Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dakrin doirin dokris dorin dikrin dekrin
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 22-05-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 231/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 4 September 2018 — Pembanding/Penggugat I : INSINYUR ANDI SURJAN MAPPANGARA Diwakili Oleh : SURYADI HENRY KUSUMA
Pembanding/Penggugat II : SURYADI HENRY KUSUMA Diwakili Oleh : SURYADI HENRY KUSUMA
Terbanding/Tergugat IX : KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INONESIA
Terbanding/Tergugat VII : KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, CQ. I.K.I.P ( UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR ) ,
Terbanding/Tergugat V : ANDI NURSYAMSIAR Juga Bernama ANDI NURSYAMSI RAUF
Terbanding/Tergugat III : ANDI ZAENAL ARIFIN RAUF
Terbanding/Tergugat I : DOKTORANDUS HAJI ANDY EFFENDY RAUF
Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI, Cq. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Terbanding/Tergugat IV : ANDI NURDIN RAUF
Terbanding/Tergugat II : ANDI ZAENAB RAUF
78 — 89
  • Tergugat I s/d Tergugat Vmenguasai fisik lokasi/obyek, mendirikan papan bicara danpagar sekeliling lokasi/obyek, dan menempati bangunan semipermanen di lokasi/obyek ;Bahwa dokrin hukum pembuktian terminus notoir feiten, yaituhukum menganggap berlebihan membuktikan keadaan yang telahdiketahui masyarakat umum d.h.i.
Pengadilan PT KUPANG
Register : 14-07-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 77/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 15 Agustus 2016 —
59 — 16
  • alat. maka dalam putusan hakim yangPutusan Nomor : 77/Pdt/2016/PT KPG Halaman 29 dari 42 Halamanperlu. diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehinggamempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agarputusan tersebut tidak dapat diubah lagi.Bahwa Semua Putusan Pengadilan haruslah memuat dasar alasanyang jelas dan rinci tentang putusan tersebut;Alasan hukum yang menjadi pertimbangan bertitik tolak pada : pasal pasal tertentu, perundang undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensidan dokrin
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-11-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1057/Pid.Sus/2019/PN Smr
Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum:
SAMSUL BAHRI SANUSI,SH
Terdakwa:
BUDI DARMA CITRA Als. BUDI Bin. HAWAYANSYAH
21 — 11
  • Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganberdasarkan
Pengadilan PN TABANAN Pidana Khusus
Register : 15-01-2013 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 12-02-2014
Putusan PN TABANAN Nomor 5/Pid.Sus/2013/PN.TBNN
Tanggal 21 Maret 2013 — TERDAKWA
46 — 39
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu) ada dua yaknikesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan57(yang diketahui); aa Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenaikesengajaan ini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaanyaitu : 1. Teori kehendak( Wilstheorie); Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yangditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkanperbuatan itu. memang telah dikehendaki sebelum seseorang itusungguhsungguh berbuat.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 18-08-2017 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Tng
Tanggal 27 Maret 2017 — ALIAH ALS ELI BINTI (ALM) ALI AL IDRUS
201 — 116
  • Bahwa dalam dokrin kesengajaan ada3 (tiga) bentuk yang salah satunya kesengajaan sebagai suatu kemungkinan.Bahwa perbuatan terdakwa yang menjatuhkan vas bunga yang terbuat darikeramik dengan bingkai kaca sudah dapat dipastikan kKemungkinan akan pecah,dan ketika itu saksi Andi Rafika berada didekatnya maka kemungkinan akanmengenai saksi Andi Rafika sangat besar, hal tersebut seharusnyadiperhitungkan atau dipikirkan oleh terdakwa sebelum melakukanHal. 27Putusan No.51/Pid.B/2017/PN.Tng.perbuatannya,
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 21-08-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 623/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
WAWAN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG atau KPKNL Tangerang I
2.PT. BANK BJB SYARIAH
547 — 151
  • dalam Terlawan yang menyatakan bahwaperlawanan yang diajukan kepada Terlawan salah pihak atau error in persona;Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlawan tersebut berdasarkan padabukti TI1 berupa peraturan Dierjen Kekayaan Negara nomor 9/KN/2017,walaupun bukti yang diajukan oleh Terlawan menurut Majelis bukanmerupakan alat bukti akan tetapi berupa landasan atau dasar yang dijadikanacuan untuk dalilnya tersebut dimana Peraturan bersifat umum artinya siapaSaja mengetahui peraturan tersebut seperti hal dokrin
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 21-07-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 884/Pid.Sus/2020/PN Tjk
Tanggal 8 September 2020 — Penuntut Umum:
SAMSI THALIB, SH, MH
Terdakwa:
MURNI ILYAS PRATAMA bin AHMAD YASIDDIN
51 — 11
  • Terjemahan tersebut sesuaidengan perkembangan dokrin yang mengatakan bahwa yang dimaksudkanHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2020/PN Tjkseharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa (geestelijke vermogens).
