Mismunalimin;Menimbang, bahwa mengenai gugatan tidak jelas atau kabur, menurutMajelis Hakim, gugatan tersebut sudah jelas, baik subyek maupun obyeknya,dan isinya tidak tumpang tindin serta bukan merupakan penetapan warismaupun pembagian waris, namun kesemuanya masih diperlukan pembuktianlebih lanjut dalam pokok perkaranya dengan alatalat bukti sesuai ketentuanhukum yang berlaku, sehingga eksepsi obscuur libel yang diajukan olehTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditolak;Menimbang, bahwa

dikabulkan , sebab sebagaimana telah dipertimbangkandiatas , bahwa jawaban / tanggapan Termohon PKPU , justru fokus pada adanyaPiutangnya Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU , dan bukti bukti dariTermohon PKPU pun fokus perihal itu , yang menurut pendapat Majelis Hakimselain tidak berkurelasi dengan dalilnya Permohonan PKPU ini , juga apabiladipertimbangkan tentang benar tidaknya adanya Piutang Termohon PKPUkepada Pemohon PKPU secara langsung maupun tidak akan berpotensimembawa pada kerancuan / tumpang tindin

Bahwa dalam gugatan Aquo terdahulu yangdimohon penetapannya eksikusi tersebut tidakdilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tidaksesuai dengan prosedur yang benar, sehinggakeputusan pengadilan Negeri Depok Menjadilain, maka telah terjadi tumpang tindin denganHGB 527/GS 2135 tahun 1989 seluas + 371.684m?

Bahwa selain itu Tergugat juga melakukan upaya konfirmasi, klarifikasikepada pihak terkait termasuk kepada pemerintah setempat dan juga instansiyang berkompeten dalam bidang pertanahan yaitu Kantor Pertanahan KotaKendari tentang beberapa hal seperti apakah bidang tanah tersebut tidaksedang dalam sengketa dengan pihak manapun, tidak sedang berada dalamstatus sitaan, tidak menjadi agunan baik pada lembaga perbankan maupunlembaga keuangan lainnya, serta tidak tumpang tindin dengan sertifikatlainnya.

Bahwa menanggapi dalil Penggugat No 6 yaitu Jawaban Tergugat telahsesuai dan struktural tidak ada timpang tindin dan sesuai hukum acara,bahkan jika dikoreksi dengan replik Penggugat dapat dilihat jelas replikPenggugat yang sebenarnya timpang tindih dan tidak sesuai hukumacara sehingga Tergugat merasa bingung dengan arahan Penggugat;3. Bahwa menanggapi point 9 yaitu anak kandung tetap pada asuhanTergugat karena sampai sekarang masih sering bersama Tergugat;4.

justru menuntut ganti rugi materil dan immateriil sehinggasecara keseluruhan gugatan Perselisihan Hak yang diajukan Penggugat menjadisemakin tidak jelas/kabur, baik dasar hukum maupun tuntutan yang diajukan.Permintaan ganti rugi materil dan immateriil sebagaimana dimaksudkan olehPenggugat sama sekali tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, melainkanmerupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dalam gugatan keperdataan dilingkungan peradilan umum, sehingga gugatan Penggugat menjadi sangat kaburdan tumpang tindin

Menurut Pasal 107 ayat 9Tumpang tindin Hak atas tanah merupakan salah satu bentuk kecacadanhukum administrative yang dimaksud dalam bagian pertama. Atas klaimNomor : 17 dari 29 Perkara No. 758/Padt/2017/PT.DKItumpang tindih hak atas tanah ini, Pihak Ketiga berhak menuntut pembatalansurat kepemilikan tanah itu ke Badan Pertanahan Nasional maupun Pengadilan.Point 23.

