Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tennang tingang tongang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-12-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 356/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
SRIYONO , DKK
Tergugat:
PT. MILLENNIUM PHARMACOM INTERNATIONAL, TBK
64 — 60
  • 02 Mar 2009 Staff Gudang Rp.Murnawanto Pooling Pusat 3.355.800,5 Hari susanto 01 Nov 2013 Staff Gudang Rp.Pooling Pusat 3.355.800, Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku inHalaman 38 dari 51 Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.Pst.cassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 15-03-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
1.Lily Chandradinata
2.Linda Chandradinata
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
234 — 159
  • Tol CimanggisCibitung seluas 38.351 M2, sebagaimanapermohonan para Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa bukti PI2 dan bukti PIl2, yang didalilkan oleh paraPenggugat sebagai upaya keberatan tidaklah memenuhi ketentuan pasal 76ayat (4) dimana penyelesaian upaya administratif mesti berkaitan dengan batalatau tidak sahnya Keputusan;Menimbang, bahwa selain daripada itu setelan Majelis Hakimmencermati bukti PI2 dan bukti PIl2, dikaitkan tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 29-12-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2014
Tanggal 29 Desember 2014 — HENDRIKO WIJAYA, DKK VS NY. IDA FARIDA DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
80 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, cukupberalasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandunguntuk rnenyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dan ataumenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Gugatan Penggugat telah melampui tengang waktu 90 (Sembilan puluh)hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun1986;Berdasarkan posita gugatan point 11, Penggugat menerangkan padatanggal 9 November 2010 Tergugat memberitahukan kepada Penggugatbahwa di atas bidangbidang tanah
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2010 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 29-10-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1049/Pid.B/2010/PN.Smda
Tanggal 6 Oktober 2011 — ABDUL JAMAL BALFAS
162 — 38
  • Scan Multi Slice tersebut telahdiserahkan oleh PT, Poros Timur Utama kepada pihak RSUD AW SyahranieSamarinda sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. 050.1900UM.2006, tanggal 7 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Barang No. 1207/Bend/B/RS/2007 tanggal 28 Maret 2007, Berita Acara Pemeriksaan Barang No.93612075.2 tanggal 28 Maret 2007 dan Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi No.050923UM 2007, tanggal 16 Juni 2007, namun pihak RSUD AW SyahranieSamarinda belum melakukan pembayaran sedang tengang
    Poros TimurUtama dalam tengang waktu sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak ternyatapihak RSUD AW Syhranie belum melakukan pembayaran Tahap IJ dan Tahap IIsebagaiman diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak)No.050.1285UM.2006 tanggal 21 September 2006 dan Addendum KontrakNo.050.2077UM2006, tanggal 23 Desember 2006, dimana waktu pelaksanaanpekerjaan telah berakhir pada tanggal 30 Maret 2007 ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 Surat Perjanjian PemboronganPekerjaan
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 12-07-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 33/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
HELMI
Tergugat:
Kepala kantor Pertahanan kabupaten Tulang Bawang
Intervensi:
SUPARYONO, Dkk
198 — 98
  • atauKadaluwarsaa.Bahwa Posita Pengugat pada posita no IV Tenggang waktugugatan, halaman 6 (enam ) nomor 5 sampai nomor 8,Penggugat mengakui bahwa gugatan berakhir jangka waktu 90(sembilan Puluh) hari dihitung dari tanggal 15 Desember 2020sampai dengan tanggal 27 April 2021;Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 12 Juli 2021;Bahwa Penggugat pada posita no IV Tenggang waktu gugatan,halaman 6 (enam ) nomor 3 mengetahui bahwa objek sengketaditerbitkan pada 20 februari 1979Bahwa Penggugat posita no IV Tengang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 88/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
ROMLI EFFENDI.H.S.Sos.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
44 — 30
