Ditemukan 1385 data
94 — 31
putihbertuliskan "MITRA PUYUH, untuk dibawa ke Pringsewu;Menimbang, bahwa dengan adanya penguasaan fisik atasburung puyuh oleh Terdakwa tersebut, maka menunjukkan bahwaperbuatan mengambil telah diselesaikan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan didi atas, Hakim berpendirian bahwa unsur "mengambil telah terpenuhi;Unsur Sesuatu barang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barangdalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupunyang tidak berwujud yang dapat dihaki
62 — 30
Dan selanjutnyamenteri atau pejabat yang memperoleh delegasi dari Presidenmelimpahkan tugas dan wewenang tersebut kepada pejabat jajaranyang ada dibawahnya.Di dalam hukum tanah Nasional, Hak Penguasaan Atas Tanah memberiwewenangan untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki,sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA :"hakhak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberiwevenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikianpula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa
Pembanding/Tergugat III : CV. PUTRA MANDIRI Diwakili Oleh : MUHAMAD ZAINAL ARIFIN, SH.
Terbanding/Penggugat : PT. SAWIT LAMANDAU RAYA Diwakili Oleh : JEFRI ERA PRANATA, SH., M. Kn
Terbanding/Turut Tergugat I : BUPATI LAMANDAU Diwakili Oleh : BUPATI LAMANDAU
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Lamandau Diwakili Oleh : CHANDRA ALDOMORROW NAPITUPULU, SH.
Terbanding/Turut Tergugat III : KOPERASI BINA LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA DESA KARANG TABA Diwakili Oleh : CHANDRA ALDOMORROW NAPITUPULU, SH.
128 — 58
Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba;Bahwa oleh karena lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga BelasKoma Tiga Puluh Empat Hektar) masih dikuasai, dihaki, ditempati dandidiami oleh Tergugat yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat IIIsehingga hal ini sudah selayaknya apabila Tergugat dan Tergugat Illdihukum untuk meninggalkan, menyerahkan dan mengembalikan lahanseluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh EmpatHektar) yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu
Terbanding/Penggugat : Dr. Ir. Shinta Werorilangi Kristanto M. Sc
Turut Terbanding/Tergugat II : Margo Dg. Sila
Turut Terbanding/Tergugat III : Muhammad Nur
Turut Terbanding/Tergugat IV : Juri
Turut Terbanding/Tergugat V : Muhammad Sabir
Turut Terbanding/Tergugat VI : Bahar
Turut Terbanding/Tergugat VII : Drs. Sangkala, M.Si
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Drs. Mappasomba
Turut Terbanding/Tergugat IX : Drs. Muh. Fajaruddin
Turut Terbanding/Tergugat X : Abd. Rahman Dg. Rani
Turut Terbanding/Tergugat XI : Andi Tamsil Patahangi
Turut Terbanding/Tergugat XII : Kabupaten Gowa Cq.Pemerintah Kabupaten Gowa atau Bupati Gowa Cq. Camat Bontomarannu
53 — 34
(Sepuluh ribuEnam ratus Sebelas Meter Persegi) tersebut tidak ada hubungannyadengan tanah yang mengaku dihaki oleh tergugat 2 sampai dengantergugat 9 dengan alasan telah diperolehnya secara beli dari tergugat 1a, b tersebut;Bahwa oleh karena itu maka keberadaan tergugat 2, tergugat 3 dantergugat 4 menguasai tanah milik penggugat bersaudara yang tercantumdalam Sertifikat Hak Milik No. 00222/Romang Lompoa Surat Ukur No.00283/2011 tanggal 09122011 demikian pula pengakuan keberhakanTergugat 5 Sampai
131 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
akta otentik,hingga sekarang ;Bukti PKIV ini, berkesesuaian dengan bukti PKIII, untuk mendukung buktiPKI & bukti PK1i, dijadikan sebagai bukti hak milik,dikeluarkan oleh kepalakantor jawatan pendaftaran tanah milik, dan sekarang setingkat kepala badanpertanahan nasional sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan suratbukti milik tanah adat, disertai catatan sebab terjadinya peralihan hak telahmembuktikan, bahwa obyek sengketa (lokasi Gedung Mall Panakkukang Mas)tanah seluas + 0,99 ha, pernah dihaki
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
hasilnya, baikbagi diri sendiri maupun bagi keluarganya;39.Bahwa pada tahun 1966 ketika Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo mendirikanrumah tinggal dan membuka/membuat kebun di atas tanah yang terletak diToileu (sekarang RT. 003/RW. 002, Dusun A, Desa Oeekam, KecamatanAmanuban Timur), tanah tersebut merupakan tanah kosong berbentukpadang rumput dan ilalang, belum pernah digarap atau belumdihuni/ditinggali oleh siapapun serta belum ada Jalan Desa apapun yangdibangun ketika itu, termasuk belum pernah dihaki
