tanggal24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 ;Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengantanggal 11 Desember 2018 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;Majelis Hakim sejak tanggal, 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal2 Februari 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 3Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Acehsejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 ;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Februari 2015 No.53/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal10 April 2015;10. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Maret 2015No. 69/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 13 Maret 2015 s/dtanggal 11 April 2015;11.

padaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Januari 2015 # No.27/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 10 Februari 2015 s/dtanggal 11 Maret 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Februari 2015 No.53/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal10 April 2015;Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Maret 2015No. 69/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal

Majelis Hakim Tipikor yang terhormat di Jakarta dan pada lembarketiga ditandatangani oleh Drs.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor terhitung sejaktanggal 04 Januari 2016s/d tanggal 02 Februari 2016 ;Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama :Agus Riawantoro,SH, berkantor di Tanjungpinang, JL.Raja Ali Haji No.7172Kota Tanjungpinang sebagai kuasa hukum terdakwa melalui penunjukan olehMajelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pid.SUSTPK/2015/PN.Tpg.

Bahwa adanya pasal khusus yang lebih tepat, maka terdakwa tidakdapat didakwakan dengan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor yang telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001tentangperubahan atas UndangUndang tipikor karena pasal 2 tersebut bersifatumum ;3.

ataukewenangan yang ada padanya selaku Sekretaris Panwaslu KabupatenLingga yang diangkat berdasarkan surat perintah Bupati Lingga Nomor ;824.3/SP/BKDKP//2013/01, tanggal 21 Januari 2013. dilingkunganPemkab Lingga tahun Anggaran 2013 yang telah menimbulkan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp. 200.000.000,( dua ratus juta rupiah ) Bahwa adanya pasal khusus yang lebih tepat, maka terdakwa tidak dapatdidakwakan dengan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RlNo.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor

yang telah dirubah danditambah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001tentangperubahan atas UndangUndang tipikor karena pasal 2 tersebut bersifatumum ; Bahwa tidak terungkap adanya fakta bahwa terdakwa memiliki niat ataumaksud atau kehendak untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lainatau korporasi secara melawan hukum, dengan demikian unsur secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasitidak terpenuhi ;Hal. 63dari 74 Pts.

(Limaribu Rupiah) ;Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hariJUMAT tanggal 15 Januari 2016, oleh kami Dame P Pandiangan,SH.sebagai HakimKetua Majelis, M.Fatan Riyadhi SH.dan Lindawati, SH.MH.Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal27Januari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis tersebut

Diperpanjang penahanannya oleh Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Manokwari, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 15 Januari2019;4.

SusTPK/ 2020/PN Mnk tanggal17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, menerangkanbahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor13/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan kepada terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 Februari2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 1/Akta.Pid.

SusTPK/ 2020/PN Mnk tanggal19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, menerangkanbahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadapPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ManokwariNomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada hari Rabutanggal 19 Februari 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor1A/Akta.Pid.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh kami Jhon Pantas L.Tobing,S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis, Dr. Petrus Maturbongs,S.H, M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor dan Dr.

Josner Simanjuntak, SH, MH, Hakim AdHoc Tipikor masingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh HakimKetua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu olehTommy .K. Medellu, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri PenuntutUmum dan Terdakwa;Halaman 69 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PT JAPHakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd. Ttd.Dr. PETRUS MATURBONGS, S.H.,M.H. JOHN PANTAS L.

Panitera Muda Pidsus Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umumdan Terdakwa maupun kuasanya.HAKIMHAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS,ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. RUSTAM IDRIS, SH. MARYANA, SH.MH.PANITERA PENGGANTI,HARSONO, SH.MH.Halaman 11 dari 11 halaman,Putusan perkara Pidana Nomor : 501/PID/2016/PTMDN.

