Putusan Nomor 42 PK/TUN/2021Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Tergugat IIIntervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2,3,4,5 dan 6 mengajukan eksepsisebagai berikut:Eksepsi Tergugat: pada pokoknya menyatakan terhadap tanah milik ParaPenggugat telah terjadi tumpang tindin kepemilikan/sengketa denganTergugat II Intervensi 2, 3, 4, 5 dan 6;Eksepsi Tergugat Il Intervensi 1:1. Eksepsi kompetensi absolut;2. Eksepsi Gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel):3.

Tergugat Kedua di dalam menerbitkanSurat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yangmengetahui Kepala Desa Nusa Indah Bapak Supartono dengan No:14593.2/ek/N/IX/03. atas nama SHAIPAN SURI dengan luas15.000m2 lokasi RT 08/ RW II desa Nusa Indah, Kecamatan BatiBati,Kabupaten Tanah Laut pada tanggal.05 Juni 2003. ( dan/ atau alashak dari SHM 537 atas nama SHAIPAN SURI dengan luas 14.389m2pada tanggal 14 September 2004) yang menjadi obyek sengketatersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindin

Lie Sok King alias Emly Seiviana;Sedangkan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1758/KelurahanJemurwonosari atas nama Tergugat Ill (Thie Butje Sutedja) yangtumpang tindin di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 53/DesaJemurwonosari atas nama Penggugat dan Sertipikat Hak Milik Nomor1756/Kelurahan Jemurwonosari atas nama Tergugat Ill (Thie ButjeSutedja) yang tumpang tindih di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Jemurwonosari atas nama Penggugat II karena telah diajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha

sekarang atas nama Hendrawan Subiana yang telahditerbitkan terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1976 dan kemudian dibeli olehpenggugat pada Tahun 1995, berdasarkan Risalah Lelang tanggal 26September 1995 Nomor 93/199596;Bahwa dengan demikian maka kepentingan Penggugat dalam hal ini yakniPenggugat mengalami kerugian secara materiil, karena di atas tanah hakmiliknya, yaitu berdasarkan SHM Nomor 3/Sentul, ternyata telah diterbitkanobjek sengketa oleh tergugat atas nama pihak lain yang mengakibatkantumpang tindin

Yang Terhormat;Hakim Banding sangat keliru menelaah ketentuan pasal 62 ayat 2 huruf ePeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2011 dengan menyatakan adanya tumpang letak dari objek sengketa;Yang benar, ketentuan tersebut berbunyi : e. tumpang tindih hak atau sertifikathak atas tanah;Adalah sungguh sangat berbeda makna yang dikandung dari kalimat yangberbunyi:tumpang letak dari objek sengketa.... dan kalimat tumpang tindih hak atausertifikat hak atas tanah;Tumpang tindin

Agustus 2004 ;Bahwa dalam sengketa tata usaha negara dimaksud, pada pokoknyaadalah pembatalan atas alas hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT, dandalam perkara dimaksud PENGGUGAT masuk sebagai pihak yaituTERGUGAT II INTERVENSI ;Bahwa seharusnya dengan adanya perkara tersebut PENGGUGAT sudahmengetahui adanya tanah tersebut tumpang tindin dengan sertipikat milikTERGUGAT II INTERVENSI atau para pemegang hak atas Sertipikat HakMilik No 23240/Talamanrea Jaya, NIB No. 20.01.14.06.04927, Surat UkurNo. 02510/

Sertipikat Hak Milik PENGGUGAT dan Sertipikat TERGUGAT IIINTERVENSI tumpang tindin mengenai gambar/surat ukurnya saja,sedangkan secara fisik tidak terdapat tumpang tindih atau sengketa;atau ;3.

melaksanakanatau setidaktidaknya tidak menyampaikan dalam gugatannya telahmelaksanakan transformasi peta pendaftaran tanah atas sertipikat yangmenjadi alas hak PENGGUGAT dan sistem koordinat lokal ke sistemkoordinat nasional (Pasal 13 Permeneg Agraria No. 3/1997), melaksanakanplotting, melaksanakan pengukuran ulang dan pemeliharaan data tanah atassurat ukur Sertipikat PENGGUGAT yang terbit sejak tahun 1972 dan 1971(46 tahun sampai dengan pengajuan gugatan a quo) ;Dalam hal terdapat sengketa karena tumpang tindin