98 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanah tanpa ada landasanhaknya (illegal) tidak dibenarkan dan diancam dengan sanksipidana;Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskanhak yang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi olehhukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik olehsesama anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasasekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasanhukumnya;Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun danuntuk keperluan apapun (juga untuk kepentingan umum)perolehan tanah yang dihaki
151 — 75
sengketa masih dikuasaiTergugat serta dipergunakan sebagai sarana olahraga dan dilakukan pembangunanStadion KARIANGA;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan Semua hak atastanah mempunyai fungsi sosial;Menimbang, bahwa fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar= PokOKPokok Agraria mengandung beberapa prinsip keutamaan, yaitu diantaranyatanah Yang dihaki
81 — 26
tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapatbahwa unsur kesatu, Barang siapa, telah terpenuhi.Bahwa mengenai unsur ke2 Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yangsah, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa sebelum Majelis membuktikan unsur tersebut, Mejelis perlu memberikan pendapatnyasebagai berikut:Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaianwewenang, kewajiban atau laranganbagi pemegang haknya untuk berbuat sesuai mengenaitanah yang dihaki
39 — 6
ltrparqj170911709ri0s1360slmultlwidctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautonosnaplinegridadjustrightrin0O1lin709itap0pararsid4204923rtlchfesl aflafs24 ltrchfcs0f1lfs24cf22lang1053langfe1033langnp1053insrsid16462544charrsid6897611par pard ltrparqji85011851ri0s1360slmultlwidctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautonosnaplinegridadjustrightrin0O1in851itap0pararsid4204923rtlchfesl aflafs24 ltrchfcs0f1lfs24cf22lang1053langfe1033langnp1053insrsid13918271charrsid6897611 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '93suatu barang'94dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yangtidak berwujud yang dapat dihaki
97 — 36
dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun bagikeluarganya.39.Bahwa pada tahun 1966 ketika Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo mendirikanrumah tinggal dan membuka/membuat kebun diatas tanah yang terletak diToileu (sekarang RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam KecamatanAmanuban Timur), tanah tersebut merupakan tanah kosong berbentukpadang rumput dan ilalang, belum pernah digarap atau belum dihuni/ditinggali oleh siapapun serta belum ada jalan desa apapun yang dibangunketika itu termasuk belum pernah dihaki
1.Ince Baharuddin
2.Ince Rahmawati
Tergugat:
2.Anna Janty
3.Susiawaty Darmawan
4.Herman Darmawan
5.Susan Darmawan
6.Norman Darmawan
7.Ahimsah Said
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
140 — 37
bidangtanah, dalam Pasal 10 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria yang menggariskan bahwa : Kewajiban untukmengernjakan/mengusahakan sendin tanah pertanian yang dimaksud mengernakanatau mengusahakan sendiri secara aktif adalah yang mempunyai hak itu secaralangsung turut serta dalam proses produksi serta dikaitkan juga dengan Pasal 15dan pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria tentang kewajiban memelihara tanah yang dihaki
98 — 42
Luwu seluas + 1000 Ha, diterletak diDesa Tawakua dan Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, ditukarkandengan tanah yang dihaki Tergugat seluas 1000 Ha, (Kebun Karet),terletak di Lamasi, Desa Barammase, Kecamatan Walenrang,Kab.Luwu. Proses tukar menukar terjadi dengan penyerahan tanah olehPemda Kab. Luwu kepada Tergugat berdasar pada Surat KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No. 552 Tahun 1994, tanggal 26Oktober 1994.
83 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alijah;2 Bahwa sebidang tanah tersebut di atas dikuasai/dihaki oleh penggarap yang lamayakni Samak P. Umbar sejak tahun 1960 dan kemudian dikuasai dan dihakiPenggugat karena telah memberikan ganti rugi kepada Penggarap Hak sebelumnyayakni Sdr. Patekan cs maupun orang tuanya sebagaimana tertuang dalam AktaPelepasan Hak Atas Tanah Negara Dengan Ganti Rugi Akta tanggal 16 Februari2006 yang dibuat di hadapan Notaris H.I.
1.I Nyoman Sukasna
2.I Ketut Sunaka
3.Ni Luh Metriani
4.I Made Sutika
5.I Nyoman Adi Suardika
6.I Ketut Suardita
7.I Made Sunia Negara
8.I Nyoman Dwi Astika
9.I Ketut Tri Agustina
Tergugat:
1.I Made Puja Atmaja
2.I Putu Parwita
3.I Putu Andika Yudi Putra
4.I Kadek Erik Surya Bagaskara
5.I Made Sutawijaya
6.I Nyoman Arista Biawan
7.I Made Sepur
113 — 85
Bahwa ketiga obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Gerendeng dan dihaki oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya;Halaman 51 dari 54 halaman Putusan No.1110/Pdt.G/2018/PN Dps4.
