Ditemukan 1460 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substantif subtanail subiantie subtantini sustantin sutantio susbtantif substansif subiantin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-07-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — ANIES TRI HANDOKO VS PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK (PT HM SAMPOERNA TBK)
253 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • surat relaas panggilanuntuk tanggal 6 Januari 2016, tanggal 19 Januari 2016 dan tanggal 1 Maret2016 dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan NegeriSurabaya;Bahwa dalam Replik Termohon Kasasi/Penggugat pada halaman 3 (tiga)angka 3 (tiga), dengan tegas Termohon Kasasi/Penggugat mengakui bahwaTermohon Kasasi/Penggugat telah melakukan kesalahan penulisan alamattempat tinggal Pemohon Kasasi/Tergugat namun TermohonKasasi/Penggugat menganggap kesalahan ini adalah masalah ringan dantidak subtantif
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 13 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.ZAINUL ARIFIN, SH
2.ADENAN SITEPU, SH.
Terdakwa:
1.JASMAN Bin FIRMANSYAH
2.ADI MUSTIKA, S.Sos BIN UMAR RANTA
79 — 29
  • Sertifikat Tehnis Subtantif Revieu Laporan Keuangan.5. Sertifikat Tehnis Subtantif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.6. Sertifikat Tehnis Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.7. Sertifikat Assesor Penilaian Mandiri Dan Reformasi Birokrasi.8.
Pengadilan PA PARE PARE Perdata Agama
Register : 06-04-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 07-05-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 161/Pdt.G/2017/PA.Pare
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 27
  • ., lahir pada tanggal 18 Agustus 2015 menjadi hak Penggugat .Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud Pasal 2 ayat(1) dan (4), serta Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga demiterwujudnya kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan subtantif yanghendak dicapai dalam proses peradilan dan menghindari putusan yang nonexecutable maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkandua orang anak tersebut kepada Penggugat.Dalam
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 72/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat:
R. HERI SUGENG AMIJAYA
Tergugat:
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
Intervensi:
Imam Subata
134 — 117
  • Selainmenyampaikan keberatan Penggugat juga meminta salinan daftar hadirkepada panitia pemilinan, namun tidak ada respon dari panitia pemilinanhingga Ketua Panitia Pemilihan mengundurkan diri sebelum penitiadibubarkan;Bahwa Panitia Pilkades Ceweng Ceweng telah dibubarkan pada tanggal16 Nopember 2019, namun pelanggaranpelanggaran yang bersifatHalaman 10 dari 58 halaman, Putusan Nomor: 72/G/2020/PTUN.SBY19.20.prosedural, subtantif dan masif yang dilakukan oleh Panitia Pilkades atasPeraturan Bupati
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 25-07-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 115/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
DWI PORWANTI SUBAGIO, SH
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
138 — 78
  • Oleh karena itu, kepentingan dapat dipahami dari Doktrin maupunYurisprudensi; Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif adalah, nilai yang harusdilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukumantara orang yang bersangkutan dengan Keputusan, KTUN yang menjadi cbjeksengketa; Menimbang, bahwa menelaah buktibukti yang berkaitan dengan adatidaknya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana telahdiuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat jelas
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 20-04-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Tjk
Tanggal 20 April 2017 — -Sari Rogo lawan PT.Trijaya Tirta Dharma
71 — 28
  • Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat selaku MitraGreat adalah suatu hal yang sangat subtantif dan mendasar karena haltersebut menyangkut para pihak dalam gugatan ini, yang merupakansubjek dalam gugatan.6.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 11-K/PM.III-16/AD/II/2019
Tanggal 11 April 2019 — - Terdakwa, Nama lengkap : SULAIMAN Pangkat/NRP : Pelda/620491 Jabatan : Turyan Kima Dodikbelneg Kesatuan : Rindam XIV/Hsn Tempat, tanggal lahir : Gowa, 25 November 1968 - Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970
165 — 55
  • Putusan Nomor 11K/PM.III16/AD/II/2019Cabang Makassar hanya sebanyak 5 mlpadahalberdasarkan Perkap Nomor 10 September 2009 tentangTata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan TeknisKriminalistik TKP dan Laboratorium Kriminalistik BarangBukti kepada Laboratorium Polri Pasal 63 poin (2c) bahwabarang bukti urine yang diambil pengguna Narkoba secaraoral/diminum diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) cc,akan tetapi secara subtantif Saksi5 Hasura Mulyani, Amddalam kapasitasnya sebagai Paur Narkoba
    Putusan Nomor 11K/PM.III16/AD/II/2019oral/diminum diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) cc, akantetapi secara subtantif Saksi5 Hasura Mulyani, Amd dalamkapasitasnya sebagai Paur NarkobaLaboratorium Forensik PolnCabang Makassar telah menjelaskan bahwa pada saat sampelurine Terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik Polri CabangMakassar disertakan hasil screening test (uji pendahuluan)urine Terdakwa yang telah diperiksa menggunakan test packmerk DOA yang terdiri dari 6 parameter yaitu THC, COC,
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 08-01-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 4/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat:
BUDIANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
301 — 206
  • Negara bebas.Karena tidak pernah dilakukan konversi atas penguasaan tersebut karenabatas waktu konversi melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun1965 jo Nomor 1 tahun 1966, dengan demikian maka batas akhir hakpenguasaan berakhir pada 31 desember 1970, menurut UUPA Hak Baratpaling lama telah diaftarkan koversi sebelum 24 september 1980, melewatimasa itu maka sudah selayaknya tanah tersebut menjadi tanah Negarabebas.Halaman 65 dari 101 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBYSecara subtantif
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Drs. H. ISWANDI, SH., APM., MBA.
