Ditemukan 11195 data
Terbanding/Terdakwa : SUDJITO, ST
89 — 33
Jayawijaya Nomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Hal-hala penting yang wajib diperhatikan;
- Satu (1) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/ KS/PT.BMM/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;
- Satu (1) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ ADD/BMM/WMX/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal Permohonan Tes Beton;
- Dua (2) lembarfoto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab.
JayawijayaNomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Halhala penting yang wajib diperhatikan;1 (satu) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor : 08 / KS/PT.BMM / XI / 2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;1 (satu) lembarfoto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor : 11/ADD/BMM / WMX / XI / 2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal PermohonanTes Beton;2 (dua) lembarfoto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab.
JayawijayaNomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Halhala penting yang wajib diperhatikan;171) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/KS/PT.BMM/X1/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;172) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ADD/BMMWMxX/X1/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal PermohonanTes Beton;Halaman 86 dari Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PT JAP87173) Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum
JayawijayaNomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Halhala penting yang wajib diperhatikan;171) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/KS/PT.BMM/X1/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;172) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ ADD/BMM/WMX/XI1/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal Permohonan Tes Beton;173) Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab.
1.ARIS KHUMAINI
2.NYONYA SARI SUNDARI
3.KHAIRUL BASYAR BIN IBRAHIM YUSUF
4.SUFRIZA BINTI IBRAHIM YUSUF
5.ZUFRAN BIN IBRAHIM YUSUF
6.RAMALAN IBRAHIM BIN IBRAHIM YUSUF
Tergugat:
1.PT. BANK BUKOPIN, Tbk
2.Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh
37 — 14
Penggugat tidak mengetahui sama sekali adanya pengumumanpertama lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit Penggugat dan juga Penggugat tidak menerima sama sekali surat No : 048/ACHPIM/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 perihal penyelesian Kredit dan suratperingatan , No: 382/ACHPIM/IIII/2018, tanggal 20 Maret 2018 dan suratperingatan II No ; 424/ACHPIM/III/2018 tanghgal 27 Maret 2018 dan suratperingatan Ill No : 473/ACXHPIM/IV/2018 tanggal 03 April 2018 danPenggugat ada menerima surat No : 620
38 — 15
diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 7 Oktober 2014;Membaca, Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2014yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 10 Oktober2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 13 Oktober 2014;Membaca, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara ditujukan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masingmasing tertanggal 16September 2014 Nomor W30.U6/620
146 — 47
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999/Sip/1999, tanggal 29 Desember 1999, dinyatakan bahwa Bila yang digugat adalahBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri, oleh karena penerbitan Keputusan Bupati Sambas Nomor 247Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Sambas Nomor 217 Tahun 2008 sertaperjanjian
57 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artawa Indonesia berdasarkan perkiraan sendiri, tidakberdasar alamat lengkap dan tempat kKedudukannya secara hukumsesuai Akta Pendirian Nomor 92 tanggal 17 Februari 1995, bahwadalam perkara Nomor 9Q/pdt.SusPHI/2015/PN.Gsk yang dalamproses upaya banding, kasasi, Pengadilan Hubungan IndustrialGresik pada Pengadilan Negeri Gresik melalui surat NomorW14.U.31/60/PHI/IX/609/2015 dan W14.U.31/59/PHI/620/IX/2015tertanggal 10 September 2015 telah mengirimkan berkas kontramemori kasasi ke Pengadilan Negeri
105 — 43
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Jambi sebagai salah satu TERGUGAT dalam perkara a quoadalah juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 51Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.JBITahun 2009, sehingga sudah sepantasnya dan seharusnya apabilaperkara ini diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara;5 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan : "Bila yang digugatadalah badan
124 — 58
Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBDKab. Seluma.1 (satu) lembar Foto Copy rekap penggunaan dana sebesar Rp. 190.000.000, (seratussembilan puluh juta rupiah).1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) viaKantor PosCabang Tais Kab. Seluma oleh PT.
Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010,perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Selumamembenarkan adanya kerusakan Infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibatbencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya(RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah PanjangDesa Napal JungurKec.
Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010,perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Selumamembenarkan adanya kerusakan Infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibatbencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya63(RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah PanjangDesa Napal JungurKec.
Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBDKab. Seluma.1 (satu) lembar Foto Copy rekap penggunaan dana sebesar Rp. 190.000.000, (seratussembilan puluh juta rupiah).1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) via Kantor PosCabang Tais Kab. Seluma oleh PT.
Terbanding/Jaksa Penuntut : IWAN GUSTIAWAN, SH.
107 — 29
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai; ------------------
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam Wilayah Kabupaten Banggai; ----------------------------------------------
- 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Bunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai; 50) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalamWilayah Kabupaten BangQal; 51) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan BuntaNomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal Rekomendasi Penetapan LokasiPelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta KabupatenBang al; 222222 enna nnn nnn nnn nnn nn nnn52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada
ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggal; 50) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementaradalam Wilayah Kabupaten Banggal; 51) 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor PelabuhanBunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal RekomendasiPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Halaman 111 dari 141 halamanPutusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2015/PT PAL52) 1 (satu) lembar foto
ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggal; 50) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementaradalam Wilayah Kabupaten Banggal; 51) 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor PelabuhanBunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal RekomendasiPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepadaMenteri Perhubungan Cq.
