Pemerintah Desa Batulawang sejumlah kuranglebih senilai Rp 183.425.263, (seratus delapan puluh tiga jutaempat ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah)sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (revisi)Nomor 700/24Inspektorat tanggal 17 Februari 2014;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor :20 Tahun

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

TPK/2016/PN.Pbrsebagaimana pledoi Penasehat Hukum terdakwa, untuk itulah harus dicermati danditelaah mengenai dakwaan berikut unsurunsur dari tindak pidana yangdidakwakan ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan Subsidaritas yaitu :PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo.

PDS05/ 0.3.10/ Ft.1/01/ 2013 dari Penuntut Umumyang dibacakan di persidangan pada tanggal 04 Juli 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa T erdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

BAMBANG SANTOSA, MM. bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UU Nomor 20 T ahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP pada Dakwaan Primair ;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir.

Sehingga timbul kerugian keuangan NegaraRp.706.652.261,70, dan kerugian perekonomian Negara terkait kehidupan nelayan pada umumnya dalamkecukupan penyediaan pangan nasional ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primairkarena perbuatan T erdakwa diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU No.20 T ahun 2001 T entang Pemberantasan T indak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP

Subsidair melanggar Pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UU No.20 Tahun 2001 T entang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa selanjuinya akan dipertmbangkan perihal terbukti atau tidaknya terdakwa melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair subsidaimya ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan konstruksi dakwaan subsidiartitas, yakni sebagai berikut:Primair :Melanggar ketentuan pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan T indak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 T entang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsijo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair :Melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan T indak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda palingsedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum atas dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP yang unsurunsurnyasebagai berikut :1 Setiap orang.2 Secara Melawan Hukum3 Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi.4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kepahiangtahun anggaran 2009.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakimberpendapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidakterpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pokok dalam dakwaan Primairyaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang25Undang

.~ Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa terdakwa KADARISMAN, SPd bin KAMUSI selaku Kasubdin Sarana danPrasarana pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga berdasarkan Surat KeputusanWalikota Salatiga nomor : 821.2/290/2001 tanggal 11 Oktober 2001 dan selakuPimpinan

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di penyidik telah ada pengembalian uangsebesar Rp.32.765.000, (Tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan denganputusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yangdisusun secara Subsidairitas, yaitu :7 PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18

kerugian keuangan Negara oleh Badan PemeriksaKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor: SR.83/PW.05/5/2015 tanggal 26 Maret 2016 dengan perincian : UraianNilai (Rp) Dana pembangunan lintasan atletik7.387.300.000,00 Nilai fisik pembangunan sesuai kontrak6.715.760.798,40 Nilai fisik hasil pengukuran/terpasang di lapangan6.465.995.124,41 Selisih249.765.673,99 Perbuatan terdakwa NASRULAH HAMKA secara bersamasamadengan saksi REZSA PRANOTO sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1), jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa NASRULLAH HAMKA BIN H Mangkona selakuKetua Komite Pembangunan Lintasan Atletik dan Renovasi LapanganSepakbola Stadion Tri Lomba

pekerjaanBase Course tidak dipasang, sehingga terdapat kekurangan volumepekerjaan, dan Terdakwa menyesal dan telah mengakui kesalahannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:Halaman 118 dari 163 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2016/PN Jmb.1.

Digunakan untuk perkara lain.Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa, yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan dengan amar sebagai berikut :TsMenerima nota pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum terdakwaJONI B RAMLI secara keseluruhan;Menyatakan terdakwa JONI B RAMLI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU

Keuangan Negarasebesar Rp.104.379.365,13 (seratus empat juta tiga ratus tujuhpuluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah tigabelas sen).Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan Faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan Kombinasi, maka Hakim akan mempertimbangkan DakwaanKesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU No 31Halaman 131 dari 160 Putusan perkara No.55/Pid.SusTPK/2015/PN.Pal132tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1ke 1 KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakandiatas dari keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan denganbarang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkanmelakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam suratdakwaannya.Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa olehPenuntut Umum dalam dakwaan Subsidaritas yaitu :e Primair melanggar pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan105Putusan Dr Mien Hartatiditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPe Subsidair melanggar pasal 3 jo.

diperlihatkannya berita acara penyitaan maupun berita acara penitipan barang108bukti serta meminta keterangan kepada saksi dan Terdakwa dimuka persidangan makahal tersebut telah cukup memenuhi ketentuan pasal 181 ayat (3) KUHAPMenimbang bahwa terhadap terhadap keberatankeberatan lainnya yangdisampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannyabersamasama dengan pembuktian unsur.Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaanPrimair yaitu melanggar melanggar pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa adapun unsurunsur dari pasalpasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :1.

