Ditemukan 1142 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : haris harus horas harsa harys hiras
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 615/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : HERMAN DEPATI, SE., MBA Diwakili Oleh : YOGA GUMILAR, SH., MH., Dkk
Terbanding/Tergugat I : YULI HERAWATI, SE
Terbanding/Tergugat II : HERU MULYANTO
Terbanding/Tergugat III : TANJUNG TRI PERMADI
Terbanding/Tergugat IV : SETIJATI SEKARASIH, SH., M.Kn
Terbanding/Tergugat V : Sugeng Purnawan, SH
Terbanding/Tergugat VI : WATIB S
Terbanding/Tergugat VII : HERMAN FELANI, SH
Terbanding/Turut Tergugat : BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
155 — 71
  • Namun bila Tergugat Rekonpensi menyangkal danmembantah telah menandatangaai Akta Persetujuan dan Kuasa No.1413, Tergugat Rekonpensi haras membuktikannya terlebih dahulu.6. Bahwa didalam gugatan Tergugat Rekonpensi (dahulunya PenggugatKonpensi) point 32, yang mendalilkan bahwa Penggugat Konpensitidak pernah memberikan persetujuan dan kuasa terhadaptandatangan Akta No. 1413 Penggugat Rekonpensi selaku Notariskepada Tergugat Rekonpensi.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 28/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 15 September 2015 — dr. TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
348 — 231
  • pihak tertentu, dengan cara danatau alasan apapun;(6) huruf f: akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik,keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umumpemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsipprinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.Hal. 65 dari 186 Perkara No. 28/PID/TPK/2015/PT.DKIb)Cc)d)e)Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa haras
    barang/jasa dan tidak mengarahuntuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara danatau alasan apapun;(6) huruf f: akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuanganmaupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umumpemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsipprinsipserta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa haras
Pengadilan PN SOE Perdata Tanah
Register : 10-06-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN SOE Nomor -15/PDT.G/2014/PN.SOE
Tanggal 23 Februari 2015 — -RUTH KALENDI DJAWA-SUKKA (PENGGUGAT I) -ROSALIN TATENGKENG-SUKKA (PENGGUGAT II) MELAWAN -JHONSON MANAFE (TERGUGAT I) -MARTHEN DETHAN (TERGUGAT II) -ELINCE E.E.MISSA-MANAFE (TERGUGAT III) -YOSIANE MARSELINA DUKA-MANAFE (TERGUGAT IV) -Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT. Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TURUT TERGUGAT)
74 — 27
  • pula siapa yang hadir pada saat itu.Bahwa Fransiskus L Mella juga pada saat itu belum ada dan baru lahir padatahun 1967 yang hanya mendengar cerita dari Nube Mella dan tidak disaksikan sendiri apa betul di minta oleh orang tua para pengggugat atautidak di dalam gugatan para penggugat tidak ada penjelasan lebih lanjut danjuga apakah Nube Mella tunjukan tanah sengketa dengan luas berapa meterdan batasbatasnya tidak jelas dalam gugatan para penggugat sehinggagugatan menjadi kabur, oleh karena itu haras
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Putus : 27-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MASAMBA Nomor 2/Pid.B/2017/PN Msb
Tanggal 27 Maret 2017 — Terdakwa I.YOKSAN Als OOSSANG Als BAPAK PUTRA Bin ESAP KARAP, Terdakwa II. HANER Als ANE Als BAPAK ARJUN, Terdakwa III. SUHARDI DAPPA Als BAPAK JUENDRI Bin DANI, Terdakwa IV. ALPRIANTO Als APPI Als BAPAK UNI Bin LUKASPATANDU,Terdakwa V. ASWAR BANDI Als IANG Bin NATAN, Terdakwa VI. ASPAR Als BAPAK DESI Bin MUSATORO, Terdakwa VII. SARLONG Als BAPAK FITA Bin Alm OBET SUNDUNGdan Terdakwa VIII. MARDA MAGAU Als BAPAK FERI Bin DANIEL BANDI;
76 — 26
  • Seko Power Prima agarmau menandatanganisurat perjanjian agar mau meninggakan lokasj desa;Bahwa setebh itu para pekerja mau tidak mau haras pergi meninggalkan karena merasatakut danpara pekerja membawa pulang barangbarangnya;Menmbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya juga telahmenguraikan apa yang dmaksud dengan tenaga bersama yang mengandungpengertian beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang memakai tenagaitu sehingga tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang kemudiansemua
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 14-08-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 120/PDT/2018/PT MND
Tanggal 1 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat I : SUTANTO ADRIAAN
Terbanding/Tergugat : HINDRODJOJO, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat II : LENNY ROMPAS
97 — 49
