kerugian yang diderita olehPenggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolaktuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor :556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa:Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai denganbukti harus ditolak.Bahwa guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatanImmateril, Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan KembaliNo. 650/PK/Pdt/1994 menerbikan

kemudian hari atau kerugian dari kehilangankeuntungan yang mungkin diterima olen Penggugat di kemudian hari;Menimbang, bahwa terkait pemenuhan tuntutan kerugian immateril yangdiajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat jika belum adapengaturan yang jelas mengenai tuntutan ganti rugi imateril dalam perkaraperbuatan melawan hukum, oleh karena itu guna memberikan suatu pedomandalam pemenuhan gugatan imaterial, maka Mahkamah Agung dalam PutusanPerkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 menerbikan

Kerugian dimaksud dapat berupa kerugian yang nyatatelah diderita (materil) maupun kerugian akibat hilangnyakeuntungan yang akandiperoleh di kKemudian hari (immateril); Terkait pemenuhan tuntutan~ kerugian immateril, perlumemperhatikan dalam Putusan Mahkamah Agung dalam PerkaraPeninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedomanyang isinya Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata gantikerugian immateril hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu sajaseperti perkara kematian, luka berat

terhadapKTUN/ objek sengketa a quo yang mana mengenai hal tersebut juga telah teruraidalam pertimbangan terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut putusan ini;Menimbang, bahwa dalam proses persidangan sengketa a guo ditemukantiga issu atau permasalah pokok, dan dalam konsep memeriksa, memutus danmeyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berwenangmemeriksa dan mempertimbangkan: pertama, Apakah Kepala Kantor PertanahanHalaman 85 Putusan Nomor : 35/G/2021/PTUNBLKabupaten Tanggamus berwenang menerbikan

Maka telah tepat dan benarpulaTindakan Tergugat dalam menerbikan objek sengketa dan keliru pula bilaPenggugat mengatakan dalam gugatannya bila objek perkara bertentangandengan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sehinggadengan demikian alasan Penggugat harus dikesampingkan.Bahwa tidak benar dalil Penggugat huruf g pada halaman 37 gugatanmengenai objek sengketa bertentangan dengan Pasal 248 ayat (1) huruf ddan ayat (2) dan Pasal 249 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah nomor 11Tahun

., Surat Perietujuan Pembelian BBM kepada sdr DIRMAWAN, Nomor : 1472 /E25G33 / 200550 tanegal 31 Oktober 2005, yang ditujukan ig onSPH 51,543.01 Kebavan, a t Porbuntan terdakwa menerbikan Surat Perectujuan Pembelian GEM tanpa memativerifikest ati rekomendas: dirt instams) terkait ate dari Pemecintah Daerah KabupatenSumbawa, pengusaha tuambak vaitu .

sejumlah Rp625.102.500,00(enam ratus dua puluh lima juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) patutdikabulkan;Menimbang, bahwa terkait pemenuhan tuntutan kerugian immateril yangdiajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat jika belum adapengaturan yang jelas mengenai tuntutan ganti rugi imateril dalam perkaraperbuatan melawan hukum, oleh karena itu guna memberikan suatu pedomandalam pemenuhan gugatan imaterial, maka Mahkamah Agung dalam PutusanPerkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 menerbikan

RIA KURNIATI> Bahwe pada tanggal 7 Juni 2012, Bupati Sumbawa Barat menerbikan Peraturan BupatiSumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan StimufanPerumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasian Rendah di KabupatenSumbawa Barat Tahun 2012.

Newmont Nusa Tenggara menandatangani Perjanjan Kerja SamaPelaksanaan Pembangunan Rumah Baru dan Peningkatan Kualtas Rumah Tidak LayakHuni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sumbawa Barat.Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012, Bupati Sumbawa Barat menerbikan Peraturan BupatiSumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan StimufanPerumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasian Rendah di KabupatenSumbawa Barat Tahun 2012.

yang diajukan kepersidangan khususnya buktibuktisurat tentang pengeluaranpengeluaran yang dapat dikategorikan menjadikerugian materiil dari Penggugat yang dapat dibebankan ganti kerugianterhadap Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada buktibuktisurat tersebut dapat dijadikan dasar untuk menghukum Tergugat membayarganti rugi materiil ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan ganti rugi immaterii berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan KembaliNo. 650/PK/Pdt/1994 menerbikan

., MSi, sebagai Ketua, Philipus Sitepu sebagai Sekretaris, dan Darwanis,Isroi serta Budi Syahputra masing masing sebagai anggota ;Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2010 Menteri PendidikanNasional RI menerbikan Surat Nomor : 533 / A.A3 / KU / 2010 tanggal 2 Januari2010 tentang penunjukan Prof. Chairuddin P.

