Ditemukan 1869 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-02-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 9/Pid.B/2019/PN Spn
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
PAHMI, SH.
Terdakwa:
YANDRI YURESTI, ST Alias YANDRI Bin H. YURNAS
868
  • orang tuasaksi Absyar secara paksa dan tanpa hak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Laili banwasaksi mengambi emas Nenek Anik dengan cara melakukan kekerasanalaman 32 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Spnterhadap Nenek Anik yaitu dengan cara menindih badan Nenek Anik saatNenek Anik tidur dan ketika Nenek Anik terbangun saksi memegang keduatangan Nenek Anik dengan keras dan paksa kemudianmenyelipkan/mengapitkan/menjepit kKedua tangan Nenek Anik kedalampaha saksi dan kemudian saksi tindin
Register : 18-12-2019 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 30/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat:
PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR (Diwakili oleh Ir. BINSAR MANURUNG selaku Presiden Direktur)
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Intervensi:
DINNO ZULFIKAR WALUYAN
206257
  • No. 30/G/2019/PTUN.PLK2011 di atas, maka salah satu bentuk cacat Hukum Administrasiadalah apabila terjadi : tumpang tindin hak atau Sertipikat hakatas tanah. Dengan demikian penerbitan SHM No.
Putus : 22-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 22 Februari 2017 — 1. SLAMET RIYADI, DKK VS PT BATARASURA MULIA
412236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 36 K/Pdt.SusPHI/2017tambahan P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 padatanggal 18 Juli 2016;Maka jelas dan terang Judex Facti salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku dalam mempertimbangkan dalam perkara a quodemi tertio hukum dan agar tidak terjadi tumpang tindin perkara a quo,maka upaya hukum terhadap Kesepakatan Bersama atau PerjanjianBersama yang telah didaftarkan dan telah mempunyai Akta BuktiPendaftaran, yaitu sebagaimana Pasal 7 ayat (5) UndangUndang Nomor 2Tahun
Register : 15-11-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 548/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 31 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat : PERUM PERHUTANI
Terbanding/Tergugat I : TOETI RAHAYU
Terbanding/Tergugat II : GATOT DENNY IRIANTO
11752
  • YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 tertanggal5 Juni 1975 tentang tidak disebutkannya perbuatan mana yangmelanggar hukum dan jumlah kerugian yang harus dibayarkan, makagugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijk Verklaard)Bahwa Gugatan Penggugat tidak dibuat secara runut dan terjaditumpang tindin dalam uraian peristiwa sehingga sulit dimengerti danmenimbulkan salah penafsiran.Bahwa Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan
Putus : 06-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2009.-
Tanggal 6 Juli 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK VS AA. SURAHMAN
8150 Berkekuatan Hukum Tetap
  • C : 816 (yang tumpang tindin denganKohir No. 817 milik Penggugat), tidak tercantum dalam lampiran SuratKeputusanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, sehingga cacathukum, selanjutnya Sertifikat Hak Pengelolaan a quo diterbitkan tidak sesuaidengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yaitu melebihi luas yang seharusnyadimana seharusnya tidak mencakup tanah milik Penggugat, disamping itualasanalasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu
Putus : 12-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 PK/TUN/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — Dra. SURYANTI H. GULTOM, DK vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,, DK
