USMAN SJAH BIN DEDE NUCH,tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi secara Bersamasama memperkaya orang lain, dirisendiri atau suatu koorporasi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang NomorHalaman 11 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT TTE 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan

ASAD tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama yang merupakan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendirisebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf bUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana yangdidakwakan pada dakwaan PRIMAIR;Menyatakan Terdakwa Hi. ASAD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa, Dra. Hj.

).Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segalasesuatu yang terungkap dalam persidangan dalam perkara ini, untuk menentukansejauhmanakah faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat menjadipenilaian hukum bagi Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur dakwaan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidairitas yaitu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP; Subsidair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidairitas,maka Majelis terlebih dahulu akan mengkaji dan mempertimbangkan dakwaan Primairyaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, apakah Terdakwa Dra. Hj.

ROHAEDI telah bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaanKesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H.

Biaya Sewa Kendaraan 50.000.000 50.000.000SU M L A He ieeeeeeeccccectetceeteee ete enteteeteeesees 60.960.000J U M L AH (1+2) 191.460.000 on= Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimanatersebut dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

yang paling relevan dengan faktahokum sebagaimana telah diuraikan ndi atas adalah dakwaan KESATU, yangterdiri dari dakwaan primer dan dakwaan subsidair.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU terdiri dari dakwaanprimer dan dakwaan subsidair, maka ~majelis terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer, dan apabila dakwaan primair tersebuttidak terbukti Majelis Hakim baru akan membuktikan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum dalamperkara ini adalah melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 Jo 64 ayat (1)KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

Hal ini sesuaidengan Laporan Hasil Audit oleh Tim Auditor dari BPK RI dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada Pekerjaan PembangunanDan Instalasi PLTMH Desa Air Pesi Kecamatan Seberang Musi pada Dinas ESDMKabupaten Kepahiang TA. 2012 Nomor: 31/LHP/XVIII.BKL/10/2014 tanggal 24Oktober 2014.Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf bAyat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

sebagaimana yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat DakwaannyaMenimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannyatersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadidasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengandakwaan sebagai berikut:153DAKWAAN PRIMAIRMelanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3)Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;DAKWAAN SUBSIDAIRMelanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia

tidak perludipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti makaselanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan apabila dakwaansubsider tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atasdakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsurunsur pasalyang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer, Terdakwa didakwaMelanggar Melanggar melanggar: Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2)ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;1.

MUHAMMAD DJEN RUMATUMIA secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalamdakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang R. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Halaman 2 dari 210 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.2.

Pertanggungjawaban Pengelolaan dana BOSkarena ada kegiatan yang dilaksanakan tetapi pembayarannya tidakditerimakan atau pembayarannya diterimakan tetapi jumlahnya berbeda,atau kegiatannya sama sekali tidak dilaksanakan atau kegiatan fiktif, ataukegiatan dilaksanakan tidak sesuai Petunjuk Teknis Dana BOS maupunRKKS DIPA;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitassebagai berikut :Dakwaan Primair :~Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Halaman 159 dari 210 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.

Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas sepertiterurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairterlebih dahulu yaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.398.154.588,20 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapanjuta seratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapanrupiah dua puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut.wonnn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimanadalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidairitasmaka terlebih dahulu Majelis Hakim akan lebih dulu membuktikan dakwaan Primairdan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti makaakan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas dakwaan Primairadalah melanggar Pasal 2 ayat (1)

Jo.

(enam ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribuempat ratus tiga puluh sembilan rupiah)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakism akan mempertmibangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum seperti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalahsesuai dengan dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntun Umum melakukan tindak pidanadengan dakwaan sebagai berikut :Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat ( 1 ) Jo.

2 ayat ( 1 ) Jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberfantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Kirupsi Jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke1 KUHP, unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang ;2. Melawan Hukum ;3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;5. Orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindakpidana ;Ad.1.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

berkenaandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwadipersidangan;Telah membaca dan memperhatikan barang bukti yang diajukandipersidangan;Telah mendengar Tuntutan yang dibacakan pada hari senin tanggal 07Nopember 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :1) Menyatakan terdakwa Mariatul kiftiah tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPdalam dakwaan Primairdan oleh karena itu membebaskanterdakwa dari dakwaan tersebut ;2) Menyatakan terdakwa Mariatul kiftiah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dimaksud dalam

MARIATUL KIFTIAH sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa ia terdakwa Hj.