Pemberkasan/Penjilidan/ : Rp. 136.000,Pengiriman, dllJumlah : Rp. 150.000,( seratus lima puluh ribu rupiah )PENGESAHAN :Salinan dinas sesuai dengan aslinyaPengadilan Tinggi MakassarpaniteraPih Panitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, SH.Nip.19651120 198903 1 004Halaman 12 dari 12 halaman perkara Nomor : 95/PDT/2018/PT.MKS

UndangUndang jika ada larangannya;Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah membuat SK tanggal mundurtersebut dapat dimasukkan dalam perbuatan pidana pemalsuan surat asalunsurunsur dari pidana pemalsuan surat tersebut semuanya terpenuhi, namunperlu diketahui, tidak semua surat yang dapat dipalsukan, sebab KUHP telahmengelompokkan suratsurat yang dapat dipalsukan tersebut menjadi 4(empat) kategori;Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut lebih mengarah kepada tindak pidanakorupsi ;Bahwa menurut Pasal 2 UU Tipikor

hukum tertulis dahulu, adajuga yang melanggar norma, awalnya diterapkan dalam hukum perdata;e Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memang dijadikan acuan, namunhakim tetap memiliki kebebasan untuk memutus suatu perkara, contohnyadalam kasus terpidana Andy Ahmad, apabila menggunakan perbuatanmelawan hukum secara formil, ia tidak dapat dihukum, namun bilamenggunakan perbuatan melawan hukum secara materiil, ia dapat dipidana,walaupun MK telah mencabut perbuatan melawan hukum secara materiildalam tipikor

IDA RATNAWATI, SH., MHsebagai Ketua Majelis, ITONG ISNAENI, SH., MH dan AHMADBAHARUDDIN NAIM., SH.MH (Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Hj.IDA RATNAWATI, SH., MH tersebut didampingi oleh ITONG ISNAENI,SH.MH dan AHMAD BAHARUDDIN NAIM SH, MH (Hakim Ad Hoc Tipikor)sebagai Hakimhakim Anggota, RENILDA BIDARI, S.H.

MH(HAKIM ADHOC TIPIKOR)Panitera PenggantiRENILDA BIDARL, SH.,142

Jonna nnn nnn nn nnn enna nnn nnn nnn nnn ncn nn en nnn nnn nnneBahwa dengan putusan Pengadilan Tipikor tersebut telah terbukti,bahwa Penggugat bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebuttetapi hanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi bersamasama secara berlanjut,sebagaimana dakwaan Kesatu subsider, karena sebenarnya Penggugatsebagai Bendahara Pengeluaran dalam mengelola mengeluarkan uangberdasarkan perintah jabatan yang sah berdasarkan KeputusanGubernur

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 ada surat dakwaan Penggugat dari PenuntutUmum (vide bukti P4) ; 222202 02 nc nennneee11.Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 Penggugat dijatuhi hukuman 2 Tahun10 Bulan Penjara berdasarkan Putusan Tipikor No.39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Bgl (vide bukti P3 = T9) ;12.Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 dilakukan pembahasan penyelesaiankasus Penggugat di lingkungan Pemprov Bengkulu yang disimpulkan karenamenyangkut tindak pidana korupsi maka akan dinaikkan telaah staf kepadaPutusan

Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahandan Kesra atas nama Tergugat mengirimkan surat kepada Ketua PengadilanNegeri mengenai penjelasan terhadap Putusan Tipikor No.39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Bgl atas nama Penggugat apakah telah mempunyaikekuatan hukum tetap (vide bukti T11) dan terhadap surat tersebut ada tandaterima surat (vide bukti T12) ; 220200 22217.Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 terhadap surat dari Tergugat tersebut,Panmud Tipikor atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkansurat balasan

Bukti P.8Bukti P.9Bukti P. 10:Bukti P. 11Bukti P. 12:Bukti P. 13:Bukti P. 14:: Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 005/Pid.Sus/2011/PN.LT,tertanggal 21 Nopember 2011 (fotokopi dari fotokopi denganlegalisasi); : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 07/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tertanggal 13 Maret 2012 (fotokopi dari fotokopi denganlegalisasi); : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 571 K/Pid.Sus/2013, tertanggal14 Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi dengan legalisasi); : Keputusan Menteri Hukum dan Hak

,NIP. 19740606 200003 1 008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 07/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tertanggal 13 Maret 2012 (fotokopi dari fotokopi denganlegalisasi); : Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor:044.c/KR.

