Abidin bin Mahmud, Saat ini Wakif masih hidup dan Nazhirtersebut sudah meninggal dunia dan Pemohon selaku Pengurus Madrasah adalahanak dari M.

Adanya pihak yang mewakafkan(Wakif), (2). Nazhir atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola hartawakaf tersebut (3). Adanya Harta Benda yang akan di wakafkan (4) Ikrar wakafuntuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orangbanyak (5).

Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Bayan;Penetapan Nomor 496/Padt.P/2021/PA.Ktl Halaman. 8 dari 13 HalMenimbang berdasarkan kesaksian saksisaksi yang dihadirkan olehPemohon di bawah sumpahnya, saksi Kedua yang bernama Erma Suryani bintiNur Haimi menyatakan bahwa saksi adalah Guru di Madrasah tersebut dan jugamenantu dari Wakif H Nurdin, bahwa saksi tersebut juga telah mengabdi sebagaiguru di madrasah tersbut selama 10 Tahun, saksi tidak mengetahui langsungproses pewakafan pada tahun 2000 tersebut

akan tetapi saksi mengetahuilangsung dari wakif H Nurdin bahwa wakif telan mewakafkan tanahnya untukkepentingan Madrasah Dintyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Bayan;Menimbang ,bahwa berdasarkan keterangan dari saksisaksi bahwaselama ini tidak seorangpun yang keberatan dengan wakaf tersebut sehingga dimasyakat diketahui secara luas sehingga kesaksian kedua saksi tersebutdikatagorikan sebagai syahadah istifadiah (testimonium de auditu) akan tetapikarena kesaksian tersebut menyangkut wakaf yang telah lama

Abidin bin Mahmud, Saat ini Wakif masih hidup dan Nazhir tersebutsudah meninggal dunia dan Pemohon selaku Pengurus Madrasahadalah anak dari M.

Bahwa menurut ketentuan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 1 ayat (4)menyebutkan Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakafdari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai denganperuntukannya, dan nazhir ini bisa perorangan, organisasi maupunbadan hukum (vide Pasal 9 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).5.

Bahwa setelah proses tentang wakaf itu telah sesuaidengan ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka sah dan sempurna pemberianwakaf itu oleh wakif, sehingga nazhir dapat menjalankan tugas danfungsinya sebagai pihak yang menerima wakaf, serta konsekuensihukum adalah wakaf yang diikrarkan itu tidak dapat dibatalkan (videPasal 3 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).7.

Bahwa Tergugat bukan sebagai nazhir yang berhakmenerima penyerahan wakaf dari wakif, maka gugatan ParaPenggugat dengan dalildalil gugatan tentang sengketa wakaf adalahtelah keliru dan salah alamat jika Pengadilan Agama Palangka Rayamemeriksa dan memutus sengketa a quo.10.

Sehinggapetitum tidak sejalan dengan dalil gugatan, maka mengandung catat formilsehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel).Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0382/Pdt.G/2017/PA.PIk.Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat yang hanyamenjadikan Tergugat sebagai pihak karena mengusai SHM Nomor 3355(wakaf) atas nama H.KR (wakif Pesantren Al Muhajirin). Akan tetapi tidakmenjadikan H.

Abdul hadi Karimi bekas Nazhir perorangan sebagai pihak dalamgugatan a.quo. sebagaimana unsur wakaf yang ditentukan undangundangnomor 41 tahun 2004 Pasal 6 huruf (a sampai f) menjelaskan unsur wakafadalah wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta bendawakaf dan jangka waktu wakaf, Tergugat tidak termasuk dari unsur wakafsebagaimana Pasal 6 Undangundang nomor 41 tahun 2004.

Bahwa Wakif dan Nadzir tidak saling mengenal dan tidak pernahbertemu serta Wakif tidak pernah menguasakan kepada siapapununtuk mewakafkan tanahnya;9.2.

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa seluas + XX M2 yangmerupakan tanah milik lou XXXXXXXXXXX (Wakif) telah mewakafkantanah tersebut untuk kepentingan sarana dan kegiatan pendidikan(bangunan Sekolah Dasar Negeri XXX Kecamatan XXX) sesuai denganketentuan pasal 8 huruf d UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf, Wakif perseorangan dalam hal ini XXXXXXXXXXX dapatmelakukan atas tanah miliknya sendiri seluas + XX M2 untuk digunakansarana dan kegiatan pendidikan (bangunan Sekolah Dasar Negeri XXXKecamatan

Wakif;Hal. 10 dari 39 hal. Putusan No. 2167//Pdt.G/2017/PA. Smdg.Nadzir ;Harta benda wakaf ;Ikrar wakaf ;Peruntukan harata wakaf ;7 o9 29 5Jangka waktu wakaf ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, ikrar wakaf Nomor 229/W/2/XTahun 2002 telah memenuhi unsur wakaf sesuai dengan ketentuanyang berlaku :1. Selaku Wakif adalah lbu XXXXXXXXXXX;2. Selaku Nadir adalah lou Yeyet XXXXXXXXXXX ;3.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Nomor 686/K/AG/2012,bahwa harta yang telah diwakafkan berarti tidak ada ikatan hukum lagidengan Wakif , oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari pemilik harta wakafmerupakan perbuatan yang keliru, sudah selayaknya perbuatan ParaPenggugat dapat dinyatakan error in persona, gugatan haruslah ditolak ;6.

