Ditemukan 1632 data
81 — 47
pembuatan surat keterangan tersebut;Bahwa, bukti P 1 dan P. 2 berupa kartu tanda penduduk dan kartukeluarga, hanya menunjukkan domisil Penggugat, tidak dapat dapatdijadikan bukti adanya kepemilikan terhadap objek sengketa;Menimbang, bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugattersebut di atas telah dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Tergugatharus membuktikan akan kebenaran bantahannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil bantahannya,maka Tergugat telah mengajukan buktibukti berupa surat2
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Kantor Cabang Samarinda
Terbanding/Tergugat II : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAAN NEGARA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN UTARACq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG atau KPKNL SAMARINDA
63 — 31
Foto copy tanda terima surat2 bukti kKepemilikan barang tanggungan SHM01747, tanggal 27 Januari 1988 atas nama IVANNA SULISTIO THIO,FRANSISCO H, MICHELL GIOVANNI HAM, INDRAWATY JUNITA H,tanggal 03 Juli 2014 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) KantorCabang Samarinda, diberi materai cukup, Sesuai dengan aslinya, diberitanda P3;4.
93 — 55
., Kapten Chk NRP 548845 terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pemalsuan surat2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masapercobaan 6 (enam) bulan.
47 — 52
mematuhiketentuan hukum yang berlaku.Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhaltersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidanasebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalahadil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana,maka iaharus dibebani untuk membayar biaya perkara.Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalamtahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan.Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat2
18 — 6
Alat Bukti Surat2. Alat Bukti Saksi3. Alat Bukti Persangkaan4. Alat Bukti Pengakuan5. Alat Bukti SumpahAlat Bukti PengakuanBahwa apa yang di uraikan pihak Tergugat sudah masuk ke dalamkriteria 5 alat bukti yang diantaranya bukti awal yaitu bukti dalil;Alat Bukti Surat, Alat Bukti Saksi dan Alat Bukti Pengakuan yangdiuraikan dalam jawaban Pihak Tergugat adalah pernyataan atauketerangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak laindalam proses pemeriksaan suatu perkara.
55 — 20
Surat2) . Saksi;3) .Persangkaan ; 4) . Pengakuan ;5) .Sumpah;17. Bahwa pengakuan Djumali dalam Berita Acara Pemeriksaan di KomandoSektor Kepolisian Metro 70103 Kemayoran (Vide T4 BAP Djumali) yangmenerangkan bahwa dirinya dipaksa oleh F. Suhartono dalam menyerahkanseparunh rumah tinggalnya kepada F. Suhartono mohon kepada Meielis Hakimuntuk dipertimbangkan, karena keterangan tersebut dibuat dihadapan Kepolisiansebagai pejabat yang berwenang untuk meminta keterangan; 18.
MUSTOFA
Terdakwa:
JIMMY CHANDRA
185 — 97
Majelis Hakim jumlah denda yang harusdibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.293.803.520,00, (Sebagaimanayang telah dipertimbangkan diatas) sehingga kelebihan titipan pembayarandenda tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sejumlah heatstick yangdisita dari terdakwa oleh karena barang tersebut adalah merupakan barangyang dipergunakn untuk melakukan perbuatan pidana, maka barangbarangtersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan surat2
58 — 26
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SAHAT SARUMPAET, SERMA NRP.21980090820777 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Kesatu : Penelantaran keluarga Kedua : Pemalsuan surat2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.3. Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat : 6 (enam) lembar foto copy surat pengakuan hutang Nomor : B.158/990/4/2012 dariBank BRI Cabang Jln.
Drs. BINTON SIMORANGKIR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
89 — 44
42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) UndangUndangNo. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai atasanpejabat yang berwenang menghukum ialah Presiden;14.Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Presiden sebagaimanadengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tertanggal surat2
52 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sy sdh mengalah maubyr 50jt utk urus surat2 tnh yg belumlengkap walau di perjanjian shrsnyaibu yg tanggung, bahkan sy di yogyakemarin minta ketemu ibu&bpk utkbicarakan tambah DP lagi spy ibu &bpk lbh yakin, tapi ibu tolak. Oleh kmitu bila s/d hr ini ibu/bpk tdk jwb jugaterpaksa besok lawyer sy krm somasike alamat bpk& ibu di Belitung &tembusan ke BPN, Camat, Kades,Notaris" utk bekukan tanah km dimsengketa. Sy pny bukti" pendukung & Halaman 44 dari 60 hal. Put.Nomor 2271 K/Pdt/2015 7saksi kuat."
43 — 15
Mulaidari Penggugat meninggalkan rumah bersama dengan Tergugat, BahkanTergugat seringkali mengirim sms atau menelpon untuk mengancamPenggugat. yang mana ancamanancaman Tergugat adalah sebagai berikut; Penggugat dianggap mencuri uang dan surat2 berharga seperti sertipikat yangakan dilaporkan oleh Tergugat ke mabes.
128 — 104
Unsur Objektif1) Perbuatan, yaitu:(a) Membuat surat palsu, atau(b) Memalsukan surat2) Objeknya adalah surat(a) yang dapat menimbulkan sesuatu hak(b) yang menimbulkan sesuatu perikatan(c) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang(d) yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal3)Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.b.Unsur SubjektifDengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolaholah isinya benar dan tidak dipalsuPasal 263 Ayat (2)a.