Tergugat:
KELOMPOK KERJA (POKJA) 1 PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN DAN PERLENGKAPAN KOTA PANGKALPINANG
157 — 56
  • dan MinumanKegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwadatadata pada Berita Acara Hasil Pemilihan pada sistem SPSE yang memuatsecara lengkap hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus padasetiap tahapan evaluasi, juga termuat secara lengkap pada Summary Report dalamsistem SPSE;Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, Pengadilanberpendapat, bahwa benar terjadi cacat formal dalam penyusunan Objek Sengketa.Akan tetapi dikarenakan secara subtantif
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 05-06-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 3/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.H. RUDY YUSUF
2.ADY SUKMA KUSUMAH
3.IBRAHIM
4.MOHAMAD ILYAS
5.RADEN FIRMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Intervensi:
H. RM Danang Sadewa,S.H.,M.H
423 — 452
  • Fungsi hukum formal/nukum cara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukummateriil/Subtantif.3. Mengingat asas hukum Una Via hakim harus memilih cabang hukum yanglebin memihak keadilan ; 222222 n none eee4.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 23-09-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 74 / PDT / 2013 / PT.PLG.
Tanggal 23 September 2013 — PT.ORCHID RESIDENCE INDONESIA vs H.E. KOSASIH
36 — 14
  • Dan secara subtantif berisi perjanjiankerjasama dengan sistem bagi keuntungan dimana TERGUGAT selakuPemilik dan penyedia bidang tanah yang akan dibangun Apartemen,Perumahan dan Sport Center, sedangkan pribadi hukum Tuan MICHAELSUMANTO WIDJAJA adalah selaku Pihak Kedua (Investor) yang akanmendanai (menyediakan pendanaan) bangunan berikut seluruh biayaoprasional termasuk pemasarannya atas bangunan yang akan dibangun diatasbidangbidang tanah milik TERGUGAT dimaksud, dan yang menjadi ObjekPerjanjian
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 27-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 2/Pdt.Sus.HKI.Design Industri/2017/PN Niaga.Sby
Tanggal 27 September 2017 — Dart Industries, Inc melawan PT Mitra Mulia Makmur Cs
412 — 126
  • atau warnaatau konfigurasinya yang bisa dilihat secara kasat mata; dalam desain Industrisedikitoun ada perbedaan dianggap ada kebaruan.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya Turutjuga Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokan dengan aslinyaberupa sebagai berikut:1.Fotocopy Formulir permohonan pendaftaran desain Industri atas nama PT MitraMulia Makmur tertanggal 30 Juni 2014 dengan judul Desain Industri Botol, diberitanda bukti TT1 ;Fotocopy pemeriksaan Subtantif
Pengadilan PN SOASIU Perdata
Putus : 30-05-2012 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN SOASIU Nomor 3-Pdt.G-2012-PN.SS
Tanggal 30 Mei 2012 — - DJALEHA HAJI - 1. RASID A. GAFAR - 2.MOHRAN A. GAFAR - 3. AISA A. GAFAR - 4. HANIFA A. GAFAR - 5. NURBAYA A. GAFAR, SH - 6. MUSLIM A. GAFAR - 7. MAHRIM A. GAFAR
91 — 42
  • pernyataanmengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung denganatau sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugatdengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugatatau penjelasan faktafakta yang langsung berkaitan dengan dasarhukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;Menimbang, bahwa mengacu pada uraian di atas untukmembuktikan Eksepsi Para Tergugat bahwa Gugatan PenggugatObscuur Libel satu sama lainnya seling bertentangan atau tidakharuslah dibuktikan lebih lanjut secara subtantif
Pengadilan PN LUWUK Pidana Khusus
Register : 31-01-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Lwk
Tanggal 4 Maret 2019 — Pemohon:
Mustapa I. Patiwael, SH.,MH.
