Ditemukan 13551 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 31-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.MH
12040
  • ENRA EFNI, S.STP.M.H. tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
    dariketerangan saksisaksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan surat bukti/barang bukti, maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauhmanakah faktafakta yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahanpenilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhiunsurunsur yang didakwakan ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwadipersidangan dengan dakwaan disusun secara subsidairitas (berlapis), di manaterdakwa didakwa melanggar :PRIMAIR : Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang R.I No. 31Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I No. 20 Tahun2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) hurub b UndangUndang R.1 No. 31 Tahun1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I No. 20 Tahun 2001,tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang,bahwa suatu tindak pidana akan dinyatakan terbukti
    Setiap orang yang secara melawan hokum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara ;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001,tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :1. Setiap orang.2. Secara melawan hukum.3.
Register : 05-07-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DWI PRIMA SATYA,SE.,SH.,MH
Terdakwa:
I NYOMAN BERES, S.,Pd
13071
  • ,S.Pd sebagaimanadiatur diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa NYOMAN BERES.
    2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR : Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang
    didakwakan tersebut masingmasingmerupakan tindak pidana yang berbeda satu sama lain / tidak sejenis danbersifat saling mengecualikan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitasdan berdasarkan kaidah hukum Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor606K/Pid/1984 dan Nomor 1112 K/Pid/2006 aquo tidaklah dimaksudkan bersifatimperatif, sehingga berdasarkan hal tersebut Kkini Majelis akanmempertimbangkan terlebih dahulu) dakwaan Primair Penuntut Umum,sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UUNomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah oleh UU Nomor 20tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP, yang mengandung unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang;2. Melawan hukum;3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;4.
Register : 02-03-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Hery Susanto
2.Aidil Raya Putera, SH.
Terdakwa:
Hj. NURMINA, S.Pd. SD. Binti BAHTIAR
12167
  • Binti BAHTIARsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat(1) huruf b Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsidiairwecccene eens Bahwa ia terdakwa Hj. NURMINA, S.Pd. SD.
    Binti BAHTIAR telahdidakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara SubsidaritasHalaman 183 dari 233 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb.yaitu PRIMAIR,Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi,SUBSIDAIR Pasal 3 Jo.
    Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)huruf b Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsurunsursebagai berikut:1. Unsur Setiap orang;2. Unsur Secara melawan hukum;3.
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2019 — Pidana Korupsi : - PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk (sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk);
31255659
  • 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.
    2 ayat (1) jo.
    Pasal64 ayat(1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebutberupa dakwaan alternatif, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkanHalaman 256 dari 350 halaman Putusan 81/Pid.sus/TPK/2018/PN Jkt Pstdakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaanPertama, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan
    2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. pasal64 ayat (1) KUHP jo.
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2017 — ISNAENI LAREKENG, SH.,M.Hum
12831
  • ., M.Hum tidak terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.B.
    SYAHRIAL LABELO, SH, M.Si untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah).Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa, yang pada pokoknya:1Menerima pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum terdakwaISNAENILARENGKENG, SH., M.Hum secara keseluruhan;Menyatakan terdakwa ISNAENI LARENGKENG, SH., M.Hum tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
    mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukumterdakwa dan terdakwa oleh dengan sendirinya dan sekaligus telahdipertimbangkan Majelis Hakim pada unsurtindak pidana yang dinyatakan telahterbukti;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan PrimairPenuntut Umum telah dipertimbangkan dan dari pertimbangan pertimbangantersebut, dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) hurufb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.
Putus : 27-09-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN SERANG Nomor 05/Pid.SUS-TPK/2016/PN.SRG
Tanggal 27 September 2016 — Ir.IING SUWARGI Bin SAMBAS SURYADI
10538
  • 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UUNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, maupun subsidair Pasal 3 Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;.
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1KUHP;Dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 3 Jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.
    UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1KUHP ;Halaman 154 dari 199 halaman Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2016/PN SrgMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.
    Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Register : 23-08-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 4 Januari 2017 — REZA ANDRIADI, ST.,MT. Bin SUGENG SUGIYANTO
173149
  • PD AGROTAMA MANDIRI mengalami kerugiansebesar Rp.3.301.209.292,82 (tiga milyar tiga ratus satu juta dua ratussembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah koma delapan puluh duasen).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 tahun
    ,MT., Bin SugengSugiyanto telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangtUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.
    Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahuluakan membuktikan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primairterbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi tetapi apabiladakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa telahmelakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf b ayat (2) ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Register : 20-01-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tanggal 8 Mei 2014 — AHMAD BAZARI.SP. BIN AHMAD DERMAWI
8440
  • ,M.Si bin Ahmad Dermawi tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama samasebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPdalam Dakwaan Primair.2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    Sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, makaMajelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaansubsidair dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Surat Dakwaan Penuntut Umumin casu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancamPage 135 of 191pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.
Register : 05-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
GEMILANG SULISTIO,SH.DKK
Terdakwa:
NASDINI INDRIANI Pgl DINI
25299
  • Menyatakan Terdakwa Nasdini Indriani Pgl Dini telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganHal 2 dari 202 Putusan No. 15/Pid.SusTPK/2020/PN.PdgUndangundang
    bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telahmempertimbangkan Dakwaan Primair terlebin dahulu, maka Majelis juga akanmempertimbangkan dakwaan Primair terlebin dahulu dengan konsekwensi apabiladakwaan Primair dinyatakan telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perludibuktikan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti makaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidar.Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair perbuatan Terdakwa diatur dandiancam berdasarkan Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Tindak PidanaKorupsi. yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1.
    Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang TindakPidana Korupsi, Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta PeraturanPerundangundangan yang bersangkutan.MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Nasdini Indriani Panggilan Dini telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primatr.2.
Register : 06-02-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 27 Mei 2015 — - RUGUN CHARLY FRANS Alias RUGUN CHARLY FRANS MANULANG, SE Alias M. AZMI GUNAWAN Alias MUHAMMAD AZMI GUNAWAN.
120158
  • (lima belas juta rupiah) yang digunakan saksi untuk memenuhi kebutuhanpribadinya, dan sisanya dibagikan Terdakwa bersama saksi FAUZI ASRI.sonnnnn onan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1e KUHPidana.
    FULIARO ZENDRATO, SE atau uang yangberasal dari dana anggaran pengadaan mobil dinas.Hal 142Putusan Pengadilan TIPIKORNo .06 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.MdnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah dengan fakta yuridis yang telah terbukti tersebut Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana yang telah didakwakan oleh PenuntutUmum kepadanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh PenuntutUmum ke persidangan dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu :Primair: Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidiair: Pasal 3 Jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi
    Apabila unsurunsur pasal dalam dakwaanPrimair semuanya terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan,sebaliknya apabila belum terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur pasal dalam dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidair
Register : 05-04-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penuntut Umum: 1.JODHI ATMA ENCHI, SH 2.FAJARUDIN S.T. SALAMPESSY. SH 3.ASNIAR. SH Terdakwa: ISMIT TIDORE
16295
  • Menyatakan Terdakwa ISMIT TIDORE tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 31 Tahun1999 yang telah di ubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;2. Membebaskan terdakwa ISMIT TIDORE dari segala tuntutan hukum;3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya dalam keadaan semula4.
    penerimaan dan pengeluaran Desa harusdidukung oleh Alat Bukti yang sah Bahwa perbuatan ISMIT TIDORE mengakibatkan kerugian keuangannegara senilai Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enampuluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Kepala Desa ISMIT TIDORE Untukkepentingan Pribadinya. sebagaimana Perhitungan Kerugian KeuanganNegara yang dilakukan oleh inspektorat Kota Tidore Kepulauan Nomor :700/381 .a/03/2018 tanggal 21 November 2018.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ISMIT TIDORE selaku Kepala Desa yehu,Kecamatan Oba tengah, kota tidore kepulauan yang diangkat berdasarkanKeputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 49.3 tahun 2013 tentangHalaman 29 dari 226 Putusan
    TteMenimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus memenuhiunsurunsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, yakni sebagai berikut :PRIMAIR :Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Pasal 3 ayat Jo.
