ABDUL AZIS MANAKKU, saksi MUH.TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA, sebagaimana disebut diatas diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) KUHP.Subsidiair :Bahwa benar Terdakwa ANSAR, B S. IP., M.

082292745753,SIM 2 082194396499.20 (Dua Puluh) buah Stempel.Barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untukmemperkuat pembuktian ;Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang diuraikan di atas, menjadipertanyaan hukum bagi Majelis Hakim, apakah Terdakwa dapat dipersalahkanmelakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam dakwaannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadidakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu:Primair :Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas undangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UUNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP tidak terbukti, maka majelis membuktikan dakwaan berikutnya dakwaanSubsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan yang diatur dan diancampidana Pasal 3 Jo.

tersebut,dengan perincian sebagai berikut : Jumlah Anggaran Bansos Jaringan Irigasi di 52 kelompokRp.5.000.000.000,00di Kabupaten Bojonegoro Perhitungan hasil perhitungan lapangan pekerjaan jaringan Rp. 3.702.377.000,00irigasi di 52 lokasi kelompok penerima bansos Selisih kurang perhitungan lapangan dari alokasi anggaran / Rp. 1.297.623.000,00RAB Halaman 27 dari 188 Putusan No. 122/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby waeennnaae Perbuatan terdakwa ROHMAT HARIANTO, SP, MM sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR : Bahwa terdakwa ROHMAT HARIANTO, SP, MM Bin BROTO SUWARNOselaku Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Dinas Pertanian KabupatenBojonegoro yang bertindak

), dan Amiarlin sebesar Rp.378.700.000, (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus riburupiah) dan Indra Kusuma sebesar Rp. 8.000.000, (delapan jutarupiah).Menimbang, bahwa atas faktafakta yang terjadi dalam persidangan, kini Majelis Hakimakan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibuktikan bersalah terhadap dakwaan yangdidakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangandengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaitu :Primair Melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberatasanTindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya terdiri dari :1 Setiap orang ;2 Melawan hukum;3Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;4 Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut

CHAIRIL ANWAR Alias Akuek tidak terbuktibersalan secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukanmelanggar Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

tidak ada mengambilan sampel danmemeriksa lapeling,Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasMajelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwatersebut telah memenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkanterhadap dakwaan Primair yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2),ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP., yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

Gayotama Leopropita yangtelah melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan Dua Jalur KutacaneBatasSumut (Lanjutan) telah menikmatinya sebesar Rp 1.229.083.026, (satu milyardua ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu dua puluh enamrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu :PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) ayat (3)UndangUndang RI No. 31 Tahun

Chatab,telah memperkaya dirinya sendiri dan orang lain diantaranya yaitu 7.978 orangpetani penerima manfaat (terdiri atas: 3.376 petani penerima sertifikat diKabupaten Lebak dan 4.602 petani penerima sertifikat di KabupatenPandeglang);Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan perubahan denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

makaDakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti;Jaksa Penuntut Umum juga dalam tuntutannya menyatakan bahwa karenaperbuatan Para Terdakwa dilakukan berdasar pada Jabatan ataukedudukannya maka menuntut hanya berdasar Pasal 3 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor Tahun 20 Tahun 2001.C.PEMBAHASAN YURIDIS TERHADAP DAKWAAN PERTAMA PRIMAIRPASAL 2 AYAT (1) Jo PASAL18 UNDANG UNDANG NO.31 TAHUN 1999 JoUNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 Jo PASAL 55 AYAT (1) KE1KUHAP.Dakwaan Primair adalah Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undangundang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang No. 20 Tahun Jo. Pasal 55ayat (1) Ke 1 KUHP;Pasal 2 Ayat (1) unsur unsurnya adalah sebagai berikut ;Unsur setiap orang.Unsur melawan hukum;Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainataukorporasi,Unsur dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara;Unsur setiap orangHal. 164 dari 203 hal. Put.

Pembahasan yuridis terhadap dakwaan pertamaprimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 undang undang no.31 tahun 1999 joundang undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 kuhap.), kamiHal. 183 dari 203 hal. Put. No. 770 K/PID.SUS/2015telah menguraikan pembahasan unsur Menguntungkan Diri Sendiri AtauOrang Lain Atau Suatu Korporasi.