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum"adalah dengan merujuk pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 517K/Pid.Sus/2013 tertanggal 14 Mei 2013;Menimbang, bahwa dalam Perkara Pidana pada Putusan Kasasi MahkamahAgung RI Nomor: 517 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 14 Mei 2013 tersebut, makaPenggugat telah ditetapkan sebagai Terdakwa ... dan seterusnya; Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor:07/TIPIKOR

Hal ini sebagaimana uraian baik dalam Putusan Pengadilan Negeri LahatNomor: 005/Pid.Sus/2011/PN.LT, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor:07/TIPIKOR/2012/PT.PLG dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 517K/Pid.Sus/2013, yang menyebutkan bahwa pekerjaan Penggugat adalah PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam (vide bukti P. 6, bukti P. 7= bukti T. 4, dan bukti P. 8 = bukti T. 2);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkantindakan Tergugat dalam menerbitkan

oleh Penuntut Umum (tahanan kota), sejak tanggal 11September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011;3 Penuntut Umum (tahanan kota), sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengantanggal 08 November 2011;4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (I) (tahanan kota), sejak tanggal 09November 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember 2011;5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II) (tahanan kota), sejaktanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;6 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri (tahanan kota), sejaktanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012;7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri(tahanan kota), sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 April2012 ;8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi (1), sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei2012;Hal. 1 dari 54hal.

Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani danrohani dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya,;Menimbang, bahwa namun demikian, dalam musyawarah Majelis Hakim padahari : Senin, tanggal 24 November 2014 tersebut, salah seorang Hakim Anggota, yaituHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, Prof. Dr.

Mohamad Askin, S.H.menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion), maka sesuai dengan ketentuanPasal 14 Ayat (3) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang menyebutkan bahwa Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapaimufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, makapendapat Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, Prof. Dr. Mohamad Askin,S.H. yang berbeda tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;Hal. 37 dari 54hal. Put.

.; Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor): Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangannegara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnyaberdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publikHal. 9 dari 111 Putusan No.19/PraPer/2016/PN.Sby19.20.21.VEG CILIR OIG ~~ nnn nnn mn nnn nnn nenaBahwa ketika Pemohon dengan itikad baik menyadari bahwa dana yangdigunakan untuk membeli IPO ternyata

Pemohon Ditetapkan Sebagai Tersangka Tanpa Ada Kerugian NegaraBahwa Kerugian Negara dalam perkara korupsi sebagaimana dinyatakansebagai unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan salahsatu elemen pokok, tanpa adanya unsur ini maka tidak ada korupsi. Sebab,sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 0003/PUUIV/2006, tanggal 25 Juli 2006 ..unsur kerugian negara harus dibuktikan danharus dapat dihitung.

Penyertaan adalah perluasan dari pertanggungjawabanpidana;Bahwa dalam hukum pidana harus jelas dinyatakan bersamasamanyadengan siapa, misalnya si A bersama sama dengan si B harus satukesatuan perbuatan yang utuh;Bahwa filosofi Pasal 4 UU Tipikor adalah pengembalian kerugian negaratidak menghapuskan pidananya;Bahwa Kata dapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menandakan bahwa tindakpidana tersebut adalah delik formil yang tidak menitikberatkan pada akibatmelainkan cukup dengan terpenuhinya unsurunsur perbuatan

21 Maret 2016, diberi tandaDuk ti T2145 eeeeteeee escent cere semesni errs nner enim reeceFoto copy Berita Acara penyitaan (BA16) tanggal 23 Maret 2016, diberi tandabukti 115; 222222 nn nn nnn none nn rene enna ne renee nn ne nnn nnn neneneeFoto copy Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan Kepada KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :B1995/0.5.5/Fd.1/03/2016, tanggal 24 Maret 2016, diberi tanda bukti T16; Foto copy Penetapan Penyitaan dari Ketua PN Tipikor

2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;Penuntut Umum Kejari Probolinggo sejak tanggal 28 Juli 2015sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal17 Nopember 2015;9. Perpanjangan Ke1 Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengantanggal 17 Desember 2015;10. Perpanjangan Penahanan Ke2 Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Desember 2015sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;11.

Pengadilan Negeri Penahanan Rutan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d11 November 2016 ; Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 November 2016 s/d 10Januari 2017 ;IV.

Pengadilan Tinggi Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 11 Januari 2017 s/d 09 Februari 2017 ; Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor berdasarkan Pasal 27ayat (1) KUHAP sejak tanggal 25 Januari 2017 s/d 23 Februari 2017 ; Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor berdasarkan Pasal 27 ayat (2)KUHAP sejak tanggal 24 Februari 2017 s/d 24 April 2017 ;=== Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum: Herry F.F.

