hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadapPARA PENGGUGAT karenanya tidak ada kerugian apapun yang diakibatkanoleh PARA TERGUGAT, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365KUHPerdata yang menentukan :"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, mengganti kerugian tersebut.Dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil maupun moriil

PARA TERGUGAT melakukanperbuatan melawan hukum dan meminta ganti rugi materiil dan moriilHalaman 36 dari 63 Putusan No. 147/PDT/2018/PT.BTNkarena syarat sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dankerugian yang timbul tidak terpenuhi.Berdasarkan uraian diatas, maka unsurunsur sebagaimana ketentuan Pasal13865 KUHPerdata tidak terpenuhi, oleh karenanya tidak berdasar hukum PARAPENGUGAT menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatanmelawan hukum dan meminta ganti rugi baik materil maupun moriil

dan Tergugat I/ memberikan ganti rugimateriil maupun moriil kepada Para Penggugat, secara tanggung rentengsebesar Rp. 15.590.000.000, (lima belas milyar lima ratus sembilan puluh jurarupiah), yang dibayar tunai dan sekaligus, sejak putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), dengan perincian sebagaiberikut:Kerugian Materiil:Penggantian kerugian tanah Rp. 9.600.000.000.Penggantian uang sewa tanah Rp. 990.000.000.Kerugian Immateriil : oe... ceecceeeeeeeeeeeeeeee Rp. 5.000.000.000

Nomor 981 K/Padt/2018Atau:Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secaratanggung renteng membayar ganti rugi yang dialami oleh PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliarlima ratus juta rupiah) dengan rincian: Kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus jutarupiah); dan Kerugian moriil sebesar Rp5.000.000.000,00(Lima miliar rupiah);Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita

Nomor 981 K/Pdt/2018 Kerugian moriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);9) Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts), bahwa segalabentuk suratsurat yang dijadikan sebagai dasar atas pengakuan,penguasaan dan atau kepemilikan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi adalah tidak mempunyai kekuatan hukum danbatal demi hukum;10) Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan(conservatoir beslag) yang

Bahwa, kami menunjuk jawaban / replik rekan tim kuasa hukum dariPenggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada angka 2 (dua), tentang :Pembagian Harta Bersama, antara Tergugat dengan Penggugat untukdibagi 2 (dua), kaitannya di dalam hal ini klien kami tidak menggunakan hakkeberatan untuk itu, Sepanjang implementasinya tidak saling merugikan.Baik materiil maupun moriil (immateriil).

oleh karena tanah sawah milik Penggugat (tanah sisa semula seluas8.175 m2 sekarang ini seluas 4.175 m2) berada dalam kawasan Deltamasdan dikuasai oleh Tergugat dari semenjak tahun 2004 sampai dengansekarang (2020) dan oleh Tergugat II seluas 4.000 m2 sebagian dari luas8.175 m2, sementara hingga saat ini belum dilakukan transaksi jual beli danatau pelepasan hak untuk kepentingan swasta dengan Tergugat maupundengan Tergugat Il maka Penggugat menderita kerugian baik kerugianmateriil maupun kerugian moriil

Kerugian moriil / Immateriil yaitu Penggugat terusik oleh perbuatanTergugat menguasai tanah milik orang lain (milik Penggugat) tanpa hakyang bertentangan dengan hukum berakibat menimbulkan perasaantidak tenang dan tidak nyaman serta sangat mengganggu fisik maupunpsikis bagi Penggugat, kerugian moril tidak dapat dinilai dengan uang,akan tetapi apabila diuangkan tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah).Bahwa terhadap kerugian materil dan kerugian moril / immateriil sejumlahtersebut

Hal ini jelas bertentangan dengan asas keadilankarenaapabila Gugatan Penggugat dikabulkan, hal tersebut akanmenimbulkan keuntungan ganda bagi Penggugat dan kerugian yangberlipat bagi pihakpihak lain.Tuntutan ganti rugi immateriil Penggugat tidak jelas dan tidakberdasarKerugian moriil/imateriil dimana dikatakan Penggugat terusik olehperbuatan Tergugat Il menguasai tanah milik orang lain (milik Penggugat)tanpa hak yang bertentangan dengan hukum berakibat menimbulkanperasaan tidak tenang dan tidak nyaman