MSi,sebagai Ketua,Philipus Sitepu sebagai Sekretaris,dan Darwanis, Isroi serta BudiSyahputra masing masing sebagai anggota ;Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2010 Menteri PendidikanNasional RI menerbikan Surat Nomor : 533 / A.A3 / KU / 2010 tentang penunjukanProf. Chaerudin P.

Kertas Kerja RKAKL T.A. 2010 tanggal 29 Oktober 2010dengan pagu anggaran tergabung bersama Pengadaan Peralatan FakultasFarmasi dan Etnomusikologi (Lanjutan) APBNP 2010 Rp. 30.000.000.000, (tigapuluh milyar rupiah) untuk Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi (Lanjutan) Rp.15.000.000.000, (lima belas milyar rupiah) dan Pengadaan PeralatanEtnomusikologi Fakultas Sastra USU sebesar Rp. 15.000.000.000, (lima belasmilyar rupiah) ;Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2010 Menteri PendidikanNasional RI menerbikan

Suranto, ST, MT. menanda tanganiDokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Fakultas FarmasiUniversitas Sumatera Utara TA. 2010, dokumen HPS tersebut berupa daftar itembarang sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) barang lengkap denganspesifikasi dan harga satuan dengan total sebesar Rp. 25.000.000.000, (duapuluh lima milyar), yang selanjutnya HPS tersebut digunakan sebagai dasar dalampelaksanaan pelelangan ;Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2010 Menteri PendidikanNasional RI menerbikan

SE, M.Si. bersama Suranto, ST, MT.menandatangani Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan PeralatanFakultas Farmasi (Lanjutan) Universitas Sumatera Utara TA 2010, dokumen HPStersebut berupa daftar 30 (tiga puluh) item barang lengkap dengan spesifikasi danharga satuan dengan total sebesar Rp. 15.000.000.000, (lima belas milyarrupiah), yang selanjutnya HPS tersebut digunakan sebagai dasar dalampelaksanaan pelelangan ;Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2010 Menteri PendidikanNasional RI menerbikan

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Bahwa tindakan Tergugat menerbikan Keputusan Komisi PemilihanUmum Republik Indonesia Nomor : 1696/PP.06Kpt/05/KPU/XI/2018Tanggal 1 Nopember 2018 Tentang Penetapan Calon Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota Sepanjang Unit Keja Kota SemarangProvinsi Jawa Tengah Periode 20182023 (objek sengketa) adalah cacathukum baik formil dan materiil, melawan hukum, bertentangan UndangUndang Nomor 7 Tahun

Sehingga tidak ada relevansi apabila sebuah bank tidakmemberikan Salinan Perjanjian Kredit, TERLEBIH LAGIPERJANJIAN KREDIT BUKAN PRODUK BANK YANG HARUSDIINFORMASIKAN KEPADA NASABAH, KARENA BANK TIDAKPERNAH MENERBIKAN PERJANJIAN KREDIT. BAHWA AKTAHalaman 43 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Bpp11.12.13.PERJANJIAN KREDIT MERUPAKAN PRODUK NOTARIS,SEHINGGA SEHARUSNYA DEBITUR YANG MEMPUNYAI HAKTERSEBUT MEMINTA KEPADA NOTARIS HANGKY RIBOWO,S.H. (in casu Tergugat II).d.

pekerjaanPelebaran Jalan OgoamasSiboang di BADAPSKI.Bahwa UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan memberikan defisnisi AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu prinsip yang digunakansebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahandalam mengeluarkan keputusan dan/ atau tindakan dalampenyelenggaraan pemerintahaan (vide Pasal 1 angka 17).Bahwa merupakan fakta, dalam hal proses pelaksanaan pekerjaanPelebaran Jalan Ogoamas/Siboang, Tergugat sama sekali tidakmengeluarkan/ menerbikan