louXXXXX dan Nadzir Kepala SDN XXX bernama lbu XXXXXXXXXXX.dengan Kepala KUA Kecamatan XXXi sebagai Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf/PPAIW bernama XXXXX, dokumen tersebut syah dandilengkapi oleh persyaratan administrasi yang diperlukan dalampembuatan Akta lkrar Wakaf ;Bahwa sepengetahuan PPAIW/Kecamatan XXX antara wakif dan nadzirsaling mengenal ;Bahwa penandatanganan/cap jempol wakif dilakukan di rumah wakifkarena untuk menghormati orang tua yang sedang sakit dan berniat baikakan mewakafkan tanahnya

gugatan Para Penggugatdibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sudah seharusnya ParaPenggugat terlebin dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran daligugatannya bahwa tanah wakaf itu diserahkan oleh wakif pengelolaannyakepada nadzir perseorangan.

Bahwa tanah wakaf yang disengketakan oleh kedua belah pihakdiwakafkan oleh wakif kepada Nadzir Perseorangan; Bahwa nama wakif yang mewakafkan tanah tersebut adalahHj. Maemunah sedangkan para nadzirnya adalah M. Atho, EndangSukanda, lim Durahman, Deni Wahyudin S. dan Drs. Halim Basyarah;Halaman 15 dari 32 hal. Pts. No. 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.Bahwa nadzir yang masih hidup pada saat ini adalah Drs.

Sedangkandalam ayat (2) nya menentukan bahwa dalam hal Nadzir perseoranganberhenti/ meninggal dunia, maka Nadzir yang ada memberitahukan kepadaWakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia;Menimbang, bahwa mengenai persyaratan penggantian Nadzir hartabenda wakaf tidak bergerak berupa tanah secara limitatif telah diatur dalamPasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;Menimbang, bahwa yang harus dijawab berkenanaan dengan SuratPengesahan Nadzir Perorangan sebagaimana

Bahwa yang menunjuk Nadzir Perseorangan adalah Wakif atau ahiwarisnya dengan persyaratan menurut UndangUndang sebagaimanaketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf;5.

Bahwa Surat Pengesahan Nadzir Perorangan NomorW.5/08/268/KP/VII/ 2019 tanggal 08 Juli 2019 yang diterbitkan olehKepala KUA/PPAIW Kecamatan Kadungora tidak terlebin dahuludimusyawarahkan dengan pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 4ayat (1) c Peraturan Badan Wakaf Indonesia, yakni Wakif atau ahliwarisnya dan Persyarikatan Muhammadiyah selaku pihak yang ditunjukoleh Wakif untuk mengelola tanah wakaf tersebut;Halaman 23 dari 32 hal. Pts.

tanah darat atas nama Ki Misja denganalas hak berupa Letter C/Girik/Kohir/keketir/persil Nomor: 15 a C 278seluas 3.410 M 2 yang terletak di Link Kedung bulus, RT. 002, Rw. 00,kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon.MENIMBANGBahwa Majelis Hakim keliru dalam memahami duduk perkaratentang obyek perkara, oleh karena pokok permasalahan dalam perkaraa quo adalah adanya penerbitan Akta Ikrar Wakaf dengan mengabaikanketentuan sebagaimana UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, dengan tidakmelibatkan wakif

(dahulu Penggugat) , halini menjadi kekeliruan yang mendasar sebagaimana dibawah ini:Bahwa ternyata Terbanding (dahulu Tergugat I) sebagai PejabatPembuat Ikrar Wakaf tetap menerbitkan Akta Ikrar Wakaf, meskipun tanpaadanya lIkrar dan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalamUndang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17, 18, 19yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 17 UU No 41 Tahun 2004Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.(1 ) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif

kepada Nadzir dihadapanPPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (2) Ikrar Wakafsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atautulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW .Pasal 18 UU No 41 Tahun 2004 Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atautidak dapat hadir dalam pelaksnaan ikrar wakaf karena alasan yangdibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan suratkuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi;Pasal 19 UU No

41 Tahun 2004Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanyamenyerahan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakafkepada PPAIW Bahwa oleh karena pemenuhan terhadap Pasal 17, 18, 19 tidakdapat terpenuhi maka dapat dikatakan Akta Ikrar Wakaf yang seolaholah dinyatakan dihadapan Terbanding (Dahulu Tergugat I) batal demihukum .Bahwa semestinya sebelum menerbitkan dan/atau memprosestimbulnya Akta Ikrar Wakaf, terlebin dahulu Pemohon Banding (dahuluPenggugat) dipanggil untuk dilakukan

