Bahwa akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud di atas telahsesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 41Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur bahwa ikrar wakafdilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.Oleh karena itu pewakafan atas objek harta benda milik H. HUSEINbin AWAD Selaku wakif kepada Nadzir (Penggugat) adalah sahmenurut hukum;Hal. 5 dari 73 hal. Put. No. 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi5.

Menurut Mazhab Syafii dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalahmelepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelahsempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apasaja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkanatau mewariskan kepada siapapun;2. Menurut Mahzab Hanafi, wakaf adalah menahan suatu bendayang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangkamempergunakan manfaat untuk kebajikan.

Berdasarkan definisitersebut maka kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik siwakif dan yang timbul dari wakif hanyalan menyedekahkanmanfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf;3.

Menurut Mahzab Malikiyah, wakaf adalah tidak melepaskan hartayang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebutmencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskankepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif berkewajibanmenyedehkahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembaliwakafnya;Dari berbagai rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwawakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnyakepada seseorang atau Nazhir (pemelihara atau pengurus wakaf)

Husein Awad, selanjutnya disebut wakif dan H.Naguib Husein, jabatan Ketua yayasan An Nur Kendari, selanjutnyadisebut nadzir menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan kepadanadzir/yayasan An Nur Kendari atas' sebidang tanah miliknya berupatanah pekarangan, sertifikat/parsial hak milik nomor: 2042, luas, 3.066m2 (tiga ribu enam puluh enam meter persegi) terletak di KelurahanKadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi TenggaraHal. 61 dari 73 hal. Put.

Wakif; 2. Nazhir. 3. Harta benda wakaf;4. krar wakaf. 5. Peruntukan harta benda wakaf. 6.

Wakif 2. Harta yang diwakafkan3. Nazir. 4. Mauquf Alaih.Bahwa wakif adalah seseorang yang memiliki hak penuh terhadapharta/oarang yang diwakafkan. Dipastikan bahwa saat barang yangdiwagafkan adalah hak milik wakif. Dipastikan bahwa wakif dalamkeadaan sehat dan sadar saat mewakafkan harta yang dimilikinya. Tidakdalam pengampuan orang lain. Secara hukum memiliki otoritasmelakukan tindakan hukum.

Wakif 2. Mauquf bih (benda yangdiwakafkan) 3. Penerima Wakaf (Nazir) 4.

Bahwa saat wakif mewakafkan hartanya, tidak perlu mendapatkanpersetujuan keluarga wakif karena harta tersebut hak mutlak wakif,terserah mau diapakan saja terserah wakif. Keluarga memiliki hak jikatelah menjadi ahli waris ketika pewaris sudah meninggal dunia. Bahwa Nazir memiliki kekuasan penuh terhadap pengurusan APAIWtanah tersebut. Bahwa setiap sertifikat tanah wakaf tertulis nama wakif dan Nazir. BahwaAIW wajib ada di KUA Kecamatan dan Kemenag Kabupaten/Kota.

Wakaf, wakif, nadZzir, ikrar,dan saksi. b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf) dan c.

Bahwa menurut ketentuan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 1 ayat (4)menyebutkan Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakafdari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai denganperuntukannya, dan nazhir ini bisa perorangan, organisasi maupunbadan hukum (vide Pasal 9 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).5.

Bahwa setelah proses tentang wakaf itu telah sesuaidengan ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka sah dan sempurna pemberianwakaf itu oleh wakif, sehingga nazhir dapat menjalankan tugas danfungsinya sebagai pihak yang menerima wakaf, serta konsekuensihukum adalah wakaf yang diikrarkan itu tidak dapat dibatalkan (videPasal 3 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).7.

Bahwa Tergugat bukan sebagai nazhir yang berhakmenerima penyerahan wakaf dari wakif, maka gugatan ParaPenggugat dengan dalildalil gugatan tentang sengketa wakaf adalahtelah keliru dan salah alamat jika Pengadilan Agama Palangka Rayamemeriksa dan memutus sengketa a quo.10.

Sehinggapetitum tidak sejalan dengan dalil gugatan, maka mengandung catat formilsehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel).Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0382/Pdt.G/2017/PA.PIk.Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat yang hanyamenjadikan Tergugat sebagai pihak karena mengusai SHM Nomor 3355(wakaf) atas nama H.KR (wakif Pesantren Al Muhajirin). Akan tetapi tidakmenjadikan H.

Abdul hadi Karimi bekas Nazhir perorangan sebagai pihak dalamgugatan a.quo. sebagaimana unsur wakaf yang ditentukan undangundangnomor 41 tahun 2004 Pasal 6 huruf (a sampai f) menjelaskan unsur wakafadalah wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta bendawakaf dan jangka waktu wakaf, Tergugat tidak termasuk dari unsur wakafsebagaimana Pasal 6 Undangundang nomor 41 tahun 2004.

Bahwa Wakif dan Nadzir tidak saling mengenal dan tidak pernahbertemu serta Wakif tidak pernah menguasakan kepada siapapununtuk mewakafkan tanahnya;9.2.