12383 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari point 1 sampai dengan 3, kami berpendapat bahwaterjadi tumpang tindin antara lain sertipikat sertipikattanah sebagaimana tersebut diatas.Untuk tertiobnya administrasi pertanahan sertipikatpertama harus dilindungi sedangkan sertipikat yangberikutnya terbit demi hukum harus diusulkan untukdibatalkan. sehingga tidak terjadi tumpang tindihsertipikat tanah, sedangkan kepada pihakpihak yang adakaitan dengan objek' tanah tersebut dapathalaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 118 PK/TUN/2014bermusyawarah
Register : 09-12-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 549/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 3 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat : Walikota Medan
Terbanding/Penggugat I : Prof. Usman Pelly MA
Terbanding/Penggugat II : Meuthia F Fachruddinm. Eng. Sc. IR
Terbanding/Penggugat III : Miduk Hutabarat
Terbanding/Penggugat IV : Rizanul
Terbanding/Penggugat V : Ir. Burhan Batubara
Terbanding/Penggugat VI : Dadang Darmawan, M.Si
13493
  • PengadilanTinggi Medan yang mengadili perkara a quo untuk memutus dengan membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 756/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 14 Juli2021 tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan ParaPenggugat/Para Terbanding seluruhnya.AdIV) Tentang putusan Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan melanggar asashukum Undangundang yang lebih tinggi mengenyampingkan UndangUndang yang lebih rendah tingkatannya (Lex Superior Derogat LexInferiori) dan menyebabkan tumpang tindin
Register : 06-12-2013 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 524/Pdt.G/2013/PN.Bks
Tanggal 5 Nopember 2014 — NY. NG LING LING sebagai Penggugat Melawan 1. PT. BINA NUSANTARA RAYA sebagai Tergugat I; 2. Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi sebagai Tergugat II; 3. AHLI WARIS INAM. H sebagai Turut Tergugat I; 4. Sdr. SOHIB sebagai Turut Tergugat II; 5. Kelurahan Pedurenan Kec. Mustika Jaya (dh. Bantar Gebang) Kota Bekasi sebagai Turut Tergugat III
9935
  • mengajukanbukti bahwa sebenarnya tidak terdapat selisih luas yang tercantum dalam girikdengan hasil pengukuran ;Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.II1 yang berupa SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 1221/Pedurenan tanggal 10111998, ternyataTergugat Il telah tidak konsisten terhadap produk Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1221/Pedurenan tanggal 10111998 tersebut, karenaTergugat II telah memberikan catatan terhadap Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 1221/Pedurenan tanggal 10111998, diduga tumpah tindin
Register : 09-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 234/ Pdt. Sus - PHI/2018/PN. JKT.PST
Tanggal 17 Desember 2018 —
4614
  • Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur alias Tidak Jelas (Obscure Libel)Bahwa didasarlan pada alasan seluruh dalil gugatan Penggugat dalamregister perkara No. 234/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST tidak sistematis,tumpang tindin sehingga menimbulkan ketidakjelasan maksud dan tujuanPenggugat mengajukan gugatan aquo melalui Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 12 halaman 5 menyebutkanPenggugat juga bersikap untuk menolak anjuran oleh karena
Register : 05-12-2018 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Mtp
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
1.Hj. RATNAWATI
2.SUGIANNOR
3.Hj. RABIATUL ADAWIYAH
4.MUHAMMAD YANI
5.Mila Karmila
6.Fauzan
Tergugat:
1.RIDUAN
2.SUMIATI
3.M. YUSRAN
4.M. YUSUF
5.SUPARDI
6.BASRANI
7.Agustina Riswanti
8.NOPIANTI
9.Riduan
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar
11835
  • hadirsaksi, Ketua RT dan Lurah yang menjabat pada saat itu atas permintaan MilaKarmila; Bahwa Mila Karmila datang ke tempat Ketua RT untuk meminta pencabutansurat sporadik itu pada sore hari kemudian pada malam harinya dilakukanmusyawarah di rumah Ketua RT dengan memanggil Lurah; Bahwa yang mengkonsep surat pencabutan itu berdasarkan hasilmusyawarah, konsep dibawa langsung oleh Lurah kemudian diketik oleh stafkelurahan di kantor kelurahan dan yang menjadi alasan karena ada sengketatanah yaitu tumpang tindin
