Terdakwa.Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt,menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merkLuffman adalah produk tembakau dan berdasarkan UURI Nomor : 36 Tahun2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis

Terdakwa.Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt, menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merkLuffman adalah produk tembakau dan berdasarkan UURI Nomor : 36 Tahun2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis

Spesifikasi Tekhnis yang ditetapkan oleh PPK ;4.

Spesifikasi Tekhnis yang ditetapkan oleh PPK;4.

Bahwa dikarenakan sesuai tekhnis pengajuan penetapan permohonanperubahan nama di Pengadilan Negeri Denpasar yaitu 1 (satu)permohonan untuk 1 (satu) nama, maka diajukanlah permohonan secaraterpisah untuk 2 (dua) orang anak Para Pemohon ;5. Bahwa adapun permohonan penetapan perubahan nama yang diajukanPara Pemohon untuk anak pertama adalah yaitu dari ABBY SATRIOKENAYAHalaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pat.P/2014/PN Dpsmenjadi bernama GEDE ABBY SATRIO KENAYA ; 6.

menunjuk konsuitan peremana untuk membuat perencanaanterdiri dari rancang bangun / gambar kapal, spesflkasi tekhnis, RAB(Rencana Anggaran Biaya) kemudian seluruhnya di asistensi olehKementerian Kelautan dan Perikanan, setelah disetujui baru mulaiproses lelang; Bahwa adapun pihak yang ditunjuk deh Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai konsultanperencana oleh PT.

Pilar Artha Nugraha dan jasa yang dibutuhkanberupa membuat gambar rancang bangun Kapal, spesifikasi tekhnis,RAB (Rencana Anggaran Biaya); Bahwa PT. Pilar Artha Nugraha selaku konsultan perencanalebin dari 1 (Satu) kali di asistensi oleh Kementerian Kelautan danPerikanan hingga rancang bangun Gambar kapal, spesifikasi teknis,RAB disetujui untuk dapat memulai proses lelang; Bahwa setelah rancang bangun /gambar kapal, spesifikasitekhnis, RAB dan lainnya dari PT.

dan rancang bangun kapal secara umumdijeiaskan dalam pedoman umum pembangunan Kapal Perikanan(INKAMINA); Bahwa Syarat tekhnis bahan material: untuk bahan kayu jeniskayu kelas awet Il dan kelas kuat Il, sedangkan untuk bahan fiberglass menggunakan bahan marine fiber glass; Bahwa Rancang bangun kapal minimal ada beberapa desainantara lain: rencana umum atau (general arranggement), rencanakonstruksi (construction profile), rencana garis (lines plan), penampangpelintang (midship section), rencana ruang

Pilar Artha Nugraha selakukonsultan perencana dl asistensi lebih dari 1 (Satu) kali oleh Kelautandan Perlkanan gambar, spesifikasi tekhnis, RAB disetujui untuk dapatDimulai proses lelang;setelah gambar, spesifikasi tekhnis, RAB dan lainnya dari PT.

AGUS ZALDANI); Bahwa untuk spesifikfsi tekhnis yang setelah disetujui olehKementerian Kelautan dan Perikanan adalah panjang seluruhnya (LOA)18.55 m, panjang Garis Air (LWL) 15.00 m, lebar seluruhnya 41.83 m,tinggi 2.25 m, saat kapal 1.71 m, dengan main engine 218 HP; Bahwa ke7 (tujuh) Kapal INKAMINA yang dibuat oleh PT.

Menyatakan barang bukti berupa:1.oOo nN 11.12.13.14.1 (satu) rangkap potokopy legalisir surat pengesahan daftar isianpelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2011 # nomor: 365/03206.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;1 (satu) rangkap surat pengesahan revisi ke 3 Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor: 5026/03206.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011;1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis dan harga CV.PUTRA BALAK MANDIRI;1 (satu) buah Buku Il Dokumen Kualifikasi CV.

PUTRA BALAK MANDIRI;1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA;1 (satu) buah Buku Il Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA;(satu) buah Dokumen lsian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA;(satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA;1 (satu) buah Dokumen sian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN;11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN;1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

PUTRA BALAKMANDIRI;1(satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA;1(satu) buah Buku Il Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA;1(satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA;1(satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA;1 (satu) buah Dokumen sian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN;. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis Dan Harga CV. LIMASEMBILAN;1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Teknis Dan Harga CV.