  • yakni tanggal 01 April 2019 ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa upaya administrasi selesai ditempuh oleh Penggugatpada tanggal 01 April 2019 maka mengacu pada ketentuan norma Perma Nomor6 Tahun 2018 penghitungan tenggang waktu adalah 90 hari sejak 01 April 2019dan dihubungkan dengan segi waktu pengajuan gugatan yaitu tanggal 10 Mei2019 maka menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan a quo belum melewatitenggang waktu 90 hari sehingga masih memenuhi tengang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 08-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 15/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : HAMID IDRUS, S.T.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kelurahan Ngade RT.005/RW 003 Desa Ngade Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/917/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) IMRAN UMALEKHOA, S.Ip., M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2) ABDUL KAHAR H PANINGFAT, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3) RACMAT ABDUL AZIZ, S.Ap., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4) MUHAMMAD K BOINAU, S.H., Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5) MUHAYATI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6) KAMAL FAISAL SILAWANE, S.Ap., Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SK/Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
100 — 36
  • ;Halaman 43 dari 54 Halaman Putusan Nomor:15/G/2018/PTUN.ABNMenimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan:Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktu sembilan puluh hari sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 167.DTahun
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-01-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 4/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 21 Juni 2018 — Penggugat:
Salim Bin Samali
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
Intervensi:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
139 — 78
  • TENTANG TENGGANG WAKTU 22222022 2nnn nnn nnn n nnn n enePengajuan Surat Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkanoleh UndangUndang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahanterakhir UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, bahwa surat keputusan itu harus diumumkan, maka tengang waktu 90(Sembilan puluh hari) dihitung sejak hari pengumuman, tenggang (Sembilanpuluh hari) dimaksud, terhitung sejak
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-07-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 51/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
1.ANAH SUWANAH
2.JIWAN PRASETYA
3.JAKA RUSDAYA
4.JOHAN DARMANSYAH
5.ANISAH ARBIAWATI
6.RATIH PATIMAH HAMSAH
7.YOGI ABDAL HAMID
8.ELLA SITI SUHERAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT PROPINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Prof Dr R Sulaeman Sastrawinata
174 — 80
  • Berdasarkan bukti a quo, timbul pertanyaankapan dimulainya penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari batas waktu pengajuangugatan sebagaimana ditentukan Pasal 55 UURI Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa karena Para Penggugat bukan pihak yang ditujulangsung dalam objek sengketa in l/itis, maka Majelis Hakim berpedoman padaSEMA RI Nomor: 2 Tahun 1991, dimana dinyatakan untuk perhitungan tenggangwaktu kepada pihak yang tidak dituju oleh objek sengketa, tengang waktu dihitungsecara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Januari 2015 — Tuan ANWAR, Dkk vs Tuan BURHANUDIN bin MUHAMMAD TAYEB UMAR, Dkk
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sudah ada penentuan batasbatas wilayahdesanya dengan tegas, karena berdasarkan Perda/Peraturan DaerahKabupaten Melawi Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa TanjungLay, Desa Labai Mandiri, Desa Mandau Baru, Desa Nusa Pandau, DesaMerpak, Desa Senibung, Desa Melamut Bersatu, Desa Natai Panjang, DesaSungai Raya, Desa Kelakik, Desa Semadin Lengkong, Desa Pelinggang, DesaNyangkal, Desa Sungai Bakah, Desa Bayur Raya, Desa Tebing Kerangan,Desa Merah Arai, Desa Kebual, Desa Landau Tubun, Desa Tanjung Tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-01-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 1/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
1.Maman Santra
2.SAMSUDDIN M. SALEH
Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (RI)
271 — 183
  • Bagi mereka yang tidak dituju olehKeputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikanmaka tengang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secarakasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan danmengetahui adanya keputusan tersebut (Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan KetentuanPeralihan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986).b.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-10-2011 — Putus : 10-04-2012 — Upload : 07-05-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 10 April 2012 — Ny. Endelilah Siahaan;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.PT. Efita Agro Lestari
72 — 31
  • Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang mengatur : Bagi mereka yang tidak dituju olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan,maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuitissejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara danHal 63 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUNJKT.mengetahui adanya keputusan tersebut., hal ini sejalan dengan Yurispudensi MahkamahAgung Republik Indonesia: Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 02-09-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Smn
Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
ELLY NINGSIH
Termohon:
Polda DIY
110 — 44
  • Mengenai kejahatan yang diancam pidana penjara seumur hidup,sesudah delapan belas tahun.Sedangkan mengenai tenggang daluwarsa mulai berlaku pada harisesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal mengenai pemalsuan atauatau pengrusakan mata uang, tengang dimulai berlaku pada hari sesudahbarang yang di palsu atau mata uang yang dirusak digunakan berdasarkanpasal 79 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon yaituJeremias Lemek bahwa perkara penghitungan daluwarsa dihitung
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 11-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 9/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
NURIMAN SANTOSO
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
89 — 31
  • Tengang Waktu Gugatan 00 nnn nn en nn nn nn nn nnennnnnnesObyek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 23 Mei 2017;Bahwa objek sengketa tersebut diterima atau diketahui penggugat tanggal29 AQUSIUS 2018 2 2022 nnn nnn e nnn nnn nnn nnn nnn nen nner nn ern nee nn nen enennncenesBahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 9 juli 2018;Bahwa oleh karenanya gugatan aquo diajukan masih dalam tenggangwaktu sesuai dengan pasal 55 Undangundang Peradilan Tata UsahaN@ Qala enna nnn nnn n anne nnn nnn nnn nnn enn
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-12-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 421/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 24 Januari 2018 — ARIANI VS PT BANK MEGA SYARIAH, DKK
29 — 25
  • Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2013 tengang Perubahan Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pada:Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan :Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umumdengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yangsemakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi,yang didahului dengan Pengumuman Lelang.Pasal 1 ayat (27), yang menyatakan :Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN*"Harga Lelang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-06-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 55/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 8 Nopember 2021 — Penggugat:
LEGIMAN PRANATA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
181 — 226
  • Oleh karena tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugattelah melewati tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka beralasanHalaman 45 PutusanPerkara No. 55 / G/2021 /PTUNMDNdan berdasar hukum bagi majelis hakim menerima eksepsi Tergugat IIIntervensi Tentang tenggang waktu.3.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 22-12-2009 — Putus : 24-06-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 33/G/2009/PTUN-KPG
Tanggal 24 Juni 2010 — C. B. LISNAHAN, dkk vs : LURAH OEPURA, cs
117 — 55
  • mempertimbangankan sebagai berikut :Menimbang,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ;Menimbang, bahwa = mengenai tenggang waktu mengajukangugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 598Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa penghitungan tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 124/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
ARIS FADILLAH ACHEEN, ST., M.Si
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
60 — 31
  • Tenggang Waktu(Pasal 55) poin 1, yaitu: Penghitungan tengang waktusebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) padawaktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara yang berwenang.15.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 08-07-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 64/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 22 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
57 — 18
  • tanggal 29 Maret2019;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bireuen masingmasing padatanggal 26 April 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding semulaPenggugat, Terbanding semula Tergugat , Terbanding Il semula Tergugat Il,masingmasing untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi Banda Aceh;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tengang
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat:
PATRIA HANOCH PIETERS
Tergugat:
1.RUDOLF MEZAK RENO REHATTA
2.HENDRIK H. REHATTA
3.BOYKE G. REHATTA
4.ROSALINE A.B REHATTA
5.RIDWAN R. REHATTA
6.MARLEN T.M. REHATTA
7.JONG L.M. REHATTA
8.JOHANTON P.R. REHATTA
9.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
255 — 306
  • Bahwa pada poin 16 alinea 3 Penggugat mendalilkan bahwa masalahSHM no.448 tahun 2006 tidak sempat di bawah ke Pengadilan Tata UsahaNegara sebab sudah melewati tengang waktu 90 hari. Hal tersebutbukanlah alasan yang tepat sebab PERMA no. VI tahun 2019 memberikankesempatan untuk dapat mengajukan persoalan ke Peradilan Tata UsahaNegara apabila ada suatu keputusan Tata Usaha Negara yang sudahmelampaui 90 hari atau selebihnya.B.