Nomor 740/KptsII/1996 tanggal 25Nopember 1996 juncto Nomor /741/KptslI/1996 tanggal 25Nopember 1996 tentang Izin Pelepasan Kawasan Hutan) seluas+ 1.505 Ha 434 Ha (areal tumpang tindin dengan HGU PT. PatriaKamou) = 1.071 Ha dan Izin Lokasi dari Pemerintah (SuratKeputusan pemberian Izin Lokasi dari Kantor Badan PertanahanAceh Timur Nomor 08.b/IL.P/BPN/ATIM/1996 tanggal 20 September1996 juncto Nomor 03/Prj/IL.P/BPN/ATIM/1998 tanggal 6 April 1998)seluas + 2.562 Ha.

Potto Sarungallo, Timur : Jalan Raya, Barat : SawahB.N Bumbungan, sehingga pertanyaannya dimana letak tanah ParaTerbandingyang overlap/tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikNomor : 278/ Tahun Tikunna Malenong Surat 364 /1987 luas 4.223M2 atas nama B.N Bumbungan orang tua Tergugat I..

kantorregional, HPS yang berkedudukan di Singapura tentunya lebihmengerti keadaan pasar industri perhotelan di kawasan Asiadibandingkan HIC yang berkedudukan di Amerika Serikatsehingga akan menjadi lebih efisien dan efektif bilapermasalahan operasional hotel dikonsultasikan melalui HPS;Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil suatu kesimpulanbahwa tidak terdapat duplikasi atas jasa teknik yang diberikan olehHIC dan oleh HPS karena masingmasing pihak memiliki fungsinyasendiri yang tidak saling tumpang tindin

Wahid:Dikarenakan adanya beberapa produk yang diterbitkan oleh Pejabat TataUsaha Negara yang diduga tumpang tindin maka semestinya gugatandisampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembangtelah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Plg., tanggal 1 Maret2016 dengan amar sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi T.I, T.Il, T.VI, T.VIl, T.

Adapun objek dalamperkara ini yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 2659/SU, Sertipikat HakMilik Nomor 2640/SU, Sertipikat Hak Milik Nomor 2641/SU, SertipikatHak Milik Nomor 2642/SU, Sertipikat Hak Milik Nomor 2643/SU,Sertipikat Hak Milik Nomor 2644/SU, Sertipikat Hak Milik Nomor 2645/SU, Sertipikat Hak Milik Nomor 2648/SU, Sertipikat Hak Milik Nomor2649/SU yang diduga tumpang tindin dengan Sertipikat Hak MilikNomor: 195/R, Kampung 8 Ulu tanggal 13 Mei 1978, Gambar SituasiNomor: 1817/1977 tanggal 10 Oktober

berpendapat lain, maka :SUBSIDAIR:Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Tergugat Ill telahmengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 September 2015, yangisinya sebagai berikut ;DALAM EKSEPSI:1.Bahwa Tergugat III dapat mengakui bahwa ada terjadi hal kekeliruan dalammenerbitkan Surat Keputusan Hak atas tanah tanah kepada Tergugat danHal19dari29 PDT No.37/2016/PT.PLK.Tergugat II, apabila kKeduanya berindikasi terjadi tumpang tindin

.), dalam persidanganmenyatakan untuk menentukan secara visualisasi terjadinyatumpang tindin tanah, harus dilakukan pengembalian batas danpengukuran di lapangan tidak mengetahui fakta hukum yangsebenarnya; Bahwa dari buktibukti surat diperoleh fakta:a. Sertipikat Hak Milik Nomor 960/1999 atas nama Junaidi, bukanatas nama Penggugat (Junedi). Sertipikat Hak Milik Nomor7129/1999 atas nama M. Ilyas, bukan atas nama Penggugat 5 (M.Lias).

Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADDuntuk disesuaikan dengan APB Desa yang sudah ditetapkan agar tidakterjadi tumpang tindin pembiayaan;c. Membantu tim pelaksana desa dalam menyusun rencanateknispenggunaa ADD serta kelengkapannya;d. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD;e. Bersama tim kabupaten memfasilitasi tim pelaksana desa tentangpengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;Hal. 25 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016f.

Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADDuntuk disesuaikan dengan APB Desa yang sudah ditetapkan agar tidakterjadi tumpang tindin pembiayaan;c. Membantu tim pelaksana desa dalam menyusun rencana teknispenggunaa ADD serta kelengkapannya;d. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD;e. Bersama tim kabupaten memfasilitasi tim pelaksana desa tentangpengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;f. Melakukan pemantaun/pengendalian terhadap proses kegiatan ADD didesa;g.

