Ditemukan 1873 data
SUJARWANTO
Tergugat:
1.SRIYOTO
2.SUTJI MULIANTO LIMAN
Turut Tergugat:
1.SUJAYANTO, SH, MM.
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo
36 — 9
Menurut pendapatProf Sogar Simamora dalam bukunya yang berjudul Prinsip Hukum Kontrakdalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah halaman 39, dijelaskanpada kenyataannya itikad baik sering terjadi tumpah tindin dengan kewajarandan kepatutan (reasonable and equity). Oleh karena itu dalam praktikpengadilan, itikad baik dan kepatutan dipahami sebagai asas atau prinsip yangsaling melengkapi.
POERNOMO GAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA
Intervensi:
DIREKTUR PT. SKYLINE KURNIA
217 — 258
No.reg.Kasus : 59/REGPMPP/KANWIL/X/2018,(Foto Copy sesuai dengan aslinya)Daftar hadir undangan gelar, dalam rangka pembatalanhak atas tanah karena cacat hukum administrasi yaknisertifikat hak milik Nomor : 02559 seluas 1.184 M2 atasnama Poernomo Gan, (Foto copy sesuai denganaslinya)Berita acara pelaksanaan paparan sengketa pengaduanpembatalan hak atas tanah karena terjadi cacat hukumadministrasi berupa tumpang tindin hak atau sertifikattanah seluas 1.184 M2 terletak di jalan otonomkelurahan vim,
109 — 28
Bahwa benar kemudian Saksi2 membawa keluar Terdakwa dandiserahkan kepada Saksi4 dan langsung Saksi4 tindin setelah ituSaksi4 mengamankan Terdakwa masuk ke dalam mobil Brio warna birudengan Nopol lupa dan diluar rumah tidak dilakukan penggeledahanterhadap Terdakwa.9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako DeninteldamIVWSwj dan barang bukti digelar yang diSaksikan oleh Wadan DeninteldamIVSwj (Mayor Inf Baskoro) dan Saksi3 bersama anggota yang melakukanpenggerebekan.10.
76 — 10
Dan semua yang telah dihibahkan itu telah sesuai dan sah menuruthukum Syara (rujuk kitabkitab Mutabarah), sehingga Mahkamah Syariyahtelah turut mengesahkannya sebagaimana dalam surat keteranganJawaban Gugatan kami terdahulu, maka tidak ada jalan untukmengeyampingkan surat hibah tersebut;Banyak sekali kejanggalan yang terdapat dalam replik tersebut yangtidak dapat diterima akal sehat, seperti tumpang tindin batas tanah,demikian juga dari ukuran tanah (lihat Replik hal. 4);Upaya kedua dengan mengaitkan
329 — 26
membuat jalan itu, setahu saksi ahli operator alat berat itu ;Bahwa, alat berat tersebut membuat jalan produksi dengan panjang jalan yangdibuat sekitar 150 (saratus lima puluh) meter panjangnya ;30= Bahwa, di dalam bekerja alat berat tersebut tidak ada menumbangkan pohonyang dilindungi, karena disitu sudah menjadi kebun sawit ;Bahwa, menurut saksi ahli suatu hutan produksi bisa dimanfaatkan olehmasyarakat ;Bahwa, hutan produksi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ketika areal tersebuttidak tumpang tindin
87 — 51
mengajukan bukti TR 1 danTR 9.Menimbang, bahwa bukti TR 9 adalah fotokopi Sertifikat Hak MilikNomor 175 atas nama Sitti Hasniah binti Ribi, telah dicocokkan denganaslinya dan dinyatakan cocok, diberi meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, danbercap pos. dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi formilpengajuan bukti surat/tertulis dalam persidangan.Menimbang, bahwa majelis hakim pada saat meneliti bukti TR 9tersebut menemukan tumpang tindin
1.Hongoriaty alias Ong lian Tjie
2.Bandanagara alias So Kok Tjai
3.Drs. Sutopo Sjahudin. DAN KAWAN
4.Suherna Sjahudin
5.dr. Sutiny Sjahudin
6.Susinto Sjahudin, Bsc.
7.Sulenty Sjahudin, SE.
Tergugat:
1.BPN RI Kantor Pertanahan Kota Palembang
2.Suratman
3.Fatima
4.Edi Yusuf
5.Parlindungan Tampubolon, SH
6.Erlangga
7.Abu Bakar
8.Jap Tien Lai
9.Helmi
10.Iswadi
11.Muhammad Alimin
12.Arif Joko Nugroho
13.Muhammad Hazairin
14.K.M. Yandi Amirullah, SE.
