GBA 633.600.000,00Total Pembayaran kedistributor/ Sole Agent 2.566.248.741,00Jumlah Kerugian Keuangan 5.079.998.312,11 Negara (d) = (a)(b)(c)Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Utama Motor Bengkulusehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesarRp228.253.154.58 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tigaribu seratus lima puluh empat koma lima puluh delapan rupiah); Atau setidaktidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor:

Menyatakan Terdakwa ALY LASAMAULU, SE, MSi tersebut di atas tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaHal. 28 dari 79 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2017Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana,sebagaimana dalam dakwakan Primair;2.

KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWWOSUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam suratDakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;2.

29Juli 2011.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut,selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa didalam perkara ini dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagimana dalam dakwaan ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukantindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNo. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPSUBSIDAIR : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang No. 31Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secaracermat satu

dapatdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasardakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah didakwa dengandakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas melakukan tindak pidana korupsiyang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN PRIMAIR : pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.DAKWAAN SUBSIDAIR : pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah

KementrianPendidikan dan Kebudayaan R.I. sebesar Rp. 141.028.903,99(seratus empat puluh satu juta dua puluh delapan ribu Sembilanratus tiga rupiah koma Sembilan puluh Sembilan sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan terdakwa LENTY ELS MOLIN, S.Pd merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat(1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana KorupSi. ATAUKEDUA : Bahwa ia Terdakwa LENTY ELS MOLIN, S.Pd dalam kapasitasnyaselaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Lamala Kec.Lamala Kab. Banggai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Pendidikan dan Olah Raga Kab.

dipidana, makaTerdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasiini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalamPenyelenggaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b,ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan

sebesar Rp.20.995.000(Dua puluhjuta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; e Dikelola untuk kepentingan Pribadi dan Guru danmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp.21.830.000(dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi JawaTengah Nomor : LHAI1900/PW11/5/2011 tanggal 25 April2011 ; Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Dan Majelis Hakimmembuktikan pasal yang relevan pasal yang melawan dengan fakta hukumyakni pasal 2. ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahberdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut MajelisHakim Pengadilan

/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal laporan hasil audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsipenyalahgunaan dana bantuan KPRS mikro bersubsidi dari Kementerian NegaraPerumahan Rakyat kepada KPRI HARAPAN tahun 2008 disimpulkan telah terjadikerugian keuangan Negara sekurangkurangnya Rp 797.000.000, (tujuh ratus sembilanpuluh tujuh juta rupiah) ;Perbuatan Terdakwa Jiji Abdul Ajiz bin Udib, S.Pd. sebagaimana terurai di atasdiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Irigasi Kabupaten Tana Toraja TahunAnggaran 2008, namun tidak melaksanakan Pekerjaan Jasa KonsultasiPengawasan dengan sebagaimana mestinya sehingga terjadi kekuranganvolume pekerjaan, bertentangan dengan : Pasal 21 Ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan :bahwa pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilaksanakansebelum barang dan / atau jasa diterima dengan baik ;Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHPidana ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa I. SILMAN PONG MANDA, ST.MT yang bertindaksebagai Konsultan Pengawas dari CV. Adzti Citra Utama dan Terdakwa Il.Hal. 9 dari 77 hal. Put. No. 2525 K /Pid.Sus/2012LUTHER DUALEMBANG yang memposisikan dirinya sebagai yang mengurusadministrasi perusahaan CV.

MT bin RACHMAD MARZUKIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat(1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jis. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKedua :Bahwa ia Terdakwa LAZUARDI, ST.

Desasebesar Rp.1.406.000, (satu juta empat ratus enam ribu rupiah) dan biayapelaporan RUTILAHU sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah),sehingga terdapat selisih dari kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni(RUTILAHU) tersebut yang mengakibatkan adanya kerugian keuanganNegaralIDaerah sebesar Rp.136.005.000, (seratus tiga puluh enam juta lima riburupiah) atau setidaktidaknya sejumlah tersebutPerbuatan Terdakwa TRIS INDRA Y ANTI tersebut diatur dan diancampidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsijoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) keI KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa TRIS INDRAYANTI, selaku Kepala Desa Kareo yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor: 236 Tanggal9 Mei 2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudari Tris Indrayanti,A.Md.Keb Sebagai Kepala Desa

sehingga atas semuaperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dilakukan oleh Terdakwa bersama Daniel Lethulur, S.IP terhadapdana tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Negara atauperekonomian Negara sekitar Rp. 3.143.313.514, (tiga milyar seratusempat puluh tiga juta tiga ratus tigabelas ribu lima ratus empat belasrupialh). nnonane nnn nnn nn nn nn ene nnn nnn nnnwoncees Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor :20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1)jo.

Samekto, MM tidak terbukti secara sah danoemeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga dapat merugikankeuangan negara secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dalam dakwaan Primair ;Membebaskan oleh karena itu terdakwa Ir. Y. Samekto, MM dari dakwaanPrimair ;Menyatakan terdakwa Ir. Y.

setoran pelunasan/angsurandebitur/nasabah untuk kepentingannya sendiri adalah Bank BRI CabangSingaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 3.813.956.654, (tiga millyarHal 14 dari 78 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT DPSdelapan ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enamratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKPPerwakilan Bali Nomor: R.01/KIIX/01/2016 tanggal 6 Januari 2016.Perbuatan Terdakwa Wayan Gede Suparta, S.Pd sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a danhuruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa WAYAN GEDE SUPARTA, S.Pd, bekerja sebagaipegawai BRI Cabang Singaraja dengan jabatan Account Officer (AO) Brigunapada Bank BRI Cabang Singaraja

supaya Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima semua alasanKontra Memori Banding ini dan menyatakan Terdakwa/Terbanding ASDAHSETIANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair maupun dakwaansubsidair serta membebaskan Terdakwa/Terbanding ASDAH SETIANI darisemua dakwaan dan tuntutan hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengandakwaan Subsidaritas :Primair:Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Nasuha Risagarniwa bin Mohammad Affandi,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan secara bersamasama dan beberapa kali tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 43 A ayat (3) UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Menjatuhnkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. H.

(seratus sembilan puluh sembilan jutasembilan ratus sembilan puluh sembilan~ ribu sembilanratus delapan puluh rupiah) sebagaimana Laporan HasilAudit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa TenggaraTimur Nomor : LHAI2514/PW.24/5/2005 Tanggal 24 juni2005.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang27undang No. 20 Tahun 2001 tentang