Apakah tidak perlu dibuktikan terlebin dahulu Akta IkrarWakaf yang menjadi Obyek Gugatan dari Pembanding (dahulu Penggugat)baru membuat pertimbangan tentang Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, olehkarena dasar gugatan yang diajukan adalah Akta Ikrar Wakaf bukan AktaPengganti Ikrar Wakaf.Bahwa dengan alasan bukti T1.6 yang diajukan Terbanding (dahuluTergugat I) dan Bukti T2.14 yang diajukan Terbanding II (dahulu Tergugat II)yang menyatakan bahwa Ki Misja Bin Kasar adalah Wakif, kemudiandengan keterangan

AbubakarPodungge dan Hj.Nuni Helingo (Wakif) serta Penggugat PerimonPodungge dan diterima oleh ketua Takmirul masjid yakni alm.Ridwan Podungge' selaku anak dari wakif serta diketahui dandisahkan oleh Lurah Bulotadaa Timur, sehingga pemberian wakafoleh wakif kepada nazhir adalah sah menurut Hukum.5.

Dalam rekonvensi .1.Bahwa jawaban dalam konvensi diambil alin dalam gugatan rekonvensi.Bahwa pemberian wakaf atas tanah sawah yang terletak dikelurahan Bulotadaa timur sebagaimana yang tercantum dalam suratpemberian wakaf tanggal 1 Agustus 1985 dari wakif Hi. AbubakarPodungge dan hj.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk Memisahkan dan/ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkanselamanya atau untuk jangka waktu tertentu. sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umummenurut syariah.2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secaralisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta bendamiliknya.4.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang Memiliki daya tahan lamadan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurutsyariah yang diwakafkan oleh Wakif.6.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalahpejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrarwakaf.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 215 ayat 2 KompilasiHukum Islam disebutkan Wakif adalah orang atau orangorang ataupun badanhukum yang mewakfkan benda miliknya;Menimbang, bahwa sebagaimana dengan aturan tersebut dalam30pasal ayat (2) Undangundang nomor 41 tahun 2004 dan pasal 215 ayat 2Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami mengenai kedudukan wakif adalahpihak

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah Wakaf yang dilakukan oleh H Makarno / Wakif kepada Pengurus Masjid Hidayatul Barokah Kuala Tungkal pada tanggal 06 Januari 2017 berupa tanah dengan ukuran 33 meter x 38 meter di RT 17, Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas:

• Sebelah barat: tanah H.

Abdurrahman bin Hasan sebagai wakif;tinggal di Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;Bahwa H.Abdurrahman bin Hasan dengan istrinya yang bernama Hj.Fatimah, tidak mempunyai keturunan ;Bahwa Saksi kenal dengan Abidin bin H. M.

Abdurrahman bin Hasan, telah sesuai dengan ketentua hukum yang berlaku,maka dalil yang diajukan oleh para Pemohon patut untuk dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 6, 7 dan 8bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan yangmenyatakan bahwa selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan terhadapharta benda yang diwakafkan oleh Wakif tersebut, maka majelis hakim menilaibahwa harta benda yang diwakafkan oleh oleh wakif tersebut adalah memangbenarbenar

Abdurrahman bin Hasan telah mewakafkansebidang tanah miliknya pada tahun 1994, dan ternyata tidak adanya halanganbagi wakif untuk mewakafkan tanah miliknya, dan telah memenuhi persyaratansebagaimana di atur dalam pasal 8 ayat (1) UndangUndanga Nomor 41 tahun2004, Tentang Wakaf, sehingga tindakan wakif tersebut patut dinyatakan sahdan patut untuk di itsbatkan;Menimbang, bahwa dengan menunjuk Abidin bin H.M Amin sebagaiKetua Nazir dan Drs Ismail bin Anmad sebagai sekretaris Nazir dan MustaminS.Pd bin

Abdurrahman bin Hasan sebagai Wakif ;3. Menetapkan sahnya harta benda yang diwakapkan pada tanggal 16Desember 1994 oleh Almarhum H. Abdurrahman bin Hasan harta bendamiliknya berupa;Tanah Kebun (sekarang berubah menjadi Tanah Sawah) seluas 0, 34 Ha / 34are yang terletak di So Panta Intan Desa Samili Kecamatan Woha KabupatenBima yang berbatasan dengan; Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Kasman H. Abdullah/H.Haer Ismail/Hj. Nurjanah. Sebelah Timur : Tanah Kebun milik Yusuf Ismail/H.

Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untukmemisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartabenda miliknya untuk dimanfaatkan selamanyaatau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/ataukesejahteraan umum menurut Syariah.2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendamiliknya.3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakifyang diucapkan secara lisan dan/atau tulisankepada nazhir untuk mewakafkan harta bendamiliknya.4.