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa seluas + XX M2 yangmerupakan tanah milik lou XXXXXXXXXXX (Wakif) telah mewakafkantanah tersebut untuk kepentingan sarana dan kegiatan pendidikan(bangunan Sekolah Dasar Negeri XXX Kecamatan XXX) sesuai denganketentuan pasal 8 huruf d UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf, Wakif perseorangan dalam hal ini XXXXXXXXXXX dapatmelakukan atas tanah miliknya sendiri seluas + XX M2 untuk digunakansarana dan kegiatan pendidikan (bangunan Sekolah Dasar Negeri XXXKecamatan

Wakif;Hal. 10 dari 39 hal. Putusan No. 2167//Pdt.G/2017/PA. Smdg.Nadzir ;Harta benda wakaf ;Ikrar wakaf ;Peruntukan harata wakaf ;7 o9 29 5Jangka waktu wakaf ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, ikrar wakaf Nomor 229/W/2/XTahun 2002 telah memenuhi unsur wakaf sesuai dengan ketentuanyang berlaku :1. Selaku Wakif adalah lbu XXXXXXXXXXX;2. Selaku Nadir adalah lou Yeyet XXXXXXXXXXX ;3.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Nomor 686/K/AG/2012,bahwa harta yang telah diwakafkan berarti tidak ada ikatan hukum lagidengan Wakif , oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari pemilik harta wakafmerupakan perbuatan yang keliru, sudah selayaknya perbuatan ParaPenggugat dapat dinyatakan error in persona, gugatan haruslah ditolak ;6.

louXXXXX dan Nadzir Kepala SDN XXX bernama lbu XXXXXXXXXXX.dengan Kepala KUA Kecamatan XXXi sebagai Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf/PPAIW bernama XXXXX, dokumen tersebut syah dandilengkapi oleh persyaratan administrasi yang diperlukan dalampembuatan Akta lkrar Wakaf ;Bahwa sepengetahuan PPAIW/Kecamatan XXX antara wakif dan nadzirsaling mengenal ;Bahwa penandatanganan/cap jempol wakif dilakukan di rumah wakifkarena untuk menghormati orang tua yang sedang sakit dan berniat baikakan mewakafkan tanahnya

gugatan Para Penggugatdibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sudah seharusnya ParaPenggugat terlebin dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran daligugatannya bahwa tanah wakaf itu diserahkan oleh wakif pengelolaannyakepada nadzir perseorangan.

Bahwa tanah wakaf yang disengketakan oleh kedua belah pihakdiwakafkan oleh wakif kepada Nadzir Perseorangan; Bahwa nama wakif yang mewakafkan tanah tersebut adalahHj. Maemunah sedangkan para nadzirnya adalah M. Atho, EndangSukanda, lim Durahman, Deni Wahyudin S. dan Drs. Halim Basyarah;Halaman 15 dari 32 hal. Pts. No. 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.Bahwa nadzir yang masih hidup pada saat ini adalah Drs.

Sedangkandalam ayat (2) nya menentukan bahwa dalam hal Nadzir perseoranganberhenti/ meninggal dunia, maka Nadzir yang ada memberitahukan kepadaWakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia;Menimbang, bahwa mengenai persyaratan penggantian Nadzir hartabenda wakaf tidak bergerak berupa tanah secara limitatif telah diatur dalamPasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;Menimbang, bahwa yang harus dijawab berkenanaan dengan SuratPengesahan Nadzir Perorangan sebagaimana

Bahwa yang menunjuk Nadzir Perseorangan adalah Wakif atau ahiwarisnya dengan persyaratan menurut UndangUndang sebagaimanaketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf;5.

Bahwa Surat Pengesahan Nadzir Perorangan NomorW.5/08/268/KP/VII/ 2019 tanggal 08 Juli 2019 yang diterbitkan olehKepala KUA/PPAIW Kecamatan Kadungora tidak terlebin dahuludimusyawarahkan dengan pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 4ayat (1) c Peraturan Badan Wakaf Indonesia, yakni Wakif atau ahliwarisnya dan Persyarikatan Muhammadiyah selaku pihak yang ditunjukoleh Wakif untuk mengelola tanah wakaf tersebut;Halaman 23 dari 32 hal. Pts.

Bahwa, untuk kepentingan kemaslahatan Pemohon I dan Pemohon II telahsepakat untuk melakukan pembatalan akta ikrar wakaf yang ditanda tanganioleh Pemohon I sebagai Wakif dan Pemohon II sebagai Nazir yang diperuntukkan untuk Pesantren Hidayatullah S angatta;3.

Rasyid Ridha bin Ramli, telah memberikan keterangan di bawahsumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon ILBahwa Pemohon I adalah sebagai Wakif dan Pemohon II adalah Nazir,Bahwa saksi adalah pengurus pusat Hidayatullah; Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon Imembatalkan akta ikrar wakafnya yang dilaksanakan pada tahun 2014;Bahwa tujuan dibatalkannya wakaf ini adalah karena akta ikrar wakaf inidiperuntukkan kepada Pondok Pesantren

Hidayatullah sebagai badan hukum, dansehingga saat tanah wakaf mau disertifkatkan terjadi masalah, aturanMenteri Agraria;Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II sepakat membatalkanAkta Ikrar Wakafnya dan selanjutnya nanti Pemohon I akan kembalimewakafkan kepada P erkumpulan P usat Hidayatullah;S yaiful Anwar Harahap bin Husni Harahap, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon ILBahwa Pemohon I adalah sebagai Wakif