  • Bahwa dilakukannya eksekusi pengosongan atas 27 (duapuluh tujuh) SHGB tersebut SAMA SEKALITIDAK MENGAKIBATKANHalaman 66 dari 139 Halaman Putusan Nomor : 120/PDT/2018/PT MNDKEPEMILIKAN TERLAWAN ATAS 27 (DUA PULUH TUJUH) SHGBTERSEBUT MENJADI GUGUR DAN BERALIH KEPADA PELAWAN DAN II,karena untuk dapat beralihnya kepemilikan tersebut haras melaluijual beli, pewarisan atau lelang dan bukan dengan pengosongan.34.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 12-05-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 64/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 16 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : HANRY SULISTIO
Pembanding/Penggugat II : Lisia Diwakili Oleh : HANRY SULISTIO
Terbanding/Tergugat I : CAHYADI GUY
Terbanding/Tergugat II : SINTIAWATI HARYONO
Terbanding/Tergugat III : MARTUA PARULIAN SINAGA,S.H
Terbanding/Tergugat IV : MARIEL SIMANJORANG,S.H
Terbanding/Tergugat V : ISMAWAN HERU ANGGORO,S.H
Terbanding/Tergugat VI : M.GUGUS PERDANA,ST
Terbanding/Tergugat VII : APRIL TONAPA,ST
Terbanding/Tergugat VIII : Abdullah, ST
195 — 107
  • Artinya yang membuat Para Penggugat mengalami kerugian,itupun kalau benar haras dibuktikan nantinya, jangan hanya dalil belakaadalah akibat perbuatanya sendiri.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-04-2012 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 15-09-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 214/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR
Tanggal 1 April 2013 — H. Ketong bin H. Aming , Cs.; Lawan; 1. Ahli Waris Almarhum Ny.SAANAH binti H.AMING; 2. CAMAT KEBON JERUK dahulu dalam jabatannya selaku PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)
49 — 13
  • asas retroaktif, dengan demikian pembuatan Akta Jual Beli No.2199/176/Kebonjeruk/1983 tanggal 30 Nopember 1983 yang dibuat dalamjabatan oleh Camat Kecamatan Kebon Jeruk selaku PPAT maka Camat KebonJeruk pada saat membuat dan menandatangani Akta tersebut dalam jabatannyaselaku PPAT secara hukum tidak melanggar atau tidak bertentangan denganPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagaimana yang didalilkan olehPARA PENGGUGAT.Bahwa oleh karenanya dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita butir 16,17 dan 18 haras
Pengadilan PA MUARA TEBO Perdata Agama
Register : 17-02-2017 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA MUARA TEBO Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Mto
Tanggal 17 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
108 — 41
  • Pengakuan Mukhtar Luthfi ini tidakserta merta dapat diterima dan diakui tapi haras di uji forensik terlebihdahulu apakah benar dan identik dengan tanda tangan Ahmad Jafar.9. Bahwa selama Hj. Hasmah mengelola Rumah Makan tidakpemah tutup dan gulung tikar, ini diperkuat oleh keterangan saksi ParaPenggugat dan Para Tergugat.10.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 03-03-2011 — Putus : 02-08-2011 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2011 — HAMZAH AN; M. ALI IMRON; KARNAN; ENDANG WAHYU; JAJAT SUDARJAT; L A W A N; DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO); DIREKTUR KEUANGAN DAN; ADMINISTRASI PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO); DIREKTUR UTAMA DANA PENSIUN IPTN
121 — 32
  • menerima atau menolak Anjuran tersebut;bahwa, oleh karena pokok sengketa gugatan/tuntutan Para Penggugat dalam perkarasekarang ini sudah diselesaikan dan/atau dibayar sepenuhnya oleh Para Tergugatkhususnya Tergugat III kepada Para Penggugat, dengan demikian Para Penggugat tidakmempunyai rechtstitel lagi untuk mengajukan gugatan atau tuntutan terhadap ParaTergugat khususnya terhadap Tergugat II, maka dengan demikian sudah selayaknyagugatan Para Penggugat ditolak oleh Pengadilan ;bahwa, demikian juga haras
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 13-09-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1294/Pdt.G/2017/PA.Pbr
Tanggal 14 Maret 2018 — Penggugat:
DONY RAE, SE
Tergugat:
1.PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Persero TbkJakarta cq. PT. BANK SYARIAH MANDIRI
2.Uki Hartono
3.Wariah
4.PEMERINTAH RI cq. KEMENTRIAN KEUANGAN cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DJKN RIAU SUMATRA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PEKANBARU
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN PUSAT cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA PEKANBARU
216 — 139
  • Perbuatan itu haras dtlakukan dengaakesalahan:4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harusada hubungan kausal.Bahwa eksepsi dari Tergugat II mengenai Gugatan PenggugatTidak Jelas Kabur ( Obscuur Libel) poin 2 adalah keliru karenadi dalam gugatan Penggugat di posita dan petittum sudahsangat jelas kerugian yang di derita oleh Penggugat baiksecara materi!