Nazhir...10.11.12.12A.Cbwe&fey cf PRESIDENREPUBLIK INDONESIA3Nazhir adalah pihak yang menerima harta bendaWakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkansesuai dengan peruntukannya.Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untukmemperoleh manfaat dari peruntukan harta bendaWakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yangdituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendakWakif untuk mewakafkan harta benda miliknyaguna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukanharta benda Wakaf

yang dituangkan dalam bentukakta.Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yangdikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariahkepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakafuang.Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnyadisingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yangditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta IkrarWakaf.Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnyadisingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yangbergerak di bidang keuangan Syariah.Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, UnitUsaha Syariah

SUAMITERMOHON III yang meninggal pada tahun2002, dengan meninggalkan ahli waris yaitu ibuTERMOHON III (istri) dan ANAKTERMOHON III (anak lakilaki);3 Bahwa Pemohon I selaku Pengurus Masjid sebelumnya memberikansaran agar rumah tersebut dijual terlebih dahulu untuk dibelikanmenjadi 2 rumah sehingga yang satu dapat ditempati oleh wakif dansatunya lagi diwakafkan kepada Masjid Assegaf karena Pemohon Isedikit banyaknya mengetahui kadaan ekonomi wakif.

Namun pada saatitu Wakif menolak dan bermaksud untuk mewakafkan seluruhnya;Bahwa pada saat ibu TERMOHON III mewakafkan tempat tinggaltersebut, Pemohon I telah terlebih dahulu menanyakan tentangkesediaan ANAK TERMOHON III yang juga sebagai ahli waris, namundijelaskan oleh ibu TERMOHON III bahwa yang bersangkutan dalamkondisi yang tidak sehat (sakit gangguan jiwa yang sering kambuh),oleh karena itu Pemohon I menganggap telah mewakili anak tersebutkarena memiliki keterbatasan.

Pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan secara tertuliskepada Nadzir untuk mewakafkan tempat tinggal di atas tanah hak milikSHM No.

Khususnya Bab I pasal 215 ayat 6*Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPATW) adalahpetugas Pemerintah yang diangkat berdasarkanperaturanperaturan yang berlaku, berkewajibanmeneriman ikrar wakaf dari Wakif dan menyerahkankepada Nadzir serta melakukan pengawasan untukkelestarian perwakafan;c UndangUndang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004Pasal 17 (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orangsaksi;(2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1

)dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan dituangkan dalamakta ikrar wakaf oleh PPAIW;2 Pemohon adalah seseorang yang merasadirugikan atau dilanggar hakhaknya; Tapi dalammasalah permohonan pembatalan perwakafanjustru yang mengajukan adalah Nadzir.Semestinya Nadzir sesuai dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakafpasal 1 ayat 4 Nadzir adalah pihak yangmenerima harta benda wakaf dari Wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai denganperuntukannya; Pasal 11 ayat b Nadzirmempunyai tugas mengelola

Perjanjian Perdamaian untukmenyelesaikan Perkata Perdata Nomor : 40/Pdt.G/2019/PN.TGL denganklausul sebagai berikut :PASAL 1Bahwa Pihak Para Penggugat dan Tergugat telah bersepakat menyelesaikanperkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tegal Nomor40/Pdt.G/2019/PN.TGL dengan jalan damai.PASAL 2Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat obyek sengketa sebagaimanatersebut dalam Surat Gugatan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2019/PN.TGL pada nomor 4 berupa 1 unit rumah Sertifikat TanahWakaf No 1 Nama Wakif

MOHAMAD SALEH, selakuKetua Yayasan Badan Wakaf Masjid AN NUR dan Tergugat telahmengikatkan diri dalam SURAT PERJANJIAN KONTRAK BANGUNANRUMAH MILIK YAYASAN BADAN WAKAF MASJID AN NUR SertifikatTanah Wakaf No 1 Nama Wakif GASIM ABDULLAH, B.Sc luas 960 m7?yang terletak di JI. Gajah Mada No 7 Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur,Tegal untuk tenggang waktu 3 tahun sejak ditandatangani perjanjiantersebut dan berakhir 1 Juli 2015 dengan batasbatas:Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor40 /Pat.

Penggugat dan Tergugat tidakpernah dibuat perjanjian secara tertulis tentang hubungan sewa menyewaatas tanah dan bangunan rumah yang dihuni Tergugat, berdasarkanketentuan Undangundang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan danPemukiman jo Peraturan Pemerintah No 44 tahun 1994tentangPenghunian Rumah oleh Bukan Pemilik tersebut diatas terbukti secarasah dan menyakinkan bahwa penghunian oleh Tergugat atas tanah danbangunan milik Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam SertifikatTanah Wakaf No 1 Nama Wakif

Mintaragen, Tegal Timur Tegal Sertifikat TanahWakaf No. 1 Nama Wakif GHASIM ABDULLAH B.Sc. Luas 960 M?* adalahmilik Yayasan MASJID AN NUR Tegal.4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menempati tanpa hak obyeksengketa sebuah rumah Sertifikat Tanah Wakaf No 1 Nama Wakif GASIMABDULLAH, B.Sc luas 960 m? terletak di JI. Gajah Mada No 7 Kel.Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Tegal dan tidak bersedia menyerahkan padaPara Penggugat sebagai pemilik adalah merupakan perbuatan melawanhukum.5.

Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanyauntuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa sebuah rumahSertifikat Tanah Wakaf No 1 Nama Wakif GASIM ABDULLAH, B.Sc luas960 m2 terletak di JI. Gajah Mada No. 7 Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur,Tegal kepada Para Penggugat selaku Pengurus Yayasan seketika dantanpa syarat, apabila perlu dengan bantuan alat negara.6.

Bahwa, untuk kepentingan kemaslahatan Pemohon I dan Pemohon II telahsepakat untuk melakukan pembatalan akta ikrar wakaf yang ditanda tanganioleh Pemohon I sebagai Wakif dan Pemohon II sebagai Nazir yang diperuntukkan untuk Pesantren Hidayatullah S angatta;3.

Rasyid Ridha bin Ramli, telah memberikan keterangan di bawahsumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon ILBahwa Pemohon I adalah sebagai Wakif dan Pemohon II adalah Nazir,Bahwa saksi adalah pengurus pusat Hidayatullah; Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon Imembatalkan akta ikrar wakafnya yang dilaksanakan pada tahun 2014;Bahwa tujuan dibatalkannya wakaf ini adalah karena akta ikrar wakaf inidiperuntukkan kepada Pondok Pesantren

Hidayatullah sebagai badan hukum, dansehingga saat tanah wakaf mau disertifkatkan terjadi masalah, aturanMenteri Agraria;Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II sepakat membatalkanAkta Ikrar Wakafnya dan selanjutnya nanti Pemohon I akan kembalimewakafkan kepada P erkumpulan P usat Hidayatullah;S yaiful Anwar Harahap bin Husni Harahap, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon ILBahwa Pemohon I adalah sebagai Wakif

Tayeb, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon ILBahwa Pemohon I adalah sebagai Wakif dan Pemohon II adalah Nazir,Bahwa saksi adalah pengurus pusat Hidayatullah; Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon IImembatalkan akta ikrar wakafnya yang dilaksanakan pada tahun 2014;Bahwa tujuan dibatalkannya wakaf ini adalah karena akta ikrar wakaf inidiperuntukkan kepada Pondok Pesantren Hidayatullah S

mauditingkatkan menjadi serifikat terjadi kendala dengan aturan Keputusan MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :6/P jn/KE MATR/BPN/2015 yang menentukan bahwa Perkumpulan Hidayatullahyang berbadan hukum lah yang mempunyai hak milik atas tanah bukan PondokPesantren Hidayatullah S angatta;+2002nnenee en nn cnn cnnennenMenimbang, bahwa berdasarkan ketetentuan Pasal 1 ayat (4) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa Nazir adalah pihak yang menerimaharta benda wakaf dari wakif

gugatan Para Penggugatdibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sudah seharusnya ParaPenggugat terlebin dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran daligugatannya bahwa tanah wakaf itu diserahkan oleh wakif pengelolaannyakepada nadzir perseorangan.

Bahwa tanah wakaf yang disengketakan oleh kedua belah pihakdiwakafkan oleh wakif kepada Nadzir Perseorangan; Bahwa nama wakif yang mewakafkan tanah tersebut adalahHj. Maemunah sedangkan para nadzirnya adalah M. Atho, EndangSukanda, lim Durahman, Deni Wahyudin S. dan Drs. Halim Basyarah;Halaman 15 dari 32 hal. Pts. No. 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.Bahwa nadzir yang masih hidup pada saat ini adalah Drs.

Sedangkandalam ayat (2) nya menentukan bahwa dalam hal Nadzir perseoranganberhenti/ meninggal dunia, maka Nadzir yang ada memberitahukan kepadaWakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia;Menimbang, bahwa mengenai persyaratan penggantian Nadzir hartabenda wakaf tidak bergerak berupa tanah secara limitatif telah diatur dalamPasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;Menimbang, bahwa yang harus dijawab berkenanaan dengan SuratPengesahan Nadzir Perorangan sebagaimana

Bahwa yang menunjuk Nadzir Perseorangan adalah Wakif atau ahiwarisnya dengan persyaratan menurut UndangUndang sebagaimanaketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf;5.

Bahwa Surat Pengesahan Nadzir Perorangan NomorW.5/08/268/KP/VII/ 2019 tanggal 08 Juli 2019 yang diterbitkan olehKepala KUA/PPAIW Kecamatan Kadungora tidak terlebin dahuludimusyawarahkan dengan pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 4ayat (1) c Peraturan Badan Wakaf Indonesia, yakni Wakif atau ahliwarisnya dan Persyarikatan Muhammadiyah selaku pihak yang ditunjukoleh Wakif untuk mengelola tanah wakaf tersebut;Halaman 23 dari 32 hal. Pts.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah wakaf:
   1. Wakif (H.