Tayeb, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon ILBahwa Pemohon I adalah sebagai Wakif dan Pemohon II adalah Nazir,Bahwa saksi adalah pengurus pusat Hidayatullah; Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon IImembatalkan akta ikrar wakafnya yang dilaksanakan pada tahun 2014;Bahwa tujuan dibatalkannya wakaf ini adalah karena akta ikrar wakaf inidiperuntukkan kepada Pondok Pesantren Hidayatullah S

mauditingkatkan menjadi serifikat terjadi kendala dengan aturan Keputusan MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :6/P jn/KE MATR/BPN/2015 yang menentukan bahwa Perkumpulan Hidayatullahyang berbadan hukum lah yang mempunyai hak milik atas tanah bukan PondokPesantren Hidayatullah S angatta;+2002nnenee en nn cnn cnnennenMenimbang, bahwa berdasarkan ketetentuan Pasal 1 ayat (4) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa Nazir adalah pihak yang menerimaharta benda wakaf dari wakif

gugatan Para Penggugatdibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sudah seharusnya ParaPenggugat terlebin dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran daligugatannya bahwa tanah wakaf itu diserahkan oleh wakif pengelolaannyakepada nadzir perseorangan.

Bahwa tanah wakaf yang disengketakan oleh kedua belah pihakdiwakafkan oleh wakif kepada Nadzir Perseorangan; Bahwa nama wakif yang mewakafkan tanah tersebut adalahHj. Maemunah sedangkan para nadzirnya adalah M. Atho, EndangSukanda, lim Durahman, Deni Wahyudin S. dan Drs. Halim Basyarah;Halaman 15 dari 32 hal. Pts. No. 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.Bahwa nadzir yang masih hidup pada saat ini adalah Drs.

Sedangkandalam ayat (2) nya menentukan bahwa dalam hal Nadzir perseoranganberhenti/ meninggal dunia, maka Nadzir yang ada memberitahukan kepadaWakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia;Menimbang, bahwa mengenai persyaratan penggantian Nadzir hartabenda wakaf tidak bergerak berupa tanah secara limitatif telah diatur dalamPasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;Menimbang, bahwa yang harus dijawab berkenanaan dengan SuratPengesahan Nadzir Perorangan sebagaimana

Bahwa yang menunjuk Nadzir Perseorangan adalah Wakif atau ahiwarisnya dengan persyaratan menurut UndangUndang sebagaimanaketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf;5.

Bahwa Surat Pengesahan Nadzir Perorangan NomorW.5/08/268/KP/VII/ 2019 tanggal 08 Juli 2019 yang diterbitkan olehKepala KUA/PPAIW Kecamatan Kadungora tidak terlebin dahuludimusyawarahkan dengan pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 4ayat (1) c Peraturan Badan Wakaf Indonesia, yakni Wakif atau ahliwarisnya dan Persyarikatan Muhammadiyah selaku pihak yang ditunjukoleh Wakif untuk mengelola tanah wakaf tersebut;Halaman 23 dari 32 hal. Pts.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah wakaf:
   1. Wakif (H.

Daud Arif,Kelurahan Tungkal Ill, Kecamatan Tungkal llir, Kabupaten TanjungJabung Barat, kepada anaknya yang bernama Abdul Hamid, lalu olehAbdul Hamid (Wakif) tanah tersebut di wakafkan kepada Pemohon(Nazir) dan Pengurus lainnya untuk Pembangunan Madrasah PutriPerguruan Hidayatul Islamiyah Kuala Tungkal, dan saat ini Wakif danNazhir masih hidup;Penetapan No.492/Padt.P/2021/PA.KTL Halaman 1 dari 102. Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan KH.

H Daud Arif, pendiri Madrasah Perguruan HidayatulIslamiah (PHI) tahun 1936; Bahwa saat ini Pemohon adalah Pengurus Yayasan PerguruanHidayatul Islamiah (PHI); Bahwa saksi kenal dengan Abdul Hamid yang mewakafkan tanahuntuk Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI); Bahwa saksi pernah sekolah di PHI/alumni PHI dan mengetahui letakposisi tanah wakaf dalam perkara ini; Bahwa saat ini tanah tersebut digunakan untuk Madrasah PHI soreatau MDTA atau tingkat Ibtidafyah; Bahwa tanah tersebut asalnya milik Ayah Wakif

samasama anakTuan Guru H Daud Arif, pendiri Madrasah Perguruan HidayatulIslamiah (PHI) tahun 1936; Bahwa saat ini Pemohon adalah Pengurus Yayasan PerguruanHidayatul Islamiah (PHI); Bahwa saksi kenal dengan Abdul Hamid yang mewakafkantanah untuk Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI); Bahwa saksi alumni PHI dan mengetahui letak posisi tanahwakaf dalam perkara ini; Bahwa saat ini tanah tersebut digunakan untuk Madrasah PHIsore atau MDTA atau tingkat Ibtidafyah; Bahwa tanah tersebut asalnya milik Ayah Wakif

Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilirtersebut adalah milik PHI;Menimbang berdasarkan kesaksian saksisaksi yang dihadirkan olehPemohon di abwah sumpahnya, semua saksi keterangannya salingmendukung dan bersesuaian, maka bukti tersebut dapat diterima sebagaibukti kKepemilikan bahwa tanah tersebut adalah milik Yayasan PerguruanHidayatul Islamiah (PHI) yang mana pemohon adalah salah seorangpengurus yayasan tersebut;Menimbang, bahwa meski para saksi tidak menyaksikan langsungproses akad wakaf antara wakif

dengan nadzir, namun semua saksi pernahsekolah di madrasah tersebut, mengenal dengan baik baik Wakif maupunNadzier dan selama ini di masyakat diketahui secara luas dan turun temurunbahwa tanah tersebut adalah milik Yayasan PHI, sehingga kesaksian saksisaksi tersebut dikatagorikan sebagai syahadah istifadilah (testimonium deauditu) akan tetapi karena kesaksian tersebut menyangkut wakaf yang telahlama terjadi, sementara adanya wakaf tidak disangkal oleh ahli waris pewakifmaupun masyarakat (muaradlah

Bahwa pada tahun 1990 untuk menindak lanjuti amal wakaf dariAlmarhum Kau Magia dan mengamankan aset wakaf Muhamadiyah, ahliwaris dari wakif yaitu Almarhum Sude Kau mendaftarkan objek wakaftersebut sesuai dengan blanko formulir W.D (P1) tertanggal 09 Juli 1990dengan Ketua Nazir Bapak Narfis Rahim yang saat itu menjabat sebagaiKetua ranting Muhamadiyah Hutuo..

Padahal sumber tanah, wakif, penerima wakaf, dan nazir keduaharta benda tersebut tidak sama sekali menyebutkan organisasiMuhammadiyah.Bahwa posita poin 3 dan 4, menyatakan berdasarkan blangko W.D ahliwaris wakif yaitu Sude Kau mewakilkan orangtuanya menyerahkansebidang tanah guna pembangunan Masjid Nurul Falah yang dikelola olehorganisasi Muhammadiyah tertanggal 9 Juli 1990 adalah sebuahkebohongan. Dokumen berupa blanko wakaf dengan kode W.D adalahdokumen palsu.

namun pada saat pengukuranmenjadi 675 m*.Bahwa menurut Saksi tidak ada indikatornya Nadzir berbadan hukumdan Nadzir perorangan, akan tetapi ditetiti pada blanko WD yang diisioleh ahli waris sebagai wakif, dari blangko WD dapat disimpulkanbahwa almarhum Sude Kau sebagai ahli waris Kau Magia yangbertindak sebagai wakif mewakafkan kepada Organisasi MuhamadiyahRanting Hutuo dengan Nadzirnya Pengurus organisasiMuhammadiyah ranting Hutuo yaitu Ketua almarhum Narfis Rahim.Hal. 57 dari 98 Putusan Nomor 314

diatasnya terdapat bangunanmasjid Nurul Falah, terletak di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto,Kabupaten Gorontalo, adalah tanah wakaf dari wakif Kau Magia.

Kau Magia, tetapi dalam kolom jabatan pada SalinanAkta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (bukti P2) disebutkan jabatan sebagaiKepala Kelurahan Hutuo, yang merupakan jabatan secara pribadi (/n person)Sude Kau atas nama perseorangan wakif Kau Magia.

Wakif, pemberi wakaf (Supardiyo) Tergugat I;. Nazhir, Pengurus wakaf (Penggugat) Yayasan Majelis alTurots alIslami);Harta Benda Wakaf yaitu sebidang tanah persawahan yang terletak diPamenang RT. 003, RW. 001, Pekon Pamenang, Kecamatan Pagelaran,Kabupaten Pringsewu;. Ikrar wakaf, yaitu Surat Pernyataan Wakaf Tergugat kepada Kailani Umar,bukti P.12;.

Apakah letak, luas dan batasbatas objek sengketa yaitu harta benda wakafyang telah diwakafkan wakif telah sesuai antara surat gugatan Penggugatdengan hasil pemeriksaan setempat;Menimbang, bahwa pada tanggal 30 September 2019 Mejelis HakimTingkat Pertama telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat,mengenai obyek sengketa dan darihasil pemeriksaan setempat ditemukan ternyata luas tersebut hanya 11.720m2 dan batasbatas objek sengketa yang terdapat di dalam gugatanPenggugat dengan yang temukan terkait

Tentang apakah harta benda wakaf yang telah diwakafkan wakif perseorangantelah sejalan dengan ketentun Pasal 15 UndangUndang Nomor 41 Tahun2004 tentang wakaf yang menyatakan Harta benda wakaf hanya dapatdiwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, dan jugabenda tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa,dan ternyata di dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikanbahwa harta benda wakaf yang menjadi objek sengketa merupakan hartabenda wakaf yang dimiliki

dan dikuasai oleh wakif MILKUN TAAMM secarasah, dan juga benda tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaandan sengketa tidak terpenuhi, maka harta benda wakaf berupa benda tidakbergerak yang diatur Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 25 Tahun 2018, dan juga diatur pada Pasal 217 ayat (3) dan Pasal223 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya hartabenda wakaf berupa benda tidak bergerak

harus dibuktikan bahwa bendatersebut merupakan dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, dan jugabenda tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa;Menimbang, bahwa para Terbanding/para Tergugat mengajukan kontramemori banding tertanggal 11 Februari 2020 yang pada intinya menurut paraTerbanding/para Tergugat Pengadilan Agama Pringsewu telah tepat dalammemberikan pertimbangan hukum, dan memohon agar putusan PengadilanAgama Pringsewu Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.PRW, tanggal 5

