Ditemukan 11371 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pid.b/2015/pn sky Pidana Perjudian 2016 Pn smn 620/pid.b/2014/pn kag Pencurian
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-06-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 344/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat III : PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cq Bank Negara Indonesia Cab Jakarta Kota Diwakili Oleh : NIKKI RAMADHANI M
Terbanding/Penggugat : HARI SULITYONO
Turut Terbanding/Tergugat I : HENDRIK GUNARDI
Turut Terbanding/Tergugat II : SUHARDI HADI SANTOSO, SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH KOTA TANGERANG
81 — 62
  • Bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Baratuntuk memutuskan perkara a quo adalah sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara laindalam :> Putusan Nomor : 620 K/Pdt/1999 tertanggal 29 Desember 1999 dengankaidah hukumnya menyebutkan, Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut adalah Peradilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri ;> Putusan Mahkamah RI Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-10-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pdt/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — SALEM S. KUDDAH vs RINI DEWI LUDY, dkk
45 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, padaPutusan Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, sebagaiberikut: Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahpengadilan tata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil. Surat Kuasa Penggugat bukan surat kuasa khusus1.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 08-05-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 166/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 7 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat I : ANDI NUDIAH Diwakili Oleh : NUR FADLY DANIAL, SH
Pembanding/Tergugat II : ANDI SENGNGENG PULAWENG, SH. MKn., Diwakili Oleh : NUR FADLY DANIAL, SH
Pembanding/Tergugat III : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN Diwakili Oleh : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN
Pembanding/Tergugat IV : ANDI TALETTING LANGI SALAHUDDIN, S.IP., Diwakili Oleh : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN
Pembanding/Tergugat V : ANDI SANGIANG Diwakili Oleh : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN
Pembanding/Tergugat VI : A. MUTTIATODJA SALAHUDDIN Diwakili Oleh : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN
Pembanding/Tergugat VII : A. RINI TAKARIANI S. Diwakili Oleh : ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN
Terbanding/Penggugat : Hj. NORMI ZB PALAGUNA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
64 — 65
  • Salahuddin ; Hal ini sejalan denganpasal 1459 KUHPerdata disebutkaan bahwa hak atas tanah suatu tanahyang dijual, baru berpindah kepada pembeli jika Penjual sudahmenyerahkan secara yuridis kepada pembeli dan untuk itu wajibdilakukan penyerahan yuridis ( Juridische levering ) yang diatur dalampasal 616 dan pasal 620 KUHperdata yang menerangkan bahwa penyerahan yuridis itu wajib dilakukan dihadapan Notaris selakuPejabat pembuat Akta Tanah ( PPAT ) yang mana pasal 616 dan 620KUHPerdata ini diperkuat
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 29 September 2014 — SYARIFAH ALAWIYAH BINTI SAYED ISMAIL
62 — 16
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Belanja Hibah.(3).Surat Pernyataan Tidak Menerima Bantuan Lainnya dari Sumber APBA TahunAnggaran 2012.(4).Surat Pernyataan Direktur Akademi Farmasi Aceh telah menerima belanja hibahsebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratus ribu rupiah).Bahwa setelah persyaratan dana Hibah Akademi Farmasi tersebut dilengkapi olehsaksi Ermeyda, CH selaku Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh, dilakukan telaahanstaf sesuai surat nomor : 620/TS/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditujukan
    Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Belanja Hibah.(3).Surat Pernyataan Tidak Menerima Bantuan Lainnya dari Sumber APBA TahunAnggaran 2012.(4).Surat Pernyataan Direktur Akademi Farmasi Aceh telah menerima belanja hibahsebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratus ribu rupiah).Bahwa setelah persyaratan dana Hibah Akademi Farmasi Banda Aceh tersebutdilengkapi oleh saksi Ermeyda, CH selaku Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh ,dilakukan telaahan staf sesuai surat nomor : 620/TS/2012 tanggal 12 Juli 2012
    Pemerintah Aceh dengan Akademi FarmasiAceh tentang Pemberian Hibah Kepada Akademi Farmasi Aceh Tahun 2012tanggal 18 Juli 2012 (tanpa nomor naskah).5) Dokumen pengajuan hibah:(1) Proposal Hibah Akademi Farmasi Aceh tanggal 01 Desember 2011.(2) Surat Direktur Akademi Farmasi Aceh Nomor: 892.2/082/2012 tanggal 11April 2012 perihal Permohonan Bantuan untuk Kegiatan PengembanganPendidikan Akademi Farmasi Aceh.(3) Telaahan Staf Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan RakyatSekretariat Daerah Aceh Nomor: 620
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-04-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 24/Pid. Sus/ TP.Korupsi/2013/PN.PTK.