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 08-09-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 17 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
1.ASWAN ALIAS IWAN TATO.
2.FAUZI PRASTYO ALIAS JIPAU BIN MUHAMMAD SOLEH.
3.RACHMAT RIZKI ALIAS RIZKI ALIAS AKAY BIN HUSEIN SUPRIYADI ALM.
4.SUHENDRI ALIAS BADIK BIN MATORI.
91 — 53
  • Bahwa modus para preman preman tersebut adalah dengan caramenawarkan kerja sama jasa pengamanan di jalanan kemudianPT.TANJUNG RAYA KEMILAU ( TRK ) memberikan stiker yang di tempel dikaca depan mobil tleler sebagai tanda bahwa perusahan tersebut sudahbekerja sama dan haras membayar uang Rp. 50.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 03-04-2013 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 87/Pdt.Plw/2009/PN Lbp
Tanggal 3 April 2013 — NG EK SONG, berkedudukan Kompleks Kawasan Industri Medan (KIM) Tahap II, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diiwakili oleh PARLUHUTAN SITUMORANG,SH Advokad / Pengacara pada LAW OFFICE “ LUHUT SITUMORANG & PARTNERS” beralamat di Jalan Danau Tempe No. 13, Kelapa Dua, Tanggerang, Banten 15810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2009, yang selanjutnya disebut sebagai PELAWAN; MELAWAN : I. 1. Legiman, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 2. Maisarah, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 3. Sanding, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 4. Kasdi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 5. Sugiono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 6. Tumini, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 7. Mulaseh, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 8. Ngadimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 9. Supono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 10. Samin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 11. Painem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 12. Temon, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 13. Poniem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 14. Sudjono, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 15. Amat, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 16. Pastri, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 17. Rajimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 18. Legiran, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 19. Loso, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 20. Kasmin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 21. Tukidi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 22. Abdul Manaf, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 23. Kasta Radjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 24. Tudjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 25. Pairun, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 26. Amin, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 27. Ari, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 28. Sumarman, tinggal di Pasar I, Lk. III, Gg. Amal, Kel. Mabar; 29. Kamidjam, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 30. Ramahmat, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 31. Senen, tempat tinggal di Pasar I, LK. III, Kel. Mabar; 32. Rasidi, tempat tinggal di Pasar III, Kel. Mabar Hilir; 33. Saiman, tempat tinggal di Pasar, LK. X, Kel. Mabar Hilir; 34. Bontrak, tempat tinggal di LK. X , Kel. Mabar Hilir; 35. Ngasimun, tempat tinggal di LK. VIII, Kel. Mabar; 36. Darto, tempat tinggal di Lr. Pahalawan Pasar II Mabar; 37. Homsiah, tempat tinggal di LK. X, Kel. Mabar Hilir; 38. Satem, tempat tinggal di LK. IV, Wonogiri, Kel. Mabar Hilir; 39. Suwono, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 40. Minem, tempat tinggal di LK IV Mabar Hilir; 41. Selamat, tempat tinggal di LK IV, Kel. Mabar; 42. Paimin, tempat tinggal di Yos Sudarso KM 11; 43. Senen Hadi, tempat tinggal di Glugur Kota Medan; 44. Sarijo, tempat tinggal di Tanjung Mulia Gg. Wakaf; 45. Mariman, tempat tinggal di Kp. Gunung Lintang Kutalimbaru; 46. Maridi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 47. Tumi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 48. Sami’an, tempat tinggal di Pasar III Banteman Mabar Hilir; 49. Subartono S, tempat tinggal di KM 10 K, Bangun; 50. Sutomario, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 51. Sakiman Sahib, tempat tinggal di LK. XV, Pondok Desa Mabar; 52. Paeran, tempat tinggal di LK. XV, Kel. Mabar; 53. Drs. Sri Mulyani, tempat tinggal di LK. VIII, Jl. R.P.H. Mabar; 54. Umar Said, tempat tinggal di LK . IV Kel. Mabar Hilir; 55. Sarino, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 56. Yahman, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 57. Abdul