Ditemukan 1104 data
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
303 — 271
Terdakwa rasa keadilan subtansial bagi Terdakwa belum didapatkan, danhal itu mohon menjadi pertimbnagan Majelis Hakim yang Mulia.Setelah Terdakwa cermati Runtutan Jaksa Penuntut Umum, Bahwa Jaksamenyakini bahwa Terdakwa dianggap sudan memenuhi unsur pasal pasal11 UU TIPIKOR, tapi setelah Terdakwa simak berdsarakan ahli yang telahdihadirkan, berdasarkan pendapatnya atas rujukan Undang undang PokokPokok Kepegawian dan UU Desa, bahwa Kepala Desa bukan PegawalNegeri karena kami tidak punya NIP secara
115 — 19
Rakernis keuangan tanggal Maret 2012 di Jakarta bersama Ibu SELFINDJABA (Operator SIMAK).b. Pembuatan Laporan Keuangan semester tahun 2012 di Jakarta bersamaBpk.
Pembanding/Tergugat VI : TE LIE Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat IV : YUSSALATUN Alias NYIU HAU TECK Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat II : SUPENDI Alias KHE TING CUA Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat IX : JOHARI, SH Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat VII : TJUAN AN, SH Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat V : MUSTAFA ISMET Alias LIE BUN KIONG Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Pembanding/Tergugat III : BENJAMIN Alias NG IK BING Diwakili Oleh : HENDRA HERIANSYAH, SH.MH
Terbanding/Penggugat : JUSDI Alias OH YIU PENG Diwakili Oleh : FAISAL, SH, MH, Dkk
Turut Terbanding/Tergugat VIII : SYAFRIL LUBUK, SH
131 — 61
Akta No 04 tanggal 04 Juni 2012 danterakhir dengan Akta Nomor 10 tanggal 29 Maret 2017; v' Bahwa adapun pihak Sadr.Jusdi (Penggugat Konvensi selaku Termohon Banding), baru masuk dan terlibatdidalam kepengurusan Yayasan, sebagai Ketua Pengurus Yayasan adalah pada :Periode keX (masa bakti Tahun 1999 2001), dan Periode keXI (masa bakti Tahun2002 2004), serta terakhir Periode keXII (masa bakti Tahun 2005 2009);Bahwa setelah kami simak dengan seksama, inti Substansi dari Surat GugatanPenggugat/ Termohon
55 — 19
Hal tersebut bisadilihat dari aplikasi SIMAK BMN dimana masih tercatat sebagaibarang milik negara.Berdasarkan Permendag Nomor : 42 / MDAG / PER/ 10 / 2010tanggal 26 Oktober 2010 tentang Pengelolaan KegiatanPembangunan danPengembangan Sarana Distribusi Melalui DanaTugas PembantuanPasal 13 disebutkan Penerimaan sebagaiakibat pelaksanaan tugas pembantuan bidang perdaganganmerupakan penerimaan Negara bukan pajak dan harus disetor keRekening kas Umum Negara, sepanjang hasil pelaksanaankegiatan dana tugas
399 — 572
Putusan No. 818/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.3) Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahditentukan:Kepala kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga adalahKuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam lingkungan kantoryang dipimpinnya.Berdasarkan ketentuan tersebut Panglima TNI adalah KuasaPengguna Barang atas tanah dan bangunan objek sengketakarena objek sengketa tercatat/terdaftar dalam SIMAK BMNMabes TNI cq.
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
307 — 133
Melaksanakan tugas pengelolaan asset, meliputi :e Pelaporan asset dalam SIMAK BMN (Sistem Akuntasi BarangMilik Negara), baik dalam jangka waktu per enam bulanamupun tahunan;e Pencatatan asset;e Penghapusan asset;e Perencanaan pengadaan barang dan jasa;Bahwa terkait dengan IPDN adalah salah satu sub tupoksi saksi.Adapun PPTK untuk proyek pembangunan kampus IPDN adalah AryaMega Simbayak;Bahwa benar terkait proyek IPDN di Kemendagri TA 2011, benar saksisebagai PPK untuk proyek sebagai berikut :a.
