surat relaas panggilanuntuk tanggal 6 Januari 2016, tanggal 19 Januari 2016 dan tanggal 1 Maret2016 dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan NegeriSurabaya;Bahwa dalam Replik Termohon Kasasi/Penggugat pada halaman 3 (tiga)angka 3 (tiga), dengan tegas Termohon Kasasi/Penggugat mengakui bahwaTermohon Kasasi/Penggugat telah melakukan kesalahan penulisan alamattempat tinggal Pemohon Kasasi/Tergugat namun TermohonKasasi/Penggugat menganggap kesalahan ini adalah masalah ringan dantidak subtantif

angka 18, menurut Tergugat sangat bertentangan antara apayang Penggugat uraikan tentang kerugian Penggugat pada posita dengan apa yangPenggugat rninta pada petitum angka 4 Gugatan perkara a quo.Bahwa pertentangan antara posita angka (18) dengan petitum angka (A)mempertegas dan menjadi bukti dipersidangan mengenai kekaburan danketidakjelasan (obscuur libels) dari Gugatan Penggugat.Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita Gugatan perkara a quo angka 19, 20dan 21, menurut Tergugat adalah secara subtantif

., lahir pada tanggal 18 Agustus 2015 menjadi hak Penggugat .Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud Pasal 2 ayat(1) dan (4), serta Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga demiterwujudnya kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan subtantif yanghendak dicapai dalam proses peradilan dan menghindari putusan yang nonexecutable maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkandua orang anak tersebut kepada Penggugat.Dalam

Selainmenyampaikan keberatan Penggugat juga meminta salinan daftar hadirkepada panitia pemilinan, namun tidak ada respon dari panitia pemilinanhingga Ketua Panitia Pemilihan mengundurkan diri sebelum penitiadibubarkan;Bahwa Panitia Pilkades Ceweng Ceweng telah dibubarkan pada tanggal16 Nopember 2019, namun pelanggaranpelanggaran yang bersifatHalaman 10 dari 58 halaman, Putusan Nomor: 72/G/2020/PTUN.SBY19.20.prosedural, subtantif dan masif yang dilakukan oleh Panitia Pilkades atasPeraturan Bupati

Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat selaku MitraGreat adalah suatu hal yang sangat subtantif dan mendasar karena haltersebut menyangkut para pihak dalam gugatan ini, yang merupakansubjek dalam gugatan.6.

Oleh karena itu, kepentingan dapat dipahami dari Doktrin maupunYurisprudensi; Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif adalah, nilai yang harusdilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukumantara orang yang bersangkutan dengan Keputusan, KTUN yang menjadi cbjeksengketa; Menimbang, bahwa menelaah buktibukti yang berkaitan dengan adatidaknya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana telahdiuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat jelas

permohonan banding administratif Penggugatdisidangkan oleh seluruh anggota Bapek yang dipimpin oleh MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku KetuaBapek pada tanggal 7 Juli 2017;Bahwa Tergugat akui Keputusan Tergugat memang sudah lewat waktu180 hari, namun demikian dalam peraturan perundangundangan tidakmengatur dampak oleh akibat tidak ditaatinya tenggang waktu 180 hari,Halaman 46 dari 80 halaman Putusan Nomor: 191/G/2017/PTUNJKT.disamping itu, Penggugat telah terbukti secara subtantif

berdasarkan petimbangan pertimbanganyang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa tindakan hukum Tergugat dalammenerbitkan ke empat objek sengketa a quo, secaraprosedur formal telah bertentangan dengan ketentuanPasal 26 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Pasal 86 ayat (2) jo.Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, tidakmemenuhi azas publisitas dalam pendaftaran tanah, dansecara subtantif

jawabannya tentang uangmuka/DP mobil tersebut berasal dari harta bawaannya yang diperoleh darihibah orang tuanya, Tergugat mengajukan bukti T.6 berupa SuratPernyataan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat di atas meterai.Pada angka 4 (empat) Surat Pernyataan tersebut disebutkan Pihakpertama (I) bersedia menyerahkan kunci mobil dan kunci rumah di kotakepada pihak kedua (Il) di Polsek Sorong Timur.Menimbang, bahwa meskipun Surat Pernyataan tersebut tidakdibantah oleh Penggugat, namun secara subtantif

atau warnaatau konfigurasinya yang bisa dilihat secara kasat mata; dalam desain Industrisedikitoun ada perbedaan dianggap ada kebaruan.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya Turutjuga Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokan dengan aslinyaberupa sebagai berikut:1.Fotocopy Formulir permohonan pendaftaran desain Industri atas nama PT MitraMulia Makmur tertanggal 30 Juni 2014 dengan judul Desain Industri Botol, diberitanda bukti TT1 ;Fotocopy pemeriksaan Subtantif

Putusan Nomor 11K/PM.III16/AD/II/2019Cabang Makassar hanya sebanyak 5 mlpadahalberdasarkan Perkap Nomor 10 September 2009 tentangTata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan TeknisKriminalistik TKP dan Laboratorium Kriminalistik BarangBukti kepada Laboratorium Polri Pasal 63 poin (2c) bahwabarang bukti urine yang diambil pengguna Narkoba secaraoral/diminum diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) cc,akan tetapi secara subtantif Saksi5 Hasura Mulyani, Amddalam kapasitasnya sebagai Paur Narkoba