MANDIRI;5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PTPASIBU JAYA;6. 1 (satu) buah Buku Il Dokumen Kualifikasi PT.

LIMA SEMBILAN;10.1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV LIMASEMBILAN;11.1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis Dan Harga CV CAHAYANATASIA.OoHalaman 150 dari 155 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/20 16/PN Pdg12.1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV.

Selanjutnya dokumen tersebut dibawa saksi SAYAARO GULOkepada Terdakwa (lll) untuk ditanda tangani namun Terdakwa (lll) selakuDireksi Tekhnis tidak mau menandatanganinya karena TIDAK pernahmemeriksa fisik proyek baik dari segi KWALITAS maupun KWANTITASdan tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisikdilapangan. Kemudian pergi mendatangi Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHIDAELI, M.SP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.

ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran sehinggadengan terpaksa Terdakwa ill) selaku Direksi Tekhnis Lapanganmenandatangani dokumen tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa (IV)mengatakan kepada terdakwa (Ill) bahwa Apabila dikemudian hari adamasalah maka Terdakwa (IV) akan membekap dan pasang badanterhadap masalah yang akan timbul nantinya.

Nias Barat TA.2010 TIDAK dilaksanakan sesuai denganSpesifikasi Tekhnis baik dari segi KWALITAS dan KWANTITASsebagaimana yang tertuang didalam dokumen perubahan konirak kerja /Contrack Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1Add. / PPTKBid.CK.b /PU, tanggal 25 Oktober 2010 sehingga perbuatan para terdakwa telahMEMPERKAYA ORANG LAIN dalam hal ini saksi SAYAARO GULOselaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dan telah menimbulkan KerugianKeuangan Negara Cq.

Direksi Tekhnis :A.Tanggungjawab :Berlanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan fisikpekeraan dilapangan sesuai dengan kontrak dan addendum yaituketetapan volume, mutu dan waktu ;Tugas :.

melakukan perbuatan64MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN =eataupunSARANA YANG DIMILIKINYA selakuDIREKSI TEKHNIS LAPANGANsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Diktum Ketiga Point II hurufB Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Spesifikasi tekhnis barang dan jasa;b. Harga perkiraan sendiri (HPS);c. Rencana Kontrak.

Peserta yang menyampaikanlebih dari 1 (Satu) penawaran yang digugurkan;Bahwa Spesifikasi Tekhnis serta jumlah barang (volume) yang PT.MAYINDO tawarkan beserta harga penawaran dalam Pengadaan Alat UjiKendaraan bermotor STATIS dan alat uji Kendaraan bermotor MOBILE / kelilingdi Dinas Perhubungan, Komunikasi , dan Informatika Kota Tanggerang SelatanTahun Anggaran 2011 yaitu, sebagai berikut:Untuk Alat Uji Kendaraan Bermotor Statis: HARGASATUANNO SPESIFAKASI TEKHNIS VOLUME PENAWARAN(Rp)I.

TEKHNIS VOLUME PENAW ARAN(Rp) I. PENGADAAN ALAT UJI PKBA. ALAT UTAMA UJI KENDARAAN BERMOTOR :1.

Spesifikasi Tekhnis Barang/Jasa;b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);danC. Rancangan Kontrak;Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;Menanda tangani Kontrak;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;a fe &Melaporkan Pelaksanaan/ Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasakepada PA;7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepadaPA dengan Berita Acara Penyerahan;8.

Selanjutnyaterdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebihlanjut.Berdasarkan Keterangan Pengujian oleh BPOM No.PM.01.05.891.02.13398 tanggal08 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis TESS MULYANIdengan hasil pengujian terhadap : 1 (satu) klip plastic bening berisi Kristal putihbening seberat 0,3 G Bruto (0,153 g netto) , 1 (satu) klip plastic bening berisi Kristalputih bening seberat 0,2 G Bruto (0,045g netto) dengan kesimpulan :Halaman 3Putusan Nomor

Selanjutnyaterdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebihlanjut.Berdasarkan Keterangan Pengujian oleh BPOM No.PM.01.05.891.02.13398 tanggal08 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis TESS MULYANIdengan hasil pengujian terhadap : 1 (satu) klip plastic bening berisi Kristal putihbening seberat 0,3 G Bruto (0,153 g netto) , 1 (satu) klip plastic bening berisi Kristalputih bening seberat 0,2 G Bruto (0,045g netto) dengan kesimpulan :Contoh 1 dan 2 tersebut

Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pada bulan Maret 2009.Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdgb. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl.

Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usahadalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)b. Melakukan verifikasi kelapangan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu CalonPenerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama SerjanaPendamping)c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulan.Bahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di Nagari Koto kaciaktersebut adalah:1. Ketua : BUJANG SURYADI2.

Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret 2009.b. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl.

Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usahadalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)b. Melakukan verifikasi kelapangan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu CalonPenerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama SerjanaPendamping)c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulanBahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di nagari Koto kaciaktersebut adalah1. Ketua : BUJANG SURYADI2.

Nagari, Perangkat Nagari dan tokohMasyarakat lainnya.c) Pasal 4 ayat (1), Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompok Usaha yangsudah ada dan belum Pernah Mendapatkan Bantuan Kredit.d) Pasal 6 ayat (1), Kelompok Rumah tangga Miskin mengajukan permohonan kepadaPokja Nagari yang di ketahui oleh Ninik Mamak dan Kepala Jorong.Hal 18 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg4)5)6)7)e) Pasal 6 ayat (3), Pembahasan Permohonan dilakukan oleh Pokja Nagari untukmenilai kelayakan usaha dan kelayakan Tekhnis

Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pada bulan Maret 2009.Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdgb. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl.

Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usahadalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)b. Melakukan verifikasi kelapangan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu CalonPenerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama SerjanaPendamping)c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulan.Bahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di Nagari Koto kaciaktersebut adalah:1. Ketua : BUJANG SURYADI2.

Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret 2009.b. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl.

Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usahadalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)b. Melakukan verifikasi kelapangan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu CalonPenerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama SerjanaPendamping)c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulanBahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di nagari Koto kaciaktersebut adalah1. Ketua : BUJANG SURYADI2.

Masyarakat Nagari, Perangkat Nagari dan tokohMasyarakat lainnya.c) Pasal 4 ayat (1), Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompok Usaha yangsudah ada dan belum Pernah Mendapatkan Bantuan Kredit.d) Pasal 6 ayat (1), Kelompok Rumah tangga Miskin mengajukan permohonan kepadaPokja Nagari yang di ketahui oleh Ninik Mamak dan Kepala Jorong.Hal 18 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdge) Pasal 6 ayat (3), Pembahasan Permohonan dilakukan oleh Pokja Nagari untuk menilaikelayakan usaha dan kelayakan Tekhnis

selanjutnya dalam petitum 4 gugatan Penggugat,maka menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat atasdasar hak yang tidak sah ;Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa telah dinyatakan milikPenggugat, maka penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat harus dinyatakan tidak sah sehingga petitum 4 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan petitum 5gugatan Penggugat, oleh karena tanah sengketa milik Penggugat hal tersebutadalah masalah tekhnis

MTRkepada Penggugat, sedangkan tanah bangunan GONOREJO alias Pak Lekadalah masalah terhadap tekhnis Penggugat, maka hal tersebut di serahkankepada kebijaksanaan Penggugat dan tidak perlu di cantumkan dalam amarputusan ini, sehingga dengan demikian petitum 7 gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan di perbaiki Amar petitumnya ;Menimbang, bahwa mempertimbangkan petitum 8 gugatan Penggugat,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Dwangsom atau Astereinte hanyamungkin terhadap perbuatan yang harus di lakukan

Bahwa Penggugat di diskualifikasi dan atau di nyatakan tidak lulus dalamEvaluasi Administrasi dan tekhnis dengan alasan, kualifikasi tidak sesuaiPutusan Perkara Nomor: 10/G/2016/PTUN.ABN Halaman 11 dari 75 Halaman15.16.dengan yang di isyaratkan dalam dokumen Lelang, yang di isyaratkankualifikasi usaha menengah sub kualifikasi M2; Bahwa alasan Tergugat menggugurkan Penggugat sangat bertentangandengan ketentuan Pasal 56 ayat ( 1 ) Peraturan Persiden RepublikIndonesia Nomor : 54 tahun 2010 Jo Pasal

dan penyalahgunaan wewenang ( Vide Pasal 81 ayat ( 1 ) huruf bdan c ) yang telah menimbulkan pemberlakuan kriteria yang diskriminatifdan / atau pertimbangan yang tidak Objektif; Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberitahukan dan atau mengundangPenggugat untuk mengikuti tahapan Pembuktian Kualifikasi sebagai ruanguntuk melakukan Evaluasi terhadap kelengkapan Administrasi, kewajaranharga, dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian / uraian analisa hargasatuan pekerjaan utama terhadap syarat tekhnis