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1158 K/PID/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Kusnan Santiko, SH bin H. Muhammad Suhadi
5537 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengetahui bagaimana tata/prosedur orang yang akanmenguasai tanah dan akan diterbitkan SKPTN, akan tetapi Terdakwaseakan akan tidak mengetahui hal ini karena Terdakwa akan mencarikeuntungan pribadi; Bahwa Terdakwa bersamasama saksi Basirunsyah sangat nyatamelakukan perbuatan tipu muslihat hal tersebut dukung dengan adanyaSurat Klarifikasi Tata Ruang (seperti yang dijelaskan di atas) bahwa lahanyang tertera di SKPTN yaitu di Jalan Pura MR 3 Wilayah RT.004 KampungGunung Sari, Kecamatan Segah, tumpang tindin
Register : 10-09-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Skw
Tanggal 1 Februari 2021 — Penggugat:
HERMAN
Tergugat:
YANTO PRIBADI
587
  • Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur libels)Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT sangat tidak jelas dan tidak terang(obscuur libels) karena PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan danmemaparkan bukti alas hak atas tanah sengketa yang dikuasainya seluas +27.000 M2 (Dua Puluh Tujuh Ribu Meter persegi) yang menjadi dasargugatannya;Bahwa selain daripada itu gugatan PENGGUGAT tidak dapat menjelaskansecara terperinci dan detail adanya tumpang tindin sengketa tanah yang telahdiklaimnya dengan sertifikatsertifikat
Register : 29-08-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 111/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 29 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat V : HARPANSYAH Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat III : BUSNI Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat I : MASNAH Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat VI : ROSLAN Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat IV : SERUDIANSYAH Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat II : ILAPANSYAH Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Terbanding/Tergugat IX : MUHIDIN
Terbanding/Tergugat VII : MIRA
Terbanding/Tergugat V : FATIMAH
Terbanding/Tergugat III : SURIANSYAH
Terbanding/Tergugat I : H. HASAN K bin KUTEK (ALM)
Terbanding/Tergugat VIII : SAHRUN
Terbanding/Tergugat VI : ANDI
Terbanding/Tergugat IV : AMAT
Terbanding/Tergugat II : MADDIN bin H. HASAN K
3018
  • mendapathasil kesimpulan bahwa lahan yang disengketakan tersebut terindikasiterdapat tumpang tindih adalah tidak benar dikarenakan menurut Suratketerangan Hak milik atas nama Imbung bin Molum tertanggal 01 November1963 adalah murni tanah warisan dari Molum yang berada di Kanan MudikSungai Menyatu dan Para Tergugat sesuai dengan surat keterangan hak Milikatas nama Hasan K bin Kutek tertanggal 01 Januari 1981 terletak di KiriMudik sungai menyatu dengan demikian tanah tersebut sesungguhnya tidaktumpang tindin
Register : 28-02-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 28-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 9 April 2018 — Pembanding/Tergugat I : POLITEKNIK NEGERI AMBON Diwakili Oleh : JACKY JEVERSON TENTUA SH
Terbanding/Penggugat I : RONALD LEONARD DA COSTA
Terbanding/Penggugat II : ROY ANDRE DA COSTA. S.H
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
15541
  • Maka Sertipikat Hak MilikNo. 1467/Rumah Tiga Surat Ukur tanggal O8 Oktober 2010 No.00067/Rumah Tiga/2010 luas 1879 M* atas nama Robby da Costa telahmelanggar aturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yangdijelaskan didalam ketentan Pasal 107 Huruf g Peraturan menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 terhadapadanya tumpang tindin hak termasuk dalam kualifikasi cacat hukumadministrasi..