AHMAD RIYADI PRATAMA,SH, MH
Terdakwa:
MUSYATIANOV Bin MUSTAFA
66 — 4
56 — 22
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas PemudaOlahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPSperiode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas PemudaOlahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari2008 s/d 31 Desember 2008.104245.
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah BankSumut Syariah Nomor rekening : 620 03.01.0006787tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.147244. Rekening Koran Giro Bank Sumut CabangPadangsidimpuan Nomor : 230 01.030032840 tanggal27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda OlahragaKebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
SETIYONO
Terdakwa:
SABARNI Binti WONGSO ATMO
66 — 10
Menetapkan barang bukti berupa :
- 12 botol miras beralkohol merek Mansion House Whisky ukuran 250 ml dengan kadar alkohol 43%
- 8 botol miras beralkohol merek Mansion House Vodka ukuran 250 ml dengan kadar alkohol 40% ;
- 3 botol miras beralkohol merek Anggur Merah ukuran 620 ml dengan kadar
79 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 620 K/Pid/2006 tanggal 5 Juni 2006 dalamperkara atas nama Terdakwa Ratna Tumbingo, yang menyatakan:Pengadilan Tinggi (Judex Facti) telah keliru dalam pertimbanganhukum dan putusannya, karena terjadi contradictio in terminisdalam putusannya dimana di salah satu pihak memperberatpidana yang dikenakan kepada Terdakwa, di pihak lain dalampertimbangan hukumnya menyatakan bahwa antara Terdakwadan Saksi korban ada hubungan keluarga yaitu Saksi korbanadalah adik kandung Terdakwa sendiriHal. 33 dari 38
62 — 45
106/KEP32.10/VI/2015 Tentang Penugasan Kepala KantorPertanahan Kota Depok diberi tanda bukti T3 ;Copy dari copy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota DepokNomor :03/KEP/PPT/XI/2015, diberi tanda bukti T4 ;Copy dari copy,Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor :28.4/KEP32. 76/1/2017 diberi tanda bukti T5 ;Copy dari copy ,Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaDepok Nomor :78/KEP=32.76/V/2017 diberi tanda bukti T6 ;Copy dari copy, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620
86 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 560 tanggal 1 Maret 2002 danSertipikat Hak Milik (GHM) Nomor 533 tanggal 6 April 2001 diikat HakTanggungan Peringkat Pertama Nomor 620/2008 tanggal 21 Agustus2008 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Daerah Rokan Hilirberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor516/2008 tanggal 23 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Arifin Sirait SH.,selaku PPAT di Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir;b.
GLENN RAHAYU ADLI ARIFF
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
471 — 1183
Efendy Saragihtanggal 10 April 2019, diberi tanda T17;Foto copy dari asli Surat Perintahn Penyitaan Nomor : SP.Sita/109/V1/2017/Dittipideksus, Tanggal 19 Juni 2017, diberi tanda T18a;Foto copy dari asli Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Oktober 2017, diberitanda T18b;Foto copy dari asli Surat Tanda Penerimaan NomorSTP/620/X/2017/Dittipideksus, Tanggal 12 Oktober 2017, diberi tanda T18c;Foto copy dari asli Penetapan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :2411/Pen.Pid/2017/PN.JKT.PST., tanggal 14
52 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kemudianproses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanyapermohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegarakepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/ APBD/DCK/ Ill/ 2003 Tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa KecamatanTenggarong Seberang.
126 — 21
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ II/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal motion penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ HUI/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ HI/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal motion penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
masingmasing tersebut akan menjadi anggota Panitia ;Bahwa saksi tidak tahu apa perbedaan anggota dan bukan anggota dalam susunanpenitia pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepetingan umum Kab.KutaiKartanegara ;Bahwa kronologis proses pembebasan tanah untuk pembangunan stadion di DesaPerjiwa Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartenagara adalah sebagaiberikut :1Awalnya adanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kab.KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui surat No.:600182.a/620
Kutai Kartanegara yangditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/620/ APBD/ DCK/ III/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapanlokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
Terbanding/Penggugat : Jannes Sianipar
Turut Terbanding/Tergugat I : Parulian Simatupang
Turut Terbanding/Tergugat II : Mangido Manullang
51 — 36
dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara;Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 41/Pdt/2020/PT MDN Bahwa menurut hukum acara dan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI adalah jika tuntutan (petitum) mengandung unsur sengketa tatausaha negara maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri; Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :620
13 — 5
dan pasal 80 ayat(4) Kompilasi Hukum Islam tersebut, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinyaditentukan sebatas kemampuan suami.Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklahgugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkahtersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Muhazzabjuz IT halaman 175 dan pendapat tersebut diambil alih majelis hakim menjadi pendapatmajelis sebagai berikut :Vo aiods 99 Lu anal wy bo 620
189 — 28
catatan rekanan yang membayar dan yang tidak membayar juga ditulisdibelakang kertas yang sudah disediakan olehPanitia;e Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang kutipan dari panitiae Bahwa uang yang terkumpul dari rekanan adalah sebesar Rp.121.000.000,(seratus duae Bahwa jumlah dokumen ~ yang digandakan sebanyak 1064e Bahwa Terdakwa menggandakan dokumen di Banda Aceh karena pada saatitu listrik di Calang belume Bahwa biaya penggandaan dokumen yang dicetak di Banda Aceh adalahsebesar Rp.112.558 620