Perjanjian Perdamaian untukmenyelesaikan Perkata Perdata Nomor : 40/Pdt.G/2019/PN.TGL denganklausul sebagai berikut :PASAL 1Bahwa Pihak Para Penggugat dan Tergugat telah bersepakat menyelesaikanperkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tegal Nomor40/Pdt.G/2019/PN.TGL dengan jalan damai.PASAL 2Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat obyek sengketa sebagaimanatersebut dalam Surat Gugatan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2019/PN.TGL pada nomor 4 berupa 1 unit rumah Sertifikat TanahWakaf No 1 Nama Wakif

MOHAMAD SALEH, selakuKetua Yayasan Badan Wakaf Masjid AN NUR dan Tergugat telahmengikatkan diri dalam SURAT PERJANJIAN KONTRAK BANGUNANRUMAH MILIK YAYASAN BADAN WAKAF MASJID AN NUR SertifikatTanah Wakaf No 1 Nama Wakif GASIM ABDULLAH, B.Sc luas 960 m7?yang terletak di JI. Gajah Mada No 7 Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur,Tegal untuk tenggang waktu 3 tahun sejak ditandatangani perjanjiantersebut dan berakhir 1 Juli 2015 dengan batasbatas:Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor40 /Pat.

Penggugat dan Tergugat tidakpernah dibuat perjanjian secara tertulis tentang hubungan sewa menyewaatas tanah dan bangunan rumah yang dihuni Tergugat, berdasarkanketentuan Undangundang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan danPemukiman jo Peraturan Pemerintah No 44 tahun 1994tentangPenghunian Rumah oleh Bukan Pemilik tersebut diatas terbukti secarasah dan menyakinkan bahwa penghunian oleh Tergugat atas tanah danbangunan milik Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam SertifikatTanah Wakaf No 1 Nama Wakif

Mintaragen, Tegal Timur Tegal Sertifikat TanahWakaf No. 1 Nama Wakif GHASIM ABDULLAH B.Sc. Luas 960 M?* adalahmilik Yayasan MASJID AN NUR Tegal.4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menempati tanpa hak obyeksengketa sebuah rumah Sertifikat Tanah Wakaf No 1 Nama Wakif GASIMABDULLAH, B.Sc luas 960 m? terletak di JI. Gajah Mada No 7 Kel.Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Tegal dan tidak bersedia menyerahkan padaPara Penggugat sebagai pemilik adalah merupakan perbuatan melawanhukum.5.

Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanyauntuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa sebuah rumahSertifikat Tanah Wakaf No 1 Nama Wakif GASIM ABDULLAH, B.Sc luas960 m2 terletak di JI. Gajah Mada No. 7 Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur,Tegal kepada Para Penggugat selaku Pengurus Yayasan seketika dantanpa syarat, apabila perlu dengan bantuan alat negara.6.

Yangmenjadi pertanyaan adalah mengapa Muhammadiyah ingin merubahkeinginan wakif untuk menjadikan tanah wakafnya ini yang seharusnyadijadikan Masjid justru ingin dirubuhkan dan harus diserahkan dalamkeadaan kosong? Mengapa Muhammadiyah tidak mau menjalankanamanah dari wakif?

Padahal disisi lain Muhammadiyah mengatakaningin membela tanah wakaf dan menghargai keinginan si wakif, yangparahnya lagi bahwa jika primair poin 5 Penggugat dikabulkan olehMajelis Hakim, maka akan terjadi penghianatan amanah yang besaryang dilakukan oleh Muhammadiyah terhadap wakif dan ahli warisnya.5. Bahwa dalam UndangUndang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakafHaim. 45 dari 43 hal. Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA Lot.

Scanned by CamScannerbahwa ahli waris diberikan hak mengawal pengelolaan tanah wakaf.Sehingga kami nazhir yang juga sebagai ahli waris tidak akan pernahsetuju jika terjadi alih fungsi wakaf karena jelas keinginan wakif adalahuntuk didirikan Masjid sesuai yang tertera dalam salinan aktapengganti akta ikrar wakaf, dan bukan yang lain.

Bahwa selain ingin menghianati keinginan wakif yang tertuang dalamSalinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor W.30/017/Tahun1990, Muhammadiyah juga telah melanggar kesepakatan mediasiyang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo tanggal 20Juni 2016.

Sebab Akta Ikrar Wakaf hanya akanditerbitkan jika wakif datang langsung mendaftarkan harta wakafnya,sehingga mustahil Kau Magia yang meninggal dunia tahun 1966mendaftarkan langsung tanahnya pada tahun 1990. 3. Bahwa legalitas kepengurusan Tanah Wakaf Masjid Nurul Falah yangsah adalah yang sesuai dengan Salinan Akta Pengganti Akta IkrarWakaf nomor W.3a/017 tahun 1990 yang menyatakan bahwa SudeKau sebagai wakif untuk menggantikan orang tuanya yang sudahmeninggal dunia.

Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untukmemisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartabenda miliknya untuk dimanfaatkan selamanyaatau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/ataukesejahteraan umum menurut Syariah.2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendamiliknya.3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakifyang diucapkan secara lisan dan/atau tulisankepada nazhir untuk mewakafkan harta bendamiliknya.4.

Nazhir...10.11.12.12A.Cbwe&fey cf PRESIDENREPUBLIK INDONESIA3Nazhir adalah pihak yang menerima harta bendaWakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkansesuai dengan peruntukannya.Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untukmemperoleh manfaat dari peruntukan harta bendaWakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yangdituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendakWakif untuk mewakafkan harta benda miliknyaguna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukanharta benda Wakaf

yang dituangkan dalam bentukakta.Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yangdikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariahkepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakafuang.Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnyadisingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yangditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta IkrarWakaf.Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnyadisingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yangbergerak di bidang keuangan Syariah.Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, UnitUsaha Syariah

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah Wakaf yang dilakukan oleh H Makarno / Wakif kepada Pengurus Masjid Hidayatul Barokah Kuala Tungkal pada tanggal 06 Januari 2017 berupa tanah dengan ukuran 33 meter x 38 meter di RT 17, Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas:

• Sebelah barat: tanah H.

Bahwa PIHAK KETIGA selaku Pemberi Wakaf ( wakif ) atas Tanah Yang terletak di Kp Rawa Hingkik RT 04 RW 07 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor seluas 1.770 M 2 ( Seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi ) yang terdaftar berdasarkan asal wakaf dengan 3 ( tiga ) bidang sertifikat yaitu;

1) Serifikat wakaf Nomor 443 seluas 490 M2( Empat ratus Sembilan puluh meter persegi ).
2) Sertifikat Wakaf Nomor 445 seluasa 645 M2 ( Enam Ratus empat puluh lima meter persegi ).

Pihak Ketiga sebagai wakif atas sebidang tanah yang terletak di Kp Rawa Hingkik RT 04 RW 07 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor seluas 1.770 M 2 ( Seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi ) yang terdaftar berdasarkan asal wakaf dengan 3 ( tiga ) bidang sertifikat yaitu;
1) Sertifikat wakaf Nomor 443 seluas 490 M2( Empat ratus Sembilan puluh meter persegi ).
2) Sertifikat Wakaf Nomor 445 seluas 645 M2 ( Enam Ratus empat puluh lima meter persegi ).

Bahwa oleh sebab itu maka PENGGUGAT INTERVENSI adalah sahbertindak selaku Wakif atas bidang tanah yang diwakafkan kepadaTERGUGAT INTERVENSI sebagaimana tercantum dalam:a. Akta Ikrar Wakaf No.XXXXXX Tahun 1988, tertanggal 6 Pebruari1988, atas sebidang tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh limameter persegi), yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;b.

Bahwa dengan telah dibuat dan ditandatanganinya Akta Ikrar Wakafsebagaimana dimaksud dalam point 4 diatas, maka secara hukum telahsah kedudukan PENGGUGAT INTERVENSI selaku wakif yang telahmewakafkan sebidang tanah miliknya kepada TERGUGAT INTERVENSIberdasarkan aktaakta tersebut dan oleh karenanya TERGUGATINTERVENSI telah sah bertindak selaku Penerima Wakaf atau Nazhir;6.

Bahwa sebagai Penerima Wakaf maka TERGUGAT INTERVENSIsudah secara patut dan seharusnya untuk dapat tetap menjagaamanatnya sebagai Nazir atas apa yang telah diwakafkan oleh Wakif,guna untuk kepentingan sosial masyarakat sehingga apa maksud dantujuan Wakif atau dalam hal ini PENGGUGAT INTERVENSI dapattercapai dan apa yang telah diamalkan olehnya benarbenar memilikimanfaat bagi masyarakat terutama di bidang Pendidikan;9.

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 4 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas dinyatakanNazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, sehinggadalam hal ini dapat diartikan bahwa apa yang telah diwakafkan olehWakif kepada Nazhir harus tetap sesuai dengan apa yang dikehendakioleh Wakif saat ia mewakafkan harta bendanya;10.Bahwa faktanya TERGUGAT INTERVENSI telah lalai dalammenjalankan amanatnya

selaku Wakif dengan tidak menjaga asetPENGGUGAT INTERVENSI yang telah diwakafkan kepada TERGUGATINTERVENSI.

SUAMITERMOHON III yang meninggal pada tahun2002, dengan meninggalkan ahli waris yaitu ibuTERMOHON III (istri) dan ANAKTERMOHON III (anak lakilaki);3 Bahwa Pemohon I selaku Pengurus Masjid sebelumnya memberikansaran agar rumah tersebut dijual terlebih dahulu untuk dibelikanmenjadi 2 rumah sehingga yang satu dapat ditempati oleh wakif dansatunya lagi diwakafkan kepada Masjid Assegaf karena Pemohon Isedikit banyaknya mengetahui kadaan ekonomi wakif.