Daud Arif,Kelurahan Tungkal Ill, Kecamatan Tungkal llir, Kabupaten TanjungJabung Barat, kepada anaknya yang bernama Abdul Hamid, lalu olehAbdul Hamid (Wakif) tanah tersebut di wakafkan kepada Pemohon(Nazir) dan Pengurus lainnya untuk Pembangunan Madrasah PutriPerguruan Hidayatul Islamiyah Kuala Tungkal, dan saat ini Wakif danNazhir masih hidup;Penetapan No.492/Padt.P/2021/PA.KTL Halaman 1 dari 102. Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan KH.

H Daud Arif, pendiri Madrasah Perguruan HidayatulIslamiah (PHI) tahun 1936; Bahwa saat ini Pemohon adalah Pengurus Yayasan PerguruanHidayatul Islamiah (PHI); Bahwa saksi kenal dengan Abdul Hamid yang mewakafkan tanahuntuk Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI); Bahwa saksi pernah sekolah di PHI/alumni PHI dan mengetahui letakposisi tanah wakaf dalam perkara ini; Bahwa saat ini tanah tersebut digunakan untuk Madrasah PHI soreatau MDTA atau tingkat Ibtidafyah; Bahwa tanah tersebut asalnya milik Ayah Wakif

samasama anakTuan Guru H Daud Arif, pendiri Madrasah Perguruan HidayatulIslamiah (PHI) tahun 1936; Bahwa saat ini Pemohon adalah Pengurus Yayasan PerguruanHidayatul Islamiah (PHI); Bahwa saksi kenal dengan Abdul Hamid yang mewakafkantanah untuk Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI); Bahwa saksi alumni PHI dan mengetahui letak posisi tanahwakaf dalam perkara ini; Bahwa saat ini tanah tersebut digunakan untuk Madrasah PHIsore atau MDTA atau tingkat Ibtidafyah; Bahwa tanah tersebut asalnya milik Ayah Wakif

Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilirtersebut adalah milik PHI;Menimbang berdasarkan kesaksian saksisaksi yang dihadirkan olehPemohon di abwah sumpahnya, semua saksi keterangannya salingmendukung dan bersesuaian, maka bukti tersebut dapat diterima sebagaibukti kKepemilikan bahwa tanah tersebut adalah milik Yayasan PerguruanHidayatul Islamiah (PHI) yang mana pemohon adalah salah seorangpengurus yayasan tersebut;Menimbang, bahwa meski para saksi tidak menyaksikan langsungproses akad wakaf antara wakif

dengan nadzir, namun semua saksi pernahsekolah di madrasah tersebut, mengenal dengan baik baik Wakif maupunNadzier dan selama ini di masyakat diketahui secara luas dan turun temurunbahwa tanah tersebut adalah milik Yayasan PHI, sehingga kesaksian saksisaksi tersebut dikatagorikan sebagai syahadah istifadilah (testimonium deauditu) akan tetapi karena kesaksian tersebut menyangkut wakaf yang telahlama terjadi, sementara adanya wakaf tidak disangkal oleh ahli waris pewakifmaupun masyarakat (muaradlah

Wakif, pemberi wakaf (Supardiyo) Tergugat I;. Nazhir, Pengurus wakaf (Penggugat) Yayasan Majelis alTurots alIslami);Harta Benda Wakaf yaitu sebidang tanah persawahan yang terletak diPamenang RT. 003, RW. 001, Pekon Pamenang, Kecamatan Pagelaran,Kabupaten Pringsewu;. Ikrar wakaf, yaitu Surat Pernyataan Wakaf Tergugat kepada Kailani Umar,bukti P.12;.

Apakah letak, luas dan batasbatas objek sengketa yaitu harta benda wakafyang telah diwakafkan wakif telah sesuai antara surat gugatan Penggugatdengan hasil pemeriksaan setempat;Menimbang, bahwa pada tanggal 30 September 2019 Mejelis HakimTingkat Pertama telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat,mengenai obyek sengketa dan darihasil pemeriksaan setempat ditemukan ternyata luas tersebut hanya 11.720m2 dan batasbatas objek sengketa yang terdapat di dalam gugatanPenggugat dengan yang temukan terkait

