Ditemukan 1530 data
114 — 33
Putusan Nomor 40/G/2016/PTUNS RGdemikian perolehan tanah yang dimaksud telah dilakukan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;15.Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 540/Gembor atas nama Tergugatll Intervensi telah melewati tengang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuaidengan ketentuan Tata Usaha Negara (TUN) yang mana memberikankesempatan bagi pihak pihak yang merasa dirugikan atas adanyapenerbitan Serifikat tersebut untuk dapat mengajukan keberatan, dan jugapenerbitan SHM tersebut telah
83 — 50
danpuncaknya pada tanggal 14 Juni 2016 para Penggugat di berhentikan sehinggapara Penggugat menuntut hakhaknya akibat dari Pemutusan Hubungan Kerjatersebut oleh karenanya gugatan para Penggugat antara dalil posita denganpetitum gugatan saling berhubungan dan telah sesuai dengan hukum yang ada;Menimbang, bahwa akibat tidak adanya titik temu atau penyelesaianterhadap hakhak para Penggugat baik ditingkat bipartit dan di tingkatmediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undang No.2 tahun2004 tengang
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rodiah Azwin untukmenggabungkan diri dalam perkara perdata Nomor 41/Pdt/G/ 2000/PN.Pbr; Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 41/Pdt/g/2000/PN.Pbrdilanjutkan; selasa tanggal 16 Januari dua ribu satu;Putusan Sela ini dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Riau PerkaraPerdata Nomor 67/Pdt/2002/PTR, Tanggal 9 November 2002, denganpertimbangan Hukumnya (tentang Hukumnya) sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi/Pembanding telah mengajukanpermohnan bandingnya dalam tengang waktu
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
MARHADI
314 — 219
Mustaring Tahir selaku pengadumenyatakan tetap pada pengaduannya, dalam arti tidakmencabut pengaduannya.Bahwa dari uraianuarian di atas Majelis Hakim berpendapatpengaduan sebagai syarat penuntutan tidak pidana zina sebagaimanadalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) Ke2 huruf aKitab UndangUndang Hukum Pidana dapat diterima karena telahdiajukan dalam tengang waktu yang dipersyaratkan sesuai ketentuanPasal 74 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan telahdiajukan oleh orang yang berhak
95 — 45
No. 1 Tahun1974 Tengang Perkawinan dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan hartabersama, maka majelis hakim perlu menjelaskan terlebin dahulu apa yangHal. 56 dari 65 hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2016/PA.Tngdimaksud dengan harta bersama. UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 padaBab VII yang berjudul Harta Benda Dalam Perkawinan.
136 — 74
Februari 2017 yangpada intinya menjelaskan bahwa proses hukum terhadap Penggugat yangmenjadi dasar hukum dikeluarkannya Objek Sengketa dinyatakanmengandung cacat formil.Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya padaBagian V angka 3 sebagai berikut : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan tata Usaha Negaratetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tengang
Terbanding/Jaksa Penuntut : Wahyu S, SH
63 — 34
kesempatan kepadaPenasehat Hukum Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yangdimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung dalam tenggangwaktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012 sebelumberkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;hal 37 dari 45 halaman putusan No. 32/Tipikor/2012/PT.BdgMenimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding oleh PenasehatHukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tengang
Pembanding/Penggugat II : CUT FAUDHIAH Diwakili Oleh : Mirza Kamal, SH
Pembanding/Penggugat III : CUT SAFRIATI Diwakili Oleh : Mirza Kamal, SH
Terbanding/Tergugat : Thantawi Bin Alm Tgk Nyak Musa
45 — 32
tanggal 30 Maret2020 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Para Penggugat,pada tanggal 31 Maret 2020 kepada Terbanding semula Tergugat, masingmasing untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggangwaktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Banda Aceh;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 29 dari 70 Putusan Nomor 26/PDT/2020/PT BNAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembandingsemula Para Penggugat melalui kuasanya telah diajukan dalam tengang
80 — 46
;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuanpada Pasal 57 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tengang PeradilanTata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang bersengketadapat didampingi oleh kuasa dan pemberian kuasa dapat dilakukan dengan suratkuasa khusus maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Kuasa ParaPenggugat II Intervensi dalam mewakili dan bertindak untuk dan atas nama ParaPenggugat II Intervensi hanya sah terhadap sejumlah nama yang
Ir. ZAINUDDIN. M.si
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
250 — 194