15.Muhammad Reza
16.Sandy Sutanto
17.Hendrik P. Hutagalung
18.H. Amrah Muslimin, ST. Bin K.H.A. Wahab Saidy
19.Supardi
20.H. Zainury
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Jakarta Pusat cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Palembang
2.Kejaksaan Agung RI di Jakarta cq. Kejaksaan Tinggi Sumsel di Palembang cq. Kejaksaan Negeri Palembang
73 — 26
Bahwa sehubungan perkara No. 111/Pdt.Plw/2017/PN.Plg sampaidengan saat ini belum berkekuatan hukum tetap, apabila perkara aquo tetap dilakukan pemeriksaan maka ada potensi terjadinyatumpang tindin putusan terhadap kedua perkara ini. Maka lebihsangat bijaksana apabila ditunggu saja perkara No.111/Pdt.Plw/2017/PN.Plg selesai.
1.OKTAVIANUS PORO LETE
2.LUKAS LADE BORA
Tergugat:
1.PT. SUTERA MOROSI KHARISMA
2.UMBU S. SAMAPATY, SH. MH Alias UMBU KUPANG
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat
210 — 285
Rekonvensi;Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannyamenyatakan bahwa objek sengketa sebagaimana ditunjuk dalamPemeriksaan setempat masuk dalam bidang tanah sebagaimana terdaftardalam Sertifikat Hak Guna Bangunan 3 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pada poin ke 4 (empat) huruf b pokokperkara, Turut Tergugat menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 379yang di klaim oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensibelum dapat dipastikan terletak diatas/tumpang tindin
MUHAMMAD ZAINI,H
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
Intervensi:
1.NURIKA
2.JUNAIDIN AHMAD
3.MOH.MISBAHUL MUNIR
325 — 152
Bahwa dari perbuatan TERGUGAT menerbitkan ObjeObjekSengketa, diatas tanah milik PENGGUGAT, akibatnya telah merugikanPENGGUGAT karena tanah PENGGUGAT berdasarkan Sertifikat HakMilik Nomor 1636 Tahun 2001, Kelurahan Basirih, Kecamatan BanjarSelatan, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan atasHalaman 19 Putusan Perkara Nomor:7/G/2020/PTUN.BJMnama Pemegang Hak MUHAMMAD ZAINI dengan sisa luas 6.622 M2 (Enam ribu enam ratus dua puluh dua Meterpersegi ) sebagian menjaditumpang tindin (Overlapping
PT.PANDU CITRA MULIA
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA
299 — 144
yang tidak benar dan mengadaada, dimana kita lihat padaHalaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN.KDIdiktum Menimbang pada poin a dan poin b dalam Surat Keputusan a quosebagal berikut: 220222 non nnn nn nnn nen nn nnn nnn nee= Poin a. bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor540/261 Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Pandu Citra Mulia terjadi tumpang tindin
86 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
/IUPEksplorasi/Ekonomi/III/2010 tertanggal 8 Maret2010 tentang Persetujuan Perubahan Izin KP Eksplorasi menjadi IUPEksplorasi dengan mengundang Pemohon Kasasi untuk hadir dalam rapatyang membahas perihal tumpang tindin di lahan pertambangan IUPEksplorasi atas nama PT Kaltim Jaya Mineral.Secara logika sederhana, apabila IUP lEksplorasi Pemohon Kasasidinyatakan telah berakhir sejak 8 Maret 2012, maka pada pertemuan Junidan Juli 2012 (vide Bukti P13 dan P14) Termohon Kasasi tidak akanmengundang Pemohon
95 — 14
SUDARYANTO BinRUSMAN mengetahui bahwa sertifikat orang yang terdakwa ketahui bernamaSUDARYANTO yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 724 atas nama SUDARYANTOtelah terjadi tumpang tindin dengan Hak Guna Usaha No. 4 tahun 2009 yangdimiliki oleh Perkebunan PT.Sintang Raya, mengetahui hal tersebut terdakwaberkeinginan untuk melakukan Gugatan kepada Badan Pertanahan Nasional(BPN) perihal Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT.Sintang Raya karenasecara kebetulan terdakwa ada menyimpan foto copy sertifikat Hak
149 — 65
mengajukan pembatalan terhadap objek sengketamelalui gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang denganregister perkara nomor : 29/G/2015/PTUNSRG, tanggal 18 Agustus 2015.Selain daripada itu berdasarkan materi pertmbangan hukum putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor124/B/2016/PT.TUN JKT, tanggal 29 Juni 2016 pada halaman 1920 joPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor : 459K/TUN/2016,tanggal 1 Desember 2016 di halaman 51, Penggugat telah mengetahuiadanya tumpang tindin
DEBBY CHINTIA MONOARFA
Tergugat:
GUBERNUR GORONTALO
255 — 149
DENGAN DEMIKIAN, karena gugatan Penggugat dalam positanyasaling bertentangan atau terjadi tumpang tindin sehingga mengakibatkangugatan tidak jelas atau kabur, maka patut dan beralasan hukum bagi MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakangugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), DALAM POKOK PERKARA:1.