Tentang apakah harta benda wakaf yang telah diwakafkan wakif perseorangantelah sejalan dengan ketentun Pasal 15 UndangUndang Nomor 41 Tahun2004 tentang wakaf yang menyatakan Harta benda wakaf hanya dapatdiwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, dan jugabenda tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa,dan ternyata di dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikanbahwa harta benda wakaf yang menjadi objek sengketa merupakan hartabenda wakaf yang dimiliki

dan dikuasai oleh wakif MILKUN TAAMM secarasah, dan juga benda tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaandan sengketa tidak terpenuhi, maka harta benda wakaf berupa benda tidakbergerak yang diatur Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 25 Tahun 2018, dan juga diatur pada Pasal 217 ayat (3) dan Pasal223 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya hartabenda wakaf berupa benda tidak bergerak

harus dibuktikan bahwa bendatersebut merupakan dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, dan jugabenda tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa;Menimbang, bahwa para Terbanding/para Tergugat mengajukan kontramemori banding tertanggal 11 Februari 2020 yang pada intinya menurut paraTerbanding/para Tergugat Pengadilan Agama Pringsewu telah tepat dalammemberikan pertimbangan hukum, dan memohon agar putusan PengadilanAgama Pringsewu Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.PRW, tanggal 5

Bahwa akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud di atas telahsesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 41Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur bahwa ikrar wakafdilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.Oleh karena itu pewakafan atas objek harta benda milik H. HUSEINbin AWAD Selaku wakif kepada Nadzir (Penggugat) adalah sahmenurut hukum;Hal. 5 dari 73 hal. Put. No. 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi5.

Menurut Mazhab Syafii dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalahmelepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelahsempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apasaja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkanatau mewariskan kepada siapapun;2. Menurut Mahzab Hanafi, wakaf adalah menahan suatu bendayang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangkamempergunakan manfaat untuk kebajikan.

Berdasarkan definisitersebut maka kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik siwakif dan yang timbul dari wakif hanyalan menyedekahkanmanfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf;3.

Menurut Mahzab Malikiyah, wakaf adalah tidak melepaskan hartayang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebutmencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskankepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif berkewajibanmenyedehkahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembaliwakafnya;Dari berbagai rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwawakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnyakepada seseorang atau Nazhir (pemelihara atau pengurus wakaf)

Husein Awad, selanjutnya disebut wakif dan H.Naguib Husein, jabatan Ketua yayasan An Nur Kendari, selanjutnyadisebut nadzir menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan kepadanadzir/yayasan An Nur Kendari atas' sebidang tanah miliknya berupatanah pekarangan, sertifikat/parsial hak milik nomor: 2042, luas, 3.066m2 (tiga ribu enam puluh enam meter persegi) terletak di KelurahanKadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi TenggaraHal. 61 dari 73 hal. Put.

Sri Rahmini Sumianti dansekaligus merangkap sebagai wakif, nota bene adalah ahli waris darialmarhum Rachman Soero Adi Koesoemo dan almarhumah SumarniRachman, dimana PARA PENGGUGAT tidak pernah diikutsertakan danHalaman 4 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pat.G/2019/PA.Dpktidak pernah memberikan persetujuan untuk menunjuk dan mengangkat Ny.Sri Rahmini Sumianti sebagai nazir;8. Bahwa oleh sebab Ketua Nazir dan juga wakif yaitu Ny.

Sri Rahmini Sumianti, melainkan harta peninggalan atau harta warisyang belum dibagi dari almarhumah Sumarni Rachman dimana tidak pernahdipindahtangankan kepada pihak manapun, sedangkan pemberian wakafHalaman 5 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pat.G/2019/PA.Dpkatas obyek wakaf dilakukan oleh wakif Ny.

Bahwa berdasarkan posita 9 dan 10, maka sangatlah beralasan hukumbagi PARA PENGGUGAT untuk menyatakan demi hukum bahwa tidak sahdan cacat hukum ikrar wakaf tertanggal 16 September 1994 yangdilakukan oleh wakif Ny. Rahmini Sumianti sebagaimana yang termuatdalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : K.20/BA.2/201/IX/1994tertanggal 16 September 1994, termasuktidak sah dan cacat hukumSURAT PENGESAHAN NAZIR Nomor K20/BA03.2/201/X194 pada tanggal16 September 1994;14.

Menyatakan demi hukum tidak sah dan batal Ikrar Wakaf yangdilakukan oleh wakif Ny.

Bahwa pada tahun 1990 untuk menindak lanjuti amal wakaf dariAlmarhum Kau Magia dan mengamankan aset wakaf Muhamadiyah, ahliwaris dari wakif yaitu Almarhum Sude Kau mendaftarkan objek wakaftersebut sesuai dengan blanko formulir W.D (P1) tertanggal 09 Juli 1990dengan Ketua Nazir Bapak Narfis Rahim yang saat itu menjabat sebagaiKetua ranting Muhamadiyah Hutuo..

