Ditemukan 1869 data
PAHMI, SH.
Terdakwa:
YANDRI YURESTI, ST Alias YANDRI Bin H. YURNAS
86 — 8
orang tuasaksi Absyar secara paksa dan tanpa hak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Laili banwasaksi mengambi emas Nenek Anik dengan cara melakukan kekerasanalaman 32 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Spnterhadap Nenek Anik yaitu dengan cara menindih badan Nenek Anik saatNenek Anik tidur dan ketika Nenek Anik terbangun saksi memegang keduatangan Nenek Anik dengan keras dan paksa kemudianmenyelipkan/mengapitkan/menjepit kKedua tangan Nenek Anik kedalampaha saksi dan kemudian saksi tindin
PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR (Diwakili oleh Ir. BINSAR MANURUNG selaku Presiden Direktur)
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Intervensi:
DINNO ZULFIKAR WALUYAN
206 — 257
No. 30/G/2019/PTUN.PLK2011 di atas, maka salah satu bentuk cacat Hukum Administrasiadalah apabila terjadi : tumpang tindin hak atau Sertipikat hakatas tanah. Dengan demikian penerbitan SHM No.
412 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 36 K/Pdt.SusPHI/2017tambahan P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 padatanggal 18 Juli 2016;Maka jelas dan terang Judex Facti salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku dalam mempertimbangkan dalam perkara a quodemi tertio hukum dan agar tidak terjadi tumpang tindin perkara a quo,maka upaya hukum terhadap Kesepakatan Bersama atau PerjanjianBersama yang telah didaftarkan dan telah mempunyai Akta BuktiPendaftaran, yaitu sebagaimana Pasal 7 ayat (5) UndangUndang Nomor 2Tahun
Terbanding/Tergugat I : TOETI RAHAYU
Terbanding/Tergugat II : GATOT DENNY IRIANTO
117 — 52
YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 tertanggal5 Juni 1975 tentang tidak disebutkannya perbuatan mana yangmelanggar hukum dan jumlah kerugian yang harus dibayarkan, makagugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijk Verklaard)Bahwa Gugatan Penggugat tidak dibuat secara runut dan terjaditumpang tindin dalam uraian peristiwa sehingga sulit dimengerti danmenimbulkan salah penafsiran.Bahwa Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan
81 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
C : 816 (yang tumpang tindin denganKohir No. 817 milik Penggugat), tidak tercantum dalam lampiran SuratKeputusanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, sehingga cacathukum, selanjutnya Sertifikat Hak Pengelolaan a quo diterbitkan tidak sesuaidengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yaitu melebihi luas yang seharusnyadimana seharusnya tidak mencakup tanah milik Penggugat, disamping itualasanalasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu
123 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari point 1 sampai dengan 3, kami berpendapat bahwaterjadi tumpang tindin antara lain sertipikat sertipikattanah sebagaimana tersebut diatas.Untuk tertiobnya administrasi pertanahan sertipikatpertama harus dilindungi sedangkan sertipikat yangberikutnya terbit demi hukum harus diusulkan untukdibatalkan. sehingga tidak terjadi tumpang tindihsertipikat tanah, sedangkan kepada pihakpihak yang adakaitan dengan objek' tanah tersebut dapathalaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 118 PK/TUN/2014bermusyawarah
Terbanding/Penggugat I : Prof. Usman Pelly MA
Terbanding/Penggugat II : Meuthia F Fachruddinm. Eng. Sc. IR
Terbanding/Penggugat III : Miduk Hutabarat
Terbanding/Penggugat IV : Rizanul
Terbanding/Penggugat V : Ir. Burhan Batubara
Terbanding/Penggugat VI : Dadang Darmawan, M.Si
134 — 93
PengadilanTinggi Medan yang mengadili perkara a quo untuk memutus dengan membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 756/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 14 Juli2021 tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan ParaPenggugat/Para Terbanding seluruhnya.AdIV) Tentang putusan Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan melanggar asashukum Undangundang yang lebih tinggi mengenyampingkan UndangUndang yang lebih rendah tingkatannya (Lex Superior Derogat LexInferiori) dan menyebabkan tumpang tindin
99 — 35
mengajukanbukti bahwa sebenarnya tidak terdapat selisih luas yang tercantum dalam girikdengan hasil pengukuran ;Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.II1 yang berupa SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 1221/Pedurenan tanggal 10111998, ternyataTergugat Il telah tidak konsisten terhadap produk Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1221/Pedurenan tanggal 10111998 tersebut, karenaTergugat II telah memberikan catatan terhadap Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 1221/Pedurenan tanggal 10111998, diduga tumpah tindin