BENNY RORY WIJAYA, SH
Terdakwa:
HARIS SAUDI al. HARIS
43 — 14
Harga lengkap dengan pengurusan surat2 BBN (BBN tidak mengikat) OTR Rp 159.000.000,- yang ditanda tangani MICAHEL SIDHARTA.-----------------------------------------------------------
- 1 (satu) lembar Informasi Mutasi Rekening No.
219 — 264
Penyidik MENISTAKAN Surat dari Lembaga Pemerintahan, sehinggadigunakan sebagai TAMENG KEJAHATAN oleh Terlapor, sbb:1) Semua Surat2 dari Dinas Perumahan & Gedung DKI yang berisiTEGORAN kepada Terlapor.2) Surat dari Dirjen Pajak Kemenkeu RI sebagaimana yangdimaksudkan dalam butir.....diatas..3) Hasil Mediasi Polres Jakpus 6 Februari 2014.4) Hasil Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Ketua DPR RItanggal 17 & 25 Februari 20145) SK Gubernur DKI percontohan 3 Kawasan (Hasil Pertemuan 10Kali dengan
Terbanding/Penggugat : SITI JAITUN Binti HIDAYAT Bin H.MUHAMMAD NASIR Bin H.SOELIHOEN
Terbanding/Turut Tergugat III : NY. ZUBAIDAH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. PURI DIBYA PROPERTY
Terbanding/Turut Tergugat II : Ir. VINCENTIUS HAKIM KWEE
Turut Terbanding/Tergugat III : GUBERNUR JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat II : YOHAN sebagai ahli waris ERNS BUDHIWIJAYA
96 — 77
Pemerintah menanggung segala ongkos2 pengukuranserta pembuatan surat2 ukur yang dimaksud dalamsub1 ;. Dalam pemberian hak guna usaha dan hak milik itutidak termasuk bagian2 yang diduduki oleh rakyat(pihak ketiga) ;. Pemerintah dalam hal pemberian hakhak tersebutmembebaskan diri dari segala tuntutan dan gugatan,demikian juga semua keuntungan maupun kerugianyangmungkin timbul sebagai akibat dari pemberianhak2 tersebut adalah tanggungan dari yangmendapatkan hak ;.
Untuk mendapatkan kepastian tentang pemberianhak2 tersebut yang berkepentingan tersebut dahuluharus mengajukan permohonan kepada MenteriAgraria disertai surat2 ukur yang bersangkutan ;halaman 77 dari 158 putusan Nomor 147/PDT/2019/PT.BDG7.
30 — 13
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Susilo KoptuNrp. 3910147920469 terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidanaKesatu *Penipuan.Kedua *PenggelapanKetiga *Pemalsuan surat2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan3.
H YUDONO
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN
57 — 7
Surat2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :141.1/1.095/HK/424.013/2013 Tanggal 19 November 2013 tentangPengesahan Calon Kepala Desa Terpilih (YUDONO) Sebagai Kepala DesaBulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 20132019;1 (Satu) bendel Asli Surat Nomor : 141/67/424.212/2016 tanggal 4 Februari2016 Perihal Laporan Tanah Kas Desa se wilayah Kecamatan Gempol Tahun2015;1 (satu) bendel Asli Surat Nomor : 141/681/424.212/2016 tanggal 20Desember 2016 Perihal Laporan Tanah
1.ADE ROMA
2.NAIMAN
3.KUSNANDAR ADANG MOMO
4.WARIS FITRIANTO
5.ASEP ANTA KOMARA
6.AFRI ROMANSYAH
7.SARDI YAMSI
8.HERLAMBANG
Tergugat:
1.Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Cikarang
2.Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
236 — 101
Sehingga surat2 yang dimaksudkan sebagai surat untukberkomunikasi menyampaikan sesuatu, ada pesan di dalamnya maka iniadalah surat dalam rangka berkomunikasi dan tidak termasuk ke dalamsurat dalam makna BeschikkingBahwa, Ahli menyebutkan bahwa maksud pembentuk UndangUndang diPERPRES 82/2018, itu adalah mereka yang diberikan jaminan dalamkategori huruf a adalah mereka yang di PHK setelah adanya putusanpengadilan yang dibuktikan dengan Putusan/akta pengadilan hubunganindustrial bukan mereka yang di
143 — 43
selain itu,Mahkamah Konstitusi telah menambah kewenangan hakim Praperadilantentang pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka penangkapandan penahanan;Bahwa, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUX1I/2014 menjadi Linear dengan pengambilan keputusan olehhakim,melalui putusannya yang menyatakan suatu tindak pidana telahterbukti dan terdakwa bersalah oleh karenanya penetapan tersangka,penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurangkurangnyapada:1) Adanya keterangan saksi dan surat2
LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) diwakili oleh Mohammad Joesoef Als H.M. Jusuf Rizal
Tergugat:
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
221 — 136
Knususnya sebagaimana termuat dalam surat2 Ibid, Him. 16.3 Ibid.Halaman 11 dari 58 halaman. Putusan Nomor 69/G/2020/PTUN.JKTNomor 220/6273/Polpum Tanggal 11 September 2019 adalahproduk hasil tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukankarena dapat dibuktikan dalam bentuk bukti surat;Bersifat Individual artinya keputusan Tata Usaha Negara itu tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yangdituju.