Terbanding/Tergugat I : AMAQ SALBIYAH
Terbanding/Tergugat II : JUMAHIR
Terbanding/Tergugat III : H. SULAIMAN
Terbanding/Tergugat IV : ABDUL MANAN
Terbanding/Tergugat V : BP. NURJANAH
Terbanding/Tergugat VI : MUHARIS
Terbanding/Tergugat VII : JAYADI
Terbanding/Tergugat VIII : MAMIQ EVA NURKHADIJAH Als RAJIP
Terbanding/Tergugat IX : MUH. ZAKI
Terbanding/Tergugat X : BAPAK SAMUDI
Terbanding/Tergugat XI : MAMIQ ABDUL HANAN
Terbanding/Tergugat XIV : LALU MUKSIN
Terbanding/Tergugat XV : BAPAK RUSNI
Terbanding/Tergugat XVI : H. LALU AHYAR Als L.MUSTIAREP
Terbanding/Tergugat XVII : MARDIANA
Terbanding/Tergugat XVIII : DRS. MASHUL ARIFIN SANUSI
Terbanding/Tergugat XIX : H. HAFIZD ALIAS AMAQ ATUN
Terbanding/Tergugat XX : BAPAK SAHID
Terbanding/Tergugat XXI : SUBUH Alias AMAQ BURHANUDDIN
Terbanding/Tergugat XXII : H. KAMARUDIN
Terbanding/Tergugat XXIII : LALU FAOZAN
Terbanding/Tergugat XXIV : H. LALU ARABIYAH
Terbandi
79 — 35
LombokTengah, adalah merupakan bidang tanah yang masuk didalam sertipikat HakGuna Bangunan (HGB) (bidang tanah yang diambil/ dihaki secara melawanhak dan melawan hukum), yang mana dalam hal ini adalah merupakanobyek sengketa;16.Bahwa untuk menjamin kepastian terkait dengan batasbatas bidang tanahobyek sengketa dan kepastian hukum terhadap status hak atas bidang tanahdimaksud maka Para Penggugat melalui Kepala Dusun meminta bantuankepada Pihak Ketiga untuk melakukan Pemagaran sebagian terhadapbidang
JAIRUS MANURUNG
Tergugat:
SUMIHAR MANURUNG
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara cq. Bupati Kabupaten Toba cq. Camat Uluan cq. KEPALA DESA SIGAOL TIMUR
2.3. Badan Pertanahan Nasional Pusat cq. Kantor Wilayah Pertanahan Tk.I Sumatera Utara cq. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Toba
29 — 21
Penguasaan yuridisdilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanahyang dihaki;Halaman 50 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Big Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata adalah Tiap perbuatan melawan hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
96 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti PK4 berupa sertifikat (Tanda Bukti Hak)Hak Guna Bangunan No. 5 atas namaPT ODIRA ENERGY PERSADA seluas 19,635 m2 diDesa Kedung Jaya, Babelan, Bekasi, Jawa Barat;bukti PK1 s.d. bukti PK4 berupa surat pelepasan hakdan sertifikat HGB di atas membuktikan bahwa tanahyang dijadikan lahan proyek LPG Tambun, Babelan Bekasiyang menjadi obyek perkara ini adalah tanah yang dihaki oleh PT ODIRA ENERGY PERSADA sebagai hasilpembelian oleh PT ODIRA ENERGY PERSADA dari H.
85 — 32
Berdasarkan Putusan LandraadAmboina No.43/1906 tanggal 27 Agustus 1907, Dusun Pusaka Eung telah dibagibagian kepada Jacobus Tuhumury dan % bagian lagi kepada Jacob Tuhumury yangsampai kini turun kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalamKonvensi ;Menimbang, bahwa tanah yang kini dihaki oleh Penggugat dalam Rekonvensi/ Tegugat dalam Konvensi adalah tanah sebagaimana dalam Putusan PengadilanNegeri Ambon No.151/Pdt.G/1995/PN.AB tanggal 29 Juli 1996 jo.
142 — 47
Denganadanya hak penguasaan atas tanah, maka menimbulkan serangkaianwewenang, kewajiban beserta larangan bagi pemegang hak untuk berbuatsesuatu atas tanah yang dihaki (vide buku Hukum Agraria Indonesia Sejarahpembentukan undangundang pokok agraria, isi, dan pelaksanaannya karanganProf.