Bahwa tekhnis pemeriksaan Test Urine terhadapTerdakwa dan anggota TNI AU Lanud Raja HajiFisabilillah dilaksanakan oleh anggota BNN Prov.Kepri yaitu setelan Apel Pagi seluruh anggotaLanud Raja Haji Fisabilillah dikumpulkan diLapangan Apel, selanjutnya Terdakwa dananggota Lanud Raja Haji Fisabilillah satu persatumemasuki ruang rapat Kantor Lanud Raja HajiFisabilillah untuk mengisi Form pengambilanpemeriksaan Urine Sekrening dengan caramengisi kolom nomor, nama lengkap, kode Pot,Nomor Handphone dan

Km. 12 TanjungpinangKepri seluruh anggota TNI AU Lanud Raja HajiFisabililah termasuk Terdakwa melaksanakanpemeriksaan yang dilakukan oleh anggota BNN Prov.Kepri.Bahwa benar pelaksanaan pemeriksaan Urineterhadap anggota Lanud Raja Haji Fisabilillan adalahatas permintaan dari Saksi1 selaku KomandanLanud Raja Haji Fisabilillah berdasarkan Surat NomorB/301/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentangpermohonan bantuan untuk pelaksanaan tes Narkobaterhadap anggota Lanud Raja Haji Fisabilillah.Bahwa benar tekhnis

Adapun barang bukti yang dikirim kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan diPontianak berupa 1 (satu) kantong berat bruto 0,3835 gram yang diduga shabushabuberdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianakdengan Nomor : LP363/N/PLPol/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditanda tanganioleh Manager Tekhnis I PUSPITA SARI YUDI, S.Farm,Apt dengan hasil pengujian :I Pemerian : Kristal Warna PutihII Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)If!

Adapun barang bukti yang dikirim kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan diPontianak berupa 1 (satu) kantong berat bruto 0,3835 gram yang diduga shabushabuberdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianakdengan Nomor : LP363/N/PLPol/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditanda tanganioleh Manager Tekhnis I PUSPITA SARI YUDI, S.Farm,Apt dengan hasil pengujian :I Pemerian : Kristal Warna PutihII Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)Put.

bahwa kegagalan pembangunan Reservoir 3000 M3 IPA KarangAnyar telah dilakukan sesuai dengan perintah / petunjuk dari Tergugat sertaperkebangan pelaksanaan dan perpanjangan waktu dan penambahan biaya danvolume pekerjaan tentang Pembangunan Reservoir 3000 M3 Karang Anyar (P6),Buku Dereksi PDAM Tirta Musi Palembang (P7) dan berdasarkan Notulen Rapat70tanggal 20 Oktober 2010 (P11) dan laporan perkembangan pembangunan Reservoir3000 M3 IPA Karang Anyar (P12) maka penambahan volume galian tanah danAudit Tekhnis

Pembangunan Reservoir 3000 PDAM Tirta Musi Palembang (P16).Pekerjaan Pembangunan Reservoir 3000 M3 IPA Karang Anyar telah dilaksanakanoleh Penggugat sesuai dengan petunjuk tekhnis dari Tergugat ;Menimbang, berdasarkan bukti T4, T5, dan T9 bahwa berdasarkan rapatkoordinasi yang dipimpin oleh pihak Tergugat guna menemukan pemecahan masalahyang dihadapi tersebut pada tanggal 16 Februari 2011, 28 Februari 2011, 25 Mei2011, 23 Agustus 2011, 07 Oktober 2011, 03 November 2011, 27 Januari 2012 dantanggal

