleh Sah bandar; Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib dimiliki oleh setiapkapal yang hendak berlayar karena hal tersebut merupakan prosespengawasan terhadap kapal dan untuk memastikan kapal besertaawak kapal maupun muatannya secara tekhnis
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersedia anggaran atau tidaknya tersedia anggaran yangakan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untukkegiatan proyek yang dibiayai oleh APBN/APBD ;e Pasal 13 ayat (2) HPS disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan danditetapkan oleh Pengguna Barang dan Jasa dan Pasal 17 ayat (5)Keppres No. 80 tahun 2003 dalam keadaan tertentu, pemilinan penyediabarang dan jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukkan langsungterhadap 1 (satu) penyedia dan barang/jasa dengan cara melakukannegoisasi baik tekhnis
maupun biaya sehingga diperoleh harga yangwajar dan secara tekhnis dapat dipertanggungjawabkan ;e Pasal 13 ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003 Pengguna Barang dan Jasawajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulkasikan secarakeahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.Pasal 13 ayat (2) HPS disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan danditetapkan oleh Pengguna Barang dan Jasa dan Pasal 17 ayat (5)Keppres No. 80 tahun 2003 dalam keadaan tertentu, pemilihan penyediabarang
dan jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukkan langsungterhadap 1 (satu) penyedia dan barang/jasa dengan cara melakukannegoisasi baik tekhnis maupun biaya sehingga diperoleh harga yangwajar dan secara tekhnis dapat dipertanggungjawabkan ;e Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Perum Peruri untuk pengadaanstiker yang dilakukan oleh Kantor Kesbanglinmas dengan harga Rp.Hal. 7 dari 29 hal.