Tanggal 16 April 2014 — ABDUL HAMID BIN ABANG ABU BAKAR
45 — 19
  • FEDRIKO ARTYA PRATAMA melaksanakankegiatan pembangunan wrokshop tahap II tahun 2008 dan dinyatakantelah selesai dikerjakan 100% berdasarkan Berita Acara PemeriksaanPekerjaan Nomor : 620/04.01/PPTK.DPU/VI/2007 tanggal 12 Agustus2008 dan telah menerima pembayaran 100% sesuai dengankontrak. Bahwa dalam kenyataannya pelaksanaan kegiatan atau pembangunanworkshop tersebut telah dilakukan lebih dahulu sebelum lelangdilaksanakan, bahkan HENDRA ISKUHOI als AJIN KULAT sebagai DirekturCV.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-01-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 26 Agustus 2015 — AZHAR UMAR >< Hiendra Soenjoto,Cs
237 — 82
  • dalam bidang TataUsaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan AtauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia termasuk sengketa kepegawaian berdasarkanPeraturan PerundangUndangan yang berlaku ; Pasal47 UU PTUNPengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa tata usaha negara.Bahwa, kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 620
    Negara.Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang TataUsaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan AtauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku ; Pasal 47 UU PTUNPengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa tata usaha negara.Bahwa, kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 620
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-12-2023 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Smg
Tanggal 27 Februari 2024 — Penuntut Umum:
PRIHANANTO,SH
Terdakwa:
Gerry Lineker Bin Alm Rubiyo.
15 — 0

    1. 31 (tiga puluh satu) buah plastik bening kecil masing masing berisi tablet berlogo DMP/NOVA warna Kuning @ 10 (sepuluh) butir dengan total 620 (enam ratus dua puluh) butir;
    2. 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil masing masing berisi tablet berlogo DMP/NOVA warna Kuning @ 10 (sepuluh) butir dengan total 420 (empat ratus dua puluh) butir;
    3. 21 (dua puluh satu) buah kertas grenjeng warna kuning masing masing berisi tablet berlogo Y warna putih @ 10 (sepuluh) butir
Pengadilan PN REMBANG Pidana Umum
Register : 24-05-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN REMBANG Nomor 79 /Pid.B/2017/PN Rbg
Tanggal 14 Agustus 2017 — ALI ZAKYUDIN Bin (Alm) H. NUR KHOLIS
37 — 4
  • .> Plat alumunium seberat 3.258 Kg (tiga koma dua ratus lima puluhdelapan kilogram) seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)per kilogram sehingga total sebesar Rp58.644.000,00 (lima puluhdelapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Rbg> As tembaga, plat setip, dan tembaga seberat 620 Kg (enam ratus duapuluh kilogram) seharga Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah)sehingga total sebesar Rp40.920.000,00 (empat puluh juta sembilanratus
    seberat 4.500 Kg (empat koma lima ratus kilogram)seharga Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) per kilogramsehingga total sebesar Ro256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enamjuta lima ratus ribu rupiah).> Plat alumunium seberat 3.258 Kg (tiga koma dua ratus lima puluhdelapan kilogram) seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)per kilogram sehingga total sebesar Rp58.644.000,00 (lima puluhdelapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).> As tembaga, plat setip, dan tembaga seberat 620
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 23-07-2019 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 504/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
174 — 62
  • Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terkaitdengan permasalahan Kompetensi Absolut antara PengadilanNegeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999, tertanggal 29Desember 1999 dimana dalam kaidah hukumnya menyatakanbahwa : Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadillperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha
    Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terkaitdengan permasalahan Kompetensi Absolut antara PengadilanNegeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999, tertanggal 29Desember 1999 dimana dalam kaidah hukumnya menyatakanbahwa : Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-03-2013 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 15/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 17 April 2013 — IR. BUDI SASAMA Bin SLAMET
51 — 27
  • Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/528/05 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 54,366% ; -----------------------------------------------------i. Fotocopy Laporan Teknis / Progress Report Minggu ke : 5 tertanggal 27 Nopember 2005 yang dibuat oleh CV. Kencana 5.
    Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/529 tanggal 5 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 76,819% ; -------------------------------------------------------------------h. Laporan Teknis/Progress Report Minggu ke : 6 tertanggal 4 Desember 2005 yang dibuat oleh CV. Kencana ; ---------------6.
    Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke I (Pertama) Nomor : 620/531/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Kepala Dinas PU Salatiga dengan CV. Kencana yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % ; ---------g. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/530 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 100% ; -----------------------------------------------------------------------h.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 25-06-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 25 Juni 2012 — TUGIARTI,S.Sos Binti SUPARDI
84 — 10
  • . : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 ,tanggal 17 Juni 2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan,Desa Suka raja, Desa Suko Mulyo, Desa Argo Mulyo, Desa Semoi Dua keNo. Rek. 0131506121, PT. Sepaku Sarana Mandiri pada tanggal 03Desember 2007 dengan nominal masingmasing sebesar Rp. 6.000.000,(Enam Juta Rupiah).1 (Satu) Bendel Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT.
    K.A 03345,tanggal 17 Juni 2009.27.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.28.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 ,tanggal 17 Juni 2009.29.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa Bumi Harapan,Desa
    Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dariDepartemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05.K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620
    tumbuhan antara area) dariDepartemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05.K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.13928.29.30.31.32.33.34.35.36.af.38.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan ProteksiTanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2010 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 23-11-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 167/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 30 Maret 2011 — SYAMSUL ARIZAL, DIPL. ATP
109 — 86
  • Addendum/AmandemenNomor : 640/05.3/KTRK/PPI/ADD1/PU/XII2008 =s tanggal 15 Desember 2008 SuratPemborongan (Kontrak) Nomor640/05/KTRK/PPI/PU/VIII 2008 tanggal 20Agustus 2008;" 1 (satu) rangkap asli Surat KeputusanDinas Pekerjaan Umum Nomor640/018/SK/PU/XI 2008 tanpa tanggalNopember 2008 beserta lampirannya;"= 1 (satu) lembar asli Surat Tugas DinasPekerjaan Umum Nomor : 090/ST/74/DPU/I12009 tanggal 24 Februari 2009;" 1 (satu) rangkap asli Surat PemutusanKerja (Kontrak) Dinas Pekerjaan UmumNomor : 620
    asli Addendum/Amandemen Nomor :640/05.3/KTRK/PPI/ADD1I/PU/XII 2008 tanggal 15Desember 2008 Surat Pemborongan (Kontrak)Nomor : 640/05/KTRK/PPI/PU/VIII 2008 tanggal 20Agustus 2008;1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan DinasPekerjaan Umum Nomor : 640/018/SK/PU/XI 2008tanpa tanggal Nopember 2008 beserta lampirannya;1 (satu) lembar asli Surat Tugas Dinas PekerjaanUmum Nomor : 090/ST/74/DPU/II 2009 tanggal 24Februari 2009;1 (satu) rangkap asli Surat Pemutusan Kerja(Kontrak) Dinas Pekerjaan Umum = Nomor :620