Berikut kutipannya:e Kutipan angka 16, halaman 6 gugatan Penggugat"Kerugian moriil / Immateriil yaitu Penggugat terusik oleh perbuatanTergugat menguasai tanah milik orang lain (milik Penggugat) tanpa hakyang bertentangan dengan hukum berakibat menimbulkan perasaantidak tenang dan tidak nyaman serta sangat mengganggu fisik maupunHalaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PN Ckr82.83.psikis bagi Penggugat, kerugian moril tidak dapat dinilai dengan uang,akan tetapi apabila diuangkan tidak

untuk membayar kepada Penggugat, seketika dansekaligus, gantirugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings)yang diperhitungkan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setiaptahun terhitung sejak 5 Oktober 2012hingga Terqugat dan Tergugat Ilmenyerahkan kepada Penggugat, tanahterperkara dalam keadaankosong;Bahwa disamping mengalami kerugian materil sebagaimana telahdikemukakan diatas, perobuatan wanprestasi Tergugat dan Tergugat Iltersebutsecara nyata juga telah menimbulkan kerugian moriil

ibunya sebagai pemegang hakpemeliharaanya;c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,dipahami apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka ibu adalahorang yang berhak mengasuh anak yang masih belum mumayyiz (kurang 12tahun);Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan unsur yang dapat menghalangi atau mengurangi kemapananPenggugat mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut baiksecara moriil

kebenaran prosedur penerbitan sertifikat sertifikat tersebut.Bahwa akibat dari ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkansertifikat sertifikat atas nama Dwe Pura Satriya tersebut, telah mengakibatkankerugian bagi Para Penggugat, baik kerugian materiil berupa : tanah ParaPenggugat yang dimohonkan untuk disertifikatkan ternyata ditolak olehTergugat dengan alasan Tergugat telah menerbitkan Sertifikat terhadap tanahtersebut atas nama Dwe Pura Satriya sebanyak 14 (empat belas) sertifikat;Sedangkan kerugian moriil

Bahwa perbuatan tergugat rekonvensi yang telah mencemarkan nama baikdan menfitnah penggugat rekonvensi menggunakan penggunakanrekonvensi menderita kerugian materiil dan moriil, dimana penggugatrekonvensi harus burusan dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan danPengadilan untuk perbuatan yang tidak dilakukan oleh penggugatrekonvensi dan membuat penggugat menjadi strees dan terganggu kegiatanseharihari bahkan harus kehilangan kios pakaian milik anaknya yang harusdikorbankan untuk menurtupi biaya yang dikeluarkan

TergugatRekonvensi menyerahkan Sertifikat No. 276 atas nama NASIP yangmerupakan Sertifikat obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi untukdilakukan pemecahan dan balik nama, akan tetapi faktanya sampai saat iniSertifikat tersebut tidak mau diserahkan oleh Para Tergugat Rekonvensibahkan setelan dilakukannya musyawarah dan mufakat untukmenyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, oleh karena ituperbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan PerbuatanMelawan Hukum yang mengakibatkan kerugian Moriil

tentangPenetapan piutang Negara atas nama Penggugat sudah sepatutnyadinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;Oleh karena adanya surat Penyerahan Piutang a quo yang tidak sah dankemudian ditindaklanjuti Tergugat dengan menerbitkan "Keputusan" yangmewajibkan Penggugat menyelesaikan hutang sebesar Rp.82.209.563.199,50, (delapan puluh dua milyar dua ratus sembilan jutalima ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh Sembilan dan50/100 rupiah), maka Penggugat sangat dirugikan baik secara materiilmaupun moriil

dari DinasSosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengangkat anaktersebut dan memberikan izin kepada para Pemohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama ; bahwa para Pemohon telah menerima penyerahan anak tersebutdari Yayasan Pembina Asuhan Bunda yang berkedudukan diBandung pada tahun 2017 saat usianya kurang lebih 2 tahun dananak tersebut sudah dalam pemeliharaan, pengasuhan danpendididikan para Pemohon ; bahwa keinginan kuat para Pemohon untuk mengangkat anak telahmendapatkan dukungan moriil

19 tahun;Menimbang, bahwa Pemohon dan Ayah kandung calon istri anak Pemohontelah bertekad bulat untuk menikahkan anakanak mereka karena melihathubungan anakanak mereka sudah sedemikian dekatnya bahkan anakanaktersebut telah sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dansekarang Calon Istri anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan lamanya.Disamping itu, Pemohon serta Ayah kandung calon istri anak Pemohon siapbertanggung jawab serta bersedia membantu dan membina baik denganmateril maupun moriil

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah); Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidanganyang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwamemiliki tanggung jawab baik materiil maupun moriil terhadap keluargasertamenyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; Telah mendengar replik dan duplik yang mana masingmasingmenyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; Menimbang, bahwa terdakwa didakwa

tertanggal 13 September 2008, dan saat masih dalam proses hukumoleh penyidik di Poltabes Medan (bukf P 9);20.Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat dan II yang telah mengambil dan21menerima uang sebesar Rp236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam jutarupiah) dari alm.Yudianto Hartono dengan alasan jual beli objek sengketa,sedangkan diketahui objek sengketa dimaksud adalah milik orang lain (/.c.Tergugat Ill), jelasjelas, adalah "Perbuatan Melawan Hukum" yang sangatmerugikan Penggugat baik materiil maupun moriil