Termohon:
Kepala kepolisian RI. Cq. Kapolda SulTeng, Cq.Kapolrest Banggai, Cq. Kasat Reskrim Polrest Banggai
91 — 21
  • Sehingga apabila sesuai dengan uraianpenjelasan Pemohon dalam Permohonan a quo sebagaimana yang telahdijelaskan dengan subtantif dalam alasan Permohonan Praperadilan ini yangdimana dilakukan oleh Termohon tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahsebagai berikut :a.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 24-06-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 30/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
SUMANGE,S.Pd.,M.Pd
Tergugat:
BUPATI SOPPENG
113 — 62
  • tertanggal 14 November 2018 (saat ini menjadi objekgugatan) tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNSdisebabkan karena Penggugat terbukti secara sah menjadi anggota salah satupartai politik, karena antara Surat Tergugat Nomor : 881.4/815/VII/2018tertanggal 23 Juli 2018 dengan Surat Keputusan Tergugat NomorHalaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mks.689/X1/2018 tertanggal 14 Novembar 2018 (saat ini menjadi objek gugatan)adalah 2 hal yang berbeda satu sama lain secara subtantif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 12-08-2019 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 6 Oktober 2020 — SAMGONG GEAR IND.,CO.,Ltd >< Mc. SUN INC ; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis,
706 — 267
  • dalam mengajukan permohonan pendaftaranmerek.Bahwa berdasarkan fakta fakta diatas maka Turut Tergugat mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat mengenaiketerkenalan merek Penggugat dan menyatakan gugatan ditolak.Tentang Itikad Tidak Baik14.15.Bahwa tentang ltikad tidak baik yang di dalilkan olen Penggugat untukperkara ini tidaklah relevan, karena merek milik Tergugat telah terdaftardalam Daftar Umum Merek dan telah melewati prosesproses pemeriksaanFormalitas, Pemeriksaan Subtantif
Pengadilan PA Pasarwajo Perdata Agama
Register : 15-09-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PA Pasarwajo Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Pw
Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 29
  • agarmemberikan biaya nafkah untuk penggugat sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) per bulan dibebankan kepada Tergugat;Bahwa bila memperhatikan penyusunan kalimat gugatan Penggugatpada posita poin 5 tersebut benarbenar sangat menggelitik, sebabpotongan kalimatnya memohon kepada Majelis hakim Yang Muliaagar memberikan biaya nafkah untuk penggugat sebesar Rp1000.000, (Satu juta rupiah) perbulan, seakanakanPenggugat telahmeminta biaya nafkah kepada Majelis Hakim;Bahwa berikutnya hal yang paling subtantif
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 26-04-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 32/PDT/2017/PT BJM
Tanggal 7 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat V : Hj. NOR WAHIDAH, S.Si.t., M.kes
Terbanding/Penggugat : DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BANJAR Diwakili Oleh : RUSNIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat : VESTINA RIA KARTIKA, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA Diwakili Oleh : Hj. NOR WAHIDAH, S.SI.T.M.KES
Turut Terbanding/Tergugat IV : Drs. H. RUDY ARIEFIN, MBA alias Drs. H. RUDY ARIFFIN Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat II : Drs. FAKHRIAN HIFNI, MM Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat III : EDWAR GAIRI Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
130 — 46
  • Meskipun secara normatif SKpembentukan organisasi Akademi Kabidanan Martapura sebagaimana bukti P.8tidak dibenarkan oleh perundangundangan, akan tetapi harus dapat dipahamimaksud dan tujuannya secara subtantif dan sejarah pendiriannya yaitu bahwaPenggugat/ PEMBANDING adalah pendiri dan pemilik dari Akadami KebidananMartapura yang dikelola oleh Yayasan Korps Pegawai Republik IndonesiaKabupaten Banjar;3.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 03-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
BASO LANRANG
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
1.PT. VALE INDONESIA. TBK
1.PT. RIOTA JAYA LESTARI
1674 — 1541
  • RIOTA JAYA LESTARI Namun IUP OP tersebut dicabut olehTERGUGAT maka PENGGUGAT menanggung kerugian untuk memperolehpenghasilan lebih dari tanah miliknya;Bahwa karena merasa kepentingannya dirugikan maka PENGGUGAT mengajukangugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari:Bahwa Kepentingan secara Subtantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yangdapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutandengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa(Indrohartono
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-05-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 17/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
Tatang Rizani, S.E
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
150 — 41
  • maka terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Objek Sengketadicabut beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugatdiwajibkan untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaiaparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa,Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, denganpertimbangan bahwa secara subtantif