Jo.Nomor : 2721 K/Pdt/2015, tertanggal 17 Oktober 2016, adalahmerupakan tumpang tindin penerapan hukum, danHal 6 dari 29 Hal Put. No.69/Pat/2018/PT SMG08.02.Wo,llsbertentangan dengan hukum acara perdata, serta merugikanPelawan, dan oleh karenannya sudah sepatutnya haruslahPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor :18/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Pwt Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2014/PN.Pwt, Jo. Nomor : 185/Pdt/2015/PT.Smg. Jo.

dalam buku tanah, MERUPAKANPEGANGAN KEPADA PEMILIKNYA akan buktibukti haknya yangtertulis, sehingga, hak atas tanah yang dibuktikan oleh suatusertipikat menunjukan hak statutoris pemegang hak yangtercantum dalam sertipikat, oleh karenanya secara prinsip hanyaada satu sertipikat hak atas tanah yang dapat diletakkan atassebidang tanah, dengan alasan apapun, TIDAK DIBENARKANHalaman 21Putusan Perkara No. 314/G/2019/PTUNMDN19.20.21.satu sertipikat hak atas tanah baik sebagian atau seluruhnyatumpang tindin

Titik a, b, c, g, V, Vi dan Titik VIl adalah batas dari sebagian GS, Nomor433/1996 yang tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor60/Kelurahan Lebung Gajah dengan luas 8.043 M?;d. Titik d, e, f, g, o dan Titik p adalah batas dari sebagian SHM Nomor 59GS, Nomor 47/2002 yang tumpang tindih dengan Sertifikat Hak MilikNomor 60/Kelurahan Lebung Gajah dengan luas 11.888 M?;e.

Agustus 2004 ;Bahwa dalam sengketa tata usaha negara dimaksud, pada pokoknyaadalah pembatalan atas alas hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT, dandalam perkara dimaksud PENGGUGAT masuk sebagai pihak yaituTERGUGAT II INTERVENSI ;Bahwa seharusnya dengan adanya perkara tersebut PENGGUGAT sudahmengetahui adanya tanah tersebut tumpang tindin dengan sertipikat milikTERGUGAT II INTERVENSI atau para pemegang hak atas Sertipikat HakMilik No 23240/Talamanrea Jaya, NIB No. 20.01.14.06.04927, Surat UkurNo. 02510/

Sertipikat Hak Milik PENGGUGAT dan Sertipikat TERGUGAT IIINTERVENSI tumpang tindin mengenai gambar/surat ukurnya saja,sedangkan secara fisik tidak terdapat tumpang tindih atau sengketa;atau ;3.

melaksanakanatau setidaktidaknya tidak menyampaikan dalam gugatannya telahmelaksanakan transformasi peta pendaftaran tanah atas sertipikat yangmenjadi alas hak PENGGUGAT dan sistem koordinat lokal ke sistemkoordinat nasional (Pasal 13 Permeneg Agraria No. 3/1997), melaksanakanplotting, melaksanakan pengukuran ulang dan pemeliharaan data tanah atassurat ukur Sertipikat PENGGUGAT yang terbit sejak tahun 1972 dan 1971(46 tahun sampai dengan pengajuan gugatan a quo) ;Dalam hal terdapat sengketa karena tumpang tindin

Berdasarkan Berita Acara Mediasi Nomor: 05/BAMEDIASI/PMPP/VIII/2020pada poin d angka 2 pada pokoknya disebutkan bahwa ke16 sertipikathakmilik dimaksud diketahui overlapping dengan bidang tanah milik Dulhak (videbukti P5);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan aspeknilai kepentingan maupun berproses Para Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan karenatelah terjadi tumpang tindin antara objek sengketa

(vide bukti T19, T20);Menimbang, bahwa saat Pemeriksaan Setempat itu juga Kuasa Tergugatmengakui adanya tumpang tindin dengan objek sengketa aquo khusus Sertipikat HakMilik No. 292, atas nama HANNI Luas : 12.200 M2, Gambar Situasi Nomor : 945/1994tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak,Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak; (vide bukti P6, P7, T1, T2, T7, T19, BeritaAcara Pemeriksaan Setempat);Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P6, P7, T1, T2 dan

RIOTA JAYA LESTARIdengan IUP Operasi Produksi Nomor 540/171/2011 tanggal 9 agustus 2011dengan luas wilayah 5.110 hektar diketahui tumpang tindin dengan kontrakkarya PT.

Dengan demikian, penerbitan Obyek TUN telah benar dan sah karena Tergugatjustru berupaya untuk menghilangkan tumpang tindin dan menjamin kepastianberusaha di bidang pengelolaan sumberdaya mineral. Oleh karena Tergugat telahsecara tepat dan benar menerbitkan Obyek TUN, maka Gugatan Penggugatharus Citolak.; 222022 ene n nn nn eee nen en nnn en nen nn eneneneeE. PENERBITAN OBYEK TUNJUGA TELAH SAH KARENA TELAH SESUAIDENGAN KETENTUAN PENCABUTAN KEPUTUSAN BERDASARKAN UU AP71.