sekira pukul :22.00 WIB sampai kerumah , lalu terdakwa langsung mengajak ANAKKORBAN untuk masuk kedalam kamar milik terdakwa;Bahwa kemudian setelah ANAK KORBAN masuk kedalam kamarbersama terdakwa didalam kamar hanya berduaan, kemudian pintukamar terdakwa tutup dan terdakwa kunci, setelah itu sewaktu ANAK21KORBAN sedang duduk di kasur kemudian terdakwa mendekatiANAK KORBAN lalu langsung terdakwa peluk dan terdakwa ciumibibirnya kemudian badan ANAK KORBAN terdakwa rebahkan kekasur sambil terdakwa tindin

areal milik Pemohon Kasasi, sehinggalahirlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor14/G.TUN/2009/PTUN.ABN, tertanggal 9 Desember 2009 yang telahmembatalkan ke4 (empat) sertifikat hak milik, milik dari TermohonKasasi/Terbanding/semula Penggugat asal, sehingga kalau saat ini JudexFacti Pengadilan Tinggi Maluku) mengabulkan gugatan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat Asal (Feri Tanaya), maka jelas Judex FactiPengadilan Tinggi Maluku telah mengkesampingkan hukum yang berakibatterjadi tumpang tindin

Rama SalomoOverlap atau tumpang tindin dengan lahan PT.

faktafakta hukum (rechtsfeit) dan dalildalil Nukum(rechtmatig) diatas, gugatan Penggugat terdahulu maupun yang sekarang iniuntuk keempat kalinya telah berulangulang kali melakukan gugatan terhadapobjek dan subjek yang sama dengan tidak mengindahkan aturan hukum yangberlaku hanya sematamata mempermainkan hukum bukan untuk mencarikepastian hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, juga sesuai denganmaksud dan tujuan dari Surat Edaran MARI tanggal 30 Janauri 2002 Nomor 3Tahun 2002 untuk menghindari tumpang tindin

Kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, yangmengakibatkan tumpang tindin kepemilikan oleh pihak ketiga seluas 39.841m2.

Bahwa dalam surat pengembalian berkas TERGUGAT,TERGUGAT menyatakan bahwa sesuai dengan data dan petayang ada pada TERGUGAT bidang tanah yang dimohonkan olehPARA PENGGUGAT terindikasi tumpang tindin dengan beberapaSertifikat Hak Milik sebagai OBJEK SENGKETA.

Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat kepada Tergugat, telahdilaksanakan pengukuran atas tanah oleh petugas ukur dan dilanjutkandengan pemetaan, kemudian didapatkan hasil bahwa bidang tanahterindikasi tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objeksengketa sebagaimana termuat dalam surat pengembalian berkas sebagaiberikut :Halaman 148 Putusan No.15/G/2021/PTUNPLG.

Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1103/316.07/X1/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 127, 128, 129(vide bukti P.34);. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1102/316.07/X1/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 129, 130, 131,132, 133 (vide bukti P.35);.

Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1092/316.07/X1/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 125, 126, 127(vide bukti P.37);. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1093/316.07/VIII/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 138, 139, 140(vide bukti P.38);Halaman 149 Putusan No.15/G/2021/PTUNPLG8.

selanjutnya saksiPutusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 14menciumi bibir saksi korban dan langsung saksi membuka baju selanjutnyasaksi mencumbu sambil meremasremas payudara saksi korban kembalisetelah itu saksi membuka baju dan membuka branya selanjutnya saksimembuka celana saksi dan setelah itu saksi mebuka androk dan membukacelana dalam saksi korban sambil saksi meremasremas payudara saksikorban setelah itu saksi merebahkan saksi koroban diatas kasur berwarnamerah putih setelah itu saksi tindin

Pelelangan asetaset Pemohon Kasasi yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi , Termohon Kasasi Il dan Termohon Kasasi Ill yang dibeli olehTermohon Kasasi IV, Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi VI, TermohonKasasi VIl, Termohon Kasasi VIII, Termohon Kasasi IX, Termohon Kasasi Xdan Termohon Kasasi XI adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demihukum ;Alasan ini sangat penting untuk dipertimbangkan dan dikabulkan, agarnantinya tidak terjadi tumpang tindin dalam penjatuhan putusan dalamperkara pidana

Pandu Citra Mulia terjadi tumpang tindin DenganWilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk;2.