04 Juni 2012 untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukanPenggugat dilapangan sehingga apa yang telah dilakukan oleh Penggugat telahmemenuhi peraturan yang telah disepakati bersama ;Menimbang, berdasarkan hasil telaah dari BPKP (P9) atas pekerjaanpembangunan reservoir 3000 M3 IPA Karang Anyar pada PDAM Tirta MusiPalembang dan Audit Tekhnis Pembangunan Reservoir PDAM Tirta MusiPalembang dari Fakultas Tekhnis Universitas Negeri Sriwijaya (UNSRI) Palembang.Bahwa kerusakan atau kegagalan pekerjaan

Karena itu meskipun Pengadilan dapat memahami kemungkinanadanya berbagi kesulitan Tekhnis bagi Penggugat yang tidak berlatar pendidikanatau pekerjaan di bidang hukum untuk memperbaiki gugatannya dalam satukesempatan perbaikan, namun Pengadilan juga tidak dapat membiarkanpemeriksaan perkara ini menjadi berlarutlarut, Karena itu dalam perkara ini,Pengadilan tidak dapat lagi memberi kesempatan lain kepada Penggugat untukmemperbaiki gugatannya.Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat mengandungcacat

Pelaksana, PPK danKonsultan Pengawas, sementara untuk laporan bulanan dibuat olehkonsultan pengawas dengan ditandatangani oleh konsultan pengawas,pengelola tekhnis dalam hal ini saksi dan PPK ;Bahwa dalam melaksanakan tugasnya saksi membuat laporan yangtertuang dalam buku control yang disebut buku direksi yang tujuannyauntuk mengetahui kendalakendala dan kemajuan di lapangan serta untukmemberikan advice tekhnis terkait pekerjaan ;Bahwa selain buku direksi, saksi juga turut menandatangani laporanbulanan

SuratKeputusan Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi No 26 Tahun 2018tentang Pengangkatan Tenaga Pengelola Tekhnis Pembangunan GedungAuditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi TahunAnggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 sebagai tindak lanjut dari Surat Plt.Kepala Dinas PUPR yang ditandatangani oleh Ir.

Lambok Ulina, Konsultan Pengawas turun ke lokasi tempatpembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan ThahaSyaifuddin Jambi untuk melakukan setting awal lahan pekerjaan danmenentukan tempat bangunan gedung ;Bahwa saksi selaku tenaga pengelola tekhnis melakukan pengamatanpekerjaan konstruksi dan pengendalian tekhnis di lapangan, memberikanmasukanmasukan kepada konsultan pengawas dan kontraktor pelaksanauntuk menjalani tugastugas sebagaimana dimaksud untuk mempercepatpekerjaan pembangunan Gedung

LambokUlina untuk mendatangkan Material On Site sesuai dengan kesepakatanrapat dan rekomendasi tekhnis konsultan pengawas No 02.1/RRPRO/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dan apabila tidak ditindaklanjuti makaakan dilakukan Teguran dan meminta PPK melakukan tindakantindakansesuai dengan aturan dan prosedur ;Bahwa berdasarkan instruksi tersebut, pihak PT.

Lambok Ulina sebagaimana surat No.02/PTPU/KONT/VIII/2018 tanggal O07 Agustus 2018 yang pada intinyasejak dari SCM progress pekerjaan yang dilakukan Kontraktor Pelaksanabelum mencapai target, sehingga karenanya tim tekhnis meminta PPKuntuk segera melakukan SCM II dengan dasar justifikasi yang dikeluarkanKonsultan Pengawas ;Halaman 103 dari 267 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb.Bahwa pada instruksi kedua Tim Tekhnis menyarankan agar PT.

olehTergugat 1 dengan SK sebagai Humas Yarsi dan sampai sekarang tidak ada beritaatau suatu kepastian, toh sukasuka mereka saja melaksanakannya/sehingga..............2006sehingga akibatnya merugikan dan merusak nama baik Penggugat, seperti adapenilaian dari masyarakat bahwa Penggugat berada di dalam, akan tetapi paraTergugat menganggap Penggugat berada di luar Yarsi Sumbar, padahalPenggugat telah bekerja dengan baik sebagai amanah dalam menjalankan tugas.Namun Tergugat 1 tidak pernah membuat petunjuk tekhnis

ini kami mohon kepadaPengadilan Negeri Bukittinggi untuk menentukan hari persidangan danmemanggil para pihak, selanjutnya memeriksa perkara ini dengan menjatuhkanputusan dalam pokok perkara yang amarnya sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan No: 23/ KPTS/YARSI/ 03/ 1987 tertanggal 28 oktober 1987 tersebut.Menyatakan Tergugat 1 tidak bertanggung jawab, telah lalai dan tidakmenjalankan tugasnya membuat petunjuk tekhnis

., dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) yaitu SRI ERRITA HARYANTI, SS. M.Par.