Karim, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 58. Tugimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 59. M. Musni, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 60. Wir, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 61. Terisno, tempat tinggal di Pasar IV, Mabar; 62. Kadio, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 63. Malem, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 64. Kadi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 65. Simin, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 66. Irosumito, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 67. Kromo Sardi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 68. Karso Sentono, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 69. Trimo, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 70. Karto, tempat tingal di Pasar III, Mabar Hilir; Masing-masing Terlawan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Emmy Sihombing, SH,dkk Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum “ EMMY SIHOMBING,SH & Associates beralamat di Jalan Perdana No.48- L Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2009, Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I; II. PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Pesero), berkedudukan dan berkantor di Jalan Pulau Batam No. 1, Komplek Kawasan Industri Medan 20242 Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RASUDIN GULTOM,SH.MM Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum GAN’ S LAW OFFICE beralamat di Wisma I Nugra Santana 14 Floor Suite 1416 Jl. Jenderal Sudirman Kav.7-8 Jakarta 10220 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2009, No: 90110/01/VII/2009, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II /TERMOHON EKSEKUSI I; III. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II d/h PTP IX, berkedudukan dan berkantor di Jalan Tembakau Deli No.4 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama POSMAN NABABAN, SH, Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Direksi PTPN II (PERSERO) di Jalan Tanjung Morawa Medan PO BOX No.4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2009, No: II.0/SK 851/VIII/2009, selanjutnya disebut TERLAWAN III/TERMOHON EKSEKUSI II; IV. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan SM.RAJA No.2 JAKARTA ,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MUHAMMAD IRZAN,SH,dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2009, No:132/SK/X/2009 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN I; V. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Utama Kompleks Pemda TK.II Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR,SH, dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 200 , No: 570.3463/08/2010 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN II;
536 — 149
  • hakhak lainnya seperti Hakpakai, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Sewa;Pelawan yang benar adalah apabila perlawanan benarbenar beralasan hukum dandapat membuktikan tentang adanya alas hak yang sah atas barang yang akandieksekusi/dilelang/disita sejak semula atau sejak lama telah jelas tercatat atauterdaftar atas nama orang lain (yang disebut dengan pihak ketiga);Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa untuk dapatdinyatakan sebagai Pelawan yang benar, maka Pelawan haras
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 23-04-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 01 / Pdt.Sus/ KPPU / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 8 September 2015 —
132 — 61
  • kesepakatan bersama yang dibuat oleh Hiswana Migas DPCBandungSumedang dengan tujuan agar tidak terjadi persaingan yangtidak sehat antara para agen dan dalam rangka untuk tetap dapatmelayani distribusi LPG kepada masyarakat Bandung Sumedang67adalah perbuatan dari Hiswana Migas DPC BandungSumedang itusendiri, yang menyebabkan kerugian kepada Masyarakat sehinggadenda seharusnya dibebankan kepada Hiswana Migas DPC BandungSumedang selaku Koordinator dari Kesepakatan bersama tersebut,dalam hal ini Pemohon haras
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2015 — Putus : 02-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Juni 2015 — H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN Alias YANCE
120 — 22
  • Pengadaan tanahuntuk untuk pembangunan Proyek PLTU Indramayu Jawa Barat tahun2006 haras berdasarkan Perpres No 36 Th 2005 sebagaimana telahdiubah dengan Perpres No 65 Th 2006 Jo Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN No 1 Th 1994 (sepanjang tidak bertentangandengan Perpres No 36 Th 2005 sebagaimana telah diubah denganPerpres No 65 Th 2006). Apabila kKeputusan penetapan harga dalampengadaan tanah untuk kepentingan PLTU B milik PT.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor Kitab Undang-undang Hukum Dagang Tahun 1847
473 — 603
  • Tentang : Kitab Undang-undang Hukum Dagang
  • ., 423, 69910", 1 1".)Biaya pandu dan biaya pelabuhan lainnya yang haras dibayar pada waktu masuk danke luar pelabuhan darurat; (KUHD 344, 367 dst., 69991 dan II, 708.)Sewa gudang dan tempat penyimpanan untuk barang yang karena selama perbaikankapal dalam pelabuhan darurat tidak dapat tetap berada di kapal, harus disimpan;(KUHD 367 dst., 69990dan 100.)biaya penuntutan kembali, bila kapal dan muatan ditahan atau digiring, dan keduaduanya dituntut kembali oleh nakhoda; (KUHD 369, 69910, 70, 80 dan
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2007 — Putus : 24-10-2007 — Upload : 16-08-2011
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 16/Pid.B/2007/PN.Pkl
Tanggal 24 Oktober 2007 — DULMANAN bin RAMELAN
123 — 34
  • Musta'in Huda;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2)Peraturan Tata Tertib DPRD dalam menjaiankan kewenanganmenyusun dan menentukan anggaran belanja dewan, Panitia316Anggaran haras mendasarkan pada peraturan perundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam kenyataannya dengan alasan tidakmemiliki kemampuan yang memadai, penyusunan anggaran belanjadewan oleh terdakwa dan diketahui oieh para fungsionarisPanitia Anggaran diserahkan kepada Sekrearis Dewan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Oktober 2014 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH. Bin DAENG MANGALE
64 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • termasuk terdawka HAMSYAH Mahdasijuga menrima paket sewa rumah sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah);Bahwa sebelum menerima paket sewa rumah tersebut para anggota DPRD Kota Bontangjuga mcnandatangani pcrjanjian sewa rumah antara sekreris DPRD dengan pemilik rumah;Bahwa menurut saksi secara aturan maka anggota DPRD Kota Bontang harus menggunakandana sewa rumah tersebut untuk menyewa rumah dan tidak diperbolehkan untukdipergunakan selain untuk sewa rumah; Bahwa benar besamya sewa rumah haras
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-08-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pid.Sus./TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 22 Desember 2016 — DRS. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA als. H. ABDULLAH FUAD.
89 — 26
  • Berita Acara Pemeriksaan saksi dan tersangka.Bahwa ahli tidak ada bukti lain /mencari sendiri selain buktibukti yangdiberikan oleh pihak Penyidik tersebut .Bahwa benar menurut pendapat ahli untuk mendapatkan pinjaman DanaProgram Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk Pembiayaan GerakanPeningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) Tahun 2011,aturan yang haras ditaati dan menjadi pedoman adalah pedoman yangditetapkan pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik NegaraNomor PER05/MBU/
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-05-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 206/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 4 Mei 2015 — KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA H. WANIANTO, ST
71 — 23
  • Nomor 206/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY Hal 209 dari 336Bahwa data / dokumen yang dapat mengetahui kondisi fisik bangunan, khususnya untukmelihat dan mengetahui konstruksi jumlah dan besarnya besi yang tertanam /dipergunakan yaitu gambar asbuiltdrawing akan terlihat apakah banyaknya besi betonyang dipasang (ditanam dalam cor) sudah sesuai dengan dengan gambar pelaksanaan(Construction Drawing) atau tidak, kalau ternyata lebih sedikit (tidak sesuai) dengangambar pelaksanaan (Construction Drawing), maka haras
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST
DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
537 — 207
  • barang/jasa dan tidak mengarahuntuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara danatau alasan apapun;(6) huruf f: akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik,keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umumpemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsipprinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyediabarang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaanbarang/jasa haras
    barang/jasa dan tidak mengarahuntuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara danatau alasan apapun;(6) huruf f: akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuanganmaupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umumpemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsipprinsipserta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyediabarang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaanbarang/jasa haras