Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tengeng tennang
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Khusus
Register : 21-04-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.Krg
Tanggal 13 April 2016 — Nama : BIBIT YULIANTO Alias BAJUL Bin WARSO Tempat lahir : Karanganyar. Umur/tgl.lahir : 23 tahun / 02 Agustus 1992. Jenis kelamin : Laki – laki . Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Dk. Watu Tumpuk Rt.02 Rw.IV, Desa Kadipiro, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar; Agama : Islam. Pekerjaan : Sopir
46 — 23
  • , perbuatan itu harus sama atau sejenis waktu antaranya tidak bolehterlalu lama;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Terdakwa telahmelakukan persetubuhan dengan saksi korban DIAH AYU WULANDARI sebanyak 8(delapan) kali dengan modus atau cara yang sama diulangi di tempat dan waktu yangberbeda dimulai antara tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan terakhir tanggal 29Desember 2015;Menimbang, bahwa dilihat dari niat Terdakwa, perbuatannya, dan korbannyaadalah orang yang sama serta tengang
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 12-11-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 489/Pdt.G/2013/PN.Bks
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. SUMBER TIRTA MAS ABADI sebagai Penggugat Melawan 1. BUPATI BEKASI sebagai Tergugat I 2. PT. SUNAN HERITAGE DEPELOPMENT sebagai Tergugat II 3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI sebagai Tergugat III
76 — 28
  • Bukti P5 adalah Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 591/Kep.024BPPT/2012 tengang izin lokasi untuk keperluan pembangunanperumahan, terletak di Desa Babelan Kota Kedung Jaya, KecamatanBabelan, Kabupaten Bekasi, seluas + 300.000 M2 (tiga ratus ribu meterpersegi) atas nama PT. Sunan Heritage Development, fotocopy dari fotocopy.6.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN
Putus : 19-04-2016 — Upload : 22-06-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 5 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb
Tanggal 19 April 2016 —
72 — 54
  • Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan KeberatanTerhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen(BPSK), pada Pasal 5 Ayat (1) menyatakan Keberatan diajukandalam tengang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejakPelaku usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);b.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 19-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 — - DEDY SUKARA SEMBIRING (PENGGUGAT) - PT. DIZAMATRA POWERINDO (TERGUGAT)
58 — 20
  • upah paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga Penggugat mengangap Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan hakhak paraPenggugat, sehingga gugatan Penggugat mengenai Pemutusan hubungankerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat akibat tidak adanya titik temuatau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggakt bipartit dandi tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undangNo.2 tahun 2004 tengang
Pengadilan PN SAWAHLUNTO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-07-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN SWL
Tanggal 13 September 2017 — FAISAL ASDONI PANGGILAN DON BIN BACHSAN
65 — 5
  • Menyatakan terdakwa Faisal Asdoni Pgl Don Bin Bachsan secara sahdan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki,menguasai Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabusebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua melanggarpasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tengang Narkotika.2.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 — - FIDORA TARIGAN (PENGGUGAT I) - AMIR MAHMUD X SIMARMATA (PENGGUGAT II) - PT.DIZAMATRA POWERINDO (TERGUGAT)
33 — 8
  • paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat menganggap Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja tanoa memberikan hakhak paraPenggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusan hubungankerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titik temuatau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditingkat bipartit dan ditingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undang No.2tahun 2004 tengang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 14-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 — - SUTRISNO SURBAKTI (PENGGUGAT I) - RONI MAISANTO GINTING, (PENGGUGAT II) - PT.DIZAMARTA POWERINDO (TERGUGA)
28 — 7
  • Nomor :156/Padt.SusPHI/2016/PN.MdnPenggugat mengenai Pemutusan hubungan kerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titik temu ataupenyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggakt bipartitdan di tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8Undang undang No.2 tahun 2004 tengang PPHI, dimana padapenyelesian ditingkat mediasi tidak ada kata sepakat sehingga padatanggal 30 juni 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
JASMAN, S.Pd.,M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
126 — 71
  • diterimaoleh Gubernur Provinsi Bengkulu tanggal 25 Maret 2019 akan tetapi UpayaAdministratif yang dilakukan Penggugat tersebut tidak mendapat Tanggapan(vide bukti ,P15,P16, P17 dan P18) serta Gugatan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 10 Mei 2019sehingga setelah penyelesaian Upaya Admistratif melalui Keberatan danBanding yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan Pengajuan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak melebihi 90 hari sehingga telahmemenuhi tengang
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-10-2012 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 23-10-2013
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 29/G/2012/PTUN.Dps
Tanggal 28 Mei 2013 — PENGGUGAT:
- F E R A U D;
TERGUGAT:
- KETUA BADAN AKREDITASI PROPINSI SEKOLAH / MADRASAH BALI;
- SONNY STANILUS HIDAYAT.