adanya konsideranmengingatnya dimasukan PP No 53 tahun 2010 tentangdisiplin PNS yang jelas menjadi aturan dalam penjatuhanhukuman disiplin bagi PNS yang diduga melangar disiplin,artinya objek sengketa cacat secara substansil sehinggaharus dibatalkan ;B.Objek Gugatan yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baika.Asas KecermatanBahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketatanpa memperhatikan peraturan perundangundangan dalam halin) UU No. 5 tahun 2014 tengang
195 — 127
JKTA Benefits3 3 Februari 2003 & HR Support Rp. 41,410,960.00( Tergugat Ill)Sahala Emmanuel Engineer, Business4 30 Januari 2008 Systems Rp. 19,418,000.00( Tergugat IV)igi toe Sie Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), haruslahtetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku jn cassuUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang Penyelesaian Perselisihan
125 — 35
Penggugatlampau waktu (Kadaluwarsa) ; 22222 n0o anne en nn en nn nnMenimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat telahdaluwarsa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan diPeradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUNJKTPAGEUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang menyebutkan bahwa : Gugatan dapat diajukan dalam tengang
54 — 2
Menghukum TergugatTergugat secara Tengang renteng untukmengganti kerugian Penggugat dalam waktu 7 hari kerja sejakputusan dibacakan ,berupa:e Kerugian Materil Rp.2.522.500.000 (dua milyard limaratusduapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah ).e Kerugian Immateril sejumlah Rp 10.000.000.000( sepuluhmilyard rupiah ) .e Total ;Rp.12.522.500. milliard limarduapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah).7.
1.Desman Sinurat
2.Sahat Simanjuntak
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Asahan
Intervensi:
PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk diwakili oleh BAYU IRIANTO
99 — 110
Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikattersebut tidak ada pihakpihak yang mengajukan keberatan secaraHalaman 40PutusanPerkara No. 40/G/2018/PTUNMDNtertulis kepada Pemegang Sertifikat dalam hal ini Tergugat IlIntervensi ataupun kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahanatau. tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbitan sertifikat, tidak terkecuali orangtua Para Penggugat maupun Para Penggugat yang mengajukankeberatan dalam tengang waktu yang
264 — 87
Perlawanan Pelawan telah melampaui batas tengang waktu yang ditentukan olehUndangUndang (Daluwarsa).a.b. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, ternyata perlawanan Pelawan dalamperkara a quo adalah mengenai pembatalan Putusan Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) No. 258/V/ARBBANI/2007 tanggal 2 Oktober 2007 ("putusanBANI No.258"), sebagaimana ternyata dari kesimpulan posita (alasan) danpetitum Perlawanan pelawan, yang selengkapnya Termohon kutip sebagaiberikut:i).
1.AMIN
2.ADE HIDAYAT
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
2.Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
268 — 253
Penghitungan tengang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda(geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara yang berwenang;2. Sehubungan dengan pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka gugatanbaru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimanadimasksud pada butir 1;3.
AHMAD AZIZ
Tergugat:
1.PT. GSMinfra TOWERSOLUSI INDO
2.PT. INDO HUMAN RESOURCE
111 — 40
supervisor13 15 Mei 1999 Rp. 9.534.523(Penggugat XIll)Situn Riyadi : Traffic Koordinator14 (Penggugat XIV) 01 Mei 2000 Rp. 5.932.900Suriyanto Business Manager15 01 Mei 2005 Rp. 20.346.557(Penggugat XV) Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku incassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
48 — 20
Tergugat,yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa, karena merupakan sengketa perdata yang menjadikompetensi absolut peradilan umum, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsiTergugat terkait dengan kompetensi absolut haruslah dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentanggugatan telah lewat waktu (daluwarsa), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa tengang
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi pada tanggal 19 September 2012 telah menyatakan upaya hukumbanding, masih dalam tengang waktu 14 hari sebagaimana dimaksud dalamhukum acara perdata. Sehingga pernyataan banding dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum.
JAMALUDIN
Tergugat:
Bupati Tegal
266 — 256
Jamaludin Kepala Desa SumbarangKecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, dengan tengang waktu 7(tujuh) hari sejak diterimanya surat;Disamping itu Tergugat juga mengirimkan surat Kepada CamatJatinegara Kabupaten Tegal Nomor 700/03/2067/2020 tertanggal18 Mei 2020 Sifat: Rahasia Perihal: Koreksi Intern TerhadapLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan PerbuatanAsusila Yang dilakukan Sdr.