Pengadilan PN BREBES Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 22-02-2012 — Putus : 24-04-2012 — Upload : 07-05-2012
Putusan PN BREBES Nomor 35 / Pid.B / 2012 / PN.Bbs
Tanggal 24 April 2012 — MARIA PURNAMAWATI
54 — 7
  • Peraturan Perundanganundangan, Yurisprudensi, Dokrin IImu Hukum. 5. Keadaan perilaku dan perikehidupan terdakwa ;6.
Pengadilan PN DUMAI Pidana Umum
Register : 24-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 165/Pid.B/2021/PN Dum
Tanggal 7 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ROSLINA SH.
Terdakwa:
1.Asri Bahari Nasution Als Asri Bin Asrul Efendi Nasution
2.Bambang Kusworo Als Bambang Bin Alm Boehasin
22 — 3
  • yang didakwakan Penuntut Umumkepadanya adalah apabila perobuatan dari para Terdakwa tersebut telahmemenuhi seluruh unsurunsur pidana sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum kepadanya;Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal363 ayat (1) ke3 ke4 KUHPidana atau kedua pasal 480 ke1 KUHP atau ketigapasal 480 ke2 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif yang menurut Dokrin
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 22-08-2012 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 05/Pid.Sus/2012/PN.MDO
Tanggal 15 Agustus 2012 — Drs.Dat Paputungan
118 — 32
  • Menimbang, bahwa karena unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat di pertimbangkandalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalah turut sertamelakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan (medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasama melakukandalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka ituharus dicari dalam dokrin
    dan didalam dokrin ada syaratmereka yang bersamasama (Medepleger) yaitu pertama : Harus bekerja bersamasama secara fisik danKedua : Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lainnya bekerja samauntuk melakukan satu tindakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangansaksi Muhamad Rizki Lamuta, SE, Tono Angkareda, Kalli Mokodompit, S.Pd,Agus Ruhimat, S.Pd, dan Drs.Dat Paputungan/Pengguna Anggaran (dalamperkara terisah) dan keterangan terdakwa serta berdasarkan petunjuk yangdikaitkan
Pengadilan PN MADIUN Pidana Umum
Register : 30-10-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 140/Pid.B/2018/PN Mad
Tanggal 10 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FUAT ZAMRONI,SH.
Terdakwa:
Agus Arif Fauji bin Mudjianto
46 — 8
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaanberupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaanini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1. Teori kKehendak ( Wilstheorie);Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukanuntuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memangtelah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Plk
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs.H.Rinco Norkim Melawan Esen Hower, DKK
76 — 30
  • ;Bahwa berdasarkan Dokrin Hukum sebagaimana di ungkapkan oleh LilikMulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya" Tuntutan uang Paksa (Dwangsom) dalamTeori dan Praktek", PENERBIT 2001, pada halaman 86 dan 87, Lilik MulyadiMenjelaskan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 a R.VIndonesia Pasal 611a ayat (1) R.V Belanda Maka suatu dwangsom tidak dapatdijatuhkan terhadap Putusan Hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang;7.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 05-12-2008 — Putus : 02-03-2010 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 416/PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Maret 2010 — PT. METRO BATAVIA >< SABRE Inc.
484 — 198
  • Bahwa apabila para pihak dalam suatu perjanjian perdata Internasional, sudahmemilin Hukum tertentu maupun tempat penyelesaian sengketa tertentu, tidak adaalasan tidak menghormatinya, prinsipnya dalam perjanjian para pihak yang terikatdalam suatu perjanjian harus menghormati perjanjian yang dibuatnya ;Bahwa dalam hukum Perdata Internasional ada doktrin yang mengatakan dalamhal terjadi ketidak jelasan pilihan hukum maupun pilihan forum bisa ditelesuridengan doktrin yang dikenal the most Kareteristik, Dokrin
    The Most kareteristikartinya didalam kegiatan yang dilakukan oleh para pihak termasuk perjanjiannyadililhat mana yang memiliki karakter yang paling dekat dengan negara atau forumyang akan menyelesaikan sengketa tersebut;Bahwa apabila didalam perjanjian sudah dipilih hukum yang berlaku maupunpenyelesaian sengketanya tidak perlu lagi digunakan dokrin dan kalau sudah dipilihtentu sudah jelas tetapi kalau tidak ada pilihan hukum maupun pilihan forum barulahdidalam menentukan apakah Pengadilan atau Hukum
Pengadilan PA BONDOWOSO Perdata Agama
Register : 19-08-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1219/Pdt.G/2014/PA.Bdw.