Rp.6.593.500.000, sedangkan untuk kegiatanpembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton nilaikontraknya yaitu : Rp. 5.887.700.000.Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan HPS dan spek Tekhniskarena HPS dan Spesifikasi Tekhnis , Rancanganh kontrak kewenangandari PPKom;Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) terkait jasa rekanan pelaksanapembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton KecamatanTengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yaitu Rp.6.000.000.000,;Bahwa spesifikasi

Rp.6.593.500.000, sedangkan untuk kegiatanpembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton nilaikontraknya yaitu Rp. 5.887.700.000.Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan HPS dan spek Tekhniskarena HPS dan Spesifikasi Tekhnis , Rancanganh kontrak kewenangandari PPKom;Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) terkait jasa rekanan pelaksanapembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton KecamatanTengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yaitu Rp.6.000.000.000,;Bahwa spesifikasi tekhnis

GHOFARISMAIL, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yaitu ADE FAJARWIRADNATI, ST. dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaituSRI ERRITA HARYANTI, SS. M.Par.; 115 Bahwa mekanisme pelelangan kegiatan pengadaan jasakonsultanperencana (DED) pembangunan lintasan pacuan kuda dan pembangunanfasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton menggunakan metodeseleksi sederhna karena menggunakan PAGU Anggaran dibawah Rp.200.000.000.

Rp.6.593.500.000, sedangkan untuk kegiatanpembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton nilaikontraknya yaitu : Rp.5.887.700.000,Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan HPS dan spek Tekhniskarena HPS dan Spesifikasi Tekhnis , Rancanganh kontrak kewenangandari PPKom;Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) terkait jasa rekanan pelaksanapembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton KecamatanTengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yaitu Rp.6.000.000.000,;Bahwa spesifikasi

Syariyah Bireuen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perihalhutangpiutang antara Pemohon Rekonvensi dengan pihak Termohon Rekonvensi ataupihakpihak lain yang terkait dengan masalah dimaksud;Bahwa sejauh ini Termohon Rekonvensi tidak memiliki hutang dengan pihak manapuntermasuk hutang mahar dengan Pemohon Rekonvensi;Bahwa Mahkamah Syariyah Bireuen juga tidak berwenang menetapkan pembagian gajiTermohon Rekonvensi setelah perceraian, oleh karena hal tersebut telah diatur UndangUndang dan peraturan tekhnis

Termohon Rekonvensi dalam kesimpulan akhirnya dipersidangan telah samasama menyetujui terkait hutangpiutang akan diselesaikan padaKepala Bagian Administrasi Polres Bireuen, dan Pemohon Rekonvensi menyatakan tidakmenuntut lagi melalui Mahkamah Syariyah Bireuen;e Bahwa terhadap eksepsi Termohon Rekonvensi yang menyatakan bahwa MahkamahSyariyah Bireuen tidak berwenang menetapkan pembagian gaji Termohon Rekonvensisetelah perceraian, oleh karena hal tersebut telah diatur dalam UndangUndang danPeraturan Tekhnis

dua) orang anak tersebut dari 1/3 (sepertiga) gaji Termohon Rekonvensikarena hal tesebut telah diatur secara tersendiri sebagaimana Pasal 8 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan TermohonRekonvensi adalah anggota Polri yang setatusnya dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yangsecara tidak langsung terikat dengan ketentuan tersebut dan peraturanperaturan tekhnis

No. 203/Pdt.G/2011/MSBirNomor 45 Tahun 1990, dan Termohon Rekonvensi adalah anggota Polri yang setatusnyadipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yang secara tidak langsung terikat dengan ketentuantersebut dan peraturanperaturan tekhnis anggota Polri lainnya, maka Majelis Hakim menilaibahwa Majelis Hakim tidak dapat menerima atau N.O (Niet Ontvankelijke verklaard), karenaMajelis Hakim tidak berwenang menetapkan hal tersebut;Menimbang, bahwa terkait hutangpiutang baik hutang mahar sebanyak 22 (duapuluh