Namun pada saatitu Wakif menolak dan bermaksud untuk mewakafkan seluruhnya;Bahwa pada saat ibu TERMOHON III mewakafkan tempat tinggaltersebut, Pemohon I telah terlebih dahulu menanyakan tentangkesediaan ANAK TERMOHON III yang juga sebagai ahli waris, namundijelaskan oleh ibu TERMOHON III bahwa yang bersangkutan dalamkondisi yang tidak sehat (sakit gangguan jiwa yang sering kambuh),oleh karena itu Pemohon I menganggap telah mewakili anak tersebutkarena memiliki keterbatasan.

Pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan secara tertuliskepada Nadzir untuk mewakafkan tempat tinggal di atas tanah hak milikSHM No.

Khususnya Bab I pasal 215 ayat 6*Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPATW) adalahpetugas Pemerintah yang diangkat berdasarkanperaturanperaturan yang berlaku, berkewajibanmeneriman ikrar wakaf dari Wakif dan menyerahkankepada Nadzir serta melakukan pengawasan untukkelestarian perwakafan;c UndangUndang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004Pasal 17 (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orangsaksi;(2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1

)dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan dituangkan dalamakta ikrar wakaf oleh PPAIW;2 Pemohon adalah seseorang yang merasadirugikan atau dilanggar hakhaknya; Tapi dalammasalah permohonan pembatalan perwakafanjustru yang mengajukan adalah Nadzir.Semestinya Nadzir sesuai dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakafpasal 1 ayat 4 Nadzir adalah pihak yangmenerima harta benda wakaf dari Wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai denganperuntukannya; Pasal 11 ayat b Nadzirmempunyai tugas mengelola

NUH WAKIF, BA dalam perkawinannya dengan seorangperempuan bernama H.RUGAYA telah dikaruniai 3 orang anak, masingmasing bernama H.MUH. ZUHRI RUSTAN, HJ. SIT IMRANA RUSTAN danAHMAD SULTRA RUSTAN (Penggugat) ;Bahwa pada tanggal 25 Juni 1983 H. MUH.

NUH WAKIF, BA membelisebidang tanah dari MENI P, tanah tersebut terletak dahulu diKelurahan Puuwatu, Kecamatan Mandonga, sekarang KelurahanWatulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berukuran +105 x 60dengan batasbatas :Utara : berbatas dengan Kali LaeyaTimur : berbatas dengan Kali Laeya, sekarang HermanSelatan : berbatas dengan dahulu Kintal sdr. Hapido, sekarang H.

NUH WAKIF, BA meninggal,meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, sedangkan istrinya bernamaH.RUGAYA meninggal pada tanggal 27 Juli 2013 yang meninggalkan 3orang anak. Dengan demikian kini ahli waris yang masih hidup adalahH.MUH. ZUHRI RUSTAN, HJ. SIT IMRANA RUSTAN dan AHMADSULTRA RUSTAN (Penggugat) ;Bahwa dengan meninggalnya H. MUH.

NUH WAKIF, BA padatanggal 25 Juni 1983 adalahsah menurut hukum sehingga mengikat para pihak ;03.

NUH WAKIF BA. pada tanggal 25 Juni 1983melakukan jual beli atas tanah objek sengketa, tanah objek sengketaberada dalam penguasaan oleh orang tua Tergugat HAPIDO danTergugat telah terbantahkan ;. Selain itu terkait dengan kesaksian PAERAN ada 2 hal yang patutdikemukakan :1.

W.5/03.K9/XII/11 tahun 1991 untuk mengelola tanahwakaf yang terletak di Desa Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang;Bahwa pada tanggal 24 Desember 1991 Penggugat I telah menerimawakaf Tanah Hak Milik dan 1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkatdengan ukuran 8 x 12 meter persegi dari wakif yang bernama H.

W 2/02/05 tahun 1991;Bahwa di atas tanah wakaf, selain ada bangunan milik wakif, tahun 1985 YayasanLembaga Pembangunan Mentawai (YLPM) juga telah mendirikan bangunan lain berupa:a Asrama dengan ukuran lebih kurang 10 x 12 meter persegi;b Mushalla dengan ukuran lebih kurang 12 x 12 meter persegi;c Dapur dan gudang dengan ukuran lebih kurang 7 x 9 meter persegi;Bahwa tanah wakaf tersebut didaftarkan di Badan Pertanahan Nasionalsebagai tanah wakaf sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 402 denganGambar

tertanggal 15 November 1968 dan AktaPerubahannya dengan Akta Notaris Deetje Farida Djanas, S.H., No. 157 tanggal 14Desember 1988 dan No. 54 tertanggal 17 Februari 1990 serta perubahan Akta ke4 denganAkta Notaris Haryati, S.H., No. 4 tanggal 10 Oktober 2000 pada tahun 1984 YLPM dan2Panti Asuhan PAKAM menempati tanah milik wakaf dengan status pinjam pakai, barulahpada tahun 1991 YLPM dan Panti Asuhan PAKAM menerima wakaf tanah hak milikbeserta 1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkat dari wakif