Metalindo Usaha Bersama yang pada faktanyatumpang tindin dengan areal lahan milik PT. FederalInvestindo(Surat Peringatan III); dand. Surat Nomor 170/KND/DDFK/L/X/2016 tanggal 3 Oktober2016 perihal Peringatan Keempat Untuk Tidak MelakukanPenerbitan Sertifikat Atas Areal Lahan yang Terletak diWilayah Pengembangan Batam Centre Berlokasi diSamping Gedung Sumatera Promotion Center (SPC) AtasNama PT. Smart Edutama International dan PT.

Kompetensi Absolut;Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadiliperkara ini;Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 550 K/TUN/2017Bahwa setelah Tergugat Il Intervensi mempelajari gugatan Penggugat,ternyata gugatan Penggugat hanya mengedepankan hak kepemilikan atautumpang tindin dan juga di dalam gugatan telah mengajukan gantikerugian, maka selayaknya gugatan Penggugat diajukan kepada PeradilanUmum bukan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengedepankan

Apalagi terhadap aktivitas ataupunpenguasaan tersebut telah ada sebelum dilakukannya penunjukankawasan hutan;Penunjukan Kawasan Hutan semata tentu tidak dapat menjadikansuatu kawasan hutan menjadi memiliki kKepastian hukum, karenaselama belum ada tahapan selanjutnya, yaitu penataan batas,pemetaan dan penetapan, maka akan terjadi banyakpermasalahan, contohnya yang paling utama adalah adanyatumpang tindin dengan kawasan lain.

;Tumpang tindin di atas terjadi karena tidak adanya kepastianhukum kawasan hutan dikarenakan belum adanya pengukuhanpada saat dilakukan pembangunan, yaitu sebelum Oktober 2014waktu terbitnya Surat Keputusan Menteri Bukti PeninjauanKembali2;Jalan yang Berada di Dalam Celah Timor Telah Ada danDipergunakan Masyarakat Jauh Sebelum PEMOHON PeninjauanKembali Didirikan dan Mulai Beroperasi Pada Tahun 1968 BahkanSangat Diperlukan Oleh Masyarakat;3.1.3.2.Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili

Potto Sarungallo, Timur : Jalan Raya, Barat : SawahB.N Bumbungan, sehingga pertanyaannya dimana letak tanah ParaTerbandingyang overlap/tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikNomor : 278/ Tahun Tikunna Malenong Surat 364 /1987 luas 4.223M2 atas nama B.N Bumbungan orang tua Tergugat I..

kantorregional, HPS yang berkedudukan di Singapura tentunya lebihmengerti keadaan pasar industri perhotelan di kawasan Asiadibandingkan HIC yang berkedudukan di Amerika Serikatsehingga akan menjadi lebih efisien dan efektif bilapermasalahan operasional hotel dikonsultasikan melalui HPS;Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil suatu kesimpulanbahwa tidak terdapat duplikasi atas jasa teknik yang diberikan olehHIC dan oleh HPS karena masingmasing pihak memiliki fungsinyasendiri yang tidak saling tumpang tindin

Sarmar Jaya Cemerlang tumpang tindin dengan KPEksplorasi atas nama PT. Citra Surya Makmur Perkasa dan KP Eksploitasi atas nama PT. Dahlia Biru.Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menanggapi suratpermohonan Nomor 034/SJC/XV/2010 tersebut dengan menerbitkansurat Nomor 540/078/Ek, tanggal 18 Januari 2011, yang ditujukankepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi KalimantanTengah, dengan tembusan kepada PT.

Dahlia Biru sangat merugikankepentingan Penggugat oleh karena telah terjadi tumpang tindin denganlokasi/titik kKoordinat milik Penggugat karena izin pertambangan tersebutmasih berada dalam lokasi milik Kuasa Pertambangan Penggugat sehinggatindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakudan dengan demikian keputusan Tergugat tersebut harus dibatalkan. VILPERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN30.