    asli Addendum/Amandemen Nomor :640/05.3/KTRK/PPI/ADD1I/PU/XII 2008 tanggal 15Desember 2008 Surat Pemborongan (Kontrak)Nomor : 640/05/KTRK/PPI/PU/VIII 2008 tanggal 20Agustus 2008;1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan DinasPekerjaan Umum Nomor : 640/018/SK/PU/XI 2008tanpa tanggal Nopember 2008 beserta lampirannya;.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Dinas PekerjaanUmum Nomor : 090/ST/74/DPU/II 2009 tanggal 24Februari 2009;1 (satu) rangkap asli Surat Pemutusan Kerja(Kontrak) Dinas Pekerjaan Umum Nomor :620
    asli Addendum/AmandemenNomor : 640/05.3/KTRK/PPI/ADD1I/PU/XII2008 =stanggal 15 Desember 2008 SuratPemborongan (Kontrak) Nomor640/05/KTRK/PPI/PU/VIII 2008 tanggal 20Agustus 2008;1 (satu) rangkap asli Surat KeputusanDinas Pekerjaan Umum Nomor ;640/018/SK/PU/XI 2008 tanpa tanggalNopember 2008 beserta lampirannya;1 (satu) Jlembar asli Surat Tugas DinasPekerjaan Umum Nomor : 090/ST/74/DPU/I12009 tanggal 24 Februari 2009;1 (satu) rangkap asli Surat PemutusanKerja (Kontrak) Dinas Pekerjaan UmumNomor : 620
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Umum Pencurian
Register : 23-08-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN TANJUNG Nomor 197/Pid.B/2016/PN.Tjg
Tanggal 25 Oktober 2016 — TERDAKWA I : MUHAMMAD SYAWALI Als SYAWALI Bin ABDULLAH TERDAKWA II : MUHAMMAD DERLY Als ADER Bin SURIANYAH (Alm)
70 — 8
  • lewat Desa Kaong ;Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;Ad.3.Unsur Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang LainMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Para Terdakwadidapatkan fakta bahwa accu sebanyak 17 ( tujuh belas ) buah yaitu : 1 ( satu ) buah accuwarna hitam 12 ( dua belas ) volt merek AXIS, 1 ( satu ) buah accu warna putih 12 ( dua belas) volt tanpa merek,2 ( dua) buah accu warna hitam 12 ( dua belas ) volt merek ENERCELL, 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-08-2010 — Upload : 19-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/PDT/2008
Tanggal 4 Agustus 2010 — Tb. NUSYIRWAN AHMAD Bin Tb. SUCHRAWARDI HUSEN, DKK VS YAYASAN GEREJA KRISTEN (PROTESTAN), DKK
41 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peralihan Hak Eigendom untukbarangbarang tetap seharusnya berlaku Pasal 616 BW Junto Pasal620 BW, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 24 OV (Overgangsbepaligen) Pasal 616 sampai dengan Pasal 620 BW tidakdiberlakukan dan yang tetap berlaku adalah ketentuan yang sudahHal. 6 dari 31 hal. Put.
Pengadilan PA PAINAN Perdata Agama
Register : 18-09-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA PAINAN Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Pn
Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 4
  • Hal ini sejalan pula dengan dalil/hujjahsyariyyah dalam Kitab Muhazzab juz halaman 173 yang selanjutnya diambilalin sebagai pendapat majelis sebagai berikut :wylo 620 Cuno Gir Gairaly ada!