46 — 14
Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur alias Tidak Jelas (Obscure Libel)Bahwa didasarlan pada alasan seluruh dalil gugatan Penggugat dalamregister perkara No. 234/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST tidak sistematis,tumpang tindin sehingga menimbulkan ketidakjelasan maksud dan tujuanPenggugat mengajukan gugatan aquo melalui Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 12 halaman 5 menyebutkanPenggugat juga bersikap untuk menolak anjuran oleh karena
1.Hj. RATNAWATI
2.SUGIANNOR
3.Hj. RABIATUL ADAWIYAH
4.MUHAMMAD YANI
5.Mila Karmila
6.Fauzan
Tergugat:
1.RIDUAN
2.SUMIATI
3.M. YUSRAN
4.M. YUSUF
5.SUPARDI
6.BASRANI
7.Agustina Riswanti
8.NOPIANTI
9.Riduan
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar
118 — 35
hadirsaksi, Ketua RT dan Lurah yang menjabat pada saat itu atas permintaan MilaKarmila; Bahwa Mila Karmila datang ke tempat Ketua RT untuk meminta pencabutansurat sporadik itu pada sore hari kemudian pada malam harinya dilakukanmusyawarah di rumah Ketua RT dengan memanggil Lurah; Bahwa yang mengkonsep surat pencabutan itu berdasarkan hasilmusyawarah, konsep dibawa langsung oleh Lurah kemudian diketik oleh stafkelurahan di kantor kelurahan dan yang menjadi alasan karena ada sengketatanah yaitu tumpang tindin
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengetahui bagaimana tata/prosedur orang yang akanmenguasai tanah dan akan diterbitkan SKPTN, akan tetapi Terdakwaseakan akan tidak mengetahui hal ini karena Terdakwa akan mencarikeuntungan pribadi; Bahwa Terdakwa bersamasama saksi Basirunsyah sangat nyatamelakukan perbuatan tipu muslihat hal tersebut dukung dengan adanyaSurat Klarifikasi Tata Ruang (seperti yang dijelaskan di atas) bahwa lahanyang tertera di SKPTN yaitu di Jalan Pura MR 3 Wilayah RT.004 KampungGunung Sari, Kecamatan Segah, tumpang tindin
HERMAN
Tergugat:
YANTO PRIBADI
58 — 7
Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur libels)Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT sangat tidak jelas dan tidak terang(obscuur libels) karena PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan danmemaparkan bukti alas hak atas tanah sengketa yang dikuasainya seluas +27.000 M2 (Dua Puluh Tujuh Ribu Meter persegi) yang menjadi dasargugatannya;Bahwa selain daripada itu gugatan PENGGUGAT tidak dapat menjelaskansecara terperinci dan detail adanya tumpang tindin sengketa tanah yang telahdiklaimnya dengan sertifikatsertifikat
Pembanding/Penggugat III : BUSNI Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat I : MASNAH Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat VI : ROSLAN Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat IV : SERUDIANSYAH Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Pembanding/Penggugat II : ILAPANSYAH Diwakili Oleh : ASFIANI RACHMAN. SH
Terbanding/Tergugat IX : MUHIDIN
Terbanding/Tergugat VII : MIRA
Terbanding/Tergugat V : FATIMAH
Terbanding/Tergugat III : SURIANSYAH
Terbanding/Tergugat I : H. HASAN K bin KUTEK (ALM)
Terbanding/Tergugat VIII : SAHRUN
Terbanding/Tergugat VI : ANDI
Terbanding/Tergugat IV : AMAT
Terbanding/Tergugat II : MADDIN bin H. HASAN K
30 — 18
mendapathasil kesimpulan bahwa lahan yang disengketakan tersebut terindikasiterdapat tumpang tindih adalah tidak benar dikarenakan menurut Suratketerangan Hak milik atas nama Imbung bin Molum tertanggal 01 November1963 adalah murni tanah warisan dari Molum yang berada di Kanan MudikSungai Menyatu dan Para Tergugat sesuai dengan surat keterangan hak Milikatas nama Hasan K bin Kutek tertanggal 01 Januari 1981 terletak di KiriMudik sungai menyatu dengan demikian tanah tersebut sesungguhnya tidaktumpang tindin
Terbanding/Penggugat I : RONALD LEONARD DA COSTA
Terbanding/Penggugat II : ROY ANDRE DA COSTA. S.H
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
155 — 41
Maka Sertipikat Hak MilikNo. 1467/Rumah Tiga Surat Ukur tanggal O8 Oktober 2010 No.00067/Rumah Tiga/2010 luas 1879 M* atas nama Robby da Costa telahmelanggar aturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yangdijelaskan didalam ketentan Pasal 107 Huruf g Peraturan menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 terhadapadanya tumpang tindin hak termasuk dalam kualifikasi cacat hukumadministrasi..