SRIYADI dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;2. Menyatakan Terdakwa Ir. Y. SRIYADI bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa IR. Y.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR: Didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 jo.

ratus rupiah). sesuai Laporanhasil Audit BPKP Propinsi DKI Jakarta dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan PondokRangon Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Depok TahunAnggaran 2012 Nomor : SR566/PW09/5/2012 Tanggal 17 Desember 2013won nne n= Perbuatan mereka terdakwa I MUSASHI PENGERAN BATARASITANGGANG dan terdakwa II SIHAR HARIADI SITUMORANG Alias BONIsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP.SUBSIDAIR :nn Bahwa mereka terdakwa I.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor :31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; Subsidair melakukan tindakpidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo.

SHAR HARIADI SITUMORANG alias216BONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalamdakwaan primair.. Menyatakan terdakwa I.

Menyatakan terdakwa JUMALI , ST terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair ;.

Tidak terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaiman diatur dalam pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Peubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. PAsal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;2. Menyatakan Terdakwa Jumali, ST.

2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Dakwaan yang disusun secara subsidairitasmewajibkan Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaa Primair terlebih dahuludan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulan Majelis Hakim akanmembuktikan Dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahditambah dan diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (UU PTPK) jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap Orang ;2. Secara Melawan Hukum ;3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain atauSuatu Korporasi;4.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang No. 31 tahun 1999 Jo. UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) jo.

Perbuatan terdakwa JONATHAN PESIRERON, S.Sos sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDIAIR Bahwa terdakwa JONATHAN PESIRERON, S.Sos selakuPejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Konservasi Pulau Kassa, PekerjaanPengadaan Tanaman Rehabilitasi Pulau Kassa Tahun Anggaran

penyidikan atau keterangan yang diberikan di luarpersidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantahsebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukandan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahandari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;= Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalamperkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur pasal yangdidakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :Primair : melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana ;Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 112 dari 171 Putusan

sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan para Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa TATANG RIZANI, S.E. bin IZATI terobukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKANSECARA BERSAMASAMA sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TATANG RIZANI, S.E. bin IZATI olehkarena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 200.000.000, (

Umum dan oleh karenanya harus dibebaskan;Hal. 106 Putusan No. 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PgpMenimbang, bahwa pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa maupunPenasihat Hukumnya saling bertolak belakang, oleh karena itu Majelis akanmempertimbangkan konteks perbuatan Terdakwa yang dinilai terobukti oleh PenuntutUmum di satu pihak dan tidak terobukti menurut Penasihat Hukum di lain pihak;Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengandakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa karena

tersebut telah memperkayaTerdakwa dan Terdakwa II sendiri atau memperkaya orang lain atau suatukorporasi, sehingga sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Iltersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara atauKeuangan Universitas Sriwijaya Palembang sebesar Rp.503.905.100, ( LimaRatus Tiga Juta Sembilan ratus Lima Ribu Seratus Rupiah ), atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas17 Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat di jadikandasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana Dakwaan Jaksa PenuntutUmum kepada mereka dan harus dipidana sebagaimana tuntutan (Requisitoir)Penuntut Umum tersebut diatas ;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan Formulasi Dakwaan kombinasi yaitu Alternatif Subsideritassebagai berikut :KESATUPRIMAIR Pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke1 jo Pasal 64(1) KUHPidana.

Menyatakan terdakwa AGUNG RIJOTO terbukti secara sahdan meyakinkan~ bersalah melakukan atau turut sertamelakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negaraatau. perekonomian Negara sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat(1) huruf a, b, ayat (2) , ayat (3) Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah

ditemukankekeliruan / permasalahan hukum atas pemberian gantirugi tersebut ; Bahwa saat ini pembangunan proyek PLTU di DesaSumuradem sudah berjalan dan MInstalasi PLTU tersebutsudah dibangun ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukumdipersidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkanmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan olehPenuntut Umum , maka perlu dibuktikan unsur unsur pasalyang didakwakan tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumsebagai berikut158Primair : Melanggar pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Subsidair : Melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang

ITJEU KRISMIATI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah secara bersamasama melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat(1) huruf b Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana, sebagaimana dalamdakwaan Primair.2.

tidak sah sebesar Rp. 110.000.000, (SeratusSepuluh Juta Rupiah).Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap di atas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah faktafakta hukumtersebut dapat memenuhi unsurunsur dari ketentuan tindak pidana korupsisebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapTerdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan dasar surat Dakwaan yang disusun dalam bentukSubsidairitas sebagai berikut :PRIMAIR :Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 TahunHal.147 Putusan No.17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat(1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana.SUBSIDIAIR :Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor

merugikan KeuanganNegara lebih kurang sebesar Rp 150.138.274,68 (seratus lima puluh jutaseratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah komaenam puluh delapan sen) dengan perhitungan : Nilai Pekerjaan Kurang: = Rp 168.522.553,21Pajak: PPn (10%xRp 189.532.699,43) =Rp 15.320.232,11PPh ((Rp 189.531.995,17Rp 17.230.245,40) x2%) =Rp 3.064.046,42Jumlah kerugian Negar = Rp 150.138.274,68Atau setidaktidaknya sejumlah itu.scones Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.