Pengadilan PTUN MANADO TUN Perijinan
Register : 05-07-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 22/G/2011/PTUN.Mdo
Tanggal 10 Oktober 2011 — Penggugat: DESMON T. RUMIMPUNU Tergugat: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA
139 — 77
  • Surat Rekomendasi Nomor: 620/KDPP/400/2006, tanggal16 Agustus 2006, tentang Penggunaan Tanah Jalan(Tembok Penahan Dan Bahu Jalan) untuk Pembuatanfasilitas Usaha Rumah Makan (Perpanjangan) ;e. Surat Keputusan Dinas Perhubungan Dan Energi KabupatenMinahasa Nomor: 05 Tahun 2004, tanggal 26 Agustus2004, tentang Pemberian Izin Pengeboran Air BawahTanah (SIP) untuk keperluan Usaha Rumah Makan di DesaKalasey Satu Kecamatan Pineleng kepada Rumah MakanNelayan;2.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 14-12-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 412/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 14 Desember 2017 — SUKIYEM lawan 1. PT. BANK BTPN, Tbk Pusat di Jakarta jalan HR Rasuna Said blok X-5 nomor 13 Jakarta Selatan, Cq PT Bank BTPN Wilayah Jawa Tengah di Semarang, Cq PT Bank BTPN Tbk Cabang Batang dkk
269 — 124
  • Karena itu sudah sepantasnya danberdasar hukum apabila melalui putusan sela Pengadilan Negeri Batangmenyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 memberikan kaidah hukum sebagai berikut:"bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha NegaraDan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-02-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 66/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR.
Tanggal 10 Desember 2014 — MARALI, SH PATIMAH (FATIMAH Bin H. MUHAMMAD) 1.MARDANI, SA 2.MUHAMMAD SIBLI3.ABDUL HOLIK (ABDUL KHOLIQ) 4.MUHAMMAD RUSLIH (M.RUSLI) 5.KOSWATI, SE; 1.SYAHRUDIN Bin H. MUHAMMAD 2.RISAN Bin DJAYA 3.SAMAN TOHA 4.IBNU HAJAR 5.SUNNY VOERMAN 6.PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I. Cq. 7.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Cq. 8.GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Cq. WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT 9.PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I. Cq. PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Cq. WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT Cq. CAMAT KECAMATAN CENGKARENG PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I. Cq. PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Cq. WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT Cq. CAMAT KECAMATAN CENGKARENG Cq. LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I. Cq. PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Cq. WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT Cq. CAMAT KECAMATAN CENGKARENG Cq. LURAH KELURAHAN RAWA BUAYA 10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) R.I. Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) JAKARTA BARAT
90 — 14
  • Sabeni Bin Djunit alias Junaidi, hal tersebut dibuktikanoleh para Penggugat setelah mendapat penjelasan melalui Surat dariCamat, Kecamatan Cengkareng (Turut Tergugat VII) No.620/1.711.1tanggal 6 September 2010, bahwa hasil pengecekan dan penelitian AJBNo.1229/Cengkareng/1999, 28 Desember 1999 dan AJBNo.181/Cengkareng/2000, 2 Maret 2000, tidak ditemukan baik diarsipmaupun di Register, sehingga proses penerbitan Sertifikat AjudikasiNo.05061 adalah cacat fisik dan cacat hukum (Bukti P6), perouatanmelawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-07-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 900 B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GRESIK POWER INDONESIA;
44 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali sebagaiberikut: Menurut Majelis Uraian(Rp)Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor 0 Penyerahan Yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri 9.040.413.378 Penyerahan Yang PPNnya Dipungut oleh Pemungut PPN 0 Penyerahan Yang PPNnya Tidak Dipungut 0 21.013.318.58230.053.731.960 Penyerahan Yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN Jumlah Seluruh Penyerahan Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri904.041.338 Pajak Yang Dapa Diperhitungkan: Pajak Masukan2.780.041 .620
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 11-03-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 10-10-2013
Putusan PA SURABAYA Nomor 1199/Pdt.G/2013/PA.Sby
Tanggal 29 Juli 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
19 — 2
  • ans gsleusL wngits aire 620 SU sJ yuy(346 (2/2Artinya; Berakhirnya pengasuhan (hadhanah) adalah Jika anak yangmasih kecil itu sudah tidak lagi memiliki ketergantungan terhadaplayanan wanita (baca Ibunya), ia telah sampai pada usia mumayyizdan merdeka serta dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sepertimakan, berpakaian, dan membersihkan dirinya sendiri,kesimpulannya, tidak ada batasan yang pasti tentang berakhirnyamasa hadhanah.e Menimbang, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor110K/AG/2007