Oleh karena adanya surat Penyerahan Piutang a quo yang tidak sah dankemudian ditindaklanjuti Tergugat dengan menerbitkan "Keputusan" yangmewajibkan Penggugat menyelesaikan hutang sebesar Rp82.209.563.199,50,00(delapan puluh dua milyar dua ratus sembilan juta lima ratus enam puluh tigaribu seratus Sembilan puluh Sembilan dan 50/100 rupiah), maka Penggugatsangat dirugikan baik secara materiill maupun moriil karena harus menanggunghutang yang tidak semestinya sebesar Rp9.280.000.000,00 (sembilan milyardua

Bahwa adapun besar ganti kerugian Materiil maupun Moriil yangharus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi atas perbutannya tersebutdapat diperhitungkan sebagai berikut :1) Kerugian Materiil : Biaya yang dikeluarkan untuk proses Perkara PidanaDengan melaporkan Tergugat Rekonpensi ke Polres Lobar,sebesar Rp.150.000.000, Biaya yang dikeluarkan untuk proses Perkara PerdataKarena digugat di Pengadilan Negeri Mataram, sebesar :Rp.100.000.000, Pendapatan yang berkurang karena menghadapi Prosesperkara sehingga

tidak fokus ke usaha sebesar Rp.500.000.000,Total Kerugian Materiil : Rp. 750.000.000, Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mtr2) Kerugian Moriil :Bahwa atas apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi membuatPenggugat Rekonpensi merasa shok dan kurang semangat, hilangkepercayaan semua tertunda yang jika dihitung dengan uang,beralasan dinilai sebesar: Rp.1.250.000.000,Total kerugian Materill dan Moriil :Rp.2.000.000.000,Terbilang : Dua milyar rupiah.9.

II kepada Tergugat adalah mengenai Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif priode20142019, akan tetapi dasardasar permohonan dari Tergugat Ilmengenai adanya pelanggaran kode etik di internal partai, yaitumengenai dugaan adanya penggelembungan suara yang dilakukan olehPenggugat;Bahwa secara faktuil tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukanoleh Penggugat, sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat II, olehkarenanya atas perbuatan Tergugat Il tersebut Penggugat merasadirugikan baik secara moriil

Cirebon sebagaipihak, namun hal ini tidak demikian adanya. dengan adanya surat keputusandari Tergugat A quo, sangat menggangu kinerja Penggugat, dan Penggugatsangat dirugikan baik secara moriil, maupun materiil. perbuatan Tergugat , ataspengaduan dari Tergugat Il, tidak didasari dengan dasardasar dari AD/ARTPartai Demokrat, oleh karenanya putusan yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sebagaimana mestinya aturan yang berdasarkanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.Halaman

gugatan Penggugat harus dijadikan 2 (dua) gugatan yang diajukansecara terpisah, oleh karena itu maka cukup pantas dan wajar menuruthukum Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat dinyatakanditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.Hal.11 dari 43 hal Putusan No.98/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.2.Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tersebut diajukan secarakomulatif sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas,hal ini terbukti petitum mengenai tuntutan ganti kerugian Para Penggugatbaik moriil

yang pada pokoknyayaitu : Menghukum Para Tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hakatas tanah obyek perkara ini untuk mengosongkan dan menyerahkan kepadaPara Penggugat tanpa syarat apapun sejak putusan ini diucapkan harusdikabulkan dengan redaksi amarnya sebagaimana akan tercantum dalam amarputusan ini ;Menimbang, bahwa tentang petitum nomor : 7 dari surat gugatanPara Penggugat yang menyangkut permintaan ganti rugi yang nilainya sangatkecil berupa kerugiaan materiil Rp.1, (Satu rupiah) dan moriil

adanya keputusan dariPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (IncrachtVangewisde).Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah milik Penggugatyang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas.PRIMAIR1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat terurai diatas adalahmerupakan perbuatan melawan Hukum (Onrecht matige daad) beserta segalaakibat Hukum dari padanya yang sangat merugikan Penggugat baik Materiilmaupun Moriil

Bahwa olehkarenanya sesuai uraian diatas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalahmerupakan perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatige daad ) yang sangatmerugikan Penggugat baik secara materiil mapun Moriil sebagaimana diaturdalam pasal 1365 KUHPerdata jo. Yurisprudensi Arrest 31 januari1919 oe. dst , berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :7.1.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah);Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidanganyang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwamemiliki tanggung jawab baik materiil maupun moriil terhadap keluarga sertamenyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; Telah mendengar replik dan duplik yang mana masingmasingmenyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan