Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tennang tongang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 14/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
LUCIA LUWUK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1
Intervensi:
PT. PILARMUTIARA PRATAMA
255 — 162
  • Bahwa mengenai dalil Penggugat di dalam posita Gugatan halaman 6romawi lV tentang Tengang Waktu Gugatan yang intinya menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak pertengahan bulanNovember 2020, adalah dalil yang sangat tidak benar dan sangatmengadangada karena sebagaimana bukti resi pengiriman Kantor PosIndonesia Tergugat mengirimkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya Nomor: 142/KEP35.78/X/2020 Tanggal 08Oktober 2020 Tentang Pembatalan Pembatalan Hak Milik No.1005
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 04-06-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 29/G/2013/PTUN.BJM
Tanggal 30 Oktober 2013 — PT. BORNEO PACIFIC, Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Hukum Indonesia beralamat di CBD Pluit, The Honey Lady Tower, 16th Floor, Jl.Pluit Selatan Raya No.1 Jakarta Utara 14440 Indonesia, dalam hal ini diwakali oleh Alexander Thaslim, Warga Negara Indonesia Selaku Direktur Perseroan tersebut, oleh karenanya bertindak atas nama PT. Borneo Pacific berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Pacific No.01 Tanggal 5 Juni 2008 jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Borneo Pacific No.06 Tanggal 15 April 2009, yang masing-masing dibuat dihadapan Ida Rosyidah, SH.MKn., Notaris di Jakarta ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dewi Susianti, SH. ; 2. Deddy Suryadi, SH.MH. ; Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Deesh & Partners, beralamat di Gedung Plaza Sentral Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, No.47, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai ………... PENGGUGAT ; M E L A W A N I. BUPATI TANAH BUMBU, berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 1 Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Nama : Mukhlis, SH. Jabatan : Plt.Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu ; 2. Nama : Muhammad Jaelani, SH. Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum & HAM Setda Kabupaten Tanah Bumbu ; 3. Nama : Syaikul Ansari, SH. Jabatan : Kasubbag Usaha bantuan Hukum dan Sosial Sekretariat Korpri Kabupaten Tanah Bumbu ; 4. Nama : Yuliani Fitriasih Widhi, SH. Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Bantuan Hukum & HAM ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dharma Praja Nomor 1 Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180 / 03/KUM/2013 tanggal 19 Juni 2013; Selanjutnya disebut sebagai ………….… TERGUGAT ; DAN II. PT. BERKAT BANUA INTI, berdasarkan Akta Pendirian No.7 Tanggal 30 April 2001, beralamat di Ariobimo Sentral Building Level 5, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 No.5, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh Anastasia Christie selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.381 tertanggal 12 Februari 2013, mewakili Direksi, Kewarganegaraan Indonesia ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ranto Simanjuntak, SH.MH. 2. Stella Valentina, SH. 3. Jupriyanto Purba, SH. 4. Elizabeth, SH. 5. Alvajune G. Manuhua, SH. 6. Inri Januar Simangungsong, SH.,MH. Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Advokat magang dan Konsultan Hukum RANTO P. SIMANJUNTAK DAN PARTNERS, beralamat di Citylofts Sudirman Building Lt.11, Suite 11-09, Lobby Lift 2, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai ……...........………………...Tergugat II Intervensi ;
497 — 78
  • Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 PENGGUGAT mengajukan gugatan aquoke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin10.Bahwa Pasal 55 UU PTUN menyatakan bahwa : Gugatan dapat diajukanhanya dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau Quumumkannya Keputusan Badan atu Pejabat TataUsaha Negara " ;11. Bahwa dihitung dari tanggal PENGGUGAT menerima pemberitahuan atasKeputusan Pembatalan Ijin Usaha pertambangan PT.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-10-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 426/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 18 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : HANDOKO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Central Asia Tbk, Kantor Cabang Utama Asia
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang MEdan
62 — 26
  • sebelah, maka dalam hubungan ituPembanding melalui kuasanya yang sah untuk itu pada tanggal 02 Juli 2021telah mengajukan Permohonan Banding, hal ini sesuai dengan Akte BandingNo: 114/ 2021 tanggal 02 Juli 2021;Bahwa karena Permohonan Banding yang telah diajukan tersebut masihdalam tenggang waktu yang di benarkan Undangundang, maka PermohonanBanding tersebut sepatutnya diterima ;Bahwa Memori Banding bukan merupakan syarat formil dari PermohonanBanding, dan tidak ada peraturan yang mengatur tentang tengang
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Tanah
Upload : 20-10-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 138/PDT/2020/PT DPS.
I KOMANG TOYA, melawan I KOMANG PASEK WIJAYA,dkk Dan RATRI KOESUMANINGRUM, S.H.., M.Kn,
111 — 35
  • Banding tersebut, Kuasa TurutTerbanding Il semula Turut Tergugat Il, mengajukan kontra memori bandingtertanggal 09 September 2020, dan sesuai dengan surat pemberitahuan danpenyerahan kontra memori banding nomer 266/ Pdt.G/2019/ PN.Amp dariPengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Agustus 2020 dimintakan untukmemberitahu dan menyampaikan kontra) memori banding inikepadaPembanding semula Penggugat;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untukmemeriksa berkas perkara ( Inzage ) dalam tengang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 27-08-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST.
Tanggal 6 Desember 2018 — FIRDAUS HERMAWAN, DKK >< PT. SASAKURA INDONESIA
110 — 47
  • Wibowo3 Kosim 14 Mei 2001 GSTeknik/Foreman Rp.4.653.039,4 Andy Setyadi 01 Mei 2007 G3 Teknik Rp.4.299.299,5 Siswoyo 01 Feb 2010 G3 Welder Rp.4.317.984,6 Teguh Ismanto 07 Feb 2013 G3 Welder Rp.4.265.164, Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT)yang demikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku incassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 13-09-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 06/Pdt.G/2016/PN Gns
Tanggal 30 Juni 2016 — Drs. Slamet.Ys DKK sebagai Penggugat M E L A W A N Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar DKK sebagai Tergugat sebagai Tergugat
101 — 182
  • Republik Indonesia Nomor 99tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiHalaman 74 dari 110 Putusan GugatanNomor 6/Pdt.G/2016/PN GnsPembangunan untuk Kepentingan Umum tanggal 15 September 2014.telah dibubuhi materai secukupnya , dan aslinya tidak dapat di tunjukan diPersidangan , selanjutnya diberitanda T24;Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/KepalaBadan Pertahanan Nasional Nomor 6 tahun 2015 tengang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 20-02-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 5/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
Hj. HAIMAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Intervensi:
MAULIDA
158 — 113
  • EKSEPSI CHICANEUS PROCESS (Gugatan Penggugat tidak di dukungoleh fakta atauperistiwa) ;1)2)3)4) Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui diatas obyek sengketa terpasang baliho/papan pengumuman tanah di jualpada tanggal 25 Januari 2019 sehingga PENGGUGAT mendalilkan masihdalam tengang waktu mengajukan gugatan ;Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatannya halaman 5 angka 5 mendalilkanhingga saat ini (tanggal 20 Februari 2019 sesuai tanggal gugatan) tidakmengetahui Sertipikat yang telah
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 06-08-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 82/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat:
AGARIPA MAULETI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR
108 — 31
  • .;( vide Bukti P 15 = PIIl18= T.l17, Bukti P16 = PIII19 =T.I19, Bukti P 17= PIII20 = T.120)Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keteranganSaksi maka tidak terbukti dalil Penggugat II Intervensi mengetahui objeksengketa a quo bulan Juni 2019 ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan faktahukum tersebut diatas maka setelah Majelis Hakim menghitung tenggangwaktu mengajukan gugatan diketahui telah melebihi tengang waktu 90hari waktu) pengajuan gugatan.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 06-02-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 2/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD SALEH
Tergugat:
BUPATI LAMPUNG TIMUR
Intervensi:
ISMAIL UMAR
115 — 28
  • Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bab V ayat (3) yaitu Bagi mereka yang tidakdituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentinganyadirugikan maka tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejaksaat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara danMengetahui adanya Keputusan tersebut sehingga sejak Penggugat mengetahui adanyaobyek sengketa sampai dengan didaftarkanya Tanggal 2 Februari 2018 gugatan inimasih dalam tengang
Pengadilan PN REMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-12-2016 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN REMBANG Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Rbg.
Tanggal 21 Juni 2017 — - WASIMAN. HS, dkk melawan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, DSP Unit Pasar Rembang, dkk
140 — 12
  • pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanahsapere rermenentukan, apabila Debitur cidera janji pemegang hak tanggugan pertamamempunyai hak untuk menjual objek hak tanggugan atas kekuasaan sendirimelalui peflelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebui";Bahwa oleh karena para Penggugat sebagai Debitur ternyata tidakmelunasi hutangnya kepada Tergugat II dalam tengang
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 18-07-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 07-02-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 18/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat:
YASMIN SIMAMORA ,dkk
Tergugat:
1.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI JAMBI
2.GUBERNUR JAMBI
Intervensi:
1.Z. ZULKARNAIN
2.BUDI ALFIAN
3.HARIYANTO
4.MAROLI
5.INDRA LESMANA
106 — 20
  • sebagaimana tersebut diataspada Surat Gugatan) di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jambi pada hari yang sama yaitu Hari RABU Tanggal 18JULI 2018 dan telah di daftar/diregister dengan Nomor Perkara:18/G/2018/TUN.JBI, pada hari/tanggal yang sama yaitu Hari RABUTanggal 18 JULI 2018, Maka Tenggang waktu dalam mengajukangugatan masih memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuandalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan TUN, Yang menyatakan Bahwa:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 17-06-2011 — Putus : 27-07-2011 — Upload : 26-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 29/PID.TPK/2011/PT BDG
Tanggal 27 Juli 2011 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Agus Setiadi, SH
Terbanding/Terdakwa : DR H Tony Sukasah, Drs. MSi
152 — 43
  • 2011,Panitera pada Pengadilan Tipikor Bandung telah memberitahukan dan memberi kesempatankepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk memeriksa danmempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan PengadilanTipikor Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding oleh PenuntutUmum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-07-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat:
WANDA WIJAYA
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bandung
Intervensi:
Yopi Hendriawan Rukmin
387 — 385
  • mengetahui objek sengketa yaitu pada tanggal 25 Februari2021, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenaPengajuan gugatan oleh Pengugat masih dalam 90 hari (hari kerja) sejakobjek sengketa diketahui oleh Penggugat, maka berdasarkan Perma No. 6Tahun 2018, pengajuan Gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggangwaktu 90 hari kerja, setelah Penggugat menempuh upaya administrasi;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukumdiatas pengajuan Gugatan oleh Penggugat masih dalam tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 27-03-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 21/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 22 Juli 2019 — Penggugat:
Anwar Gunardi
Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bandung
121 — 68
  • Bidang karenakeperluan tertentu atau mengajukan Peta Bidang atas hak atas tanah yanglama; Bahwa Peta Bidang itu hanya digunakan untuk pengumuman data danbukan untuk bukti kepemilikan, apabila ada pihak yang menyanggahpengumuman data fisik yang mengumumkan bisa oleh Kepala KantorPertanahan jika secara Sporadik atau Ketua Panitia Administrasi jika secarasistematik, pengumumannya dilakukan di kantor pertanahan atau kantoradministrasi desa / kelurahan, bisa juga dilakukan media masa atas biasapemohon, tengang
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 30-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
Fery Hasny
Tergugat:
PT. KING JIM INDONESIA
69 — 14
  • Tergugat tetap tidak menjalankan norma hukum tersebut, Makaberdasarkan halhal tersebut diatas, para Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayaberkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA1.Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untukseluruhnya;Menyatakan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran hukum,khususnya melanggar Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah (PERDA)Kabupaten Pasuruan No. 22 Tahun 2012 tengang sistemPenyeleanggaran
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk menjalankan Pasal 37 ayat(4) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 22 Tahun2012 tengang sistem Penyeleanggaran Ketanagakerjaan, denganmemberikan tambahan upah sebesar 5 % (lima persen) dari UMKKabupaten Pasuruan terhitung sejak diputusakannya perkara inisampai harihari berikutnya;6. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu(uitvourbaar bij voorrad) meskipun ada verzet atau kasasi daritergugat;7.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 14-01-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 13/Pid.B/2020/PN Dps
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
Ir. I Ketut Pariana
166 — 80
  • HARRYPRASTAWA, S.H. tengang penambahan Modal Usaha PT. Bali IndoSuppliesHalaman 48 dari 72 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Dps10.11.12.13.14. Pid.1.A.3 Foto copy dilegalisir Salinan Akta Notaris Nomor13 tanggal 17 Oktober 2018 yang dibuat di Notaris WIDYATMOKO,S.H.Buku kas PT. Bali Indo Supplies periode tahun2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.Rekening koran PT.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 06-09-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 10/G/2021/PTUN.BJM
Tanggal 23 Desember 2021 — Penggugat:
SYAFRUDIN
Tergugat:
BUPATI TANAH BUMBU
229 — 108
  • Tenggang Waktu dan Upaya Administratif; Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketatersebut pada tanggal 22 Juli 2021 saat itu Asserudin selakuAnggota BPD (PAW) menyerahkan photocopy objek sengketatersebut kepada Kepala Desa Gusunge, kemudian dilihat olehPenggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat telahmemenuhi ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan dapatdiajukan hanya dalam tengang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak saat diterimanya
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-02-2012 — Putus : 06-03-2012 — Upload : 26-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 5/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 6 Maret 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RAHMAN FIRDAUS
Terbanding/Terdakwa : Suryana
Terbanding/Terdakwa : Sunaryo HN SIp, MM
86 — 36
  • PenasehatHal 52 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 05/TIPIKOR/2012/PT.BDG.Hukum para Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakanbanding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding baik olehJaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut diajukan masihdalam tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 29 Juli 2013 — ABRAHAM Bin KISRAN
59 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang memuatalasan permohonan kasasinya. dan dalam waktu empat belas harisetelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannyakepada panitera yang untuk itu ia memberikansurat tanda terima ;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sangatta diputuskan pada tanggal 20 Juni2007 yang waktu itu juga dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwakemudian menurut Pasal 245 dan Pasal 246 KUHAP apabila Penuntut umumakan mengajukan kasasi maka tenggang waktu yang dimiliki adalah sampaitanggal 04 Juli 2007, dan tengang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 20 / Pid.Sus-TPK/ 2014 / PN.Plg
Tanggal 21 Juli 2014 — AHMAD MUARIFIN Bin NAWAWI
73 — 6
  • Muba periode 2010 sampaidengan 2011 tidak dapat dibuktikan bahwa dalam tengang waktu pelaksanaan kegiatan tersebuttidak ada harta benda yang diperoleh atau dibeli oleh terdakwa ataupun pihak lain sehinggamembuat terdakwa atau orang lain atau pihak lain tidak menjadi kaya dengan menggunakan danadari tunjangan BPD tersebut.Menimbang, uang sejumlah Rp. 45.100.000, (empat puluh lima juta, seratur ribu rupiah)yang dinikmati oleh terdakwa bukanlah dinikmati sekaligus, melainkan dinikmati bertahap secarabulanan