Pada bulan Agustus 2012 saksi mendapat informasi akan adapembayaran di Bank BPD Kaltim Cabang Sangatta, saat itu adapembayaran sehingga saksi menerima pembayaran Tahap IlHalaman 43 dari 84 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN Smrsebesar Rp. 18.600.000, dari Dinas PL&TR dan saksi adamenandatangani kwitansi pembayaran;Bahwa untuk mengajukan SPPTP saksi hanya menyerahkan fotocopy KTP saja yang saksi berikan kepada Sukiman Acong;Bahwa yang menerbikan yaitu Kades Sangatta Utara Sdr. H.

karena saksi dalam keadaan sakit dan saksi hanyapernah dimintai blanko kosong ole Terdakwa mungkin atas balankokosong yang ditanda tangani tersebut di tulis / diisi chek lispenghitungan beras dan yang mengisinya bukan lah Saksi ; Bahwa atas Catatan kecil tersebut Saksi tidak mengetahui yang pastipada tanggal tersebut saksi dalam keadaan sakit sehingga tidakmelaksanakan tugas dan tidak melakukan penimbangan / cek beras danatas catatatan kecil tersebut seharusnya tidak dapat dipergunakan untukdasar menerbikan

Bahwa atas catatan kecil tersebut Saksi menerima dari Terdakwa KADIONO untukdiproses (dimasukan data ) pada SIL dan dicetakan GD 1 Mnamun saksi tidakmengetahui Fisik dari beras tersebut ada atau tidak ada dan saksi juga tidakmengetahui apakah telah dilakukan penimbangan / cek beras dan atas catatatan keciltersebut seharusnya tidak dapat dipergunakan untuk dasar menerbikan GD 1 M.namun semua menjadi tanggung jawab Kepala Gudang (terdakwa KADIONO) yangmenyuruh untuk melakukannya; 156e Bahwa sepengetahuan

Hal ini Sesuaidengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan KembaliNo.650/PK/Pdt/1994 yang menerbikan pedoman yang isinya BerdasarkanPasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriel hanya dapatdiberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka beratdan penghinaan.

Sehingga tidak ada relevansi apabila sebuah bank tidakmemberikan Salinan Perjanjian Kredit, TERLEBIH LAGIPERJANJIAN KREDIT BUKAN PRODUK BANK YANG HARUSDIINFORMASIKAN KEPADA NASABAH, KARENA BANK TIDAKPERNAH MENERBIKAN PERJANJIAN KREDIT. BAHWA AKTAPERJANJIAN KREDIT MERUPAKAN PRODUK NOTARIS,SEHINGGA SEHARUSNYA DEBITUR YANG MEMPUNYAI HAKTERSEBUT MEMINTA KEPADA NOTARIS HANGKY RIBOWO,S.H. (in casu Tergugat Il).d.

Bahwa guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhangugatan Immateril, Mahkamah Agung dalam Putusan perkara PeninjauanKembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedoman yangisinyaBerdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugianimmateril hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja sepertiperkara Kematian, luka berat dan penghinaan,Bahwa hal mana juga dipertegas dalam Yurisprudensi tetap MahkamahAgung RI No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 seperti dikutipdi bawah ini:Penuntutan

Namun gunamemberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril makaMahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedoman yang ismya Berdasarkan Pasal 1370,1371, 1372 KUHPerdata gantikerugian immateril hanya dapat diberikan dalamhalhal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan, dalmhal int Hakim Majelis menilai bahwa Penggugat tidak cukup memberikan buktikepada Majelis oleh karena itu tidak beralasan menurut hukum, karena itu tidakdapat

telahmengingkari Dokumen Pengadaan Nomor : 05/PBJALKes/RSUDGS/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang seharusnya ditaatioleh para pihak dalam proses pengadaan.Bahwa tidak benar dan mengadaada dalil gugatan Pengugat padahalaman 19 s/d halaman 21 angka 44 point (1, 2, 3, 4) dan angka45 serta angka 46, karena yang benar dan Sah berdasarkanHukum dan ketentuan adalah bahwa kewenangan Tergugat menerbitkan Surat Nomor: 640/1512/adm.pemb Tanggal 18Desember 2012 tentang Sanggahan Banding dan kewenanganTergugat Il menerbikan