Ditemukan 1413 data
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sekitar Rp. 825.259.500, (delapanratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratusrupiah) sehingga dana yang tersisa pertanggal 3 Maret 2001 tinggal Rp.423.789, (empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluhsembilan rupiah) ;Bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Bendahara Rutin BagianPemerintahan Desa maka secara ex oficio Terdakwa juga selaku BendaharaPenerima pada Panitia/Komisi Lelangan Kab.
38 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya dalam pasal 178 ayat (1) HIR dinyatakan : Hakimkarena jabatannya atau secara ex oficio wajib mencukupkan segala alasanhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara ;Bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas bahwa putusan yang tidakcukup pertimbangan hukum adalah cacat yuridis, sehingga putusan yangdemikian harus dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
60 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut di atas menjadiPembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Mataram Periode Tahun 20112015;Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 Penggugat menghadiri undangan rapat SenatFakultas Hukum Universitas Mataram dengan surat undangan rapat Nomor2090/238011 yang bertempat di Fakultas Hukum Universitas Mataram denganagenda mengkaji peraturan yang berkaitan dengan pemilihan Pembantu Dekan IFakultas Hukum Universitas Mataram, dimana Dekan Fakultas Hukum UniversitasMataram (Tergugat III) yang secara ex oficio
422 — 207
No. 0028/Pdt.G/2016/PA Pct.maka Majelis Hakim secara ex oficio memandang perlu untukmempertimbangkan akibat hukum dari putusnya perkawinan karena kehendaktalak dari Pemohon Konvensi tersebut;Menmbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan PemohonKonvensi untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agamasebagaimana dalam Konvensi tersebut di muka, berarti tuntutan hakhakPemohon Konvensi sebagai suami telah dikabulkan, dan dengan demikianmaka dipandang adil apabila pada saat yang sama
53 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 541 K/TUN/2015Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa :Hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yangberperkara;Bahwa ketentuan tersebut diatas membawa konsekuensi bagi seorangHakim sebelum menentukan aturanaturan hukum yang akandigunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara,ia harus terlebih dahulu memahami dan meneliti inti permasalahanyang menjadi pokok sengketa karena
24 — 5
untuk mutah ini, Majelis Hakim harusmempertimbangkan tentang lamanya pernikahan yaitu 15 tahun, dan kemampuanTergugat Rekonvensi dengan menimbang tentang penghasilan TergugatRekonvensi adalah sebesar Rp. 1.376.845,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluhenam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) perbulan, ditambah denganhasil sewa dari satu mobil Toyota Avanza dan Truck yang tidak jelasbesarannya, tergantung dari laku atau tidak persewaan kedua kendaraantersebut, maka Majelis Hakim secara ex oficio
13 — 2
untukTermohon sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutandan keadilan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuanpasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Al BagarahHalaman 22 dari 32 : Putusan nomor: 11/Pdt.G/2016/PA.Bjnayat 241 yang berbunyi : Artinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan hendaklah suaminyamemberikan mutah yang makruf, sebagai suatu kewajibanbagi orang yang bertaqwa ;Majelis Hakim secara ex oficio
25 — 20
benda, maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuahkenangkenangan terakhir dari Pemohon selaku suami dan ditujukan untukmenghibur hati Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon,manakala sang istri (Termohon) yang telah sekian lama membina danmenemani Pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagimasa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelishakim berpendapat memiliki kKewenangan secara ex oficio
37 — 5
tinggal bersama Tergugat, maka kepada Tergugatdihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut dengan baikbaik kepadaPenggugat dengan mengedepankan kepentingan kedua anak tersebut, dankepada Penggugat diminta untuk tidak mempersulit atau menghalang halangiTergugat untuk bisa bertemu dan mengajak jalanjalan kedua anak tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak Penggugat danTergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan pasal 41 huruf ( c ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim secara ex oficio
15 — 7
anak dewasa atau mandiridengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Konvensi pada petitum huruf cperihal perintah kepada Panitera/Sekretaris untuk mengirimkan salinanpenetapan ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undangundangnomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang no 3Tahun 2006 dan Undangundang No 50 Tahun 2009, Majelis Hakimberpendapat bahwa secara ex oficio
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipersidangan, sangat jelas hubungan hukum= antara PemohonBanding/dahulu Penggugat dan Termohon Banding/dahulu Tergugat,karena Walikota secara ex Officio melekat jabatan sebagai KetuaPembina Gerakan Pramuka Kota Palembang, sehingga Surat keputusan(dalam hal ini objek sengketa) merupakan Surat keputusan yang diterbitkan karena adanya sesuatu kekuasaan Tergugat yang telahmenimbulkan akibat hukum bagi pribadi (warga) atau dalam hal iniPemohon Banding/Tergugat sendiri;Bahwa apa yang di maksud dengan ex oficio
88 — 54