81 — 31
  • daluwarsa ; Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalamrepliknya tertanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakanmenolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa apakah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitersebut beralasan hukum ataukah tidak, Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negaradikenal adanya pembatasan tengang
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 03-02-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 165/Pid.B/2014/PN Msb
Tanggal 3 Februari 2015 — RIDWAN, S.Pd
82 — 25
  • Terdakwa juga pernahmenjabat Kepala Sekolah, SDN Balebo dan awalnya Terdakwa menjabat KepalaSekolah SDN 105 Lembang Batu Desa Sumiling, Kecamatan Masamba dari tahun2004 sampai tahun 2007 ;Bahwa benar selama Terdakwa menjabat Kepala Sekolah, SDN 105 LembangBatu ,dimana pun baik itu di Sekolah Dasar Negeri Lembang Batu, Sekolah DasarNegeri Balebo, Sekolah Dasar Negeri Lindu dan Sekolah Dasar Negeri Mariri tempatTerdakwa sekarang ini menjadi Kepala Sekolah selalu Terdakwa membuat SuratKeputusan (SK) tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-09-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 78/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 31 Januari 2019 — Penggugat:
REDI TAHADI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Intervensi:
HOKIARTO
202 — 118
  • Bahwa dalil Penggugat yang seolaholah menghitung jangka waktu daluwarsaterhitung sejak SKPT dibuat oleh Tergugat pada tanggal 30082018, seolaholah gugatan Penggugat masih dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) harisampai dengan gugatan a quo diajukan pada tanggal 19092018 sehinggatidak bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) jo Surat Edaranmahkamah Agung
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 17/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : EMA SABAR, S.P.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jalan Sultan babula RT.002/RW.001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
88 — 32
  • ;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.FTahun 2018 tentang Pembermhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Ema
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 10-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/PDT.SUS/2010
NANCI DESI K. MAHULAE, DKK.; PT. WRP BUANA MULTI COLPORA
38 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.452 K/PDT.SUS/2010untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok, dilakukan oleh Pengusaha 2 (dua)kali berturutturut dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilansecara patut dan tertulis ;Bahwa setiap kali para Tergugat melakukan mogok kerja, setiap kali itupula Penggugat/Pengusaha menghimbau agar Pekerja/Buruh/Tergugat bekerjakembali, baik cara lisan maupun melalui panggilan tertulis. Bahkan panggilankerja secara tertulis langsung disampaikan kepada para Tergugat/Pekerja/Buruh.
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 07-08-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 154/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 28 Mei 2019 — BOETJE JULIUS WAAS, Pekerjaan, Purnawirawan TNI-AU (Angkatan Udara).Beralamat Di Jalan Mekar Baru IV Kavling No.6 RT.006/RW.006, Cirendeue, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ; selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M e l a w a n : 1. EDUARD WAAS, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. MEZAK LATUE, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. DEWIGHT TITALEY, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; 4. FRANSISCUS ANAKOTA, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; 5. NY.OKTOVINA GREETJE WATTIMENA, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ; 6. JOSEPHUS HURSEPUNY, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ; 7. LEONORA RIRY, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII ;
191 — 77
  • DALAM POKOK PERKARA :DALAM KONPENSI: Hal. 33 dari 46 halaman Putusan Nomor : 154/Pdt.G/2018/PN.Amb.Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan penggugat adalah sebagimanatercantum dalam Petitum gugatannya, yang akan dibahas satu persatusebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa tentang Petitum gugatan angka/poin 1, Mengabulkangugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, bahwa untuk menentukan dikabulkanseluruhnya, sebagian atau ditolak, terlebin dahulu dibahas petitum gugatanselebihnya ;Menimbang, bahwa tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 120/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
BELLING TUMORANG, S.Sos
Tergugat:
Walikota Sibolga
99 — 64
  • Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu:Halaman 6Putusan No.120/G/2019/PTUNMDN15.16.17.18.Penghitungan tengang waktu) sebagaimana dimaksud pasal 55terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.Bahwa saat terhentinya waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau terhentinyatenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Presiden sesuaidengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Pengadilan PN MEDAN
Register : 19-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 —
24 — 5
  • paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat mengangapTergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja tanoa memberikan hakhak para Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusanhubungan kerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titiktemu atau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditingkat bipartitdan di tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undangNo.2 tahun 2004 tengang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 06-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 65/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
Eko Purnomo
Tergugat:
Kepala Desa Geneng
145 — 334
  • Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.TENTANG TENGGANG WAKTU;Perangkat Desa Jabatan Kabayan Il Desa Geneng Kecamatan MijenKabupaten Demak, tertanggal 11 April 2012;Penggugat agar dapat dikembalikan kedudukan, harkat dan martabat dalam Jabatan semula; Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif, dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 berbunyi :1.Tengang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 20-04-2016 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 05-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 85/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 Juli 2016 — VERA PATRICIA MADANNA PURBA, S.H ; SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
62 — 48
  • 2014, Penggugat kembali melakukanpelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan terlambat masuk kerja tanpaketerangan, yaitu pada tanggal 22 Agustus 2014 tidak masuk kerja tanpaketerangan dan pada tanggal 4 Agustus, 12 Agustus, 20 Agustus, 25Halaman 29 dari73 halaman Putusan Nomor: 85/G/2016/PTUNJKT.Agustus, dan 28 Agustus 2014 terlambat masuk kerja tanpa keterangan.Pelanggaran Penggugat tersebut jelas melanggar Peraturan SekretarisJenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun2013 tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 138/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
73 — 47
  • Tenggang Waktu (Pasal55) poin 1, yaitu: Penghitungan tengang waktu sebagaimanadimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktugugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara yang berwenang.Bahwa saat terhentinya waktu 90 (Sembilan puluh) hari atauterhentinya tenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatankepada Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) hurufa UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun2014
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 07-07-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 112/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
HERNOWO WIDODO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA 1
Intervensi:
Sumono, S.E
236 — 255
  • Bahwa mengenai dalil Penggugat di dalam positaGugatan halaman 4 romawi Il tentang Tengang WaktuGugatan yang intinya menyatakan baru mengetahui adanyaHalaman 16 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 112/G/2020/PTUN.Sby.4.objek sengketa a quo sejak awal Februari 2020 pada saatSumono atas nama Sertipikat lahan objek sengketa perkaraa quo datang ke RT 01, RW 011, Perumahan Griya KebraonTengah guna memberitahukan lahan objek sengketadimaksud adalah miliknya, jika dihitung dari tanggal 09Februari 2020