Dahlia Biru yangdianggap Penggugat Tumpang Tindin atau melanggar PeraturanPerundangundangan yang berlaku dalam kurun waktu 20062007 dan barubelakangan dalam kurun waktu 20102013 mengajukan Permohonan IzinPerpanjangan KP atau Penyesuaian KP menjadi IUP sesuai dengan UUNomor 4 Tahun 2009. Hal. 47 dari 115 hal. Put.

Listiani) dengan luas 161 M2;Yang ternyata tumpang tindin dengan Sebagian bidang tanah Hak yangdiperoleh Penggugat;Bahwa, berdasarkan kaidah Hukum telah ditentukan dalam prosespendaftaran tanah wajib menghimpun datadata yang pada dasarnya meliputidua bidang (Boedi Harsono, 1999:73) yakni:a. Data fisik mengenai tanahnya, yaitu: lokasinya, batasbatasnya, luas tanahdan tanaman yang ada diatasnya;b.

Sebelah Utara Bandar Jalan + 30 M, 42 MSebelah Timur Acit Holan + 61 M, 34 M, 163 M, 35MSebelah Selatan Rawarawa + 54 M, 59 MSebelah Barat Ho Asan + 98 M, 86 M, 122 M, 46 MYang kemudian menjadi pokok soal terkait silang sengketa terhadapobjek tanah tersebut diatas di jelaskan oleh Penggugat adalahbertumpang tindin sebagian dan untuk seluruhnya pada bagianyang lain terhadap para Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill,dan Tergugat IV.b.

Bahwa, dalam gugatannya sebagaimana di dalam posita angka 5(lima), yang mana dalam Gugatan Penggugat menjelaskan tentangobjek tanah yang menjadi milik Penggugat dengan keterangansebagai berikut :Sebelah Utara : Acit + 23 M, 66 M, 21MSebelah Timur : lbnu + 60 M, 56 MSebelah Selatan : Ibrahim +43 M, 62 M, 24MSebelah Barat : Ho Asan + 163 M, 35 MYang kemudian menjadi pokok soal terkait silang sengketa terhadapobjek tanah tersebut diatas di jelaskan oleh Penggugat adalahbertumpang tindin sebagian dan

No.52/Pdt/2010/PT.PLG.Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekaramemiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin dengan sertifikat Hak MilikLainnya : 8.

No.39/Tanjung Lago,SHM No.21/Tanjung Lago, SHM No.40/Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago, SHM No.28/Tanjung Lago ; Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekaramemiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin

pemberian informasisecara tertulis data tehnis yang memang sebelumnya telah melekatpada sertifikat hak atas tanah yang dimintakan pengukuran kembali,atau juga surat yang hanya sekedar menunjuk kepada hubunganhukum yang memang sebelumnya sudah ada; Bahwa terhadap kegiatan Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalammelakukan penelitian lapangan dalam bentuk pengukuranpengembalian batas adalah merupakan salah satu fungsi pokokinstitusi BPN khususnya bidang sengketa dalam rangka memastikantidak terdapat tumpang tindin

mendasarkan pada hasil pengukuran dan pemeriksaan setempat,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalammenetapkan batasbatas bidang tanah sudah memperhatikan batasbatasbidang atau bidangbidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur ataugambar milik Penggugat dan Tergugat Il Intervensi sehingga telah benarHalaman 67 dari 79 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN JPR.keadaan yang disampaikan Tergugat dalam keputusan objek sengketa a quosampai pada kesimpulan bahwa tidak terdapat tumpang tindin

pertaniantersebut ;Bahwa begitu juga selanjutnya, setelah melakukan penelitianterhadap alas hak dari Tergugat IV di atas tanah terperkara milik Penggugat pada tanggal 3 November 2003, Kepala Desa Kuala Bangka(Rusman Tanjung) juga mengeluarkan Surat No. 593.7/ /KB/2003 yangditujukan kepada Bintatar Malau (Tergugat IV) yang isinya padapokoknya disebutkan dalam surat tersebut, setelah saya (Kepala Desa)langsung meninjau kelapangan ternyata tanah pertanian tersebutmasuk areal Roida S (Penggugat)/tumpang tindin

, tumpang tindin dengan sebagian luas dan tanah Sertifikat HakPakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, merupakan dalil yang tidak benardan menyesatkan. Sebaliknya bidang tanah milik almarhum Munarilah yangsebagian luasnya justru tumpang tindih dengan bidang tanah dimana telahterbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, milik TerlawanIII;Bahwa sehingga keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang isinya antaralain menyatakan bahwa Terlawan merupakan pemilik terhadap tanahseluas 4.480 m?