kerugian negara berdasarkan pasal 1 angka 22 UU 1/2004tentang perbendahaan negara, kerugian negara adalah kekuranganuang, barang negara yang nyata dan pasti sebagai akibat perbuatanmelawan hukum atau kelalaian administrasi.Bahwa nyata dan pasti dalam kerugian negara menurut UU No 1/2004adalah kekurangan uang atau barang yang nyata milik negara dapatdibuktikan dengan dokumen yang sah, menunjukkan sebgaiabarnag/dokumen milik negara, sebagai contoh didalam kasa negaraatau surat berharga negara atau simak
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EMIL BRUNNER, S.H
82 — 0
Azzam Nomor : 35 tanggal 13 Juli 2018;
- Fotokopi Tanda Bukti Updating Data Emis Semester Genap Tahun Pendataan 2021/2022;
- Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persedian dan Simak BMN) Dilingkungan Madrasah Aliyah
;
- Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, Serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator Saiba, Sakti, Persediaan dan Simak BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021;
- Hasil Print Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2021;
- Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi,. MM
78 — 56
Azzam Nomor : 35 tanggal 13 Juli 2018;
- Fotokopi Tanda Bukti Updating Data Emis Semester Genap Tahun Pendataan 2021/2022;
- Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persedian dan Simak BMN) Dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri
;
- Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, Serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator Saiba, Sakti, Persediaan dan Simak BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021;
- Hasil Print Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2021;
- Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal
336 — 123
menguntungkan diri sendiri atau orang lain yangmengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.541.550.000, (limaratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa kerugiannegara tersebut menurut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tersebutadalahberdasarkan penghitungan yang tidak berdasarkan fakta hukum oleh karenahanya menyebuthasil audit dalam rangka Penghitungan kerugian KeuanganNegara/Daerah, tidak menyebutkan siapa atau intansi mana yang melakukanaudit dimaksud, kalau kita simak
89 — 21
Kuasa Pengguna Anggaran/ KuasaPengguna Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PengembanganKota Hijau.Bahwa, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 114/KPTS/M/2013 tanggal 7Maret 2013 tersebut diatas mempunyai tugas dan kewajiban menyusunlaporan keuangan dan laporan barang milik negara dengan sistem SAI (SistemAkuntansi Instansi) yang terdiri dari sistem akuntansi kKeuangan dan sisteminformasi managemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK
51 — 10
cacat hasil pekerjaan beserta penyempurnaannya, dan hasil tersebut telahdituangkan dalam BAPP (Berita Acara Pemberian Penyelesaian) untuk dapatditindaklanjuti oleh PA/PPK kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan;Bahwa PA/PPK meminta tim turun kelapangan, setelah itu tim PHO(Provisional Hand Over) meminta bukti bahwa pekerjaan telah selesaidilaksanakan dengan memperlihatkan laporan 100% (seratus persen), fotodokumentasi 100% (seratus persen) beserta kelengkapan lainnya yangtercantun dalam daftar SIMAK
128 — 157
BagianPerencanan dan Angaran DIKTI, karena setiap tahun UNJ diminta melaporkanlaporan keuangan universitas dilengkapi dengan laporan Simak BMN dan tidakada pertanyaan dari Dirjen DIKTI ;Bahwa terhadap Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan PenunjangLaboratorium Pendidikan ini, secara administratif baik peralatan yang diadakanmaupun proses lelang mengikuti kaidah pengadaan dan telah lengkap ;Bahwa setelah adanya Pengadaan Peralatan Laboratorium dan PeralatanPenunjang Laboratorium Pendidikan
1.RUDI DWI PRASTYONO, SH.MH
2.SIMA SIMSON,SE.SH
3.SANDY SEPTI MURHANTA HIDAYAT SH.,MH
Terdakwa:
SOMANTRI Bin SUKIWAN
215 — 59
Penjelasan lebih lanjut dapatAnda simak dalam artikel tersebut, Namun, apabila perkara korupsi tersebuttelah sampai pada ranah pengadilan, maka cara hakim menilai sejauh manakeuangan negara tersebut dikatakan mengalami kerugian ;bahwa alasan majelis hakim menyatakan unsur kerugian negara tidakterbukti dalam kasus tersebut adalah karena secara substansi, Bank Mandiritidak mengalami kerugian sehingga negara juga tidak dirugikan.