Kemudian terhadap Memori Banding tersebutPenasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingyang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri KupangKelas IA pada tanggal 8 Maret 2017 ;eee Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP), kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikanPutusan

Permintaan Bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding perkara TipikorNomor 64/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby melalui Pengadilan Negeri Pacitanyang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 April 2021 Nomor:W.14.U.1/5653/HK.07/4/2021, untuk memerintahkan seorangJurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepadaPenuntut Umum bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkanKontra Memori Banding tanggal 7 April 2021, selanjutnya

Permintaan Relaas Bantuan untuk memeriksa berkas Perkara Tipikor Nomor64/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby melalui Pengadilan Negeri Pacitan yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya , tanggal 12 April 2021 NomorW.14.U.1/5797/HK.07/4/2021, untuk melaksanakan tugas kejurusitaankepada Penuntut Umum bahwa berkas Perkara Tipikor Nomor 64/Pid.SusTPK/2020/PN Sby, telah selesai diminutasi dan kepada Penuntut Umumdalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan

Permintaan Relaas Bantuan untuk memeriksaberkas Perkara Tipikor Nomor 64/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibuat oleh Panitera MudaTipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya, tanggal 12 April 2021 Nomor:W.14.U.1/5795/HK.07/4/2021, untuk melaksanakan tugaskejurusitaan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggangwaktu sebagaimana ditetapbkan Undangundang diberi kesempatanuntuk memeriksa/ mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut diKepaniteraan

adanya Kerugian Keuangan Negara kurang lebih atau setidaktidaknya sebesar Rp. 1.502.300.000, (satu milyar lima ratus dua juta tigaratus ribu rupiah).on= Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tipikor

terungkapdipersidangan, maka majelis hakim memilih salah satu dakwaan yang sangatterkait dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu, yaitu denganmempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 3 UU RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tipikor

perbuatan terdakwa dapatlah dipandang sebagaisatu perbuatan yang berlanjut;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) ke1 KUHP, makaancaman pidana pokok kepada terdakwa diterapkan yang memuat ancamanpidana pokok yang paling berat;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UndangUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tipikor

Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memilih untuk tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UndangUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tipikor

maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara ; Memperhatikan, Pasal 193 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor

Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengantanggal 13 Juni 2015 ;Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengantanggal 26 Juni 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengantanggal 25 Agustus 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 20 Agustus 2015 Nomor : 184/Pen.Pid/TPK/ 2015/PT.DKI, sejaktanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 septemberPerpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 16 Agustus 2015 Nomor : 220/ Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejaktanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 OktoberPerintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 270/Pen.Pid/TPK/ 2015/PT.DKI

, sejaktanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember13.14.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 02 Nopember 2015 Nomor : 290/Pen.Pid/TPK/2015/ PT.DKI,sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 JanuariPermohonan Perpanjangan Penahanan kepada Bapak Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Nomor : W10.U/5902/HK.0O7.XII.2015, tertanggal 17Desember 2015, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 FebruariPengadilan

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakartamasing masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 45/PID/TPK/2015/PT.DKI., tertanggal 14Desember 2015 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini padaHalaman 75 dari 71Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKItingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi olehpara Hakim Anggota

Islam Jakarta;Dosen Tidak Tetap pada Program Pascasarjana Ilmu HukumUniv.lslam Jakarta (pengajar mata kuliah tindak pidana korporasi,teori hukum, pembaharuan hukum pidana);Pengajar pada SESPIM POLRI Mata Pelajaran PerkembanganHukum dan HAM tahun 2009;SESPATVSESPIMTI POLRI Mata Pelajaran Perkembangan Hukumdan HAM tahun 2010, 2011, 2013;Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Hukum Pidanaterkait beberapa perkara, yaitu:Perkara korupsi Billy Sindoro di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusattahun

2009;Perkara Bahasyim Safii di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun2010;Perkara gratifikasi Gayus Tambunan di Pengadilan Tipikor Jakartatahun 2011;Perkara suap dan TPPU Waode Nurhayati di Pengadilan TipikorJakarta 2012;Perkara suap dan gratifikasi Angelina Sondakh di PengadilanTipikor Jakarta tahun 2013;Perkara suap PTI.

Indoguna di Pengadilan Tipikor Jakarta tahun2013;Perkra suap Zulkarnaen Jabbar dan Dendy di Pengadilan TipikorJakarta tahun 2013;Perkara Korupsi PDAM Jambi di Pengadilan Tipikor Jambi tahun2012;Perkara Korupsi Indar Atmanto IM2 di Pengadilan Tipikor tahun2013;Bahwa bagian inti delik Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 ,adalah sebagai berikut:Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/201 7/PN Pdp. (ITE)a.

Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2017 Nomor print4664/P.1.10/Ft.1/10/2017 sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengantanggal 11 November 2017;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 November 2017 Nomor: 36/Tah.Hk/Pen.Pid.SusTPK/2017/PN Dps, sejak tanggal 06 Nopember 2017sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriDenpasar tanggal 28 Nopember 2017 Nomor: 36/Tah.Ket

atau turutmelakukan perbuatan secara bersamasama atau bertindak secara sendirisendiri dengan Made Rai Suka Dana selaku Perbekel Desa MengwitaniKecamatan Mengwi dan Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu KaurKeuangan Desa Mengwitani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), padahari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam pada tahun 2014bertempat di kantor Desa Mengwitani jalan Pratu Rai Madra atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor

melakukan atauturut melakukan perbuatan secara bersamasama atau bertindak secarasendirisendiri dengan Made Rai Suka Dana selaku Perbekel DesaMengwitani Kecamatan Mengwi dan Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantuKaur Keuangan Desa Mengwitani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah),pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam pada tahun 2014bertempat di kantor Desa Mengwitani jalan Pratu Rai Madra atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Balimasingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan WakilKetua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan MajelisHakim Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,Hal 68 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus TPK/2018/PT PDS.putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariRabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiriHakimHakim Anggota serta dibantu oleh

yang hanya bisa dihubungkan secaraalternatif atau kumulatif tidak mungkin berada dalam hubungan subsidiaritas.Bahwa benar, didalam Pasal 12 huruf dan huruf b UU Tipikor, yang didalamnyamemiliki unsur dalam jabatan .

Meskipun pelimpahan perkaranya kePengadilan Tipikor tidak harus bersamasama. Jadi apabila Pemberi Suap belumditetapkan sebagai tersangka, maka Penerima Suap juga belum dapat ditetapkansebagai Tersangka.

Maka ketentuan Pasal 12 huruf e UU Tipikor tidak memenuhi unsurunsurnya untuk dapat didakwakan kepada Terdakwa.PertanyaanDengan cara apakah Terdakwa melakukan pemaksaan dengan Pemohonperijinan atau dengan saksi Fikri Salim?

Sehingga jikapelakunya tunggal (hanya Terdakwa saja maka penerapan Pasal 55 KUHPjustru membuat Pasal 11 UU Tipikor menjadi tidak terobukti. Di dalam kasusini yang ditetapbkan sebagai Terdakwa hanya si Penerima sedangkanPemberi tidak ditetapkan sebagai Tersangka. Hal ini selain melanggar kodratPasal 11 UU Tipikor juga membuat Pasal 55 ayat (1) tidak terbukti karenapertanggungjawaban pidananya bisa dimintai juga kepada orang lain.

Pasal 12 huruf b Undangundang Tipikor pemberian itu dilakukan setelah si pejabat melakukan sesuatu.Kalau Pasal 12 huruf a Undangundang Tipikor sebelum si pejabat melakukansesuatu. Di dalam beberapa kejadian itu dikualifikasi sebagai percobaanpenyuapan. Jadi kalau dalam percobaan penyuapan yang mencoba menyuapsaja yang bisa dipidana, yang menerima tidak bisa di pidana.

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014 ; 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 17Januari 2015 ;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (1) sejak tanggal18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ;7.

Saudara Narwin SaputraSebagai Penjabat Kepala Desa Balida Kecamatan Dawuan KabupatenMajalengka, baik secara bersamasama atau sendirisendiri dengan BOYASISWANTO (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang),pada sekitar bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan bulan Septembertahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013,bertempat di Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka atausetidaktidaknya di suatu tempattempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Narwin SaputraSebagai Penjabat Kepala Desa Balida Kecamatan Dawuan KabupatenMajalengka, baik secara bersamasama atau sendirisendiri dengan BOYASISWANTO (belum tertangkap dan masuk masuk dalam Daftar PencarianOrang), pada sekitar bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan bulanSeptember tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2013, bertempat di Desa Balida, Kecamatan Dawuan KabupatenMajalengka atau setidaktidaknya di suatu tempattempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

,masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, Putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itujuga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MAMANSUPRATMAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri olehINDRA ADITYA, S.H., selaku Penuntut Umum, serta dihadiri pula olehterdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim KetuaMajelis,MARSIDIN NAWAWI, SH., MH., MARUDUT BAKARA, SH.RODJAI S. IRAWAN, SH. MM.