Padahal sumber tanah, wakif, penerima wakaf, dan nazir keduaharta benda tersebut tidak sama sekali menyebutkan organisasiMuhammadiyah.Bahwa posita poin 3 dan 4, menyatakan berdasarkan blangko W.D ahliwaris wakif yaitu Sude Kau mewakilkan orangtuanya menyerahkansebidang tanah guna pembangunan Masjid Nurul Falah yang dikelola olehorganisasi Muhammadiyah tertanggal 9 Juli 1990 adalah sebuahkebohongan. Dokumen berupa blanko wakaf dengan kode W.D adalahdokumen palsu.

namun pada saat pengukuranmenjadi 675 m*.Bahwa menurut Saksi tidak ada indikatornya Nadzir berbadan hukumdan Nadzir perorangan, akan tetapi ditetiti pada blanko WD yang diisioleh ahli waris sebagai wakif, dari blangko WD dapat disimpulkanbahwa almarhum Sude Kau sebagai ahli waris Kau Magia yangbertindak sebagai wakif mewakafkan kepada Organisasi MuhamadiyahRanting Hutuo dengan Nadzirnya Pengurus organisasiMuhammadiyah ranting Hutuo yaitu Ketua almarhum Narfis Rahim.Hal. 57 dari 98 Putusan Nomor 314

diatasnya terdapat bangunanmasjid Nurul Falah, terletak di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto,Kabupaten Gorontalo, adalah tanah wakaf dari wakif Kau Magia.

Kau Magia, tetapi dalam kolom jabatan pada SalinanAkta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (bukti P2) disebutkan jabatan sebagaiKepala Kelurahan Hutuo, yang merupakan jabatan secara pribadi (/n person)Sude Kau atas nama perseorangan wakif Kau Magia.

K.8/Wk.01/218/X/2012 yang telah diterbitkan padatanggal 22 oktober 2012 dan Surat Pengesahan Nazhir NomorK.8/W.2/218/X/2012 yang telah diterbitkan oleh Tergugat 1 (satu) adalahbenar dan "SAH" dengan dasar:2.1 Telah terpenuhinya persyaratan baik formil maupun materil; lkrar Wakaf ditandatangani oleh Wakif/Ahli waris wakif (Nani Sumarni),Nazhir Wakaf (Hj Dedeh Djubaedah), saksisaksi 1. li Supardi 2.

ABDUL SYUKUR yangtelah dikuasainya sejak sebelum tahun 1947;Bahwa telah benar proses Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Wakif (llbuNANI SUMARNI selaku ahli waris almarhum H.

Sesuai dengan amanat wakaf dari wakif H. ABDUL SYUKUR bahwa TanahDarat Blok Kp. Margaluyu Desa Citatah Kec. Cipatat yang diperuntukanSarana Pendidikan dan pemakaman umum, pada waktu itu sekitar padatahun 1980 H. EDE MIHARJA (alm) sebagai suami dari Hj. U. Julaeha(almh)yang merupakan cucu kandung dari H. ABDUL SYUKUR mewakiliahli waris Wakif H.

ABDUL SYUKUR untuk pemanfaatantanah wakaf tersebut sesuai amanat Wakif H.

Menyatakan sah wakaf yang telah diberikan oleh wakif (Ibu Nani Sumarniselaku ahliwaris almarhum H. Abdul Syukur/pemilik tanah tersebut) kepadapara Nadzir Wakaf (Hj.

Yangmenjadi pertanyaan adalah mengapa Muhammadiyah ingin merubahkeinginan wakif untuk menjadikan tanah wakafnya ini yang seharusnyadijadikan Masjid justru ingin dirubuhkan dan harus diserahkan dalamkeadaan kosong? Mengapa Muhammadiyah tidak mau menjalankanamanah dari wakif?

Padahal disisi lain Muhammadiyah mengatakaningin membela tanah wakaf dan menghargai keinginan si wakif, yangparahnya lagi bahwa jika primair poin 5 Penggugat dikabulkan olehMajelis Hakim, maka akan terjadi penghianatan amanah yang besaryang dilakukan oleh Muhammadiyah terhadap wakif dan ahli warisnya.5. Bahwa dalam UndangUndang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakafHaim. 45 dari 43 hal. Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA Lot.

Scanned by CamScannerbahwa ahli waris diberikan hak mengawal pengelolaan tanah wakaf.Sehingga kami nazhir yang juga sebagai ahli waris tidak akan pernahsetuju jika terjadi alih fungsi wakaf karena jelas keinginan wakif adalahuntuk didirikan Masjid sesuai yang tertera dalam salinan aktapengganti akta ikrar wakaf, dan bukan yang lain.

Bahwa selain ingin menghianati keinginan wakif yang tertuang dalamSalinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor W.30/017/Tahun1990, Muhammadiyah juga telah melanggar kesepakatan mediasiyang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo tanggal 20Juni 2016.

Sebab Akta Ikrar Wakaf hanya akanditerbitkan jika wakif datang langsung mendaftarkan harta wakafnya,sehingga mustahil Kau Magia yang meninggal dunia tahun 1966mendaftarkan langsung tanahnya pada tahun 1990. 3. Bahwa legalitas kepengurusan Tanah Wakaf Masjid Nurul Falah yangsah adalah yang sesuai dengan Salinan Akta Pengganti Akta IkrarWakaf nomor W.3a/017 tahun 1990 yang menyatakan bahwa SudeKau sebagai wakif untuk menggantikan orang tuanya yang sudahmeninggal dunia.