Register : 03-10-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 64/PDT/2017/PT JAP
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : H. SYAMSUNAR RASYID
Terbanding/Tergugat I : GANDHI GAN
Terbanding/Tergugat II : TJUA TEK MONG
Terbanding/Tergugat III : SALMON PATHAI
Terbanding/Tergugat IV : Ahli waris dari Alm. Hengky Dawir
Terbanding/Turut Tergugat : Drs. H. M. S. MATDOANG, S.H
9977
  • nama Drs.H.MSMatdoang,SH, sehingga sebagian dari obyek eksekusi tersebut adalah milik oranglain yang bukan sebagai pihak; Bahwa, berdasarkan pasal 32 ayat 1 PP No.24 tahun 1997 disebutkan bahwaSertifikat merupakan bukti kepemilikan yang kuat atas bidang tanah, sedangkanEksekusi merupakan upaya paksa untuk menyerahkan obyek sengketa kepadapemenang dalam suatu perkara yang dinyatakan sebagai pemilik atas obyeksengketa tersebut, dengan demikian dalam area bidang tanah seluas 10.000 m2terdapat tumpang tindin
Register : 27-03-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 117/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 6 Agustus 2018 — YUMA BARUS, DKK VS PEMERINTAH RI CQ. KEPALA BPN KARO, DK
3623
  • manfaat bagi masyarakat, khususnya para pihakyang berperkara Penegakan Hukum yang tidak memberikanmanfaat bagi massyarakat akan berdampak terjadinyakeresahan di tengahtengah massyarakat. ( bahwa dimana halini jelas telah meresahkan Pembanding/Tergugatll,berdasarkan Ketua Majelis tidak bersedia memberikan Salinanhasil pengukuran pengembalian batas tanah yang dimohonkanoleh Pembanding/Tergugatll,berdasarkan bukti TII.1 tanpaada yang MENGKOMPLEINNYA, dan menguatkan keteranganTergugatl, hal tumpang tindin
Putus : 24-08-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Smn
Tanggal 24 Agustus 2017 — JODI KURNIAWAN PRAWOTO Bin PARWOTO
286
  • Kemudian saksi mengambil Shabu sesuai isi pesanSMS petunjuk alamat peletakan dari MAS BRO ;Bahwa setelah transfer tersebut slip setoran terdakwa buang ;Bahwa isi SMS dari MAS BRO perihal alamat peletakan shabu yangtelah dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratusribu rupiah) sebagai berikut : 1fx2 jogja , kKecamatan kalasan keselatan lurus trus ketemu p4an pertama sego wiwit ke kiri dibwh phn ke2 knn jl bngks plstk pth di dim tnh di tindin batu ;Bahwa setelah berhasil mengambil
Putus : 10-01-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 632 PK/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — H. THOBRONI. H.S VS HADI SUROYO,
18682 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Facti; Bahwa untuk lebih jelasnya kembali, Pemohon Peninjauan Kembalimenyampaikan status tanah objek sengketa berupa sebidang tanah yangterletak di Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, KecamatanRambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 03457/Sungai Kedukan tanggal20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 685/Sungai Kedukan/2010tanggal 16 Desember 2010, yang mana terhadap sertifikat hak miliktersebut telah terjadi overlaping atau tumpang tindin
Register : 08-07-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 66/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
RAHIB DEWI SIHALOHO
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Samosir
Intervensi:
MARTUMPAK SIDABUTAR
184103
  • dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukancek fisik lapangan secara akurat dan pasti, hal tersebut bertentangandengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997,serta Tergugat tidak memperhatikan historis/dasar hak kepemilikanpihakpihak yang memiliki tanah di atas objek sengketa; Bahwa Tergugat menimbulkan ketikdapastian hukum dalammenerbitkan objek sengketa, karena Tergugat secara jelas tidakmemperhatikan data yuridis sebelum menerbitkan objek sengketa,akibatnya terjadi tumpang tindin
Register : 08-09-2016 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 116/Pdt.G/2016/PN BPP
Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11827
  • Turut Tergugat dan Turut Tergugat II harusbertanggung jawab atas dasar adanya perikatan untuk jual beli antaraWENDY TAMBALI dengan Tergugat dikaitkan dengan surat perjanjianantara Penggugat dengan Tergugat mengenai hasil penjualan denganTurut Tergugat namun bermasalah, yaitu tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik No. 1028 / 1981 An.