.), dalam persidanganmenyatakan untuk menentukan secara visualisasi terjadinyatumpang tindin tanah, harus dilakukan pengembalian batas danpengukuran di lapangan tidak mengetahui fakta hukum yangsebenarnya; Bahwa dari buktibukti surat diperoleh fakta:a. Sertipikat Hak Milik Nomor 960/1999 atas nama Junaidi, bukanatas nama Penggugat (Junedi). Sertipikat Hak Milik Nomor7129/1999 atas nama M. Ilyas, bukan atas nama Penggugat 5 (M.Lias).

berpendapat lain, maka :SUBSIDAIR:Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Tergugat Ill telahmengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 September 2015, yangisinya sebagai berikut ;DALAM EKSEPSI:1.Bahwa Tergugat III dapat mengakui bahwa ada terjadi hal kekeliruan dalammenerbitkan Surat Keputusan Hak atas tanah tanah kepada Tergugat danHal19dari29 PDT No.37/2016/PT.PLK.Tergugat II, apabila kKeduanya berindikasi terjadi tumpang tindin

Duta Dharma Bhakti dengan SHM milikDelita Pakaya pada saat verifikasi data; Bahwa Saksi mengatakan benar hanya mengambil alin datayuridis dari kantor pertanahan Kabupaten Sigi untuk mengambilkesimpulan kalau telah terjadi tumpang tindih;Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor: 1/G/2020/PTUN.PL Bahwa Saksi mengatakan benar kesimpulan yang diambilberdasarkan data fisik adalah menyatakan tumpang tindin dan datayuridis hanya mengikuti; Bahwa Saksi mengatakan PT.

Kantor Pertanahan Kota Palu; Bahwa Saksi mengatakan perubahan tersebut dilakukan padasaat penyerahan dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi keKantor Pertanahan Kota Palu; Bahwa Saksi mengatakan yang lebih dahulu keluar adalahperubahan Nomor Sertipikat dan barulah dibuat berita acara; Bahwa saksi mengatakan benar dalam poin dua romawi dalampokok pemeriksaan disebutkan bahwa SHM yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Sigi yang secara administrasi masuk kewilayah Kota Palu, tumpang tindin

Akhmad Saleh Yang diketahui setelah dilakukan Verifikasi oleh EKO WIDOWATIBinti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasi tanah tersebut dinyatakantumpang tindin dengan tanah milik SAPLI SANJAYA Bin DARMANEMBANG (Selain diakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas jugadiakui kepemilikannya oleh Sapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWAT I BintiDJONI SADEWO menyuruh untuk berdamai dengan Sapli Sanjaya.

SuryaJaya, S.H., M.Hum., sebagai Pembaca yang berpendapat:Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex FactiPengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor, Terdakwasebagai pemilik tanah yang tumpang tindin dengan masyarakat pemiliktanah lain, sekaligus bertindak sebagai kuasa dari beberapa pemilik

Syaiful Hariyadi dengan pemilik lahan yangtumpang tindin dan berakibat merugikan pemilik lahan adalah menjadiurusan dan tanggungjawab sdr. Sapli Sanjaya dan sdr. syaiful Hariyadi.Bahwa diantara mereka telah dilakukan berbagai upaya penyelesaiandiantara mereka kemudian diperoleh kesepakatan bahwa pemilik tanahyang bertindih dengan tanah milik sdr. Sapli membayar kompensasi gantikerugian sdr. Sapli Sanjaya;Bahwa demikian halnya dengan tanah milik sdr.