163 — 91
Putusan No. 8/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLKBarang Milik Negara (SIMAK BMN) dan tidak dilaporkan ke KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Rayasehingga tidak menjadi aset milik Negara.Bahwa tindakan terdakwa membuka rekening atas nama Rektor UPRtanpa persetujuaan Menteri Keuangan RI serta menggunakannyatanpa melalui mekanisme DIPA/DIKS UPR maupun melakukanpengadaan barang dan jasa tanpa melalui mekanisme lelang,bertentangan dengan :1.
barangdan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uangtersebut,Terdakwa memerintahkan saksi Listen dan saksi Heriantho untukmembuat Surat Penawaran, kontrak pekerjaan dan berita acara serahterima barang setelah pekerjaan selesai dilaksanakan sertapembayaran dilakukan langsung, tidak melalui transfer bank kepadapihak ketiga melalui KPPN secara langsung (LS).Bahwa barang hasil pengadaan tersebut tidak dilaporkan sehinggatidak terdaftar pada aplikasi Sistim Informasi Manajemen AkutansiBarang Milik Negara (SIMAK
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
207 — 144
Bahwa selain itu, KIB dan kode UAKPB juga menunjukkan bahwaUniversitas Negeri Nusa Cendana Kupang telah memasukkan objek gugatan aquo ke dalam BMN melalui Aplikasi SIMAK BMN (Sistem InformasiManajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) untuk kemudian dilaporkankepada Tergugat III selaku Pengelola BMN.Halaman 94 dari 455 Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT KPG19.
Bahwa selain itu, KIB dan kode UAKPB juga menunjukkan bahwa UniversitasHalaman 277 dari 455 Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT KPGNegeri Nusa Cendana Kupang telah memasukkan objek gugatan a quo ke dalamBMN melalui Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen danAkuntansi Barang Milik Negara) untuk kemudian dilaporkan kepadaPembanding/Tergugat III selaku Pengelola BMN.34.Bahwa terhadap pelaporan objek gugatan a guo yang berada dalampenguasaan Pengguna Barang, Pembanding/Tergugat IIl selaku PengelolaBarang
186 — 151
Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuanadalah tidak mempunyai legitima persona standiinjudicio, dan tidak pula mempunyai harta kekayaantersendiri terpisah dari kekayaan rechtpersoonnya,sehingga oleh karenanya Kepala Desa (incasu KepalaDesa Sampali) tidak dapat bertindak sebagai persoon diforum peradilan perdata.Bahwa yurisprudensi standard yang merupakan sumber hukumtelah menegaskan, bahwa gugatan harus ditujukan terhadapBadan Hukum, dan bukan terhadap Direktur dari BadanHukum tersebut (mohon simak:
78 — 21
Menyusun laporan SAI dn Simak BMN ;p. Menandatangani cek ;q. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaranpengeluaran yang bersangkutan ;. Menetapkan keputusan / tindakan dalam rangka pelaksanaankegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsiunit kerjanya ;.
225 — 1037 — Berkekuatan Hukum Tetap
sah dari anggaran DIPA / DIKS UPK;Bahwa dalam pelaksanaan proyek tTerdakwa melakukanpenyimpangan tugas, kewajiban dan kewenangan bertentangandengan peraturan perundangundang karena rekanan penyediabarang dan jasa memenangkan tender dengan cara penunjukanlangsung, tidak dibuatkan perjanjian kontrak, surat penawaran dantanpa Berita Acara Serah Terima Barang;Bahwa barang hasil pengadaan tidak dilaporkan sehingga tidakterdaftar pada aflikasi sistem informasi management akuntasi barangmilik negara ( SIMAK
1.AGUS RIDWAN
2.AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH
99 — 25
belumdengan realisasi pelaksanaan pembangunan pasar Pontolo Tahap ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (Kolektif) Menteri PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 716/MDAG/KEP/06/2015, besar anggaranAPBN yang saksi kelola pada Tahun Anggaran 2015 untuk DinasKoperindag Kabupaten Gorut untuk APBN Induk sebesar Rp. 5 Milyar danuntuk APBN Perubahan sebesar Rp. 12 Milyar, sehingga total yang saksikelola sebesar Rp. 17 Milyar ;Bahwa saksi menandatangani seluruh SPM yang dibuat oleh BendaharaPengeluaran dan operator SIMAK
123 — 134
Dan aset yang berkaitan dengan inventaris tentunya akandicatat sebagai barang di kantor BKKBN sebagai barang milik kekayaannegara itu yang berkaitan dengan tanah bangunan gedung kantor danalatalat kantor lainnya kemudian jadi simak bmn;Bahwa dalam pengadaan IUD Kit tahun 2013 tahap 1 yang nilainya 4koma satu milyar sekian kemudian yang tahap kedua sekitar 12 miliar,pada saat itu kami tidak berkewajiban menginput karena posisi saksidirektur teknologi dan informasi bukan sebagai Kepala Biro keuanganbmn