67 — 43
Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknyamendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumPan Gede Deres dan tanah seluas 20.000 M2 Sertipikat Hak milik Nomor477/Desa Tegallinggah atasnama Pan Gede Deres adalah sah milik danpeninggalan Pan Gede Deres sehingga perbuatan Tergugat telah mengakui tanahsengketa tersebut secara tidak sah dan melawan hukum dan Tergugat atas dasarSPPT atasnama ayah Tergugat luas 30.000 M2 sudah cacat yuridis dan harusdibatalkan karena tumpang tindin
228 — 48
Pertambangandilahan yang diklaim oleh pemegang izin itu adalah lokasi, maka proseduryang ditempuh adalah pertama prosedur prosedur administrasi jadipemohon bisa mengajukan penyelesaian kepada pemberi izin apa itukepada Bupati apa itu langsung ke Kementerian ESDM untuk dicek apakahitu menjadi tumpang tindih dalam peta tetapi jika upaya administrasi initidak berhasil atau para pihak ingin menyelesaikannya melalui Pengadilanapakah bechiking itu terjadi tumpang tindih lahan apabila dari persidanganada unsur tumpang tindin
94 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1499 K/Pdt/2016tidak benar bahwa Penggugat telah mencampuradukan gugatannya antaramenggugat PT CLS dan pribadi pengurusnya, dengan demikian tidakterjadi tumpang tindin dalam gugatan Penggugat oleh karenanya eksepsiTergugat sampai Tergugat VI harus ditolak";Unquote;Bahwa pertimbangan yang demikian adalah suatu pertimbangan yangtidak benar, keliru dan sumir dalam penerapan hukum, karena:Bahwa PUK I/Pembanding I/Terbanding I/Tergugat . dalam hal iniPT Citra Lestari Semesta (PT CLS) adalah perseroan
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAKIN GLORIA tumpang tindin dengan tanah sebagaimanatersebut dalam Sertifikat HGB No. 9903/ Sunter atas nama PT. TIWA MUDACONTRAKTOR, seluas 11,5 Ha GS (Gambar Situasi) No. 833/1988;Bahwa yang menjadi pertanyaan kini, apakah tumpang tindih dimaksudtumpang tindih dengan tanah Penggugat dalam SHGB No. 1286 dan SHGBNo. 1287 atau tumpang tindih dengan tanah Tergugat yang 11,5 Ha;Bahwa dalam Sertifikat HGB No. 9903, tertanggal 22 Oktober 2002 atasnama PT.
1.JONI INDRAWADI
2.TURIADI
3.DAUD NOVERLIS
4.JUADI
5.EVI S
6.AMIRUDIN
7.SUPIN RIANTO
8.M HIDAYAT GULO
9.RAMLY
10.TOTOK
11.DARMAN
12.TASRIL
13.MARYAN
14.ERMIS
15.WINARTO
Tergugat:
KOPERASI UNIT DESA AL BAROKAH
Turut Tergugat:
1.PT. TANI SUBUR MAKMUR
2.BUPATI INDRAGIRI HULU
3.KEPALA DESA SEI GUNTUNG HILIR
133 — 35
pembagian Rp. 35.000, (Tiga puluh lima ribu rupiah)saat itu tidak ada dijelaskan, saksi hanya menerima uang saja, entah kalaukepada pengurus;Bahwa dalam addendum tersebut masih ada pasal yang lama yang dipakaidan ada pasal tambahannya disitu berbunyi apabila perkebunan tidakterbangun 2018, maka pengelolaan diambil alih oleh KUD ;Bahwa yang berhak melakukan pemanenan adalah KUD, KUD yangbertanggung jawab ;Bahwa diperusahaan ada kendala yaitu izin tidak keluar, berbelitbelitpengurusannya, hutan tumpang tindin
83 — 31
tersebut dipertimbangkan sekaligus, seperti di bawah ini;Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti di atas, bahwakedudukan SHM Nomor 346/Sario Utara tidak terbantahkan sebagai alas hakbagi Penggugat dalam menguasai tanah miliknya, dan tidak pernah terbuktisebagai sertifikat yang tidak sah baik oleh Turut Tergugat (BPN) sebagaiinstansi yang berwenang, kecuali apa yang telah dipertimbangkan oleh PTUNManado sebagaimana Bukti P.12, P.13, dan Bukti P.14, surat bukti mana telahmenyatakan adanya tumpang tindin