Bumi Kedaung Lestari /Penggugat Dengan begitu jelas diketahui bahwa sebenarnya tidak adatumpang tindin kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat IlINt@rVENSI. j 22 none nnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnn nn nnnnnnnnennennnenneneneeKalau Majelis Hakim hanya mengandalkan keterangan dari Penggugat saat PS(Pemeriksaan setempat) untuk membuktikan Dalil Tergugat II Intervensi initidak akan cukup, karena Penggugat akan berbohong tentang tanahnya danjuga akan asal tunjuk tentang Batasbatas tanahnya sebelah

Putusan Nomor : 89/G/2018/PTUN.BDGatas tanah atas nama orang lain yang tumpang tindin dengan tanah SertipikatHGB a quo, maka sesuai dengan kewenangannya Tergugat berkewajiban untukmembatalkan dan mencabut sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan diatas tanahSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung/2014 a quo ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor : 24 tahun 1997 telah ditentukan bahwa dalam menetapkanbatasbatas bidang tanah Kepala Kantor Pertanahan

Aziz Madijid,Nomor: 06/16.71/BPN/2013 tanggal 17 April 2013 yang menyatakantelah tumpang tindin Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 887/LebongGajah (dh. Gasing) tanggal 29 Maret 2011, luas 125.150 M? (seratus duapuluh lima ribu seratus lima puluh meter persegi) sebagai SertipikatPengganti Karena Hilang SHM Nomor 60 GS Nomor 217/1976,Kelurahan Gasing, atas nama A. Aziz Madjid (orang tua Tergugat !)Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 572 K/Pdt/2017dengan SHM Nomor 59/Kel.

pertaniantersebut ;Bahwa begitu juga selanjutnya, setelah melakukan penelitianterhadap alas hak dari Tergugat IV di atas tanah terperkara milik Penggugat pada tanggal 3 November 2003, Kepala Desa Kuala Bangka(Rusman Tanjung) juga mengeluarkan Surat No. 593.7/ /KB/2003 yangditujukan kepada Bintatar Malau (Tergugat IV) yang isinya padapokoknya disebutkan dalam surat tersebut, setelah saya (Kepala Desa)langsung meninjau kelapangan ternyata tanah pertanian tersebutmasuk areal Roida S (Penggugat)/tumpang tindin

, tumpang tindin dengan sebagian luas dan tanah Sertifikat HakPakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, merupakan dalil yang tidak benardan menyesatkan. Sebaliknya bidang tanah milik almarhum Munarilah yangsebagian luasnya justru tumpang tindih dengan bidang tanah dimana telahterbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, milik TerlawanIII;Bahwa sehingga keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang isinya antaralain menyatakan bahwa Terlawan merupakan pemilik terhadap tanahseluas 4.480 m?

Riwayat Tanah Jo.Surat Keterangan dari Kepala Desa Citatah Nomor 140/26/25/2009,tertanggal 6 Febuari 2009 yang jelasjelas menyebutkan mengenaikeabsahan dari kepemilikan tanah a quo adalah milik Penggugat;Bahwa selain itu, berdasarkan Peta Bidang Nomor 50144 yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasianal (BPN) KabupatenBandung Barat/Tergugat IV dalam suratnya tertanggal 10 Juni 2009Nomor 620251 secara tegas menyatakan tanah milik Para Penggugatberdasarkan hasil verifikasi BPN nyatanyata tumpang tindin

pengkajian ataupemeriksaan kualifikasi pembeli beritikad baik yang perlu dilindungiberdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata;Bahwa berdasarkan SEMA tersebut, maka jelas bahwa putusan terkaitkualifikasi pembeli beritikad baik merupakan ranah Peradilan PerdataUmum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutidak memiliki Kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada dasarnya GugatanPara Penggugat menguraikan telah terjadi tumpang tindin

dokumen arsip atas SHM atasnama Tergugat II Intervensi; (vide Berita Acara Persidangan tanggal 27 Agustus2020);Menimbang, bahwa dalam mencermati hubungan hukum antara ParaPenggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, Majelis Hakimmelihat adanya hubungan hukum yang kuat antara dampak terbitnya objeksengketa dengan hak Para Penggugat sebagai pihak yang telah lebih dahulumempunyai dan mendaftarkan haknya pada Tergugat, dan kemudian objek terbitobjek sengketa yang ternyata tumpang tindin

berpendapat bahwa jual beli antara pihakTergugat dengan pihak ketiga tanpa diikut sertakan sebagai pihak dalamberperkara adalah cacat formil, sehingga gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tersebut kemudian dikaitkan dengan dalil Terbandingsemula Tergugat dan keterangan saksi Nina Purnama serta bukti T7 (aktajual beli) dan bukti P18 (berita acara pengukuran tanah masingmasingmenerangkan terjadi tumpang tindin