PT.Pandu Citra Mulia selaku pemegang Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi tidak memenuhi kewajiban yang ditetapbkan dalam IUPserta Peraturan Perundangundangan;Menimbang, bahwa dalil Penggugat dari aspek subtansi menyatakanapabila Bupati Kolaka Utara menganggap Penggugat telah melakukanpelanggaran administratif yaitu tidak memenuhi kewajiban dalam IUP danPeraturan PerundangUndangan atau terjadi tumpang tindin dengan wilayah PT.Vale Indonesia Tok, maka seharusnya Bupati Kolaka Utara terlebin dahulumenyampaikan

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara iniMajelis hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari kamistanggal 17 Desember 2020 dan dalam pemeriksaan setempat tersebut baikPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi,Halaman 58 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN TjgTergugat Il Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Ill Konvensi telahmenunjukkan lokasi dan batasbatas yang sama terhadap objek sengketadimaksud sehingga telah terjadi tumpang tindin

kabur sebagaimana yang didalilkan olehPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena tidak jelas tindakan danyang menjadi dasar hukum apa yang dilakukan Tergugat III Konvensisehingga Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immaterial olehperbuatan Tergugat III Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa dalamgugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa dirugikankarena Tergugat IIl Konvensi telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor1223 dan Sertifikat hak Milik Nomor 1225 yang tumpeng tindin

tidakada tanah milik orang lain dilokasi tersebut; Bahwa saksi menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat untuk dikelolah; Bahwa pada tahun 2006 kondisi tanah masih dalam bentuk hutan; Bahwa saksi ikut membersihkan dan menanam di atas tanah tersebut; Bahwa Darlan Simbolon ada dilokasi tersebut pada tahun 2009; Bahwa saksi kenal dengan Aco dan Aco bukan orang asli di Desa DanauLancang; Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah snegketa karena membawa data ukuryang baru; Bahwa tanah Penggugat bukan tumpang tindin

2008 ada pengukuran yang dilakukan oleh MiskolFirdaus;Bahwa saksi selaku Ninik Mamak hanya hingga tahun 2009 dan sekarangtidak lagi karena saksi selaku Kepala Desa;Bahwa tanah yang diklaim Penggugat ditandatangani oleh Alimin yangsebelumnya diserahkan kepada Ajo seluas 125 hektar;Bahwa tanah yang diserahkan Ninik Mamak kepada anak kemenakan seluas450 hektar yang dilakukan oleh 4 orang Ninik Mamak Desa Danau Lancang;Bahwa pembagian ulayat beradasarkan pesukuan;Bahwa tanah sengketa tidak tumpang tindin

dikarenakan adanyadugaan perbuatan curang yang diduga dilakukan oleh Hans Barki danHanna Barki dengan menyembunyikan informasi dengan cara membuatAJB palsu sebagaimana disebutkan diatas, karena jika dilihat dari tahunperistiwa hukum yang terjadi, SHM No. 47 atas nama Hans Barki, SHMNo. 48 atas nama Hans Barki, SHM No. 49 atas nama Hanna Barki danSHM No. 50 atas nama Hanna Barki diterbitkan oleh Tergugat padatahun 1977 yang faktanya berdasarkan putusan PK tersebut nyatanyake4 SHM tersebut ternyata tumpang tindin

Bahwa dengan adanya Putusan PK tersebut yang menyatakanbahwa tanah Penggugat tumpang tindin dengan SHMSHM milik HansBarki dan Hanna Barki, dapat dilihat bahwa Tergugat dalammenerbitkan SHMSHM milik Hans Barki dan Hanna Barki pada tahun1977 telah menyalahi ketentuanketentuan sebagaimana tercantumpada PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karenaseharusnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 sebagaimanaHal. 16 dari 74 Hal.

:N 1362655.3593E 354006.4314 P2:N1362640.2202E 3540063388 P3:N 1362640.09E 353996.2084 P4:N1362655.3627E 353996.6159Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalammenerbitkan Peta Bidang tanah yang di mohonkan oleh Penggugat untuk menjelaskan tentang posisi tanah yang disengketakan denganmelakukan pengukur dan pengambilan titik koordinat adalah suatuprosedur yang benar menurut undangundang.Bahwa sertifikat milik Tergugat Nomor : M1770 terlihat pada peta bidangtidak ada yang tumpang tindin