2 ayat (1 )jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1 )ke 1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwamelalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi tanggal 16 April 2018, yangHal 17 dari 216 halaman Perkara Nomor : 67/Pid.SusTPK/2017/PN.Kdipada amar pembelaannya mohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:Menyatakan terdakwa RIDWAN BIN LA BAT tidak terbukti memenuhiunsur Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang

diuraikan bersamaandengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka untuk itu terlebih dahuluakan dipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaanyang bersifat subsidaritas, yaitu dakwaan: PRIMAIR:Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;SUBSIDAIR:Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55

ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan DakwaanPrimair, Dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan apabila Dakwaan Primair tidakterbukti sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidairtidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana

.~ Perbuatan terdakwa OEI SINDHU STEFANUS tersebutsebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang No.31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS bersamasama denganSURACHMAN dan Drs.

Kesatu : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP. ;Atau :2.

Kesatu: Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Undangundang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Kedua: Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangundangNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo

terpisahkan dengan putusan ini, sertadengan memperhatikan faktafakta seperti terurai di atas, yang semuanya merupakan dasarpertimbangan bagi Majelis Hakim, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang telah didakwakan kepadanya dandapat dipersalahkan ssrta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebutdi atas ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif subsidairitas yakniKESATU :Primer :Melanggar : Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangundangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsider :Melanggar : Pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 184 KUHAP,alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan kereranganterdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan kesatu yakni, dalam dakwaan kesatu primer, terdakwa didakwa rnelanggar Pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana145Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan

(lihat penjelasan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI. No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I.

SUGIJANTO, S.H. sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa terdakwa H.

mempersingkaturaian putusan inisegala seSuatu yang termaktub dalam Berita Acara Sidangdianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa atas faktafakta yang terjadi dalam persidangan, kiniMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibuktikanbersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk surat dakwaansubsidaritas yaitu:Primair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undang Undang

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya; Terdakwa punya tanggungan keluarga; Terdakwa telah berusia lanjut (70 tahun);Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UU No. 46 Tahun 2009,dan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangudangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa H.

Menetapkan agar terdakwa SAMSURI Bin LANUKI dibebanimembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan para Penasihat Hukum Terdakwa yangdisampaikan pada tanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya menyatakanTerdakwa SAMSURI Bin LANUKI tersebut TIDAK TERBUKTI secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang Undang R.1No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang telahdiubah dengan Undang Undang R.I No. 20 Tahun 2001 TentangPembrantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primersebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

M.Si terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNomor. 31 tahun 1999 jo UU Nomor. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;. Menghukum Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) Tahun, dengan perintah terdakwa ditahan;. Menghukum Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE.

M.Si tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE.

M.Si telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 Jo.

Menyatakan Terdakwa POSMA SITORUS, SH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaanPrimair maupun dakwaan Subsidair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1)sub a dan b maupun pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi;2.

Arif Darmawan untuk pembelian server dan gaji karyawanPT.Sinar KreasindoPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa POSMA SITORUS,SHsebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNomor :487/KEP/1981 tanggal 12 Maret 1981 bersama dengan saksi ACAITAGOR SIJABAT, Ap.M.Si

Dakwaan PrimairTerdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dandiancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahanAtasUndangUndangNomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang HukumPidana;2. Dakwaan SubsidairTerdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dandiancam dalam Pasal 3 jo.

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UU.

No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari DakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU.No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDIAIR :Hal 105 dari 431 hal Putusan No: 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Dpswennnnn Bahwa ia Terdakwa I GUSTI AYU ARDANI bersamasama dengan Dr.

2 ayat (1) Jo.

I Nyoman Sukantara ( Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps tanggal 18 Agustus 2015), masingmasing amarnya Menyatakan tidakterbukti melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan menyatakan terbukti telah melanggar ketentuanpasal 3 jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP...dst

., terobukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair yaitumelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidanajo.

2016yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebagai alatbukti .Halaman 149Putusan Pengadilan TipikorNo : 59/Pid.Sus TPK/2016/PN.MdnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengansurat dakwaan yang disusun secara alternatif subsideritas yaitu : Kesatu : Primair: Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001, jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

faktafakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaanalternatif kesatu yang bersifat subsidair, selanjutnya sesuai dengan karakteristikdakwaan yang bersifat subsidair tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbuktimaka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaanprimair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair terdakwa didakwamelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001, jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana yang unsurunsurnyaterdiri dari :1.

PUAD tidak terbukti secara sah danmeyakinan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1),(2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

ALI SURAHMAN sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :sone== Bahwa terdakwa H. ASPIN Bin H.

PUADoleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaiberikut :PRIMAIR : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) , (2) dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR : pasal 3 jo

., sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas artinyabahwa Hakim harus mempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan Primair danbilamana terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu di buktikan, begitusebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkandakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

lebin tepat ke PASAL 3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa Zeplin HermantoMopili,SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bukanlahsebagaimana dimaksudkan dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaHalaman 197 dari 219 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN GtoKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, maka terdakwa Zeplin Hermanto Mopili,SH selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus dibebaskan dari