Syafri Musa;Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2000 (setelah wakif meninggal dunia), 5 orang anakwakif (para Tergugat) merampas tanah wakaf tersebut dengan alasan wakaf tanah tersebuttidak sah, sebab para Tergugat tidak diminta persetujuannya oleh wakif ketika mewakafkantanah tersebut, sedang amnakanak wakif yang masih hidup lainnya tidakmempermasalahkan tanah wakaf tersebut;Bahwa setelah para Tergugat merampas tanah wakaf tersebut, 2 tahunkemudian (tahun 2002) para Tergugat mendirikan Yayasan baru yang

SyafriMusa ataukah selaku Pengurus Yayasan Pembangunan Pendidikan AnakMentawai dan Yatim (YPPAMDY), di sisi lain menyebutkan bahwaperampasan dilakukan oleh anakanak wakif (ahli waris Syafri Musa);Bahwa yang dijadikan para Tergugat dalam perkara inii tidak lengkap karena paraPenggugat tidak menarik seluruh anak kandung (ahli waris) dari almarhum H.

Sumbawa sebagai pejabat pembuatAkta Ikrar Wakaf Nomor : W5/BA.03.2/452/VII/2012Bahwa, para penggugat selaku Nadzir pada tanggal 31 Juli 2012 menerimapenyerahan wakaf berupa tanah dari Wakif yang bernama Hj. Siti Hadijahdengan Ikrar Wakaf tanggal 31 Juli 2012 dan diketahui Kepala Kantor UrusanAgama , Kecamatan Sumbawa ,dan telah dibuat Akta Ikrar WakafNo.W2/BA.03.2/451/VII/2012, antara wakif Hj.

Siti Hadijah sebagai Wakif/pemilikasal tanah dan KUA Kec.

Siti Hadijah (Wakif) mewakafkan tanahnya seluas kurang lebih 6.406M2 kepada Yayasan AsSiddik AlChairiyyah dan yang bertindak selakuNadzir adalah Penggugat 1 Munajat, LC, karena pada saat itu Penggugat 1Munajat, Lc selaku Ketua Pengurus Yayasan AsSiddik AlChariyyah.4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 2 dan 3 yangmenyatakan pada tanggal 31 Juli 2012 menerima penyerahan wakafberupa tanah (obyek sengketa) dari wakif yang bernama Hj.

Sedangkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabatyang berwenang membuat ikrar wakaf (pasal 1 angka 6 UU Wakaf).Sedangkan wakif tidak diikutsertakan karena sudah menyerahkannya padanazhir.

Bahwa, setahu saksi tidak disebutkan secara khusus untuk apa tanahtersebut diwakafkan;Bahwa, pada saat proses ikrar wakaf, wakif bersalaman dengan nadzirsesuai dengan persyaratan dengan adanya saksisaksi, PPAIW, wakif dannadzir;. Bahwa, penyerahan wakaf tersebut pada bulan Juli 2012 di Kantor UrusanAgama Kecamatan Sumbawa;Putusan Nomor 905/Pdt.G/2018/PA.Sub. Hal. 22 dari 54 hal.h.

Hal ini = bersesuaian dengaketerangan/Pendapat ahi JUBAIR SITOMORANG, yangmenjelaskan didalam keterangan ahlinya Wakaf yang sudahdikrarkan itu menjadi Hak Allah, sehingga tidak bisa ditarik lagi,kecuali menggunakan tidak sesuai yang dikhendaki oleh Wakif(sayangnya keterangan ahli ini tidak dicantumkan didalampertimbangan putusan).Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr.

Jo Pasal 17UUNo 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ;Bahwa dalam perspektif WAKAF, karena hal ini berkaitan denganniat Wakif untuk mendapatkan Pahala dari ALLAH SWT, makaHakim dalam memutuskan sengketa ini, tidak hanyamempertimbangkan dari aspek yuridis semata, tetapi jugamempertimbangkan aspeknon yuridis. Dalam artian Hakimharusmempertimbangkan secara sosiologis kemanfatan kepadamasyarakat.

Wakif;Notabene Hafifa Madu yang disebut oleh Pembanding I,sesuai Fakta Persidangan dan Pembuktian tidakditemukan petunjuk berdasarkan keterangan baiksaksi Safruddin Umar yang dihadirkan, menyatakantidak mengetahui dan mengalami sendiri peristiwaWakaf bersama Hafifa Madu, terkecuali hanyamendengar cerita dari Sdr.

Bahwa Wakaf telah dilakukan oleh Wakif almarhumah Hatifah Madu padaTahun 1993 kepada Nadzir (Pembanding) mewakili persyarikatanMuhammadiyah sesuai Syariah Islam terlepas dari hambatanhambatanyng bersifat administratif seperti bantahanbantahan Terbanding.2.Bahwa Wakif almarhum Hatifah Madu adalah seorang yang cakapmelakukan Perbuatan Hukum dan apa yang diwakafkannya adalahmiliknya sendiri sesuai SHM Nomor 382 ;3.

Bahwa peristiwa wakaf tersebut telah menjadi tetap dan sudah berlakuselama lebih 20 tahun hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan dimanamasyarakt sekitar telah memperoleh manfaat darinya dengan adanyaHalaman 29 dari 32 Halaman Putusan No 10/Pdt.G/2019/PTA.MALUTlembaga Pendidikan dimaksud, dan maksud dari Wakif untukmemperoleh kebaikan dari jariahnya disisi Allah.4.