Tanggal 4 Maret 2015 —
16 — 3
  • Berdasarkan fakta diatas tuntutan nafkahlampau selama 3 tahun hanya terbukti 16 bulan tanpa nafkah dari TergugatRekonvensi Nafkah itu. menjadi nafkah lampau yang terhutang yang harusdibayar oleh Tergugat, dengan mengingat dokrin dalam kitab . lanatut TholibinJuz IV Hal. 70:36gsord SguSIIg adatldlede gaol lau lads 620 cunslslale Lg) cys dro!
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 02-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PN BATAM Nomor 707/Pid.B/2021/PN Btm
Tanggal 18 Januari 2022 — Penuntut Umum:
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
ADY CAHAYA RAMADHAN
108 — 36
  • orang sehingga yang dimaksud unsur Barang siapa dalamhal ini adalah Terdakwa yaitu Ady Cahaya Ramadhan, yang lebih lanjut akanHalaman 28 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 707/Pid.B/2021/PN Btmditeliti apakah perbuatan dari Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindakpidana yang didakwakan kepada dirinya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat;Menimbang, bahwa dalam Dokrin
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-01-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 5 Maret 2020 — Penuntut Umum:
YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
SATRIYO DWI CAHYO Bin SUMARDI
60 — 6
  • Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kKedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, bukti Surat
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 05-05-2015 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN BEKASI Nomor 363/Pdt.G/2015/PN Bks
Tanggal 2 Mei 2016 — 1. Utuy Dudung Dumyati, S.H, disebut sebagai Penggugat I; 2. Nani Yuningsih alias Nyi Nani, disebut sebagai Penggugat II; M E L A W A N : 1. PT. BPR Arta Sentana Hardja, disebut sebagai Tergugat I; 2. PT. Balai Lelang Indonesia, disebut sebagai Tergugat II; 3. Notaris & PPAT, Eva Junaida, SH, disebut sebagai Turut Tergugat I; 4. Notaris & PPAT, Erika Feni Masyitho, SH, disebut sebagai Turut Tergugat II; 5. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, disebut sebaga TurutTergugat III;
221 — 81
  • Demikian pula dalam posita gugatannya Halaman 6 Angka12 Para Penggugat MENGAKUI memiliki hutang kepada Tergugat.Bahwa adanya PENGAKUAN Para Penggugat ini jelas membuktikangugatan aquo tidak layal diajukan karena seharusnya justru Tergugat yang mengajukan gugatan kepada Para Penggugat karena memilikihutang yang belum terbayar kepada Tergugat I.Bahwa Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPerdata), HerzienInlandsch Reglement (HIR) dan Dokrin Hukum secara tegasmemberikan kekuatan yang sempurna terhadap
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 04-06-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Ptk
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat:
SUSANTO
Tergugat:
1.HADEN MUHADINI
2.ERWIN SUGIARTO, SH., M.Kn
3.HENGKY TANDRA WIJAYA
111 — 30
  • Dokrin atau Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH dalambukunyaHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Penerbit SinarGrafika. Jakarta, Cetakan ketiga Desember 2005, halaman 455 yangHalaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pat.G/2018/PN.Ptkmenyatakan bahwa :,.. pada dasarnya tidak sama antara Wanprestasi denganPerbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk, maupunwujudnya.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-09-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 1570/Pid.B/2015/PN.Sby
Tanggal 17 September 2015 — ROBERT MARTIN SITOMPUL
79 — 10
  • ABADI SEJAHTERA, yang menikmati atau memperolehkeuntungan dari hasil tax evation tersebut;Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, perbuatanyang dilakukan oleh terdakwa adalah sematamata untuk kepentingan dari korporasi,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah untukkepentingan Korporasi,sehingga dengan demikian pembebanan tanggungjawab pidana individual liability dengan corporate liability harus diterapkan secara simultansebagai cerminan dari dokrin
    respondeat superior atau dokrin vicarious liabilityditerapkan pertanggungan jawab pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilakuterdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya :Menimbang bahwa keikut sertaan korporasi untuk mempertanggung jawabkanperbuatan pidana khususnya pidana denda yang dilakukan oleh terdakwa telahditerapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No.2239/K/PID.SUS/2012, tanggal 18 desember 2012 ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama Perceraian
Register : 25-01-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PA GARUT Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Grt
Tanggal 14 Juni 2016 — Penggugat Tergugat
43 — 15
  • berikut: UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaPasal 51 ayat (2) dimana setelah putusnya perkawinan, seorangwanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama denganmantan suaminya atas semuanya atas semua hal yang berkenaanPutusan No. 0243/Pdt.G/2016/PA.Grt Halaman 23 dari42 halamandengan anakanaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaikbagi anak; UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, Dokrin