Superpam International senilai Rp.339.230.500, (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)sebelum dipotong pajak.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitasyaitu Primair : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001, Subsidair : perbuatanTerdakwa diatur dan di ancam Pasal 3 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal terbukti atau tidaknyaterdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primair dan subsidairnya ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan konstruksi dakwaan subsidiartitas, yaknisebagai berikut :Primair :Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 ;Subsidair :Melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 3 jo.

telah diperolehnya faktafakta hukum tersebut di atas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan sejauh manakahfakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian Majelis Hakimdalam menentukan perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur dakwaaan Jaksa PenuntutMenimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ACHMAD SJARIFUDDINALSAH didakwa dalam bentuk dakwaan SUBSIDARITAS yaitu melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat (1) b Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Subsidair melakukan tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) bUndangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah

dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentukSUBSIDARITAS, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, apakah TerdakwaACHMAD SJARIFUDDIN

HADI HOMSARI(berkas terpisah) telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Audit PerhitunganNegara dari BPKP Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo Nomor:SR274/PW13/5/2014tanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.176.007.400, (seratus tujuh puluh enam jutatujuh ribu empat ratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (8) Undangundang RINomor: 31 tahun 1999 tentang tindak

;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke Persidangandengan Dakwaan berbentuk subsideritas yakni :Primair : Perbuatan terdakwa SULSUM WAHYUDI,SKM. sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undangundang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa DR.

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU. No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU.

sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2ambang batas minimalnya Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri perkara ini,sebagaimana diuraikan pada pertimbanganpertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana, yaitu:KESATUPrimerSubsider :DANKEDUA:KETIGA:: Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

Pasal 18 dan Pasal 11 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini,memutuskan :1.Menyatakan terdakwa YANNI MOTTOterbuktisecara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primairmelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1),(2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanPutusan No.13/Pid.SusTPK/2016/PN Gto Hal. 2/152Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana..

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman diringankanseringanringannya;Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut:Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak melakukanTindak Pidana Korupsi seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umumdalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2)dan (3) Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

yang dilakukan oleh BPKP perwakilanKalimantan Selatan.Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalamBerita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dandianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutdisusun secara subsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang

,M.M. tidak terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan turut serta melakukan perbarengan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP Jo.

Perbuatan terdakwa Achmad Fatchur tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 200118Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) kel KUHP Jo.

AKHMAD FAQIH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Akhmad Fagih diajukan ke persidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan dasar surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidairitassebagai berikut : 222222 nnn nn nnn nnn nn ne nnn nnn nee nen nee nen nee een eeeePRIMAIR : 222 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn een enneeMelanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) Undang UdangNomor RI 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang318Pemberantasan

Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHDP. 22Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI. Nomor31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UndangUndang RI.Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI.

Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: Setiap orang yang secara melawanhukum melakukan perbuatan Memperkaya diri sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasiyang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dipidana dengan pidanapenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ;Menimbang, bahwa unsurunsur delik dari Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI.

2 ayat (1) jo.

Menyatakan Terdakwa Yonas Adrian Nenobais SIP tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal55 ayat (1) Ke1 KUHP sebagaimana dakwaan primair;2. Menyatakan Terdakwa Yonas Adrian Nenobais SIP tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo.

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 dan UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1.

yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 11 November 2015 yang padapokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa HADI ISMANTO Bin DAHIRUL secara sah danmeyakinkan tidak terbukti bersalah secara bersamasama melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan primair dan olehkarenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah secarabersamasama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) keSubsidair :aes Bahwa ia terdakwa HADI ISMANTO bin DAHIRUL, yang diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)Propinsi Sumatera Selatan bertugas sebagai Penanggung jawab CPUHalaman 10 dari

PigBahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primairmelanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangundangan lain yangbersangkutan;Halaman 141 dari 199 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN.

Menyatakan Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama PrimairPenuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaantersebut;2.

SulawesiTenggara Nomor: LAPKKN393/PW20/5/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sebesarRp384.280.606,69 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu enamratus enam rupiah enam puluh sembilan sen) atau sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas

kombinasiyaitu alternatif subsidairitas maka terlebin dahulu Majelis Hakim Tipikor akan memilihdan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di atas,yaitu yang Kesatu, Dakwaan Kesatu Primair dan apabila Dakwaan Kesatu Primairterbukti maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namunsebaliknya apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkandakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair adalah melanggar Pasal

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang unsurunsurnyasebagai berikut :Halaman. ke 116 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3. Memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi;4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;Ad.1.