suatuKorporasi ;207Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaankesatu subsidair, para Terdakwa dan atau kedua primair tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan, dikarenakan perhitungan Independendinyatakan Valid dan didukung kenyataan dilapangan karenanya tidakada Kerugian Negara, maka pertimbangan sebagaimana dalam dakwaankesatu subsidair salah satu unsurnya tidak terbukti juga berlaku dalamdakwaan kesatu primair dan TerdakwaTerdakwa harus dibebaskan puladalam dakwaan kesatu primair ini yaitu pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat(1) huru b ayat (2), ayat (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan dalam dakwaanatau kedua khusus mengenai Terdakwa sebagaimana pertimbangannyadalam dakwaan pertama subsidair Terdakwa dibebaskan denganpertimbangan tersebut diatas, sedangkan khusus untuk Terdakwa lldidakwa pasal 9 jo pasal 18

HADI HOMSARI sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undangundang RI Nomor: 31 tahun1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidair : Perbuatan terdakwa Ir.

Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk subsideritasmaka maka dengan bentuk tersebut sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau proses orde yangberlaku maka majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dari suratdakwaan penuntut umum a quo dan kemudian apabila dakwaan Primair tidak terbukti akanditeruskan dengan membuktikan Dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Majelis terlebih dahulu akan membuktikan danmempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), G)Undangundang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

mempertimbangkanapakah dengan adanya faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan dapatmenyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimanayang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penunut Umumdengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP;SUBSIDAIR : Pasal 3 jo pasal 18 Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun

karena Terdakwa didakwa dengan dakwaanyang berbentuk dakwaan Subsidiaritas sehingga dengan demikian MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabilaDakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikanDakwaan Subsidair namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulahdipertimbangkan Dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan Dakwaan Primair melakukan Tindak Pidana sebagaiman diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi ;4. Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara;5.

sekarang Majelis akan mempertimbangkansegala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dalam perkara ini, untuk menentukansejauhmanakah faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat menjadipenilaian hukum bagi Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhiunsurunsur dakwaan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yangberbentuk dakwaan subsidairitas yaitu melakukan tindak pidana korupsi yangdiancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan :won nnen= Primer Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor : 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor : 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana Jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana. wonn Subsidair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal

,Oleh karena itu dirasa adil, patut dan pantas dan demi tercapainya kepastian hukum,maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa penuntut Umumtersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaanJaksa Penuntut Umum dan terdakwa saat ini ditahan, maka diperintahkan agarterdakwa dikeluarkan dari Tahanan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ;Mengingat dan memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidanaJo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo.

. :60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY Tanah Kas Bengkok : : 45.000.000, 45.000.000, 0 45.000.000,amituwo KlampisanJumlah (1+2+3) 132.000.000, 132.000.000, 0 132.000.000,Jumlah total selisih(A+B) 334.626 .932,26 Perbuatan Terdakwa HARTONO,diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999

Menyatakan Terdakwa HARTONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum, melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yangmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPsebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;2. Membebaskan Terdakwa HARTONO dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;3.

pidana korupsipenyalahgunaan dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP) ProgramNasional Pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPMNP)kepada kelompokkelompok SPP di Desa Besakih dan Desa Pempatanpada unit pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Rendang Tahun2014,2015 dan 2016 sebesar Rp. 1.963.417.000,00 (satu milyar Sembilan ratusenam puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).Hal 23 dari 145 Halaman Putusan No.19/Pid.SusTPK/2018/PN DpsPerbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat (1) b UU.

perempuan yang sudahada di masyarakat.Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknyaterdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebin dahulu apakah perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut:Primair : Didakwa melanggar ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Perbuatan terdakwa HERI HANDOKO sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangRepublik IndonesiaHalaman 22 dari 154 Putusan Nomor 14/Pid. SusTPK/2019/PN Por.Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambahdenganUndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat 1 ke 1 KUHP;;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalambentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanprimair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaansubsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primairtidak terbukti, maka harus dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Terdakwa telah didakwamelanggar ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsurunsur :1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Memperkaya diri Sendiri atau oranglain atau Suatu korporasi ;4.