Register : 18-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 10/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 9 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ROHMAN
Terbanding/Terdakwa : HAISAR RIFAI, ST, MT
180130
  • Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.344.021.032,47.Terdakwa HAISAR RIFAI, ST.MT. melakukan perbuatan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HAISAR RIFAI, ST, MT. selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan
Register : 15-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 20 Juni 2017 — JAMIAT
6436
  • Rp 3.957.600.000,00 ( tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuhjuta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Pemberian DanaHibah Insentif Guru TPQ yang Berasal dari APBD Kota Batam Tahun2011 Melalui Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al Quran(BMGTPQ) Nomor SR2190/PW28/5/2016 tanggal 20 Juni 2016 atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHalaman 19 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMGTPQ KotaBatam tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan WALIKOTA Batam Nomor
Putus : 30-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1287 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 30 Juli 2013 — Prof. DR. H. ABDUS SALAM, Dz, MM
11179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 21Januari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkandan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkaradalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 jo UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang
Putus : 24-11-2011 — Upload : 22-05-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 10/TIPIKOR/2011/PT.PLG.
Tanggal 24 Nopember 2011 — dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, SpOG (K) Bin SULAIMAN AMIN dan Prof.dr. H. SYAKRONI DAUD RUSYDI, SpOG (K) Bin K.H. DAUD RUSYDI
16567
  • tersebut telah memperkayaTerdakwa dan Terdakwa II sendiri atau memperkaya orang lain atau suatukorporasi, sehingga sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa IItersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negaraatau Keuangan Universitas Sriwijaya Palembang sebesar Rp.503.905.100,( Lima Ratus Tiga Juta Sembilan ratus Lima Ribu Seratus Rupiah ), atausetidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal
    2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa ia terdakwa dr.
Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 September 2016 — Ir. H. SYAMSUL USMAN, MT
10744 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tinggi Pontianak Nomor 10/PID.SUS/2013/PT.PTK,tanggal 18 April 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 18/Pid.SusTipikor/2012/PN.PTK, tanggal 30 November 2012, harus diperbaiki sekedar mengenai tindakpidana yang terbukti dan pidana yang dijatunkan, sebagaimana tersebut dalamamar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal
    2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon KasasiI/PENUNTUT
Register : 02-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 27/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
Ir. PAULUS NOYA
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
217134
  • PAULUS NOYA aliasPOLI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 29 tahun2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaanPrimatr;3. Menyatakan Terdakwa Ir.
Putus : 21-05-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 21 Mei 2012 — Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFAK (TERDAKWA)
10238
  • Wira Usaha Mandiri Kudus.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARUJAN MUSAFAK selakuDirektur CV.
Putus : 09-01-2017 — Upload : 17-03-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG
Tanggal 9 Januari 2017 — DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA
13690
  • No.24/Pid.SusTPK/2016/PT SMGdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.
Upload : 10-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 6/Pid..TPK/2018/PT DPS
Indah Suryaningsih
147104
  • (12) Rp.451.500.000,00Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 451.500.000,00 terdiridari : 242 pencairan menggunakan dokumen pendukung Rp.pencairan (Akta Kematian, Kartu Keluarga dan/atau 363.000.000,Kartu Tanda Penduduk dari almarhum/almarhumah 00dan/atau ahli waris) yang direkayasa 59 pencairan atas nama almarhum/almarhumah Rp.dengan menggunakan datadata yang sudah pernah, 88.500.000,0duplikasi pembayaran (kedua atau ketiga) 0 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa INDAH SURYANINGSIH selaku staf seksi RehabilitasiKesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Jembrana