UndangUndanglalu lintas, tetapi keputusan bahwa tempat ini dipasang ramburambu ituadalah keputusan Tata Usaha Negara ; Bahwa Ahli ilustrasikan pada sebuah restoran di depan restoran dipasangrambu larangan berhenti hurus S, keputusan memasang rambu tersebutmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bukan rambunya ;Bahwa keputusan TUN atas permohonan kemudian ada pihak ke3 yang tidakdituju tetapi memiliki kepentingan itu Individual, sekarang keputusan TUNbukan atas permohonan tapi keputusan TUN ex oficio
peradilan karena adapihak ke 3 yang berkepentingan yang kongkrit yang dirugikan, karenaKeputusan TUN yang terikat umum semua keputusan TUN itu bersifat ergaomes, kongkrit disini keputusan bukan atas permohonan tetapi ex oficiomisalnya keputusan TUN atas permohonan ditujukan kepada ahli makasemuanya terikat atas KTUN tersebut karena bersifat erga omes ;Bahwa obyek sengketa ini mempunyai sifat umum karena sesuai dengan sifatsetiap keputusan TUN yang erga omes, konkritnya disini keputusan TUN iniEX OFICIO
16 — 2
dikabulkannyapermohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidangPengadilan Agama, berarti tuntutan hakhak Pemohon sebagai suamitelah dikabulkan, dengan demikian maka dipanding adil apabila pada saatyang sama Pemohon dihukum pula untuk memenuhi kewajibannyaberupa nafkahnafkah yang menjadi hak Termohon sebagai isteri, olehkarena terjadinya perceraian dalam perkara a quo atas kehendakPemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampai pada diktumamar putusan, majelis hakim secara ex oficio
81 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikianpertimbangan hukum tersebut adalah tidak cukup untuk dijadikandasar mengadili/memutus perkara yang dimohonkan kasasi ini,karena putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum sepertiitu adalah tidak sejalan dan malah bertentangan dengan maksud dantujuan dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009;Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa :Hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak
16 — 2
Termohon agar Pemohon dihukum untuk menyerahkanrumah di XXXX Sidoarjo untuk anak, yang diajukan Termohon secara lisan pada tahapkesimpulan, dan kuasa hukum Pemohon menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut, olehkarenanya berdasarkan Pasal 132 ayat (1) HIR maka gugatan Termohon tersebut tidak dapatdipertimbangkan karena gugatan balik (rekonpensi) harus diajukan bersamasama denganjawaban ; 22 22222 2222 enone nnn nnn nnn nnn nnn n= Menimbang bahwa permohonan Pemohon di kabulkan, maka secara exs oficio
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Basri Adly Banjar, sebagai KepalaBappeda, karena itu secara ex oficio (Cf. UU No. 33 Tahun 2004,memangku Jabatan Sekretaris Tim Anggaran Pemkab.
Zeth Rahayaan, sebagai KepalaBagian Keuangan Setda Malra, dan karena itu secara ex oficio (UU No.33 Tahun 2004, memangku jabatan PPKD, yang menandatanganiDPASKPD No. 1.01.01.16.88.5.2, tanggal 12 April 2007), telahmemberikan keterangan dalam persidangan (Vide halaman 75 76,putusan Pengadilan Negeri Tual), yang antara lain, sebagai berikut : Bahwa Biaya Umum untuk perencanaan biasanya dilaksanakanoleh pihak ketiga, sesuai Keppres Tahun 2005 ;= Bahwa mekanisme pencairan dana melibatkan PPTK ;= Bahwa
Basri Adly Banjar, yang nota beneadalah Kepala Bappeda Matra, karena itu secara ex oficio adalahSekretaris Tim Anggaran Pemkab. Malra, yang sudah tentu sangatpaham tentang APBD Malra, dalam persidangan dengan tegasmenjelaskan bahwa TPA DAK dilaksanakan oleh Tim Koordinasi DAK,sedang pekerjaan perencanaan dilaksanakan oleh Konsultan (Vide,halaman 75 putusan Pengadilan Negeri Tual) ;Bahwa keterangan saksi a de charge Drs.
45 — 20
Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Hakimsecara ex oficio menghukum Pemohon untuk memberikan mutah dannafkah iddah yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan PemohonKonvensi;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi adalah Pegawai Negeri Sipildan mengingat lamanya pengabdian Termohon Konvensi selaku istriPemohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dianggap mampu dan patutuntuk memberikan mutah kepada Termohon Konvensi berupa alat shalatmukena dan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohonsebesar
23 — 14
PENGGUGATtersebut sangatlah tidak beralasan menurut hukum, dan bagaimanamungkin TERGUGAT akan memindahtangankan serta mengalihkan harta harta tersebut dengan cara menjual, karena kenyataannya surat surat berharga yang melekat terhadap hak kebendaan tersebut semuadikuasai dan dibawa oleh PENGGUGAT dengan cara Melawan Hukum,sehingga tindakan PENGGUGAT menguasai Hak Milik orang laindikatagorikan Perbuatan Melawan Hukum dengan adanya unsurPenggelapan dan TERGUGAT dalam situasi demikian mempunyaiHAK EX OFICIO
11 — 0
Oleh karenanya Hakim karena Jabatanya (ex oficio) dapat menghukum kepadaTergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Pengggat Rekonvensi sesuai dengan kepatutandan rasa keadilan untuk membayar nafkah Iddah tersebut sebesar Rp.3.000.000,(tiga jutarupiah) ; Menimbang, bahwa kaitannya dengan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon, maka berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami wajibmemberikan segala sesuatu keperluan
12 — 5
bulan, dengan demikian tuntutanPenggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menetapkanharta bersama diserahkan kepemilikannya kepada anakanak PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini dicabut oleh PenggugatRekonvensi sehingga tidak dipertimbangkan lagi:Halaman 35 dari 34 Putusan No. 0043/Pdt.G/2015/PA RhMenimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut mutah, namunmajelis hakim karena jabatannya secara ex oficio