Terbanding/Tergugat I : GANDHI GAN
Terbanding/Tergugat II : TJUA TEK MONG
Terbanding/Tergugat III : SALMON PATHAI
Terbanding/Tergugat IV : Ahli waris dari Alm. Hengky Dawir
Terbanding/Turut Tergugat : Drs. H. M. S. MATDOANG, S.H
99 — 77
nama Drs.H.MSMatdoang,SH, sehingga sebagian dari obyek eksekusi tersebut adalah milik oranglain yang bukan sebagai pihak; Bahwa, berdasarkan pasal 32 ayat 1 PP No.24 tahun 1997 disebutkan bahwaSertifikat merupakan bukti kepemilikan yang kuat atas bidang tanah, sedangkanEksekusi merupakan upaya paksa untuk menyerahkan obyek sengketa kepadapemenang dalam suatu perkara yang dinyatakan sebagai pemilik atas obyeksengketa tersebut, dengan demikian dalam area bidang tanah seluas 10.000 m2terdapat tumpang tindin
36 — 23
manfaat bagi masyarakat, khususnya para pihakyang berperkara Penegakan Hukum yang tidak memberikanmanfaat bagi massyarakat akan berdampak terjadinyakeresahan di tengahtengah massyarakat. ( bahwa dimana halini jelas telah meresahkan Pembanding/Tergugatll,berdasarkan Ketua Majelis tidak bersedia memberikan Salinanhasil pengukuran pengembalian batas tanah yang dimohonkanoleh Pembanding/Tergugatll,berdasarkan bukti TII.1 tanpaada yang MENGKOMPLEINNYA, dan menguatkan keteranganTergugatl, hal tumpang tindin
28 — 6
Kemudian saksi mengambil Shabu sesuai isi pesanSMS petunjuk alamat peletakan dari MAS BRO ;Bahwa setelah transfer tersebut slip setoran terdakwa buang ;Bahwa isi SMS dari MAS BRO perihal alamat peletakan shabu yangtelah dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratusribu rupiah) sebagai berikut : 1fx2 jogja , kKecamatan kalasan keselatan lurus trus ketemu p4an pertama sego wiwit ke kiri dibwh phn ke2 knn jl bngks plstk pth di dim tnh di tindin batu ;Bahwa setelah berhasil mengambil
186 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Facti; Bahwa untuk lebih jelasnya kembali, Pemohon Peninjauan Kembalimenyampaikan status tanah objek sengketa berupa sebidang tanah yangterletak di Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, KecamatanRambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 03457/Sungai Kedukan tanggal20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 685/Sungai Kedukan/2010tanggal 16 Desember 2010, yang mana terhadap sertifikat hak miliktersebut telah terjadi overlaping atau tumpang tindin
RAHIB DEWI SIHALOHO
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Samosir
Intervensi:
MARTUMPAK SIDABUTAR
184 — 103
dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukancek fisik lapangan secara akurat dan pasti, hal tersebut bertentangandengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997,serta Tergugat tidak memperhatikan historis/dasar hak kepemilikanpihakpihak yang memiliki tanah di atas objek sengketa; Bahwa Tergugat menimbulkan ketikdapastian hukum dalammenerbitkan objek sengketa, karena Tergugat secara jelas tidakmemperhatikan data yuridis sebelum menerbitkan objek sengketa,akibatnya terjadi tumpang tindin
118 — 27
Turut Tergugat dan Turut Tergugat II harusbertanggung jawab atas dasar adanya perikatan untuk jual beli antaraWENDY TAMBALI dengan Tergugat dikaitkan dengan surat perjanjianantara Penggugat dengan Tergugat mengenai hasil penjualan denganTurut Tergugat namun bermasalah, yaitu tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik No. 1028 / 1981 An.