Putusan Nomor 11K/PM.III16/AD/II/2019oral/diminum diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) cc, akantetapi secara subtantif Saksi5 Hasura Mulyani, Amd dalamkapasitasnya sebagai Paur NarkobaLaboratorium Forensik PolnCabang Makassar telah menjelaskan bahwa pada saat sampelurine Terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik Polri CabangMakassar disertakan hasil screening test (uji pendahuluan)urine Terdakwa yang telah diperiksa menggunakan test packmerk DOA yang terdiri dari 6 parameter yaitu THC, COC,

pernyataanmengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung denganatau sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugatdengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugatatau penjelasan faktafakta yang langsung berkaitan dengan dasarhukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;Menimbang, bahwa mengacu pada uraian di atas untukmembuktikan Eksepsi Para Tergugat bahwa Gugatan PenggugatObscuur Libel satu sama lainnya seling bertentangan atau tidakharuslah dibuktikan lebih lanjut secara subtantif

Sehingga apabila sesuai dengan uraianpenjelasan Pemohon dalam Permohonan a quo sebagaimana yang telahdijelaskan dengan subtantif dalam alasan Permohonan Praperadilan ini yangdimana dilakukan oleh Termohon tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahsebagai berikut :a.

tertanggal 14 November 2018 (saat ini menjadi objekgugatan) tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNSdisebabkan karena Penggugat terbukti secara sah menjadi anggota salah satupartai politik, karena antara Surat Tergugat Nomor : 881.4/815/VII/2018tertanggal 23 Juli 2018 dengan Surat Keputusan Tergugat NomorHalaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mks.689/X1/2018 tertanggal 14 Novembar 2018 (saat ini menjadi objek gugatan)adalah 2 hal yang berbeda satu sama lain secara subtantif

dalam mengajukan permohonan pendaftaranmerek.Bahwa berdasarkan fakta fakta diatas maka Turut Tergugat mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat mengenaiketerkenalan merek Penggugat dan menyatakan gugatan ditolak.Tentang Itikad Tidak Baik14.15.Bahwa tentang ltikad tidak baik yang di dalilkan olen Penggugat untukperkara ini tidaklah relevan, karena merek milik Tergugat telah terdaftardalam Daftar Umum Merek dan telah melewati prosesproses pemeriksaanFormalitas, Pemeriksaan Subtantif

Meskipun secara normatif SKpembentukan organisasi Akademi Kabidanan Martapura sebagaimana bukti P.8tidak dibenarkan oleh perundangundangan, akan tetapi harus dapat dipahamimaksud dan tujuannya secara subtantif dan sejarah pendiriannya yaitu bahwaPenggugat/ PEMBANDING adalah pendiri dan pemilik dari Akadami KebidananMartapura yang dikelola oleh Yayasan Korps Pegawai Republik IndonesiaKabupaten Banjar;3.

agarmemberikan biaya nafkah untuk penggugat sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) per bulan dibebankan kepada Tergugat;Bahwa bila memperhatikan penyusunan kalimat gugatan Penggugatpada posita poin 5 tersebut benarbenar sangat menggelitik, sebabpotongan kalimatnya memohon kepada Majelis hakim Yang Muliaagar memberikan biaya nafkah untuk penggugat sebesar Rp1000.000, (Satu juta rupiah) perbulan, seakanakanPenggugat telahmeminta biaya nafkah kepada Majelis Hakim;Bahwa berikutnya hal yang paling subtantif

,M.H:Bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan sejak pada asasnya perjanjiandapat dibatalkan dari mulai dibuat sampai dilaksanakan ;Bahwa azas suatu perjanjian apabila salah satu pihak beritikad buruk makadapat membatalkan perjanjian;Perjanjian yang dibuat adalah menjadi Undangundang bagi para pihak yangmelakukan perjanjian tersebut, dalam praktik pengadilan sering terjadikonplik, ada 2 (dua) aspek keadilan, pertama prosedural dan subtantif, jadiperjanjian terikait dua aspek;Bahwa yang dimaksud dari

dan MinumanKegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwadatadata pada Berita Acara Hasil Pemilihan pada sistem SPSE yang memuatsecara lengkap hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus padasetiap tahapan evaluasi, juga termuat secara lengkap pada Summary Report dalamsistem SPSE;Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, Pengadilanberpendapat, bahwa benar terjadi cacat formal dalam penyusunan Objek Sengketa.Akan tetapi dikarenakan secara subtantif

Negara bebas.Karena tidak pernah dilakukan konversi atas penguasaan tersebut karenabatas waktu konversi melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun1965 jo Nomor 1 tahun 1966, dengan demikian maka batas akhir hakpenguasaan berakhir pada 31 desember 1970, menurut UUPA Hak Baratpaling lama telah diaftarkan koversi sebelum 24 september 1980, melewatimasa itu maka sudah selayaknya tanah tersebut menjadi tanah Negarabebas.Halaman 65 dari 101 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBYSecara subtantif